SINTESIS TENTANG INTERAKSI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT PADA MASA KOLONIAL BELANDA

This article is motivated by the Dutch legal political policy, which is known as the bamboo splitting policy which brings together face to face between customary law, Islamic law and Western law. The Dutch East Indies policy received a response from Muslims, because the Muslim community was actually in direct contact with practices as religious activities in the implementation of their teachings. This article uses a qualitative descriptive approach which is more specifically on historical aspects and uses bibliographic data sources and the type of data is secondary data. In this paper the author results that the interaction of Islamic law with customary law is described in a variety of forms. First, customary law can substantially be accepted by Islamic law as a whole, so that in the future it becomes Islamic law. Second, Islamic law has completely changed customary law, so that the validity of customary law does not apply to the next. Third, Islamic law allows customary law to apply without any effort to inhale it, this is sometimes found in the field of muamalah.Keywords: Dutch East Indies, Islamic Law, Customary Law

Resistensi Ideologi Sosialisme terhadap Ideologi Kapitalisme (Membumikan Kembali Pemikiran Tan Malaka dalam Sejarah Indonesia)

Abstract Tan Malaka's political economy is known by separate terms, namely communism-style politics and socialism-style economics. The second concept is resistance to the hegemony of capitalism in Indonesia. In historical review, it is considered that it has begun to transform into global capitalism after the industrial revolution, Tan Malaka wants 100% independence in this republic through social revolution by means of resistance and mass movements. Mass Action towards Social Revolution is the last way to achieve 100% independence in this case against the hegemony of imperialism, colonialism, and capitalism. Socialism exists to liberate this nation from foreign shadows by eradicating social class so that there will be no more oppression, slavery, and exploitation of the capitalists. Keywords: socialism, capitalism, resistance.   Abstrak Politik ekonomi Tan Malaka dikenal dengan istilah terpisah, yaitu politik ala komunisme dan ekonomi ala sosialisme. Konsep keduanya merupakan resistensi terhadap hegemoni kapitalisme di Indonesia dalam tinjauan sejarah dinilai mulai menjelma menjadi kapitalisme global pasca revolusi industri, Tan Malaka menginginkan kemerdekaan 100% di republik ini melalui jalan revolusi sosial dengan cara melakukan perlawanan dan gerakan massa. Aksi Massa menuju Revolusi sosial merupakan jalan terakhir untuk mencapai kemerdekaan 100% dalam hal ini melawan hegemoni imperialisme, kolonialisme, dan kapitalisme. Sosialisme hadir untuk membebaskan bangsa ini dari bayang-bayang asing dengan menghapus kelas sosial sehingga tidak akan ada lagi penindasan, perbudakan, dan eksploitasi kaum kapital. Kata Kunci: sosialisme, kapitalisme, resistensi

Bertanya Tentang Hukum Sebagai Produk Politik Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional

Indonesia adalah negara hukum, yang segala sesuatu harus berdasarkan hukum. Namun, dalam pemerintahan suatu negara, hukum kerap dikait-kaitkan dengan politk. Hingga muncul pernyataan “hukum sebagai produk politik”. Sekilas, pernyataan ini kerap menimbulkan persepsi negatif karena posisi hukum disini ditentuan oleh politik, sementara idealnya dalam tataran ideologi hukum, hukumlah yang seharusnya mempengaruhi politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana hubungan antara politik dan hukum serta bagaimana konsep dan perkembangan politik hukum di Indonesia. Pendekatan penelitian yuridis-normatif, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep berhubungan dengan cakupan hukum mengenai regulasi dengan mencoba menggunakan metode politik hukum. Hasil penelitian, Pertama, berdasarkan perspektif bahwa hukum adalah produk politik, maka politik hukum dapat diartikan garis resmi yang menjadi dasar pijakan sekaligus cara untuk membuat hukum. Kedua, konsep politik hukum nasional Indonesia setidaknya memuat tiga unsur, yaitu; tujuan  negara yang bernafaskan pancasila dan UUD 1945, pembentukan hukum yang meliputi materi hukum, mekanisme yang sesuai prolegnas, dan peninjauan kembali melalui judicial review serta penegakan hukum baik di lingkungan masyarakat maupun aparat penegak hukum. Ketiga, dalam politik hukum suatu negara, tidak ada satu negara pun yang mengikuti bentuk teoritisnya secara mutlak, dengan kata lain sering terjadi variasi atau perbedaan tergantung tujuan dan keperluan pragmatisnyaIndonesia adalah negara hukum, perrnyataan ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu di negara Indonesia harus berdasarkan hukum. Namun, dalam pemerintahan suatu negara, hukum kerap dikait-kaitkan dengan politk. Hingga muncul pernyataan “hukum sebagai produk politik”. Sekilas, pernyataan ini kerap menimbulkan persepsi negatif karena posisi hukum disini ditentuan oleh politik, sementara idealnya dalam tataran ideologi hukum, hukumlah yang seharusnya mempengaruhi politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana sebenarnya hubungan antara politik dan hukum ? Kemudian bagaimana konsep dan perkembangan politik hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep berhubungan dengan cakupan hukum mengenai regulasi-regulasi dengan mencoba menggunakan metode politik hukum. Temuan dari penelitian ini adalah Pertama, berdasarkan perspektif bahwa hukum adalah produk politik, maka politik hukum dapat diartikan sebagai arahan atau garis resmi yang menjadi dasar pijakan sekaligus cara untuk membuat hukum. Kedua, konsep politik hukum nasional Indonesia setidaknya memuat tiga unsur, yaitu; tujuan  negara yang bernafaskan pancasila dan UUD 1945, pembentukan hukum yang meliputi materi hukum, mekanisme yang sesuai prolegnas, dan peninjauan kembali melalui judicial review serta penegakan hukum baik di lingkungan masyarakat maupun aparat penegak hukum. Ketiga, dalam politik hukum suatu negara, tidak ada satu negara pun yang mengikuti bentuk teoritisnya secara mutlak, dengan kata lain sering terjadi variasi atau perbedaan tergantung tujuan dan keperluan pragmatisnya.  &nbsp

KONFIGURASI POLITIK HUKUM NASIONAL TERHADAP KARAKTERISTIK DAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh proses reformasi pembentukan legislasi di bidang Ekonomi Syariah di Indonesia yang diintervensi oleh politik hukum melalui kebijakan pemerintah baik dari legislatif maupun eksekutif, salah satu penyebabnya adalah masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tarik ulur yang terjadi dalam konfigurasi politik Hukum Ekonomi Syariah. Metode penelitian yang penulis coba lakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan politik hukum. Hasil penelitian ini menggeneralisasi bahwa pemerintah sebagai pembuat kebijakan di ranah kekuasaan legislatif pada tahapannya tidak lepas dari peran semua sektor agama Islam. Dalam konteks legislasi ekonomi Syariah, politik hukum nasional memberikan tempat bagi tendensi yang kuat dalam proses legislasi hukum Islam, baik dari segi kelembagaan maupun substansi regulasi. Hal ini untuk menegaskan bahwa keberadaan umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia mendapat perlindungan hukum yang baik dari negara. Di sisi lain, wacana apakah Islam harus ditempatkan sebagai basis negara atau tidak, serta menjadikan Islam sebagai hukum positif, secara substansial menyatakan bahwa hukum Islam dapat dijadikan bagian dari hukum positif nasional kita.Kata Kunci: Politik hukum, Legislasi, Ekonomi Syariah

DISKURSUS TENTANG PERLU TIDAKNYA POLITIK HUKUM PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA

This study is motivated by the existence of the capital market into a reality and the latest phenomenon in the midst of the lives of Muslims in this modern century, even almost countries around the world have used the capital market as an important economic instrument to invest. In 2003, the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam) launched the Islamic capital market. The presence of the Islamic capital market needs to be supported by stronger regulations in the form of a law. This article uses library data or library research with juridical-normative type. n this paper, the author states that the politics of law is a legal policy or official policy line regarding the law that will be enforced either in terms of making new laws or replacing old laws in the process of achieving state goals. The idea of supporting the existence of Islamic capital markets has at least four reasons behind it, namely: First, there is a belief that abundant wealth if not invested in the right place will be wasted. Second, fuqaha and Islamic economists have been able to create Islamic-based securities as an alternative to securities in circulation that are not in accordance with Islamic law. Third, it protects Muslim rulers and businessmen from speculators when investing or financing securities. Fourth, it provides a place for Islamic financial institutions and sciences related to trading techniques, while conducting sharia-compliant activities. Keywords: Political Law, Capital Market, Sharia

Politik Hukum Pembentukan Legislasi Bidang Ekonomi Syariah Di Indonesia

Abstract: This study will disclose that the construction of legal legislates in the Islamic area is influenced by a sharia-based law polit. This is because community elements are Muslim majority. This study's method is more likely to be a legal-normative study with a legal-political approach. The government's function as a legislator in the establishment of Sharia economic law, according to this study, cannot be separated from the participation of users, the majority of whom are Muslims. Abstrak: Penelitian ini akan mengungkap bahwa pembentukan legislasi hukum bidang Syariah di Indonesia dipengaruhi oleh politk hukum berbasis Syariah. Hal ini dikarenakan factor masyarakat yang mayoritas muslim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini lebih cenderung pada kajian yuridis-normatif dengan pendekatan politik hukum.Penelitian ini menemukan bahwa pemerintah sebagai legislator dalam pembentukan hukum ekonmi Syariah tidak terlepas dari peranan pengguna, yang mayoritasnya beragama Islam

Relasi Politik Islam Terkait Islam Aceh dan Islam Turki

This article seeks to explain Islamic thought related to the relationship between Acehnese Islam and Turkish Islam both through political and religious sectors that the author adopted as more dominant. The relationship between the two was harmonious even though it was said that Aceh and Turkey had such a long distance, so the argument about the harmonious relationship was so evocative of the treasure of thought to be followed up. This study aims to find out how the history of Thought relates to the Islamic Relations of Aceh and Turkey in Islamic politics. The method used in the study is a literature review (library research). Then, in this study, the authors found that in the political field when the Kingdom of Aceh was in the Dutch colonial hegemony barrier, the Kingdom of Turkey helped Aceh both by helping with logistics related to military weaponry and even participating in sending troops to Aceh. Then, on the other side of the relationship with religion, the author found related to the jihad of the Acehnese people as a spirited and very tempestuous spirit naya in the Aceh war which is often told through the saga of the Sabil war

Moderasi Beragama Menjawab Intoleransi di Dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2005

Abstract: In recent years, various acts of violence in the form of intolerance have turned out to be massive social phenomena under the pretext of being an excuse to legitimize acts of violence committed. In fact, from a national point of view, Indonesia has stipulated freedom of religion as stated in the Constitution, namely Article 28 of the 1945 Constitution. Apart from that, also in Banjarmasin City Regional Regulation No. 4 of 2005 is one of the sharia-based regional regulations. However, over time, this regional regulation experienced many violations in terms of violating its rules and discriminatory attitudes towards non-Muslim groups regarding freedom of religion and people's welfare. This study's normative juridical research method is a legal, conceptual, and case approach. The study results show that the regional regulation is contrary to the constitution because of the flawed material content coupled with cases that lead to discriminatory attitudes and intolerance when non-halal food stalls are also the target of raids during Ramadan. The existence of Al-Qur'an verses that discuss the concept of religious moderation can be a means of answering this problem. Keywords: Intolerance,  Local Regulations, Religious Moderation   Abstract: Beberapa tahun terakhir, berbagai tindakan kekerasan berupa intoleransi  menjadi fenomena sosial masif dengan dalih menjadi alasan untuk melegitimasi tindakan kekerasan yang dilakukan. Padahal, jika dilihat dari sisi negara, Indonesia telah menetapkan kebebasan beragama sebagaimana tertuang di dalam UUD, yaitu Pasal 28 UUD 1945. Selain itu, juga di dalam Perda Kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2005 merupakan salah satu Perda berbasis syariah. Namun, seiring berjalannya waktu, Perda ini justru mengalami banyak pelanggaran dalam hal melanggar aturan sendiri dan sikap diskriminatif terhadap kelompok nonmuslim dalam hal kebebasan beragama dan kesejahteraan rakyat. Metode penelitian yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda tersebut dianggap bertentangan dengan konstitusi karena kandungan materi yang cacat ditambah kasus-kasus yang menyebabkan sikap diskriminatif dan intoleransi ketika warung makanan nonhalal juga menjadi sasaran razia selama Ramadan. Adanya ayat Al-Qur'an yang membahas konsep moderasi agama dapat menjadi sarana dalam menjawab permasalahan ini. Keywords: Intoleransi, Moderasi Beragama, Peraturan Daera

Undang-Undang Peradilan Agama 1989 dalam Tinjauan Pemikiran Mark Cammack

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sahnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama oleh Presiden Soeharto. Sebelum berlakunya UU tersebut, kompetensi substantif pengadilan Islam di pulau-pulau padat penduduk di Jawa dan Madura hanya mencakup masalah perkawinan dan perceraian dengan adanya undang-undang ini menambah yurisdiksi pengadilan Islam untuk memasukkan warisan di seluruh negeri. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bertujuan untuk mengetahui pemikiran dan pembahasan terkait lahirnya Undang-Undang Peradilan Agama tahun 1989. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Peradilan Agama telah hadir dalam bagian hukum di Indonesia sejak masuknya Agama Islam ke Indonesia, hal tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan penegakkan keadilan, pemerintah mewujudkan dan menegaskan kedudukan peradilan agama di Indonesia. Pengesahan Undang-Undang Peradilan Agama 1989 menjadikan Peradilan Agama memiliki kedudukan yang sejajar dengan peradilan-peradilan lainnya