Upaya Penegakan Hukum atas Insider Trading Sebagai Kejahatan Asal (Predicate Crime) dalam Tindak Pidana Pnecucian Uang

Permasalahan dari Tesis ini adalah mengkaji dan memahami keterkaitan insider trading dengan tindak pidana pencucian uang, konsep penegakan hukum terhadap insider trading sebagai kejahatan asal (predicate crime) dalam tindak pidana pencucian uang dan faktor-faktor yang mempengaruhi sulitnya penegakan hukum terhadap insider trading sebagai kejahatan asal (predicate crime) dalam tindak pidana pencucian uang. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang- undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan sumber data sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan dengan studi dokumen yang dikumpulkan dengan mempergunakan studi pustaka sebagai alat pengumpulan data yang dilakukan di Perpustakaan, baik melalui penelusuran katalog maupun browsing internet. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Insider Trading merupakan salah satu kejahatan Pasar Modal dan menjadi predicate crime (tindak pidana asal) bagi tindak pidana pencucian uang (money laundering), Konsep penegakan hukum terhadap insider trading sebagai dalam tindak pidana pencucian uang mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di pasar modal Indonesia, serta faktor-faktor yang mempengaruhi sulitnya penegakan hukum terhadap insider trading dalam tindak pidana pencucian uang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor kualitas penegak hukum yang kurang memadai, kelemahan dari formulasi perundang-undangan, kurangnya kerjasama antar aparat penegak hukum baik antara Bapepan, Jaksa dan Hakim maupun antara Bapepam dan PPATK

UPAYA PENEGAKAN HUKUM ATAS INSIDER TRADING SEBAGAI KEJAHATAN ASAL (PREDICATE CRIME) DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Pasar Modal dapat menjadi sarana pencucian uang karena adanya investasi yang dilakukan dengan tujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul sumber investasi yang dimasukkan ke Pasar Modal.  Pemidanaan atas tindak pidana asal dan pemidanaan atas pemanfaatan hasil tindak pidananya yang kemudian dikenal dengan istilah tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang berkaitan erat dengan pelanggaran-pelanggaran di pasar modal termasuk  insider trading. Namun kenyataan yang terjadi hingga saat ini belum ada suatu kasus tindak pidana pencucian uang yang kejahatan asalnya insider trading diajukan ke persidangan.

Analisis tingkat kepuasan pasien rawat inap pengguna Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Medan

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia. Survey BPJS Kesehatan tahun 2014 menunjukkan kepuasan peserta BPJS Kesehatan yang datang ke RS pemerintah (80%) lebih rendah dari RS swasta (83%). Dimensi tangible serta responsiveness merupakan titik lemah dari RS pemerintah jika dibandingkan RS swasta yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat kepuasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan pasien rawat inap pengguna Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan dimensi tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy di RS Bhayangkara Tingkat II Medan. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif survey analitik dengan pendekatan cross-sectional. Sampel berjumlah 100 orang pasien yang diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner, lalu dianalisis menggunakan uji Chi-square dan uji regresi logistik. Hasil uji menunjukkan hubungan yang signifikan antara variabel tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy dengan tingkat kepuasan pasien. Hasil analisis multivariat dengan logistic regression menunjukkan bahwa variabel reliability merupakan yang paling dominan dalam memengaruhi kepuasan pasien di ruang rawat inap Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Medan (Exp (B)= 101.776). Dapat disimpulkan bahwa dimensi yang paling domi-nan memengaruhi tingkat kepuasan pasien di ruang rawat inap rumah sakit Bhayangkara Tingkat II Medan adalah reliability. Untuk menyusun strategi peningkatan pelayanan di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Medan perlu dipertimbangkan strategi yang difokuskan pada kepuasan pelanggan

PENYULUHAN DETEKSI DINI DIABETES MELLITUS (DM) MELALUI PEMERIKSAAN GLUKOSA DARAH

The increasing number of people with type 2 Diabetes Mellitus is a global health threat. Of course, the prevalence rate of diabetes mellitus must be prevented with both preventive and promotive actions. One form of prevention that can be sought is by detecting as early as possible in people who have risk factors. Therefore, this community service activity is carried out to detect the risk of diabetes mellitus, by checking blood sugar levels when measuring BMI and abdominal circumference which are indicators of diabetes mellitus. The results of the examination of 21 people (12 women, 9 men) showed the following results 13 people had blood glucose level (GDS) > 200 mg/dl, and 8 people had blood glucose level (GDS) < 200 mg/dl, 13 people with abdominal circumference > 80 cm (women) and 8 people with abdominal circumference > 90 cm (men), 13 people were categorized as overweight (BMI > 25kg/m2). The results above show that there are still many people who are not aware that they are at risk of developing DM, so there needs to be regular checks and health education about DM problems

UPAYA PENEGAKAN HUKUM ATAS INSIDER TRADING SEBAGAI KEJAHATAN ASAL (PREDICATE CRIME) DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Pasar Modal dapat menjadi sarana pencucian uang karena adanya investasi yang dilakukan dengan tujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul sumber investasi yang dimasukkan ke Pasar Modal.  Pemidanaan atas tindak pidana asal dan pemidanaan atas pemanfaatan hasil tindak pidananya yang kemudian dikenal dengan istilah tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang berkaitan erat dengan pelanggaran-pelanggaran di pasar modal termasuk  insider trading. Namun kenyataan yang terjadi hingga saat ini belum ada suatu kasus tindak pidana pencucian uang yang kejahatan asalnya insider trading diajukan ke persidangan. </p