Analisis penempatan anak sebagai pelaku tindak pidana di BPRSR dan LPKA Daerah Istimewa Yogyakarta

Semakin meningkatnya perkembangan teknologi di era globalisasi ini, banyak anak yang melakukan sebuah perilaku penyimpangan bahkan juga tindak pidana. Penulis menemukan dua putusan anak yang berkonflik dengan hukum, dalam kedua putusan terdapat perbedaan penempatan anak khususnya tempat dan lembaga pelatihan kerja. Pada putusan pertama Hakim memutuskan anak pelaku untuk melaksanakan pelatihan kerja di LPKA dan putusan kedua Hakim memutuskan anak pelaku untuk melaksanakan pelatihan kerja di BPRSR. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penempatan anak sebagai pelaku, khususnya tempat dan lembaga pelatihan kerja di BPRSR dan LPKA serta meninjau perbandingan prosedural terhadap eksekusi pada putusan yang terkait. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris yang dilakukan dengan studi tinjauan bahan hukum dan data yang didapatkan dari wawancara dengan narasumber yang menangani langsung berkaitan dengan putusan pengadilan dan hakim anak. Hasil dari penelitian ini yaitu pada pelaksanaan putusan yang pertama LPKA tidak bisa melakukan pelatihan kerja karena terdapat beberapa kendala yang menyebabkan putusan pertama dialihkan ke BPRSR. Perlu dilakukan upaya tertentu oleh BPRSR agar bisa menampung peralihan pelatihan kerja yang awalnya seharusnya ditetapkan oleh hakim ditetapkan di LPKA