Effects of an evidence service on health-system policy makers' use of research evidence: A protocol for a randomised controlled trial

<p>Abstract</p> <p>Background</p> <p>Health-system policy makers need timely access to synthesised research evidence to inform the policy-making process. No efforts to address this need have been evaluated using an experimental quantitative design. We developed an evidence service that draws inputs from Health Systems Evidence, which is a database of policy-relevant systematic reviews. The reviews have been (a) categorised by topic and type of review; (b) coded by the last year searches for studies were conducted and by the countries in which included studies were conducted; (c) rated for quality; and (d) linked to available user-friendly summaries, scientific abstracts, and full-text reports. Our goal is to evaluate whether a "full-serve" evidence service increases the use of synthesized research evidence by policy analysts and advisors in the Ontario Ministry of Health and Long-Term Care (MOHLTC) as compared to a "self-serve" evidence service.</p> <p>Methods/design</p> <p>We will conduct a two-arm randomized controlled trial (RCT), along with a follow-up qualitative process study in order to explore the findings in greater depth. For the RCT, all policy analysts and policy advisors (n = 168) in a single division of the MOHLTC will be invited to participate. Using a stratified randomized design, participants will be randomized to receive either the "full-serve" evidence service (database access, monthly e-mail alerts, and full-text article availability) or the "self-serve" evidence service (database access only). The trial duration will be ten months (two-month baseline period, six-month intervention period, and two month cross-over period). The primary outcome will be the mean number of site visits/month/user between baseline and the end of the intervention period. The secondary outcome will be participants' intention to use research evidence. For the qualitative study, 15 participants from each trial arm (n = 30) will be purposively sampled. One-on-one semi-structured interviews will be conducted by telephone on their views about and their experiences with the evidence service they received, how helpful it was in their work, why it was helpful (or not helpful), what aspects were most and least helpful and why, and recommendations for next steps.</p> <p>Discussion</p> <p>To our knowledge, this will be the first RCT to evaluate the effects of an evidence service specifically designed to support health-system policy makers in finding and using research evidence.</p> <p>Trial registration</p> <p>ClinicalTrials.gov: <a href="http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01307228">NCT01307228</a></p

EFEKTIVITAS DESENTRALISASI PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU DI SMA NEGERI 1 LAKEA

Skripsi ini membahas tentang efektivitas desentralisasi pendidikan dalammeningkatkan profesionalisme guru di SMA Negeri 1 Lakea dengan pokok pembahasana bagaimana deskripsi desentralisasi pendidikan dalam meningkatkan profesionalisme guru di SMA Negeri 1 Lakea? dan bagaimana implikasi desentralisasi pendidikan dalam meningkatkan profesionalisme guru di SMA Negeri 1 Lakea. Tujuan penelitian ini untuk mengetahuideskripsi dan implikasi desentralisasi pendidikan dalam meningkatkan prodfesionalisme guru di sekolah tersebut.Untuk menjawab permsalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, serta menggunakan teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian skripsi ini yaitu: deskripsi Desentralisasi Pendidikan dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di SMA Negeri 1 Lakea: (1) Desentralisasi pendidikan merupakan pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola pendidikannya, lalu daerah melimpahkan kepada masing-masing sekolah (2) Pemerintah pusat tetap mengontrol pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masing-masing sekolah melalui akreditasi nasional yang dilaksanakan oleh BAN-SM (3) Aspek-aspek yang menjadi kewenangan sekolah dalam melaksanakan desentralisai pendidikan yakni: (a) Perencanaan dan evaluasi program sekolah dalam hal ini sekolah berupaya meningkatkan mutu pendidikan dengan cara merencanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan profesionalisme guru, misalnya mengutus guru untuk mengikuti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan merencanakan bimbingan teknis untuk meningkatkan keterampilan guru dan mengevaluasi berbagai perencaan kegiatan program sekolah (b) Aspek pengelolaan proses belajar, memberikan kewenangan kepada masing-masing guru untuk mengelola proses pembelajaran pada mata pelajaran yang dipegangnya dan kepala sekolah melukan supervisi kepada guru untuk mengevaluasi dan membimbing pelaksanaan proses pembelajaran guru tersebut (c) Aspek pengelolaan ketenagaan, SMA Negeri 1 Lakea mengelola 25 orang guru dan 3 orang tenaga administrasi, pengelolaan yang dilakukan misalnya memberikan guru mata pelajaran yang sesuai dengan keahliannya, dan mengutus guru sebagai perwakilannya dalam kegiatan seminar mapun workshop (d) Aspek pengelolaan keuangan, sekolah mengelola dana BOS dengan prosedur sesuai dengan aturan penggunaan dana tersebut yakni sebagai operasional sekolah, misalnya mengupayakan pembayaran honor guru honorer yang tidak pernah terlambat dibayarkan. Implikasi Desentralisasi Pendidikan dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di SMA Negeri 1 Lakea: (1) Program sekolah dalam meningkatkan profesionalisme dapat terlaksana dengan baik (2) Masing-masing guru berupaya meningkatkan pengelolaan proses belajarnya sebagai implikasi dari pelaksanaan supervisi (3) Sekolah memiliki tenaga pendidik sesuai dengan kebutuhan dan (4) Pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh sekolah dapat memotivasi guru untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.Kata Kunci        :    Desentralisasi pendidikan, profesionalisme gur

20-Year Risks of Breast-Cancer Recurrence after Stopping Endocrine Therapy at 5 Years

The administration of endocrine therapy for 5 years substantially reduces recurrence rates during and after treatment in women with early-stage, estrogen-receptor (ER)-positive breast cancer. Extending such therapy beyond 5 years offers further protection but has additional side effects. Obtaining data on the absolute risk of subsequent distant recurrence if therapy stops at 5 years could help determine whether to extend treatment