Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah pada Unit Pelayanan Kesehatan di Kota Pariaman

Abstrak Pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tujuan penyelenggaraan desentralisasi. Aparatur yang acuh tak acuh dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan waktu pelayanan yang tidak jelas menjadi bagian dari permasalahan pemberian pelayanan. Studi ini melihat kinerja aparatur pemerintah daerah pada unit pelayanan kesehatan di Kota Pariaman. Penelitian ini mengunakan metode deskripif dengan pengukuran kinerja berdasarkan hasil akhir dan perilaku. Tuntutan debirokrasi dan peningkatan keahlian aparatur dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi akan mempercepat perubahan penyelenggaraan pelayanan menjadi lebih baik. Abstract Public services is one of the goal of decentralization. Apparatus which is indifferent in providing services to the community and the service time that is not obviously a part of the problem of service delivery. The study looked at the performance of local government officials in health care units in the Pariaman city. This study uses a method description with performance measurement based on outcomes and behavior. de bureaucracy demands and increasing expertise in the provision of personnel services to the community through the use of technology will accelerate the implementation of service changes for the better

Identification Implementation of Regional Corporation

Studies on the identification of cooperation is aimed at looking at the ability of local government institutions which include the understanding, institutional and management of the implementation of the regional cooperation. regional cooperation is an attempt to manage the potential to achieve the welfare of the community, this time in the area and the potential of utilizing the existing resources cannot be managed to maximum effect if it is done by the local government, local government capacity, notching existing organizations, and policy management capabilities become a very important dimension to the creation of regional cooperation. Strengthening the role of regional cooperation mengelolan be an attempt to solve the problem

Human Development Anambas Island Regional

This study aims to explain human development as seen from the achievements of the human development index (HDI) Anambas Island region. Since the beginning of its formation always end position ranking HDI level Riau Islands Province. This study used a qualitative approach to the data obtained through interviews and focus group discussion. Priority programs/activities targeting the achievement of human development with HDI targets at the national level requires synchronization, and the participation of all stakeholders in the planning area for Development

Peningkatan Kapasitas Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri

Abstrak Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) yang core buisness kelitbangan membutuhkan sumber daya peneliti dan fungsional lainnya yang diarakhan memenuhi tuntutan BPP. Minimnya hasil kelitbanganya yang dimanfaatkan oleh komponen lain yang terdapat di Kementerian Dalam Negeri mengindikasikan lemahnya kapasitas organisasi dalam memenuhi tuntutan perannya.Pengembangan kapasitas organisasi BPP menjadi arah untuk meningkatkan kemampuan dalam memberikan masukan perbaikan pengelolaan terhadap peran BPP Kemendagri, dalam mencari jawaban terhadap permasalahan peningkatan kapasitas BPP digunakan metode deskriptif. Kebutuhan akan pengetahuan, pelatihan, dan pemberdayaan dalam memenuhi tuntutan tugas dari organisasi. Abstract Research and Development Agance (BPP) whose core business is kelitbangan need resources and other functional researchers aimed to meet the demands of research and development agancy. The lack of results research and development utilized by other components contained in the Ministry of home affaeir indicate poor organizational capacity to meet the demands of his role. In search of answers to the problems of increasing the capacity of research and development agancy used descriptive method. the need for knowledge, training, and empowerment in meeting the demands of the task of the organization

Partisipasi Politik Masyarakat dalam Agenda Pemilihan Gubernur Papua Tahun 2018

Artikel ini bagian dari penelitian dengan tujuan mengeksplorasi tindakan serta bentuk partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua. Partisipasi politik masyarakat terbagi ke dalam dua dimensi yaitu memilih pemimpin (kepala daerah) dan terlibat dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan. Partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Gubernur tidak hanya datang ke tempat pemungutan suara lalu mencoblos/memilih calon yang dikehendaki. Lebih dari itu, partisipasi politik masyarakat menjelaskan secara mendalam bentuk keterlibatan dan tipologi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pilgub Papua. Partisipasi politik masyarakat Papua ditinjau dari bentuk-bentuk partisipasi politik yang terkait dengan pemilihan (voting/electing). Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus guna menjelaskan kesadaran masyarakat Papua pada perhelatan pemilihan kepala gubernur Papua. Secara kuantitatif partisipasi masyarakat dalam Pilgub mencapai angka 88,44 % dari jumlah pemilih sebanyak 3.447.008 penduduk yang masuk daftar pemilih tetap, artinya masyarakat banyak menggunakan hak pilihnya Ada tiga mekanisme pemilihan yang diakomodir partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Gubernur Papua menjadi sebuah keunikannya, antara lain mekanisme langsung, kesepakatan warga, dan perwakilan mandatori

The Pengembangan Kawasan Pariwisata Berkelanjutan Candi Borobudur sebagai Tema City Branding Kabupaten Magelang

Konsep city branding sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan di suatu daerah. Pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Magelang membutuhkan city branding dengan memanfaatkan keberadaan Candi Borobudur sebagai Destinasi Wisata Super Prioritas di Indonesia untuk menjadi pengungkit utama dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya city branding dalam mengembangkan kawasan wisata Candi Borobudur sebagai situs warisan dunia bagi Kabupaten Magelang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif – deskriptif digunakan untuk menemukan, menjelaskan, dan merumuskan kesimpulan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan informan kunci dan FGD dengan narasumber dari BOB, kepala koperasi, dan pimpinan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pariwisata. Penelitian ini menemukan manfaat penting penetapan Candi Borobudur sebagai situs warisan dunia dan salah satu Destinasi Wisata Super Prioritas Indonesia menjadi sustainable city branding bagi Kabupaten Magelang untuk meningkatkan promosi pariwisata kepada wisatawan domestik dan mancanegara. Membangun city branding di Kabupaten Magelang membutuhkan kolaborasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan, pengelolaan kawasan strategis, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kesimpulannya, pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Magelang memerlukan pembentukan city branding yang dikaitkan dengan adanya pengembangan kawasan wisata Candi Borobudur sebagai situs warisan dunia

Policy Design for Extreme Poverty Alleviation in West Lombok Regency

This study aims to analyze the design of extreme poverty reduction policies in West Lombok District. The design of the policy refers to the substance/content of the policies developed for the reduction/prevention of extreme poverty used by the regions. A case study research approach is used to explore the design of extreme poverty alleviation policies. The West Lombok Regency government's policy on poverty alleviation contains various local government programs synergized in accelerating the acceleration of extreme poverty reduction. In addition, it is in the form of efforts to assist the poor for a movement that is actualized in bridging aid recipients to get out of poverty immediately. The construction of extreme poverty reduction policies in West Lombok Regency adopts the concept of an innovation hub to accelerate cross-government programs that target basic services (health and education) in interventions for individual/family change as well as increasing the business capacity of community groups