Diabetes Mellitus and Reprogrammed Glucose Metabolism in Pancreatic Cancer: Features for Clinical Translation

The reprogrammed metabolism of cancer cells underlies the shift of glucose energetics from the highly efficient oxidative phosphorylation to the less efficient aerobic glycolysis, the Warburg effect. This phenomenon, with the activation of the glutamine pathway, advantage survival and proliferation of pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) cells, which live in an adverse hypoxic and nutrient restricted microenvironment. In PDAC, glucose metabolic alterations occur also at the whole organism, diabetes mellitus (DM) being diagnosed in approximately 60% to 80% of patients. The association beteen PDAC and DM is a dual face phenomenon, DM being both a risk factor for and a consequence of this tumor type. Data from epidemiology indicate that longstanding DM increases PDAC risk 1.5 to 2.0 fold, probably because of the pro-proliferative effects of hyperinsulinemia. By contrast early onset DM, i.e. diabetes diagnosed no more than two years prior to cancer diagnosis, is considered a consequence of PDAC. Secondary DM is due to complex interactions between tumor cells, tumor microenvironment and pancreatic endocrine cells. In this scenario the role of the inflammatory S100A8 calcium binding protein, matrix metalloproteinases, Vanin1 or amylin has been experimentally demonstrated. However, the efforts made to translate in the clinical practice any individual new poteantial biomarker failed, because none reached enough sensitivity and specificity to be considered a reliable biomarker to diagnose PDAC even in high risk subjects as those with new onset DM. Therefore the identification and clinical validation of new biomarkers remains a challenge for future studies

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA MENGENAI PERKARA HAK MILIK ATAS TANAH PADA PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1753 K/PDT/2015 (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1753 K/PDT/2015)

Pada Putusan  Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1753 K/PDT/2015 bahwa di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong H.Muh. Thohir. perbuatan Terbanding I/Tergugat I yang menguasai, mempertahankan dan tidak mau mengembalikan tanah sengketa beserta Sertifikat Hak Milik nomor 1740/2008 atas nama H.Muh. Thohir dan membuat Surat Pernyataan Jual Beli atas obyek sengketa tanggal 14 Agustus 2007 antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding I/Tergugat I yang dibuat oleh Kepada Desa Aikmel dan termasuk segala surat peralihan Hak atas tanah lainnya yang timbul atas obyek sengketa. Tujuan penelitian ini  untuk menganalisis mengenai kebenaran menurut konsep hukum perdata agraria tergugat telah dikatakan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) pada pertimbangan hakim putusan kasasi mahkamah agung nomor 1753 K/PDT/2015 dan akibat hukum kepada penggugat atas sengketa hak milik atas tanah tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Hasil analisis penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) Baik mengenai Subyek maupun Obyek gugatan serta kronologis tentang kepemilikan tanah Obyek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat; Kabur mengenai subyek gugatan; Penggugat telah salah menarik para pihak didalam perkara a quo, Akibat hukum yang ditimbulkan atas sengketa hak milik atas tanah tersebut pada putusan kasasi mahkamah agung nomor 1753 K/PDT/2015 tanda tangan Penggugat dalam Surat pernyataan Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat I (T-I) berbeda sehingga tidak cukup kuat untuk menyatakan bahwa jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I atas objek sengketa adalah tidak sah. Kata Kunci  : Hak Milik, Hak Atas Tanah, Pertimbangan Hakim, Putusan Kasasi, Perbuatan Melawan Hukum

TINJUAN YURIDIS TERHADAP PRINSIP KERAHASIAAN PERBANKAN DENGAN DIBERLAKUKANNYA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

Abstrak Prinsip kerahasiaan perbankan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 pada Pasal 40 yang memberikan pengertian bahwa bank dalam menjalankan usahanya wajib untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya, dalam Pasal 40 juga dijelaskan bahwa untuk kepentingan Negara, rahasia bank dapat dikesampingkan atau dibuka salah satunya untuk kepentingan perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 41. Ketentuan dalam Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Perbankan dicabut dengan adanya ketentuan PERPPU nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, yang mana isi dari PERPPU tersebut memberikan kewenangan penuh kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk dapat mengakses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan tanpa harus mengikuti prosedur dalam Undang-Undang Perbankan, sehingga menimbulkan konflik hukum bahwa pada Pasal 40 tersebut tidak hanya mengatur mengenai pengecualian terhadap kepentingan perpajakan saja, melainkan kepentingan lainnya yang tidak menuntut kemungkinan rahasia bank dapat sangat mudah dibuka untuk umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami prinsip kerahasiaan perbankan setelah pemberlakuan PERPPU nomor 1 tahun 2017 beserta akibat hukumnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian bahwa dengan adanya ketentuan PERPPU nomor 1 tahun 2017 tersebut Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat serta merta membuka rekening wajib pajak yang menyimpan dananya di Bank, namun harus tetap melakukan pengajuan usulan pembukaan rekening kepada Menteri Keuangan yang kemudian dilanjutkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dalam hal penerbitan surat perintah pelaksanaan tetap menggunakan prosedur dalam Undang-Undang Perbankan, serta menimbulkan akibat hukum bahwa semua pihak yang terlibat dalam pembukaan rekening nasabah bank tersebut memiliki kewajiban untuk merahasiakannya, apabila terdapat pihak yang melakukan pembocoran data nasabah maka akan dikenakan sanksi, dengan adanya sanksi tersebut jelas bahwa rahasia bank sangat penting untuk dilindungi. Kata Kunci : Rahasia Bank, PERPPU nomor 1 Tahun 2017, Perpajakan. Abstract The principle of banking secrecy stipulated in Law number 7 of 1992 concerning Banking as amended by Act number 10 of 1998 in Article 40 which gives the understanding that banks in carrying out their business are obliged to keep everything related to information regarding deposit and deposit customers confidential. , in Article 40 it is also explained that in the interest of the State, bank secrets can be excluded or opened for one of the purposes of taxation as stipulated in Article 41. Provisions in Article 40 and Article 41 of the Banking Law are revoked with the provisions of PERPPU number 1 of 2017 concerning Access Financial Information for Taxation Purposes, in which the contents of the PERPPU give full authority to the Directorate General of Taxes (DGT) to be able to access financial information for tax purposes without having to follow procedures in the Banking Law, thus giving rise to legal conflicts That Article 40 does not only regulate exceptions to the interests of taxation, but also other interests which do not require the possibility that bank secrets can be very easily opened to the public. The purpose of this study is to know and understand the principles of banking secrecy after the enactment of PERPPU number 1 of 2017 along with its legal consequences. The type of research used is normative juridical using a legal approach and conceptual approach. The results of the study show that the provisions of PERPPU number 1 in 2017 the Directorate General of Taxes cannot immediately open a taxpayer account that stores funds at the Bank, but must continue to submit a proposal for opening an account to the Minister of Finance and then proceed to the Financial Services Authority. issuance of executing orders still uses procedures in the Banking Law, and creates legal consequences that all parties involved in opening customer accounts of the bank have an obligation to keep it confidential, if there is a party who leaks customer data, sanctions will be imposed, with these sanctions it is clear that bank secrets are very important to protect. Keywords: Bank Secrets, PERPPU number 1 of 2017, Taxation

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL ANTARA PIHAK PENYEWA DENGAN PT. KANIGARA JAYA RAYA TRANSPORT

Perkembangan bisnis penyewaan mobil saat ini semakin meningkat. Kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks akan transportasi khususnya transportasi darat, sehingga memunculkan berbagai usaha transportasi. Salah satunya, PT. Kanigara Jaya Raya Transport yang bergerak dalam usaha penyewaan mobil. Perjanjian sewa menyewa mobil pada PT. Kanigara Jaya Raya Transport menggunakan perjanjian baku atau sepihak, karena isi dari perjanjian sewa menyewa mobil yang tercantum pada formulir pesanan tersebut hanya mencantumkan kewajiban-kewajiban dari pihak penyewa saja. Pihak penyewa hanya dapat memilih kontrak yang ditawarkan atau tidak sama sekali yang sudah diberikan oleh pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport. Penelitian ini mengkaji tentang tidak diberlakukannya asas kebebasan berkontrak kepada pihak penyewa pada isi dari perjanjian sewa menyewa mobil yang tercantum pada formulir pesanan yang dibuat oleh pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport dan upaya penyelesaian kedua belah pihak apabila terjadi wanprestasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis isi perjanjian sewa menyewa mobil pada PT. Kanigara Jaya Raya Transport dilihat dari sudut pandang asas kebebasan berkontrak dalam Kitab Undang–Undang Hukum Perdata dan upaya penyelesaian antara pihak penyewa dengan PT. Kanigara Jaya Raya Transport jika terjadi wanprestasi dengan pihak penyewa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum teknik studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian sewa menyewa mobil yang dibuat oleh pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport tidak seimbang dengan kedudukan pihak penyewa. Isi perjanjian sewa menyewa yang tercantum dalam formulir pesanan tersebut termasuk perjanjian baku, karena hanya dibuat oleh PT. Kanigara Jaya Raya Transport tanpa adanya keterlibatan pihak penyewa dalam pembuatan isi perjanjian sewa menyewa mobil tersebut. Pihak penyewa ketika diberikan formulir pesanan tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dengan pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport dan berada pada posisi “take it or leave it”, hal ini tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Berkaitan dengan wanprestasi saat berlangsungnya sewa menyewa mobil yang disebabkan oleh pihak penyewa maka diupayakan penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan dengan mengedepankan rasa kekeluargaan dan rasa kebersamaan antara pihak penyewa dengan pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport. kata kunci: sewa menyewa, asas kebebasan berkontrak, wanpretasi

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 434/Pdt.G/2017/PA.Clg TENTANG PERCERAIAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA IZIN DARI ATASAN DI PENGADILAN AGAMA CILEGON

Perceraian bisa saja terjadi di kalangan masyarakat manapun termasuk di kalangan Pegawai Negeri Sipil, yang mana Pegawai  Negeri Sipil mempunyai aturan khusus yang mengatur bagaimana mereka menjalankan kehidupan di dalam kantor atau bahkan diluar kantor karena mereka bertindak sebagai pelayan masyarakat dan turan tersebut bertujuan untuk menjadikan tugas dan fungsi Pegawai Negeri Sipil dapat maksimal di tengah masyarakat. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus mendapatkan izin dari atasan karena hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Perceraian bagi Pegawai negeri Sipil, namun dalam putusan nomor 434/Pdt.G/2017/PA.Clg Hakim tidak mempertimbangkan peraturan tersebut, Sehingga menimbulkan pertanyaan apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim dan apa akibat hukum terkait penjatuhan putusan nomor 434/Pdt.G/2017/PA.Clg tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil yang tidak mempertimbangkan izin dari atasan. Tujuan penelitian ini adalah unntuk mengetahui apa Hakim mempertimbangkan Peraturan pemerintah tersebut dan apa akibat hukumnya putusan Hakim tersebut. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus serta menggunnakan analisis  perspektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan nomor 434/Pdt.G/2017/PA.Clg Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan peraturan tersebut dan memutus perceraian yang  salah satu pihaknya yaitu tergugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil tanpa izin dari atasannya, juga akibat putusan tersebut Pegawai Negeri Sipil yang bercerai akan mendapatkan sanksi disiplin karena telah melanggar peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Perceraian bagi Pegawai negeri Sipil

Perlindungan Hukum Atas Keselamatan Penumpang KM.Kirana IX DAlam Hal Terjadi Kecelakaan Kapal (Studi Di PT Dharma Lautan Utama Surabaya)

Indri Fogar Susilowati, S.H, M.H.Abstrak Pelayanan terhadap pengguna jasa perairan di Indonesia haruslah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada dalam hal ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Bagi penyelenggara jasa pelayaran dalam penelitian ini merupakan PT Dharma Lautan Utama haruslah memberikan perlindungan atas keselamatan konsumennya.Penelitian ini berfokus pada Pasal 94 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pelayaran Perusahaan pelayaran haruslah bertanggungjawab atas keselamatan konsumennya selama pelayaran berlangsung. Adanya peraturan haruslah dapat dilaksanakan semaksimal mungkin untuk memberikan perlindungan hukum khususnya terhadap penumpang dan demi keselamatan bersama. Dalam hal ini penelitian yang dikaji lebih lanjut adalah mengenai perlindungan hukum terhadap penumpang apabila terjadi kecelakaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum atas penumpang kapal terkait dengan kecelakaan di PT Dharma Lautan Utama dan menganalisis faktor penghambat jika terhadap perlindungan hukum itu sendiri. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris, sosiologis. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian, menunjukan bahwa perlindungan hukum Pasal 94 huruf d UU Pelayaran yang dilakukan oleh PT Dharma Lautan Utama ditindak secara preventif dan represif. Untuk selanjutnya faktor-faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap penumpang kapal jika terjadi kecelakaan datang dari, penegak hukum, fasilitas dan budaya masyarakatnya. Saran bagi peruhaan PT Dharma Lautan Utama, yakni lebih berkordinasi lagi kepada pihak-pihak yang terkait seperti KNKT jika terjadi kecelakaan pada kapal yang melakukan pelayaran dan menyiapkan kapal dalam kondisi yang prima dapat berlayar secara tenang dan nyaman. Pihak pelabuhan menyiapkan sumber daya pelaut yang baik dari pemerintah yang berwenang maupun dari kapal dengan sungguh-sungguh menerapkan manajemen keselamatan serta masyarakat khususnya bagi penumpang kapal harus mematuhi seluruh peraturan yang disampaikan dan mejalankan penuh.Kata kunci: perlindungan hukum, pelayaran, kecelakaan AbstractThe services of shipping in Indonesia must be implemented in accordance with the existing regulation which is article No. 17/2008 about shipping. PT Dharma Lautan Utama which is the executant of the shipping services in this research, they have to provide welfare for its consumer. This research is focusing on article 94 point d in shipping laws. The shipping company should have the responsibility for its consumer safety during the voyage. The existence of shipping regulations should be done as much as possible. It aims to offer a legal protection especially for the passengers. The further explanation of this research will be about a legal protection against the passengers as if a shipwreck is happened. The aim of this research is to analyze the legal protection against the passenger in PT Dharma Lautan Utama accident and to analyze the obstacle in the regulation as well. This research is an empirical and sociological law study. The technique of data collection of this research is used documentation and interviews and it analyzed descriptively yet qualitatively. The result of this research shows that the legal protection of article 94 point d on shipping laws which is done by PT Dharma Lautan Utama was preventively and repressively. Beside that, the obstacles in giving the legal protection to the passenger were from the law enforce, facilities and the common culture in that society. The suggestions for PT Dharma Lautan Utama are expected to well-coordinated with the relevant parties like KNKT as if the accident happened in sailing. They also have to set up the best ship which can sail quietly and comfortably. The seaports have to provide their best seafarers’ resources both form authorized government and the company and they have to implement the safety management. This is also applies for the passengers that are in compliance with applicable regulations. Keywords: legal protection, sailing, shipwrec

TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP BARANG BAWAAN PENUMPANG YANG HILANG DALAM BAGASI BUS (Studi Kasus di PT. Abizar Wisata Tour & Travel Malang)

Tanggung jawab jasa perjalanan (travel agency) wisata sangat besar karena bertanggung jawab atas keselamatan keamanan penumpang dan barang yang diangkut. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa perusahaan jasa angkutan wajib memenuhi persyaratan teknis dan operasional untuk memastikan keselamatan dan keamanan selama perjalanan. Selain itu, perusahaan jasa perjalanan wisata juga bertanggung jawab atas kerugian pada barang yang mereka angkut dalam bagasi. Pasal 193 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa perusahaan jasa angkutan dalam hal ini adalah perusahaan jasa perjalanan (travel agency) wisata, wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat kerusakan atau kehilangan barang yang mereka angkut.  Teknik pengumpulan data adalah teknik wawancara dan teknik studi dokumentasi. Analisis data hasil penelitian menggunakan cara deskriptif kualitatif yaitu, analisa data dengan cara mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut suatu aspek dilanjutkan melakukan intrepetasi untuk memberikan makna terhadap sub aspek dan hubungannya satu sama lain, kemudian dilakukan analisis dan intrepetasi dari keseluruhan aspek untuk memahami makna antara satu aspek dengan aspek lainnya. Kesimpulan dari skripsi ini adalah: (1) Kerugian yang muncul bukan berasal dari kesalahan penyedia jasa, baik awak bus dan karyawan perusahaan. (2) Abdizar Tour & Travel Malang menggunakan mekanisme negosiasi dengan penumpang yang mengalami kehilangan, kerusakan, pertukaran barang. Hasil negosiasi observasi kasus selama 3x24 jam mendasari tindakan ganti kerugian yang dialami penumpang bus pariwisata PT. Abdizar Tour & Travel Malang. Kemudian, perusahaan dan penumpang melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Kata Kunci:  Tanggung jawab, Barang bawaan, Hilang, Kerugian

PELANGGARAN HAK CIPTA BUKU UNTUK KEPENTINGAN PENDIDIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

PELANGGARAN HAK CIPTA BUKU UNTUK KEPENTINGAN PENDIDIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Syailendra Agustian (SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya) [email protected] Indri Fogar Susilowati (S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya) [email protected] Abstrak Karya buku senyatanya telah dilindungi oleh bangsa Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap buku yang merupakan kesatuan di bidang hak cipta yaitu dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, kemudian berubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, berubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan yang pada akhirnya diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Namun sangat disayangkan penggandaan buku untuk kepentingan pendidikan masih tetap merajalela. Wujud dari penggandaan buku, khususnya buku untuk kepentingan pendidikan adalah dengan mencetak dan memperbanyak buku teks serta buku ajar (tanpa merubah sedikit pun bentuk tulisan) yang mampu memberikan nilai “ekonomis” yang tinggi tanpa meminta izin kepada pencipta dan/atau penerbit. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang membahas tentang pelanggaran hak cipta karya buku untuk kepentingan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang di dalamnya lebih menekankan pada ada atau tidak adanya perlindungan hukum bagi pencipta karya buku pendidikan dan upaya penyelesaian terhadap pelanggaran hak cipta buku pendidikan dari Undang-Undang Hak Cipta 2014 itu sendiri. Pendekatan masalah dalam penulisan ini menggunakan dua (2) jenis yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Penulisan hukum ini pun juga dianalisis menggunakan metode preskriptif, artinya penulis akan memberikan argumentasi hukum terhadap hasil pembahasan yang telahdilakukan. Perlindungan hukum terhadap pencipta buku untuk kepentingan pendidikan secara yuridis telah dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta 2014 yaitu Pasal 44 ayat (1) huruf a dan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) huruf b untuk kepentingan pribadi, dan Pasal 47 huruf a untuk kepentingan perpustakaan.Sedangkan, untuk perlindungan hukum hak ekonomi pencipta juga telah dilindungi dalam Pasal 58 ayat (1)Undang-UndangHak Cipta 2014. Sedangkan, untuk penyelesaian terhadap pelanggaran hak cipta buku untuk kepentingan pendidikan secara yuridis pun dilindungi berdasar Pasal95danPasal113ayat(3)Undang-Undang HakCipta2014dimanalangkahpertama penyelesaian dilakukan dengan jalur arbitrase, sehingga jalur pengadilan (jalur litigasi) merupakan upaya paling akhir apabila jalur arbitrase belum berhasil. Kata Kunci:Pelanggaran, Hak Cipta Buku, Kepentingan Pendidikan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Abstract ThebookworkhasactuallybeenprotectedbytheIndonesianpeople. ThiscanbeseenfromtheGovernmentseffortsinprovidinglegalprotection for books which is a unity in the field of copyright, written in Law Number 6 of 1982 concerning Copyright, then renewed by Law Number 7 of 1987, then reverting to Law -The Law Number 12 of 1997, changed again with Law Number 19 of 2002, and which was eventually changed again to Law Number28of2014.Unfortunately,thereisabiggapbetweenhopeandthe reality. Duplication of books for educational purposes is still rampant. The form of copying books, especially books for educational purposes is by printing and multiplying textbooks and students books (without changing the slightest form of writing) that are able to provide a high "economic" value without asking permission from the creator and / or publisher. The majority of the copies of the teaching books are sold by small traders, such as the traditional book market that sells with low quality, but at affordable prices. This thesis uses a type of normative juridical research, which discusses copyright infringement of books for educational purposes according to Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, which emphasizes theexistenceorabsenceoflegalprotectionforcreatorsofeducationalbooks and efforts settlement of copyright infringement of educational books from the 2014 Copyright Act itself. There are two kind of approachment to the problem in this paper, the legislative approach and the conceptual approach. This legal writing was also analyzed using prescriptive methods, meaning that the author will provide legal arguments against the results of the discussions that have beenconducted. Legal protection against the creators of books for juridical educational purposes has been protected by the 2014 Copyright Law, namely Article 44 paragraph (1) letter a and Article 46 paragraph (1) and paragraph (2) letter b for personal purposes, and Article 47 letter a for library interests. Whereas for the economic rights of the creators legal protection has also been protected in Article 58 paragraph (1) of the 2014 Copyright Act. Whereas the settlement of violations of copyrighted books for educational purposes is also legally protected under Article 95 and Article 113 paragraph (3) of the Copyright Law. 2014 where the first step of completion is carried out with an arbitration path, so that the court line (litigation path) is the last attempt if the arbitration path has not been successful. Keywords:Violations, Book Copyright, Educational Interest, Law Number 28 of 201

PROBLEMATIKA PENYELESAIAN GANTI RUGI MELALUI KONSINYASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SURABAYA-MOJOKERTO

Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Surabaya-Mojokerto telah diresmikan pada tahun 2017, namun setelah peresmian tersebut masih terdapat beberapa masyarakat perdesa yang belum mengambil uang ganti kerugian di Pengadilan Negeri. Terutama desa Bungurasih memiliki jumlah warga terbanyak dibandingkan dengan desa lainnya. Dikarenakan masih mengalami permasalahan sehingga masyarakat yang terkena permasalahan tersebut uang ganti rugi dititipkan di Pengadilan Negeri atau dikonsinyasi. Hal tersebut yang menimbulkan masalah bagi masyarakat desa Bungurasih dalam pengambilan uang ganti kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk jalan tol Surabaya-Mojokerto. Selain itu, problematika pelaksanaan pemberian ganti rugi atas tanah bagi masyarakat desa Bungurasih yang terkena pengadaan tanah. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dimana untuk mendapatkan datanya langsung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Surabaya-Mojokerto terdapat permasalahan dalam proses musyawarah penetapan ganti kerugian dan pemberian ganti kerugian yang diakibatkan oleh masyarakat. Permasalahan diakibatkan oleh oknum yang memprovokasi masyarakat untuk menolak uang ganti kerugian dan terdapat masyarakat yang masih mengalami permasalahan dalam pemberian ganti kerugian sehingga belum bisa mengambil uang ganti rugi yang dikonsinyasi. Permasalahan yang dialami masyarakat dalam ganti rugi melalui konsinyasi dikarenakan mengalami masalah seperti, tidak dapat membuktikan alas hak berupa sertifikat, masalah sengketa waris, salah penetapan alas nama, alas hak digadaikan kepada pihak lain, dan menolak harga tanah. Permasalahan ini mengakibatkan masyarakat tidak dapat merasakan uang ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol Surabaya-Mojokerto. Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Ganti Rugi, Konsinyasi

TANGGUNG JAWAB PENJUAL TERHADAP BARANG YANG TIDAK SESUAI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA DARING DI LAZADA

Kegiatan transaksi jual beli telah berkembang beriringan dengan meningkatnya teknologi. Dalam peningkatan media E-Commerce juga melahirkan adanya Marketplace. Salah satu Marketplace di Indonesia adalah Lazada. Lazada sebagai Marketplace yaitu penyelenggara perdagangan elektronik yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian dan prosedur elektronik. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) Pasal 1457 menjelaskan definisi jual beli. Meskipun perjanjian dibentuk dengan maksud agar semua transaksi berjalan dengan baik, tetapi ketika salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian (prestasi) maka hal ini dikatakan wanprestasi. Masalah banyak muncul dari hal tersebut adalah banyak penjual yang melakukan wanprestasi seperti mengirimkan barang yang tidak sesuai. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Apa bentuk tanggung jawab wanprestasi penjual dalam perjanjian jual beli secara online di Marketplace Lazada? 2. Apa perlindungan hukum pembeli akibat wanprestasi yang dilakukan penjual dalam perjanjian jual beli secara online di Marketplace Lazada? Tujuan dari penelitian ini sendiri Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab wanprestasi penjual dalam perjanjian jual beli secara online di Marketplace Lazada dan Untuk mengetahui perlindungan hukum pembeli akibat wanprestasi yang dilakukan penjual dalam perjanjian jual beli secara online di Marketplace Lazada. Pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian berupa pendekatan undang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pada teknik analisis menggunakan teknik preskriptif