UPAYA PAKSA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT

Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya paksa terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Isu hukum yang muncul dalam penelitian ini meliputi: Bagaimana pelaksanaan upaya paksa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian ini berangkat dari analisis Peraturan Perundang-undangan yang menjelaskan tentang aspek-aspek hukum yang terkait dengan upaya paksa terhadap putusan PTUN. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangan-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Setelah itu dilakukan pengolahan bahan hukum dengan mengadakan sistematisasi kemudian dilakukan penalaran secara logis dan sistematis dengan analisa deskriptif kualitatif dan menarik kesimpulan dengan cara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa perbandingan upaya paksa terhadap putusan pengadilan antara negara Indonesia dengan negara Thailand memiliki banyak persamaan, hanya saja di Indonesia kurang memiliki ketegasan dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Disamping itu tidak terdapatnya sumber hukum yang kuat dan lebih terperinci mengenai pelaksanaan upaya paksa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia masih banyak butuh gerakan dalam menciptakan peraturan perundangan-undangan dan ketegasan dalam menerapkan peraturan perundangan-undangan tersebut

UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK METANOL KULIT KAYU KLUWIH (Artocarpus communis J.R.& G. ) TERHADAP Staphylococcus aureus DAN Escherichia coli MULTIRESISTEN ANTIBIOTIK

Kluwih (A. communis) dikenal masyarakat Indonesia karena mempunyai banyak khasiat, salah satunya sebagai antibakteri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak metanol kulit kayu kluwih terhadap S. aureus dan E. coli multiresisten dan uji bioautografinya. Kulit kayu kluwih dimaserasi dengan metanol, diperoleh ekstrak metanol. Ekstrak di uji aktivitas antibakteri terhadap S. aureus dan E. coli multiresisten menggunakan metode dilusi padat dengan seri konsentrasi 0,25% b/v hingga 4% b/v untuk mengetahui Konsentrasi Bunuh Minimal (KBM). Kandungan senyawa kimia dalam ekstrak dideteksi dengan Kromatografi Lapis Tipis (KLT) menggunakan fase diam silika gel GF 254 nm dan fase gerak kloroform:etil asetat (9:1) v/v. Deteksi senyawa kimia menggunakan sinar UV254nm dan UV366 nm, serta beberapa pereaksi penampak bercak antara lain Sitroborat, FeCl3, Liebermann-Burchard, dan Dragendorff-H2SO4 etanolik 10%. Uji bioautografi dilakukan untuk mendeteksi golongan senyawa aktif yang bertanggung jawab terhadap aktivitas antibakteri. Hasil uji aktivitas antibakteri menunjukkan bahwa ekstrak metanol kulit kayu kluwih memiliki nilai KBM terhadap S. aureus multiresisten 1% b/v dan E. coli multiresisten 3% b/v. Hasil bioautografi menunjukkan bahwa senyawa yang memiliki aktivitas antibakteri pada S. aureus multiresisten merupakan senyawa flavonoid, saponin dan fenolik, sedangkan pada E. coli multiresisten adalah senyawa flavonoid, fenolik, dan artonin E

Some more axiomatisability for S-acts

This paper discusses necessary and sufficient conditions on a monoid S, such that the class of C-flat left $S$-acts is axiomatisable, where C is the class of all embeddings (of right ideals into S) of right S-acts. We consider the axiomatisability of some flatness classes of S-acts, which were previously discussed by Bulman-Fleming and Gould [1] . We present here a more general procedure to axiomatise these classes. A similar type of general results have been found for S-posets by Gould and Shaheen [10]. We have found that there are some classes of S-acts which are axiomatisable by more than one method. This has not been seen before

BÉLETER FOR TRANSFERRING LANGUAGE AND CULTURAL MORAL VALUES TO YOUNG MALAY AT PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT.

Bahasa adalah alat komunikasi yang menyampaikan setiap perasaan penuturnya. Ia bisa menyampaikan perasaan sayang, cinta, suka, benci, kecewa, bahkan marah. Sebagai penutur multibahasa, orang Indonesia cenderung memilih untuk menyampaikan rasa marahnya dalam bahasa ibu atau bahasa pertama mereka. Hal ini bisa jadi disebabkan bahwa marah adalah rasa pribadi yang umumnya ditampakkan pada lingkungan pribadi. Pada lingkungan ini, marah adalah rasa yang kompleks karena tak melulu memperlihatkan ketidaksukaan dan ketidaksetujuaan, melainkan juga kepedulian serta rasa sayang, termasuk rasa sayang ibu kepada anggota keluarganya. Marah bisa berbentuk tindakan apa saja, ada diam tanpa kata, atau sebaliknya merepet dengan seribu kata. Merepet ini bisa dalam bentuk beleter. Beleter merupakan cara marah yang lazim pada masyarakat Melayu Kalimantan Barat dan umumnya dilakukan oleh para ibu. Beleter bisa dimulai dengan banyak berbicara secara terus menerus sampai mengomel untuk menyampaikan rasa ketidaksukaan dan kekesalan terhadap sesuatu. Ibu beleter biasanya disebabkan oleh kekecewaannya terhadap anggota keluarga, khususnya anak. Anak yang kurang disiplin, kurang sigap, kurang peduli atau kurang kemauan untuk terus maju dan berkembang bisa menjadi bahan leteran. Bahan leteran yang disebabkan ketidaksamaan persepsi antara ibu dan anak menjadi media sebagai upaya dalam penyamaan dan pembentukan nilai moral. Nilai moral warisan orangtua ibu diteruskan kepada anak yang akan meneruskan kebiasaan suku dan mewariskan kembali nilai yang sama pada anaknya kelak. Pengalihan nilai budaya ini sejatinya juga dilakukan dengan bahasa yang sama sebagai wujud pemertahanan bahasa asli ditengah kegerusan bahasa ibu yang mestinya lebih dikuasai oleh anak dibandingkan bahasa gaul yang hanya bersifat sementara

PENGARUH NET EKSPOR, INVESTASI DAN EFEKTIVITAS BELANJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA TAHUN 2015-2020

This study aims to find out how the effect of net exports, investment, and regional spending on economic growth in Indonesia in the 2015-2020 period. This type of research is descriptive quantitative using secondary data. This study uses panel data regression analysis. The analysis was carried out using Microsoft Excel 2013 and Stata 14 programs. The analytical tests used were the classical assumption test, panel data regression, and hypothesis testing. Based on the classical assumption test results, the research data meets the requirements to use the panel data regression equation model. The study’s results through the t-test show that the variables of net exports, investment, and regional spending partially have a positive and significant effect on economic growth. The results of the F test showed that the independent variables, namely net exports, investment, and regional spending simultaneously or jointly have a significant effect on economic growth in 34 Indonesian Provinces in the 2015-2020 period. The determination test (R2) results of economic growth in Indonesia are 0.9281 or 92.81%. This can show the relationship of the independent variables, namely net exports, investment, regional spending can explain the dependent variable economic growth of 92.81% while the remaining 7.19% can be explained by other variables

Pengertian, Ruang Lingkup, dan Proses Kebijakan Pendidikan

This study aims to analyze the definition, scope and process of education policy. In this research, the writer uses a type of library research, namely a series of activities related to library data collection methods to obtain information data by collecting information related to the definition, scope and process of educational policy. Data sources in this research are primary data sources and secondary data sources such as books, articles, etc. The results of the research in this study are: A professional organization is an organization founded by two or more people who have the same profession to achieve a common goal. While the definition of organizational structure is a formal system that seeks to harmonize the relationship between sections and sub-sections in grouping and division of tasks, delegation of authority, coordination based on tasks and hierarchies. Educator Professional Organizations include: Indonesian Teachers Association (PGRI), Indonesian Lecturer Association (ADI), Indonesian Guidance and Counseling Association (ABKIN), Indonesian Education Graduate Association (ISPI). While the Education Personnel Organization is the Association of Indonesian Librarians (IPI)

An Anatomy of State Failures in The Forest Management in Pakistan

Deforestation remains one of the most intractable environmental problems of today. Pakistan also faces serious problem of depletion of its forest reserves.The general perception among planners is that over population is the primary culprit behind forest degradation. Moreover, people living close to forestlands, and using it for their needs, show an imprudent behaviour towards these forests and use it in an unsustainable manner. So there is tendency among the policy makers to find ways of keeping people away from this resource, and to strengthen government’s hold over it. This is a rather simplistic conception of the issue since most of the forests in Pakistan are state owned/managed, and responsibility for the protection/conservation of these forests rests with the state, therefore, any inquiry into the causes of forest degradation in Pakistan must analyse the state’s role in it. Putting the entire burden of deforestation on ‘other factors’ shifts attention away from more important causes (namely, failure of government to manage forests), and leads to wrong policy conclusions. This study intends to focus attention on this important factor behind deforestation - the role of state in forest degradation in Pakistan.State Failures, Deforestation

Innovations in Elt Programme Development: Building Strong Foundations with Learner Autonomy

In this paper, I share some experiences about how we, at the National Institute of Education (NIE), Singapore, addressed a challenge with regard to our student teachers\u27 English language standards. This problem, identified by our Ministry of Education, was a continuing one that seemed difficult to resolve. We reanalyzed the issues and saw that a different perspective was needed. Thus, we moved away from the traditionally-oriented language proficiency courses that had been running at NIE and instead developed a language programme that placed learnerautonomy as a central pedagogical tenet. We sought to create motivated, autonomous learners who were able to appreciate and understand the complexity of the issues, develop their own understandings, and achieve the the learning goals

CONTEXTUALIZING LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT FOR DEVELOPING COUNTRIES

This paper explores the prospects of success of ‘Local Economic Development’ (LED) for the less developed countries. The concept had much success in the context of the developed world. The less developed countries, however, present a scenario where power and social structures present a challenging task for LED to be effective.Local Development, Decentralization

Rule of Law, Legal Development and Economic Growth: Perspectives for Pakistan

Rule of Law and strong legal systems are considered a pre-condition for sustained development. Their relative weakness in the under-developed world is considered as the main obstacle to growth. Strengthening Rule of Law and legal systems has, therefore, become a standard advice from the developing community. Pakistan, too, has witnessed a surge in demand for Rule of Law in recent years. Capitalizing on this domestically garnered mandate, this paper reviews the legal obstacles to economic growth in Pakistan. It finds significant impediments for growth and market development due to legal shortcomings in the case of Pakistan.Rule of Law, Legal Development, Economic Growth, Pakistan