IDENTIFIKASI DISTORSI BLUR PADA GAMBAR DIGITAL

Salah satu masalah yang sering muncul dalam dunia fotograï¬ adalah efek blur yang dapat diakibatkan baik oleh objek yang bergerak maupun gerakan kamera yang berhubungan dengan kecepatan rana (shutter speed) ketika gambar akan diambil. Paper ini menyajikan sebuah metode baru yang sederhana untuk mendeteksi kemunculan distorsi blur yang tidak diinginkan pada gambar digital. Metode yang diusulkan menggunakan transformasi discrete cosine transform (DCT) pada gambar yang telah mengalami distorsi dengan ukuran blok DCT yang bervariasi. Hasil dari pendeteksian ini kemudian digunakan untuk meningkatkan kualitas gambar melalui metode debluring berdasarkan korelasi pixel yang diterapkan pada area tertentu pada gambar yang mengandung distorsi blur ini. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa kualitas gambar yang disempurnakan dihasilkan oleh metode debluring secara selektif menggunakan deteksi distorsi blur lokal akan lebih baik daripada yang tidak melalui proses seleksi. Dari berbagai ukuran blok yang digunakan dalam percobaan, blok berukuran 32×32 piksel menghasilkan kualitas gambar yang secara umum lebih baik. One of the problems that often arise in photography is a blurring effect that can be caused either by a moving object or camera movements that associated with the shutter speed when the picture is taken. This paper presents a simple new method for detecting the appearance of unwanted blur distortion in digital images. The proposed method uses the transformation of Discrete Cosine Transform (DCT) on the image that has been distorted with varying DCT block size. The results of the detection used to improve image quality through debluring method based on pixel correlation that applied to certain areas of the image that contains this blur distortion. The experimental results show that the enhanced picture quality produced by the method of selectively debluring using a local blur distortion detection is better than not through the selection process. From various block sizes used in the experiments, the block size of 32×32 pixel generates better picture quality

PENERAPAN E-PLANNING DALAM PERSPEKTIF DETERMINASI TEKNOLOGI

Penerapan sistem e-planning dalam perspektif determinasi teknologi terkait pemanfaatan teknologi media komunikasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah pada lingkup Pemerintah Daerah, yang cenderung akan mepengaruhi cara berpikir, berkomunikasi dan bekerja dalam organisasi pemerintahan yang tentunya mengarah pada pencapaian kinerja yang lebih baik, walaupun diawal penyerapan inovasi baru terkadang dianggap rumit oleh penggunanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data penelitian diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam terhadap 15 (limabelas) informan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada sub bidang perencanaan makro Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan sub bagian program OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang ditentukan dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan aplikasi e-planning dapat mempengaruhi budaya kerja pada organisasi pemerintahan yang lebih efektif dan efisien terkait proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah, namun disetiap penerapan e-planning yang merupakan hal yang baru tersebut masih dirasakan kerumitan bagi penggunanya sehingga muncul ide-ide baru untuk pengembangan aplikasi e-planning sesuai kebutuhan organisasi yang lebih baik. Aplikasi e-planning memungkinkan untuk dilakukan pengembangan selanjutnya mengikuti kemajuan teknologi yang semakin pesat

Analysis of Communication Barriers In The Implementation Of Universal Service Obligation (USO) Programme In Indonesia: A Literature Study

This study is designed to explain the communication barriers affecting internal and external information flow in the implementation of the universal service obligation (USO) programme in many different areas of Indonesia. An Analysis of relevant literature will result in a comprehensive classification. There are serious horizontal and vertical communication obstacles between the central government, local government, equipment and service provider, communication and technology network provider, village apparatus as well as the society due to lack of socialisation, coordination and written rule as implementation guidance of the USO programme. Due to the existence of communication barriers, the Information and Communication Ministry and other stakeholders should form a strategic path and proffer solutions to effectively address the problems that could negatively influence the progress of the programme by efficient use of the USO budget. &nbsp