PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN TALIKURAN KECAMATAN KAWANGKOAN UTARA KABUPATEN MINAHASA

AbstrakLembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan merupakan mitra kerja dari pemerintah kelurahan.Pemerintah kelurahan adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah kelurahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang mempunyai peran penting dalam pembangunan.Kepala Kelurahan mempunyai kedudukan sebagai pimpinan Pemerintah kelurahan dan unsur penyelenggara pemerintahan desa/kelurahan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa, dengan menggunakan metode kualitatif diharapkan mampu menjawab permasalahan penelitian, hasil menunjukkan bahwa keterlibatan LPM dan pemerintah memang sudah terlihat dalam kebersamaan merumuskan kegiatan pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan fisik, namun pentingnya juga keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan Kelurahan dimaksudkan untuk tercapainya kesepakatan bersama melalui tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan elemen lain dalam masyarakat. Namun kurangnya partisipasi masyarakat dalam rapat perencanaan pembangunan menimbulkan anggapan bahwa proses/rapat prerencanaan pembangunan belum dapat berjalan secara maksimal karna hampir semua masyarakat tidak terlibat dalam proses/rapat perencanaan dikarenakan dengan kesibukan – kesibukan dan kurangnya informasi yang menyebabkan sedikitnya partisipasi dalam proses musyawarah kelurahan.Kata Kunci : Peranan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan

KEPEMIMPINAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DI DESA PUSIAN BARAT KECAMATAN DUMOGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Kepemimpinan pemerintah desa dibantu oleh perangkat desa sepatutnya mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya, dengan dilandasi dengan semangat dan sikap pengabdian pada masyarakat, bangsa dan negara maka kepemimpinan ini pula diharapkan mampu menghadirkan perangkat desa yang profesional,jujur dan adil dalam penyelenggaraan tugas sehari-hari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep yang digunakan oleh kepala desa sebagai pemimpin di desa dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) perangkat desa. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini yaitu, hasil temuan dapat digunakan untuk memecahkan masalah penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif dan hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa Pusian barat sudah menjadi niat dan tekad dari kepala desa untuk mewujudkan kepentingan bersama.Kata Kunci : Kepemimpinan,Pemerintah Desa,Sumber Daya Manusia

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

AbstrakKabupaten Kepulauan Talaud merupakan daerah kepulauan terluar Indonesia yang memiliki pesona alam dan budaya yang mempesona. Semuanya itu merupakan sumber daya modal bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan. Modal tersebut harus di manfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan oleh pemerintah daerah dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Adanya rangkaian-rangkain upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam dalam penggunaan berbagai sumber-sumber daya yang berpotensi dan cara membuat para pengunjung menjadi tertarik terhadap suatu objek wisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Talaud menurut UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Penelitian Kualitatif deskriptif, adalah jenis penelitian bersifat kualitatif. Fokus penelitian yakni Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung akan kelangsungan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Talaud. Hasil penelitian menujukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah telah dilakukan seperti mengadakan even-event atau festival-festival dalam rangka mengeksplore pesona wisata yang ada di Kabupaten Talaud. Promosi wisata terus dilakukan baik lewat media sosial,media cetak dan media TV nasioalKata Kunci: Kebijakan, Pemerintah Daerah, Pengembangan Pariwisat

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REFOCUSING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT KABUPATEN MINAHASA

The purpose of this study was to analyze the Implementation of the Refocusing Policy on the Village Budget for Fiscal Year 2020 in Kawangkoan Barat District, Minahasa Regency, especially in Kayuuwi Satu Village, Kanonang Lima Village and Tombasian Bawah Village. The research method used in this study is a qualitative research method. The data used are primary data and secondary data, data collected through interview and documentation mechanisms. The data were analyzed qualitatively by going through 4 (four) stages, including: data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the Central Government's policy of making the village expenditure revenue budget to assist in handling the impact of Covid-19 in the village is appropriate and there is a need for other programs besides providing assistance to the community. In addition, the understanding of the size and purpose of the policy of refocusing the village income and expenditure budget in the 3 villages that are the focus of the research is good and understood by implementing actors in the field

Socializing One Health: an innovative strategy to investigate social and behavioral risks of emerging viral threats

In an effort to strengthen global capacity to prevent, detect, and control infectious diseases in animals and people, the United States Agency for International Development’s (USAID) Emerging Pandemic Threats (EPT) PREDICT project funded development of regional, national, and local One Health capacities for early disease detection, rapid response, disease control, and risk reduction. From the outset, the EPT approach was inclusive of social science research methods designed to understand the contexts and behaviors of communities living and working at human-animal-environment interfaces considered high-risk for virus emergence. Using qualitative and quantitative approaches, PREDICT behavioral research aimed to identify and assess a range of socio-cultural behaviors that could be influential in zoonotic disease emergence, amplification, and transmission. This broad approach to behavioral risk characterization enabled us to identify and characterize human activities that could be linked to the transmission dynamics of new and emerging viruses. This paper provides a discussion of implementation of a social science approach within a zoonotic surveillance framework. We conducted in-depth ethnographic interviews and focus groups to better understand the individual- and community-level knowledge, attitudes, and practices that potentially put participants at risk for zoonotic disease transmission from the animals they live and work with, across 6 interface domains. When we asked highly-exposed individuals (ie. bushmeat hunters, wildlife or guano farmers) about the risk they perceived in their occupational activities, most did not perceive it to be risky, whether because it was normalized by years (or generations) of doing such an activity, or due to lack of information about potential risks. Integrating the social sciences allows investigations of the specific human activities that are hypothesized to drive disease emergence, amplification, and transmission, in order to better substantiate behavioral disease drivers, along with the social dimensions of infection and transmission dynamics. Understanding these dynamics is critical to achieving health security--the protection from threats to health-- which requires investments in both collective and individual health security. Involving behavioral sciences into zoonotic disease surveillance allowed us to push toward fuller community integration and engagement and toward dialogue and implementation of recommendations for disease prevention and improved health security

Desain Model Akuntansi UMKM dalam Rangka Mempermudah Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Gilingan Padi Maleosan Desa Talawaan)

AbstrakUsaha Mikro Kecil dan Menengah yang biasa disebut UMKM merupakan salah satu penggerak perekonomian bangsa. Sampai saat ini masih banyak UMKM yang belum menerapkan akuntansi dalam menjalankan usahanya. Kurangnya pemahaman, keterbatasan pengetahuan, keterampilan, waktu dan tenaga menyebabkan mereka tidak dapat membuat laporan keuangan sehingga membuat usaha mereka banyak yang gagal ditengah jalan karena kehabisan modal usaha, disebabkan tingginya biaya dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendesain model akuntansi UMKM dalam mempermudah penyusunan laporan keuangan usaha gilingan padi Maleosan Desa Talawaan Kabupaten Minahasa Utara. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan study kasus, dimana data diperoleh dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi serta data pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pada usaha gilingan padi Maleosan masih jauh dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha gilingan padi Maleosan belum memiliki sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang baik. Dibuatkannya perancangan model akuntansi ini untuk memudahkan pengelolaan usaha dalam pembuatan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM. Perancangan model akuntansi bagi usaha gilingan padi Maleosan dimulai dari perancangan daftar perkiraan, format rekapan dan kertas kerja hingga penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM.Kata Kunci: Model Akuntansi , UMKM, Laporan Keuangan, SAK EMKM AbstractMicro, Small and Medium Enterprises commonly called UMKM are one of the drivers of the nation's economy. Until now, there are still many UMKM that have not implemented accounting in running their business. Lack of understanding, limited knowledge, skills, time and energy cause them to be unable to make financial reports, thus making many of their businesses fail in the middle of the road due to running out of business capital, due to the high cost compared to the income earned. The purpose of this study was to design a UMKM accounting model to facilitate the preparation of financial reports for the Maleosan rice mill business, Talawaan Village, North Minahasa Regency. The method used is a qualitative method with a case study approach, where data is obtained by means of observation, interviews, documentation and other supporting data. The results showed that the financial management of the Maleosan rice mill business is still far from the Financial Accounting Standards for Micro, Small and Medium Entities. The Maleosan rice mill business does not yet have a good financial recording and reporting system. The design of this accounting model is made to facilitate business management in making financial reports in accordance with SAK EMKM. The design of the accounting model for the Maleosan rice mill business starts from designing a list of estimates, recap formats and working papers to preparing financial reports according to SAK EMKM.Key words: Accounting Model, UMKM, Financial Report, SAK EMK