KESENJANGAN PEMAHAMAN KONSEP PELAKSANAAN POS PEMBINAAN TERPADU DENGAN PELAKSANAANNYA DARI SUDUT PANDANG PENGAMBIL KEBIJAKAN DI KOTA AMBON DAN PULAU SAPARUA

Penyakit tidak menular (PTM) telah telah mendorong dibentuknya strategi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) sebagai prioritas pembangunan di setiap negara sesuai dengan Sustainable Development Goals 2030. Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) merupakan peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM Utama yang dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik. Berbagai Posbindu PTM tidak berjalan secara optimal dengan salah satu penyebabnya karena pemahaman pelaksanaan dan persiapan Posbindu yang belum sesuai dengan konsep yang telah ditentukan oleh Kemenkes RI tentang petunjuk teknis Posbindu PTM. Penelitian ini bertujuan untuk menggali berbagai kesenjangan atau ketidaksesuaian pemahaman dalam pelaksanaan Posbindu PTM dengan konsep yang telah ditetapkan dan membahas upaya tindak lanjut yang sesuai dengan konsep Posbindu PTM sehingga diharapkan bisa mengurangi hambatan. Studi kualitatif ini dilakukan pada bulan November 2019-Januari 2020 di Kota Ambon dan Pulau Saparua dengan melakukan wawancara mendalam pada 12 informan di pihak Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Dinas Kesehatan Kota Ambon, Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah, 2 Puskesmas di Kota Ambon (Puskesmas Hative Kecil dan Puskesmas Rijali), dan 3 Puskesmas di Pulau Saparua (Puskesmas Jazirah Tenggara, Puskesmas Porto-Haria dan Puskesmas Booi-Paperu). Dari penelitian ini didapatkan berbagai miskonsepsi atau kesenjangan antara teori konsep Posbindu PTM dengan pelaksanaannya dalam hal pemahaman tentang tujuan program, sumber anggaran, pelaksanaan kegiatan, anggapan masyarakat, pengintegrasian, serta monitoring dan evaluasi program, sehingga dilakukan pembahasan untuk saran tindak lanjut yang sesuai dengan konsep Posbindu PTM untuk mengurangi hambatan

PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PEMANGKU KEPENTINGAN NEGERI OUW , SAPARUA, TERHADAP PELAKSANAAN POSBINDU PTM

Meningkatnya kasus penyakit tidak menular (PTM) saat ini menjadi ancaman kesehatan secara global dan nasional. Hal ini mendorong tercetusnya berbagai strategi untuk menyelesaikan permasalahan. Salah satunya dengan pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat melalui Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM), untuk mencegah dan menemukan lebih dini fakor risiko PTM. Tujuan penelitian adalah untuk melihat pengetahuan dan pemahaman semua elemen masyarakat tentang PTM dan Posbindu PTM, serta upaya dan dukungan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan Posbindu PTM tahun 2020 . Studi kualitatif ini dilakukan pada bulan November 2019 di Pulau Saparua pada 22 informan di Negeri Ouw. Data diperoleh melalui hasil wawancara mendalam dan FGD, dengan menganalisis pengetahuan PTM, deteksi dini faktor risiko, pengetahuan Posbindu PTM, upaya dan dukungan, tantangan, anggaran dan kader Posbindu PTM. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih minimnya pengetahuan seluruh elemen masyarakat Negeri Ouw tentang PTM dan Posbindu PTM. Respon pemerintah dan masyarakat baik dalam menyambut kegiatan Posbindu PTM, hanya saja belum memahami bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkat peran masyarakat untuk melakukan pencegahan dan penemuan dini faktor risiko sehingga mampu menyelesaikan permasalahannya secara mandiri. &nbsp

PELAKSANAAN POS PEMBINAAN TERPADU PENYAKIT TIDAK MENULAR (POSBINDU PTM) DI KOTA AMBON: SEBUAH STUDI KUALITATIF DI KELURAHAN PANDAN KASTURI DAN HATIVE KECIL

Posbindu PTM adalah salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah guna menanggulangi penyakit tidak menular. Walaupun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai permasalahan yang dapat menghambat keefektifan Posbindu PTM. Penulisan merupakan hasil analisis penelitian kualitatif Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura pada bulan November 2019 - Januari 2020. Tujuan analisis adalah mengetahui pelaksanaan Posbindu PTM. Data diperoleh hasil wawancara mendalam dan FGD informan yang berada di Posbindu PTM wilayah Puskesmas Rijali dan Puskesmas Hative Kecil serta Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. Analisis dilakukan terhadap pelaksanaan, sumber pembiayaan, dan respon masyarakat pada masing-masing Posbindu PTM. Hasil analisis menunjukkan bahwa Posbindu PTM di Kelurahan Pandan Kasturi dan Negeri Hative Kecil telah berjalan. Terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan seperti melibatkan pihak swasta dan pelatihan kader secara berkala

KEPERCAYAAN TERHADAP KADER DALAM MENJALANKAN PELAYANAN KESEHATAN PADA POSBINDU PTM DI PULAU SAPARUA DAN KOTA AMBON

Salah satu usaha kesehatan berbasis masyarakat yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah penyakit tidak menular di Indonesia adalah Posbindu PTM. Sebagai sebuah UKBM, kader berperan sebagai pelaksana kegiatan Posbindu PTM. Keterbatasan kader terutama dalam hal pengetahuan dan keterampilan menjadi hambatan dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini sering kali mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kader. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif pengambil kebijakan, masyarakat, dan kader tentang kepercayaan kepada kader dalam melakukan pelayanan kesehatan di Posbindu PTM. Penelitian kualitatif ini dilaksanakan di lima wilayah kerja Puskesmas yang ada di Kota Ambon dan Pulau Saparua pada bulan November 2019-Januari 2020. Penelitian ini melibatkan 46 informan dalam diskusi kelompok terfokus dan  43 informan dalam wawancara mendalam. Dalam penelitian ini dipeorleh beberapa alasan masyarakat meragukan pelayanan yang dilakukan kader yaitu masalah legal etik pemeriksaan oleh tenaga non kesehatan, kader tidak memiliki latar belakang pendidikan kesehatan, kader tidak percaya diri dalam melaksanakan pemeriksaan, takut kader melakukan kesalahan dalam pemeriksaan, kurangnya dukungan pengambil kebijakan dan masih kurangnya pemahaman tentang konsep penyelenggaraan posbindu. Sebaliknya, kader lebih mendapatkan kepercayaan apabila telah mendapatkan pelatihan dan tetap mendapatkan pendampingan dari puskesmas Pembina, dukungan pengambil kebijakan kepada para kader, serta masyarakat yang telah memiliki pengetahuan yang baik tugas kader di Posbindu

KENDALA PELAKSANAAN POSBINDU PTM DI PULAU SAPARUA KABUPATEN MALUKU TENGAH DARI SUDUT PANDANG PENGAMBIL KEBIJAKAN

Penyakit tidak Menular (PTM) merupakan penyebab kematian nomor satu di seluruh dunia. PTM juga merupakan penyebab tersering kematian prematur di seluruh dunia. Pada tahun 2016, PTM menjadi penyebab 71% kematian di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri pada tahun yang sama, 73% kematian disebabkan oleh PTM. Akibat tingginya angka kematian yang disebabkan oleh PTM inilah maka pemerintah menetapkan berbagai program yang salah satunya adalah melalui deteksi dini faktor risiko PTM dalam kegiatan Posbindu PTM.  Pulau Saparua merupakan salah satu area di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku yang hingga akhir tahun 2019 belum melaksanakan Posbindu PTM secara optimal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan di tiga desa di Pulau Saparua yakni desa Paperu, Porto dan Ouw. Pengambilan data dilakukan pada bulan Desember 2019 sampai Januari 2020. Dalam penulisan ini peneliti hanya menggunakan hasil wawancara mendalam dengan pengambil kebijakan di tingkat desa hingga provinsi. Berdasarkan hasil wawancara kendala yang dilaporkan di tingkat desa adalah minimnya pengetahuan pengambil kebijakan tentang PTM maupun posbindu PTM, rumitnya pertimbangan alokasi dana, belum adanya pemahaman masyarakat mengenai PTM dan pemeriksaannya di Posbindu. Kendala di tingkat kecamatan ialah tidak adanya penjelasan dan pendampingan dari Dinas Kesehatan terkait pelaksanaan Posbindu, kurangnya kesadaran masyarakat, dana bantuan dari pemerintah desa susah didapat, lokasi pelaksanaan posbindu, keterbatasan jumlah kader, kekhawatiran kader untuk melakukan pemeriksaan, ketidak percayaan masyarakat terhadap kader non-medis yang melakukan pemeriksaan, ketidak percayaan masyarakat terhadap hasil pemeriksaan dengan menggunakan alat digital, tidak fokusnya pemerintah pada masalah PTM. Kendala di tingkat kabupaten termasuk pelaksanaan posbindu oleh Puskesmas belum tepat dan tidak efektif, petugas Puskesmas belum dilatih, seringnya pergantian pemegang program di Puskesma, kurangnya pemahaman pemegang program di Puskesmas tentang Posbindu PTM, kekhawatiran kader dalam melakukan tindakan pemeriksaan dan kurangnya alat yang dimiliki Puskesmas. Di tingkat Provinsi, kendala yang dilaporkan adalah minimnya bantuan dari pemerintah pusat. Dari berbagai kendala yang ditemukan pada penelitian ini kemudian dibahas sesuai panduan yang berlaku untuk mengoptimalkan pelaksanaan Posbindu PTM di pulau Saparu