PEMUTUSAN KONTRAK KERJA ANTARA PEMAIN SEPAKBOLA PROFESIONAL DENGAN KLUB SEBELUM BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh terciptanya hubungan hukum dari perjanjian kerja antara pemain sepakbola profesional dengan klub yang menimbulkan hubungan kerja. Hubungan hukum yang timbul dari perjanjian kerja antara pemain sepak bola dengan klub dapat menimbulkan suatu akibat hukum apabila pemain sepak bola tersebut di putus kontrak secara sepihak oleh klub. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimanakah akibat hukum atas pemutusan kontrak kerja yang dilakukan klub terhadap pemain? Pentingnya dilakukan penelitian ini agar mengetahui akibat hukum atas pemutusan kontrak kerja yang dilakukan secara sepihak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam tulisan ini adalah akibat hukum atas pemutusan kontrak kerja yang dilakukan klub terhadap pemain batal demi hukum apabila klub melanggar Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pemutusan kontrak kerja sah jika pemain terbukti melakukan kesalahan berat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sebaiknya kontrak yang disepakati oleh pemain dengan klub disesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan akibat hukum yang batal demi hukum.            &nbsp

PEMUTUSAN KONTRAK KERJA ANTARA PEMAIN SEPAKBOLA PROFESIONAL DENGAN KLUB SEBELUM BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh terciptanya hubungan hukum dari perjanjian kerja antara pemain sepakbola profesional dengan klub yang menimbulkan hubungan kerja. Hubungan hukum yang timbul dari perjanjian kerja antara pemain sepak bola dengan klub dapat menimbulkan suatu akibat hukum apabila pemain sepak bola tersebut di putus kontrak secara sepihak oleh klub. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimanakah akibat hukum atas pemutusan kontrak kerja yang dilakukan klub terhadap pemain? Pentingnya dilakukan penelitian ini agar mengetahui akibat hukum atas pemutusan kontrak kerja yang dilakukan secara sepihak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam tulisan ini adalah akibat hukum atas pemutusan kontrak kerja yang dilakukan klub terhadap pemain batal demi hukum apabila klub melanggar Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pemutusan kontrak kerja sah jika pemain terbukti melakukan kesalahan berat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sebaiknya kontrak yang disepakati oleh pemain dengan klub disesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan akibat hukum yang batal demi hukum.            &nbsp

PENYELESAIAN SENGKETA UPAH PEMAIN SEPAKBOLA PROFESIONAL PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaanterdapat beberapa perubahan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa. Penyelesaiansengketa keolahragaan khususnya olahraga sepakbola memiliki aturan khusus yaknimengacu pada Statuta FIFA maupun Statuta PSSI. Permasalahan yang diangkat dalamtulisan ini adalah bagaimanakah penyelesaian sengketa upah pemain sepakbola profesionalpasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif,menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Hasil dari penelitian ini yaitu penyelesaian sengketa upah pemain sepakbolaprofesional pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 TentangKeolahragaan menganut paradigma yang berbeda dibandingkan dengan Undang-UndangNomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Pasca berlakunya UndangUndang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan Pemerintah Indonesia telahmengakomodir Lex Sportiva secara utuh. Mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkanUndang-Undang Keolahragaan yang pertama, diselesaikan dengan diupayakan melaluimusyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh PSSI. Kedua, apabila musyawarah danmufakat tidak tercapai maka pemain sepakbola profesional dan klub membuat suatupersetujuan tertulis mengenai penyelesaian sengketa yang akan dipilih, para pihak dapatmemilih menyelesaikan sengketa melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase

PERLINDUNGAN TERHADAP INFORMASI PRIBADI ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM RUANG DIGITAL

Children who are in conflict with the law even though they are suspected of havingcommitted a crime, are still entitled to protection by the state. However, in the current digitalera, there are violations of the confidentiality of children’s identities that are in conflict with thelaw. The problems examined in this study regarding the protection of the personal informationof children in conflict with the law in the digital space and the legal consequences if there isdissemination of the personal information of children in conflict with the law in the digital space.In this study using normative legal research methods with statutory approaches,conceptual approaches and case approaches, which then the results found in this study areexplained descriptively.The results of this study are legal protection for children in conflict with the law based onseveral principles, one of the principles is the principle of the best interests of the child which ismanifested in the form of avoiding publication of the child’s identity. Furthermore, the Law on theJuvenile Criminal Justice System stipulates that the identity of a child in conflict with the law mustbe kept confidential in reporting in print or electronic media. Based on this, the disseminationof personal information of children in conflict with the law in digital spaces such as on socialmedia is prohibited by laws and regulations as a form of legal protection for children in conflictwith the law. The legal consequences for someone who is proven to have disseminated personalinformation of a child in conflict with the law in the digital space are criminal sanctions andfines, which can be imposed on individuals and corporations as legal subjects recognized in theJuvenile Criminal Justice System Ac

Mangrove Forest Preservation for Environmental Sustainability and Community Welfare Improvement in Suwung Kauh Village Denpasar : An International Community Service Program

This community service program aims to improve the preservation of mangrove forests by replanting mangrove seedlings to replace old damaged trees and expand the mangrove ecosystems. In addition, coastal cleaning activities were also carried out to reduce plastic waste that pollutes mangrove forest areas in Suwung Kauh Village, South Denpasar. By using a Participatory Action Research (PAR) approach method oriented towards community empowerment, the implementation of community service was carried out by a team of the Faculty of Law and the Faculty of Economics and Business, Ngurah Rai University, in collaboration with Canberra University and KUB Simbar Segara. The evaluation was carried out by the managing team through direct interaction between the interviewer and the respondent using interview and observation techniques for the achievement values of the results of the implementation of community service activities and was analyzed descriptively. The results of the service program succeeded in reducing plastic waste around the area and increasing the area of mangrove areas by planting new seedlings

LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMER FUNDS AT VILLAGE CREDIT INSTITUTIONS (LPD) THROUGH A DEPOSIT GUARANTEE SCHEME BY THE EMPOWERMENT INSTITUTION FOR LPD

In the relevant Governor’s Regulations regarding LPD, it is not regulated regarding the value of guaranteed deposits for each customer at an LPD that is a participant in the deposit guarantee. The absence of legal regulations governing the value of deposits guaranteed through the LPD customer fund guarantee scheme has led to the need for a study of the extent of protection obtained by LPD customers for their deposit funds under this scheme. This research aims to examine deposit guarantee schemes for LPD customers and legal protection for customer funds at LPD through the loan fund scheme organised by LPLPD. This research is conducted using a normative juridical research method by conducting an analysis on primary legal materials and secondary legal materials related to the present research problems. Based on the analysis, it was found the LPD customer deposit guarantee scheme has not been able to provide legal protection to the customers. This is because in the deposit guarantee scheme, membership is discretionary so not all LPD customers in Bali get protection. The absence of regulation regarding the criteria to determine the amount of contribution and guarantee premium paid and the amount of customer deposits protected by the LPD customer deposit guarantee scheme has resulted in the absence of legal certainty regarding the amount of protected LPD customer funds. &nbsp