Review of the Energy Rating Systems for Historic Preservation

When considering the rehabilitation of historic buildings, we should not just think about how much energy we can save, but in addition, what sustainable measures could be implemented as to not destroy the cultural integrity/authenticity or the historic structure of the building. Therefore, performing rehabilitation measures on historic buildings is more complex than buildings that do not contain the same architectural importance or value. This research focuses on assessing the energy rating systems (\u27green building certification\u27 programs) and discusses if those systems can address historic values and building preservation. In this literature review, we have examined the process of assessing a historic building under existing energy rating systems addressing the historic value and the potential for energy efficiency, as well as the economic values that can be found in this building typology and surrounding communities. By assessing the historic value of a building, we can identify the best compromises between the recommended improvements and the preservation of the building while including the community in which the building is located. The development of an energy rating system for historic properties could be achieved if further research is conducted, the appropriate tools and models are formulated, and thorough analysis and case studies achieved

SANKSI PIDANA TERHADAP PENYIDIK DALAM PENANGANAN PERKARA NARKOTIKA

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana jenis-jenis perbuatan penyidik dalam penanganan perkara narkotika yang termasuk sebagai tindak pidana dan bagaimana pemberlakuan sanksi pidana terhadap penyidik dalam penanganan perkara narkotika. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan bahwa:  1. Penyidik pegawai negeri sipil,  Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN dan Kepala Kejaksaan Negeri setempat yang secara melawan hukum tidak melaksanakan tugas dan kewajiban yang merupakan kewenangannya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dalam penanganan perkara narkotika yang diancam dengan sanksi pidana. 2. Pemberlakuan sanksi pidana Penyidik pegawai negeri sipil,  Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN dan Kepala kejaksaan negeri setempat yang secara melawan hukum tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya, menunjukkan penegakan hukum diberlakukan tidak hanya kepada pelaku tindak pidana narkotika, melainkan juga kepada para penegak hukum yang mengabaikan tanggung jawabnya dan menyalahgunakan kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang. Kata kunci: Penyidik, Narkotik

PENERAPAN METODE EKSTRADISI DOUBLE CRIMINALITY PRINCIPLES DALAM PENYELESAIAN KASUS PENYELUNDUPAN OBAT TERLARANG

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memngetahui bagaimana penerapan prinsip ekstradishi dalam kejahatan transnasional dan bagaimana penerapan metode ekstradisi Double Criminality Principles dalam penyelesaian kasus penyelunduan Narkotika dan Obat Terlarang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penerapan ekstradisi dalam kejahatan transnasional dilakukan dengan menggunakan prinsip hukum perjanjian internasional tentang ekstradisi dalam kejahatan transnasional yang dituangkan oleh Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) kedalam United Nations Model Treaty on Extradition 1990, yang menjadi landasan dalam membuat perjanjian internasional yang mengatur tentang ekstradisi baik perjanjian bilateral maupun multilateral. Dan penggunaan kaidah hukum tentang ektradisi yang bersumber dari hukum nasional yaitu: peraturan perundang-undangan nasional, Perjanjian Internasional yang diratifikasi hukum nasional, peraturan pidana nasional, kebiasaan nasional, dan pendapat para ahli. 2. Penerapan metode ektradisi double criminality principles dalam penyelesaian kasus penyelundupan obat terlarang dilakukan dengan perjanjian ekstradisi bilateral maupun multilateral yang dituangkan kedalam suatu pasal dari perjanjian ekstradisi yang dibuat, yang secara bersama-sama mengatur bahwa kejahatan penyelundupan obat terlarang merupakan kejahatan bagi negara-negara yang melakukan perjanjian ekstradisi.Kata kunci: Penerapan Metode Ekstradisi Double Criminality Principles, Penyelesaian Kasus, Penyelundupan Obat Terlaran

Development of an Analytical Hierarchy Process (AHP) Model for Siting of Municipal Solid Waste Facilities

Deciding on locations for municipal solid waste facilities is a difficult problem where qualitative criteria compete with quantitative economic and engineering criteria, in an environment that is highly political and emotional. State guidelines often describe different methodologies but fall short in offering a solution or a methodology in arriving at a solution. This study develops a decision modeling procedure, based on the Analytical Hierarchy Process (AHP), that can be used by public sector decision makers to locate and site municipal solid waste facilities. The applicability of the procedure is demonstrated at the City of Springfield, Clark County, Ohio. Research efforts included review of alternatives to dispose municipal solid waste and multicriteria decision making techniques with potential application to the problem. Due to the nature of the problem, the Analytical Hierarchy Process was selected. A hierarchy was then developed and the Clark County Solid Waste District Coordinator provided inputs that best approximated the decision maker\u27s inputs to arrive at a solution. Final results suggest that current disposal methods of disposing waste should be continued (transfer facility). However, as cost continues to increase relative to the given alternatives, a detailed investigation is required to determine the viability of an incinerator or a landfill, in that order

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DITINJAU DARI PASAL 340 KUHP

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tujuan pemidanaan dan unsur-unsur tindak pidana dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pidana pembunuhan berencana ditinjau dari Pasal 340 KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tujuan pemidanaan menurut teori yang diambil dari ahli hukum pidana adalah untuk pembalasan yang merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan terhadap penjahat yang telah merugikan orang lain dengan pemidanaan, kemudian teori tujuan yang berguna untuk pencegahan dan pendidikan dan teori gabungan, yang merupakan gabungan teori pembalasan dan teori tujuan. Di dalam KUHP terdapat 2 (dua) macam unsur yaitu unsur objektif yaitu menyangkut perbuatan sesuai keadaan dan unsur subjektif yaitu menyangkut sisi batin pelaku, sengaja (dolus) dan tidak sengaja (culpa). 2. Secara yuridis pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan berencana terdapat dalam Pasal 340 KUHP, dipidana dengan hukuman mati atau dipenjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.  Membedakan pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan pembunuhan direncanakan dapat dilihat jika pembunuhan biasa itu dilakukan seketika sedangkan pembunuhan berencana, perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu dilakukan setelah ada niat, kemudian mengatur rencana bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan dalam waktu luang yang dapat diperkirakan si pelaku dapat berpikir dengan tenang.Kata kunci: Pertanggungjawaban, Pidana, Pelaku, Pembunuhan Berencana

Perceptions of High Risk Behaviors Among Culturally Diverse Adolescents and the Role of Parental Influence and Parent Communication

Eighty seven ethnically diverse 9th and 1oth graders from an urban high school in Northern California were studied. Students were mostly female, between 14 and 16 years of age, and reported to be mostly Asian and Filipino. Students completed an 18-item Likert scale questionnaire requesting information about their overall relationship with their parents and their communication with their parents about drugs, sex, alcohol, birth control, and personal problems. Results of this study showed that participants rated their overall relationship with their parents as good or very good. Despite this, communication was lacking among parents and adolescents in all topics of high risk behaviors. In addition, the participants did not feel comfortable talking to their parents about sex and birth control. Only 37% percent of adolescents reported having been spoken to by parents or guardians about not engaging in sex, taking drugs, and drinking alcohol. Only 3 7% of the participants stated that they would not engage in high-risk behaviors if their parents/guardians told them not to. Previous studies show a decrease in risky behaviors by the adolescents who have strong communication with their parents/caregivers. This study adds to this literature and further supports the belief that parental communication has a positive impact on adolescent behaviors. In the absence of parental/caregiver communication, teachers, school nurses, and nurse practitioners may need to fill this important role

Juridical Analysis of Transfer of Agricultural Land Functions Into Non-Agricultural Land In The Cilacap Regency

AbstractCilacap Regency is one area with a relatively large area of land, namely agricultural land. It has a positive impact, namely helping to improve the regional economy, but there is also a negative impact, namely the conversion of agricultural land to non-agriculture. This study aims to determine the conversion of agricultural land into non-agricultural in Cilacap Regency and the obstacles to the transformation of agricultural land. This research used the normative juridical method, which conceptualizes the law as what is written in the legislation. Sources of data in this study used secondary data. The data collection method in this study used a literature study, namely by collecting literature such as books, scientific journals, and primary legal materials to support this research, as well as identification and clarification of legal facts in the field by asking questions to sources that were under this research. Based on the study and discussion results, the conversion of agricultural land to non-agricultural in the Cilacap Regency is not under the Cilacap Regency RTRW. The conversion of agricultural land to non-agricultural land without permission from the local government. It is due to the inhibiting factors consisting of internal factors and external factors. Internal factors are the lack of socialization by the Regional Government regarding the Regional Regulation of Cilacap Regency No. 9 of 2011 concerning the RTRW, and external factors, namely the lack of legal awareness of the community towards the rules for the conversion of agricultural land in Cilacap Regency.Keywords: Transfer of Function, Agricultural Land, Non-agricultural Land AbstractKabupaten Cilacap merupakan salah satu daerah yang memiliki tanah yang cukup luas, yaitu tanah pertanian. Hal ini membawa dampak positif yaitu membantu meningkatkan perekonomian daerah, namun ada juga dampak negatif yaitu alih fungsi tanah pertanian menjadi nonpertanian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alih fungsi tanah pertanian menjadi nonpertanian di Kabupaten Cilacap, dan hambatan terhadap alih fungsi tanah pertanian tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis di peraturan perundang-undangan. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yakni dengan mengumpulkan literatur seperti buku-buku, jurnal ilmiah, dan bahan hukum primer untuk mendukung penelitian ini serta identifikasi dan klarifikasi fakta hukum di lapangan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang sesuai dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, alih fungsi tanah pertanian menjadi nonpertanian di Kabupaten Cilacap ada yang belum sesuai dengan RTRTW Kabupaten Cilacap, yaitu adanya alih fungsi tanah pertanian menjadi nonpertanian tanpa izin dari pemerintah daerah. Hal itu dikarenakan adanya faktor penghambat yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yakni kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tentang Perda Kabupaten Cilacap No.9 Tahun 2011 tentang RTRW dan faktor eksternal yaitu kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan alih fungsi tanah pertanian di Kabupaten Cilacap.Kata kunci: Alih Fungsi, Tanah Pertanian, Tanah Nonpertanian

Diálogos existentes entre a ciência e a arte : contribuições do teatro científico na visão dos atores

Esta pesquisa apresenta os resultados de uma investigação realizada com atores que encenaram o espetáculo teatral, intitulado 'Vida de Galileu', baseado na obra de Bertolt Brecht, produzida pelo 'Grupo Teatro Popular de Ilhéus' com o apoio do Laboratório de Astrofísica Teórica e Observacionalda Universidade Estadual de Santa Cruz. Nessa investigação buscaram-se indícios da contribuição do teatro para a formação científica dos atores. Para isso, utilizou-se de entrevistas semiestruturas, que possibilitaram a construção de duas categorias: Interesse pela ciência e a busca por novos conhecimentose O teatro como instrumento de divulgação e popularização da Ciência. A análise mostrou que a peça contribui em diversas perspectivas da formação, principalmente na aprendizagem de conhecimentos científicos e na percepção do teatro como veículo da divulgação