Health Benefits of Minimalism

The term minimalism has assumed a multi-faceted definition and been used to describe everything from an aesthetic, to religious simplicity, to a personal cleanse from overindulgence. Operationally defined, minimalism is a societal movement in response to the excessive consumerist mindset adopted by many Americans. Anti-consumerism does not circumscribe the the “American Dream” as a commodity; however, it redefines a meaningful life as one full of experience and human connection. Additionally, research confirms a positive correlation between this minimalist lifestyle and personal health. Stressful living environments are conducive to poor mental and physical health. Therefore, a simplistic lifestyle, minimalism, offers a more internally-peaceful life free from external chaos

Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) terhadap Peningkatan Daya Beli Masyarakat di Daerah Kabupaten Kediri (Studi Kasus di Desa Sambireksik Kecamatan Gampengrejo)

Developing countries such as Indonesia\u27s state government development is necessary in order to make this country better and grow into a developed country. Income tax article 21, the biggest contributor of government revenue. Itself taxable income is income that is not taxed. Policy PTKP rise in 2013 was taken by the government for fiscal stimulus in anticipation of a global economic slowdown. The purpose of this study is the effect of the increase in taxable income to purchasing power in the region, especially the village of Kediri District Gampengrejo Sambiresik. Researchers wanted to examine the truth by raising the taxable income will increase purchasing power also appropriate government said. This type of research used in this study is a quantitative approach. Data collection techniques used questionnaire study. This study used a Likert scale scores of the questionnaire. Analysis of the data used is descriptive analysis. The results of this research is that if the independent variable (PTKP) worth (0) then the dependent variable (Purchasing Power) worth 3,938. Leverage the value of coefficient for the variable X is equal to -180. In the regression tests are sig 0.140, then H0 is accepted. Advice from research that more closely if the government wants to increase the amount of taxable income to increase purchasing power. The government can increase people\u27s purchasing power by raising the taxable income but also control the prices of basic necessities

Oral History Interview: Josephine R. Gorby

Josephine Gorby was born on February 24, 1908. She began her teaching career in a one-room school in Wimmer, McDowell County, WV. In 1931 she began teaching in Lawrence County, OH. Mrs. Gorby’s interview focuses on growing up on a farm near Proctorville, OH, her experiences as an educator, her family’s experience during World War I, and the 1937 flood of the Ohio River and its tributaries. In the audio clip provided, Mrs. Gorby discusses the impact of the 1937 flood on the school house in Athalia, OH. During her interview, she also focuses on the construction and use of the balcony of the Rome Methodist Church. According to Mrs. Gorby, the balcony served to segregate the African-American community from the white community of the church.https://mds.marshall.edu/oral_history/1008/thumbnail.jp

KEBERADAAN SAKSI MAHKOTA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Penyidikan tindak pidana pada hakikatnya merupakan suatu upaya penegakan hukum. Penyidik dengan serangkaian tindakannya untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan kemudian menemukan tersangkanya.Pentingnya seorang saksi berada pada semua tahap kegiatan penyidikan dan penyelidikan. Keberadaan seorang saksi akan menjadi "kata kunci" dalam pengungkapan sebuah perkara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara berusaha memberikan gambaran mengenai permasalahan yang aktual saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana keberadaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana serta bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap saksi mahkota. Pertama, saksi mahkota hanya ada dalam perkara pidana yang merupakan delik penyertaan. Pengaturan mengenai ’saksi mahkota’ ini pada awalnya diatur di dalam pasal 168 KUHAP, yang prinsipnya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Kemudian dalam perkembangannya, maka tinjauan pemahaman (rekoqnisi) tentang saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung. Kedua, Saksi mahkota adalah saksi yang juga sebagai pelaku kriminal yang membongkar kejahatan. Perlindungan terhadap saksi mahkotayang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 10 Ayat (1).  Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pengajuan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu dalam hal adanya perbuatan pidana dalam bentuk penyertaan dan terhadap perbuatan pidana bentuk penyertaan tersebut diperiksa dengan meka­nisme pemisahan (splitsing). serta apabila dalam perkara pidana bentuk penyertaan tersebut masih terdapat kekurangan alat bukti, khususnya keterangan saksi. Bahwa perlindungan terhadap saksi mahkotayang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 10 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Seorang saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan”. Bahwa kedudukan saksi mahkota sangat dipengaruhi oleh keberadaan SEMA No. 4 Tahun 2011. Namun demikian, SEMA No. 4 Tahun 2011 memiliki batasan pada kejahatan terorganisi

TEOREMA TITIK TETAP BERKAITAN DENGAN PEMETAAN KONTRAKSI-F DAN JARAK-ω PADA RUANG METRIK LENGKAP

Dalam tulisan ini, akan dibahas mengenai teorema titik tetap yang lebih umum dari teorema titik tetap untuk pemetaan kontraksi-F pada ruang metrik lengkap. Pada teorema yang dibahas, ruang yang digunakan adalah ruang metrik lengkap dan menggunakan konsep jarak- . Pemetaan yang digunakan adalah pemetaan tipe Hardy-Roger kontraksi-F dengan mengambil . Eksistensi titik tetap untuk pemetaan ini dijamin dengan memberikan syarat tambahan, di mana syarat ini akan selalu berlaku jika yang digunakan adalah metrik. Karena setiap jarak-  adalah metrik, maka dari teorema yang dihasilkan akan berlaku juga jika yang digunakan adalah metrik. Dari teorema yang dibuktikan, diperoleh beberapa akibat di antaranya adalah teorema-teorema yang telah dibuktikan dalam jurnal lain