Pengaruh Susunan Tugas, Kekuasaan Pemimpin dan Hubungan Pemimpin-anggota terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada PT. Hyang Sri (Persero) di Kabupaten Nganjuk)

This research conducted to know the influence of leadership style with comfortable or uncomfortable situation if the three dimensions above owned by leader that will advance employee capacity. This research conducted at PT. Sang Hyang Seri (Persero) in Nganjuk Regency, it is located at Tempel Wetan Village, Loceret District, Nganjuk Regency of East Java, had began since September until November 2001. The population here is all employee of PT. Sang Hyang Seri (Persero) at Nganjuk Regency, the amount of employee are 53 employees. Sample taking here used Strata Random Sampling where all employees can represent as respondent that is taken 34.6% proportionally it is 37 employees. The results showed that PT. Sang Hyang Seri (Persero) employee, that briefing from their leader in completing their task, 54.1% declare there were seldom briefing, 40,5% no briefing and 2,7% say there were always briefing. Power USAge of the leader to instruct, give reward or punishment to the employee\u27s mistake, 37,8% employees say often, 35,1 say seldom, 21,6 employee say there is seldom appraisal and 5,4% no appraisal. For leader – members relationship about the trust of employee to their leader, leader supports, cooperation, working condition, 40,5 employees say often, 29,7 say seldom, 24% say never trust and 5,4% say seldom trust to the support, 43,3% say always support, 35,1 say often, 13,5% say seldom and 2,7% say never cooperate. Improvement of employee performance from research of acmation and margin in completing task, 51,4% employees say always, 32,4% say often and16, 2% seldom and balance with the weakness, about on time of completing the task, 62,2% employee say often on time, 21,6% say always and 16,2% said seldom. From the results showed that task arrangement, leader power and level of leader-member simultaneously to the employee performance are 62,2% average while the remains 32,4% influenced by another variables that is not include in research, namely: training, wok culture, work climate, stress and others. Leader power variable has more dominant influence to employee performance than task arrangement and leader-members relationship variable

PELATIHAN PENGOLAHAN KOLEKSI DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DESA

Community empowerment through the Village Library is a very important tool in increasing the information literacy of rural communities. In the management of the library, the collection is the main thing and human resources are very important in maintaining the existence of the library itself. Subdistrict Junrejo not yet has people who are able to give responsibility for developing and managing the village. Related to these things this dedication to providing training and assistance in processing library collection. The output targets of this devotion are: a) to enrich and add to the repertoire of concepts and theories about the processing of printed and non-printed materials; 2) developing models and strategies on collection management in the development of a village library; c) subdistrict officials and village offices have knowledge of development and have the ability to carry out library material processing activities; and d) communities with sub-districts that can be used to develop education, reading interest, and information literacy. Training in this task is the employees of village and sub-district offices and kindergarten teachers in Junrejo Subdistrict. The implementation method used is theory and practice. Based on the realization and problem solving that has been implemented shows that the overall activity of this devotion has been run in accordance with the objectives, targets, and benefits that have been planned. So that the employees of the sub-district office, village office, and kindergarten teachers in Junrejo Subdistrict, Batu City get provisions to apply knowledge about community empowerment through village libraries and village library management

Public Service of Religious Courts in Indonesia Based on the E-Court Application

This study aimed to compare the religious courts’ service quality using qualitative methods with the PIECES analysis approach. They electronically facilitated proceedings through the e-filling application or online case registration, e-payment of litigation fees, e-summons, and e-litigations. The courts achieved this through Supreme Court Number 3 of 2018 concerning the Administration of Cases in Courts Electronically, complemented by the Regulation of the Supreme Court Number 1 of 2019 concerning the Administration of Cases and Trials in Courts. The results showed that all services at the Class IA Religious Court Tulungagung have used the e-Court application. However, there are various obstacles, such as user dependence on the internet network, inaccessible geographical locations, and network errors. Keywords: Public Service, e-Court Applicatio

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran di Daerah (Studi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun)

Tujuan penelitian ini menganalisis dan menginterpretasikan pelaksanaan SPIP dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun. Metode penelitian menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu metode pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan lembaga yang menjalankan sistem pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dengan tehnik wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan SPIP di Dinas Kesehatan terbatas pada internalisasi SPIP ke dalam seluruh proses kerja di organisasi, melalui unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Pada Lingkungan Pengendalian, belum didukung komitmen pimpinan untuk menerapkan SPIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Penilaian Risiko, belum dilakukan pemetaan yang terdokumentasi; Kegiatan Pengendalian, pelaksanaan review masih terbatas pada formalitas pemenuhan terhadap permintaan data dari DPKD; informasi sebagai alat komunikasi yang efektif dengan tingkat akurasi tinggi melalui laporan-laporan program/kegiatan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan perencanaan selanjutnya, namun masih diperlukan adanya pembaharuan-pembaharuan dalam sistem informasi yang digunakan; dan Pemantauan dilakukan sebagai upaya meminimalisir penyimpangan dan efektifitas pencapaian tujuan organisasi, namun tindaklanjut rekomendasi monitoring oleh APIP masih belum mendapatkan prioritas dalam penanganannya. Proses internalisasi SPIP perlu di dukung dengan penerapan hard control berupa Standard Operating Procedure (SOP) dan Satuan Tugas (SATGAS) implementasi SPIP. Sehingga dapat menjamin pengelolaan keuangan yang handal, melalui: 1) Penguatan komitmen pimpinan dan semua pihak; 3) Pelaksanaan review sebagai bahan acuan perbaikan tahun yang akan datang; 4) Melakukan inovasi-inovasi baru dalam penerapan teknologi informasi, dan 5) memperhatikan rekomendasi tindak lanjut monitoring oleh APIP

Perencanaan Anggaran Belanja Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Reformasi menuntut pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang lebih baik, transparan dan akuntabel. Merespon hal tersebut pemerintah melaksanakan Perubahan tata kelola keuangan dengan penggunaan sistem penganggaran berbasis kinerja, yang dimulai dengan perencanaan strategis dan kinerja. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimanakah perencanaan belanja bantuan sosial di Pemerintah Kabupaten Bantul yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Perencanaan Anggaran Belanja Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Bantul. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi serta studi kepustakaan. Analisa data menggunakan analisa data kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan belanja bantuan sosial di Pemerintah Kabupaten Bantul belum sepenuhnya mewujudkan sebuah perencanaan strategis dan perencanaan kinerja yang mana kegiatan belanja bantuan sosial seharusnya merupakan penjabaran visi dan misi yang ada di dalam RPJPD, RPJMD, yang kemudian dijabarkan menjadi program dan kegiatan di dalam RKPD yang menjadi pedoman dalam menyusun KUA dan PPAS untuk dianggarkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kegiatan yang ada di dalam Belanja Bantuan Sosial merupakan kegiatan yang tidak secara langsung berkaitan dengan program dan kegiatan yang ada di dalam belanja langsung. Karena tidak berkaitan dengan program dan kegiatan yang ada di dalam belanja langsung dan tidak ada kebijakan yang mengaitkannya dengan program dan kegiatan di dalam belanja langsung. Selain itu dalam proses perencanaannya baik di tingkat SKPD maupun di tingkat PPKD tidak menggunakan tolok ukur kinerja yang terdiri dari Standar Pelayanan Minimal (SPM), Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga (SSH) dan Indikator Kinerja

Sound Governance dan Gerakan Antikorupsi

The current rampant practice of corruption with various modus operandi has caused the Government to make efforts to prevent and eradicate it by issuing Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes through the concept of sound governance. The research method used in this study is a qualitative descriptive method. The type of data used in this study is qualitative data, which is categorized into two types, namely primary data and secondary data. Sources of data obtained through library research techniques which refers to sources available both online and offline. The results of the study concluded that sound governance as a preventive instrument against acts of corruption, the concept of sound governance can be used as an indicator of testing an action by government officials. Efforts to prevent acts of maladministration must be carried out using sound governance principles in an effort to eradicate corruption by government administration. The abuse of authority is an act of maladministration caused by actions that are not based on the principle of good administration in the form of the principle of prohibition of acting arbitrarily, the principle of justice, the principle of legal certainty, the principle of trust, the principle of equality, the principle of proportionality, the principle of prudence caution and considerations. Based on the eight principles of sound governance, the government apparatus will perform the duties and functions of government by always paying attention to these principles to become an effort to eradicate corrupt

Kinerja Birokrasi Dalam Pelayanan Sektor Publik Studi Tentang Penyelenggaraan Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo

Persoalan kinerja birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik menjadi wacana diskusi yang aktual , disebabkan oleh rendahnya kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan, di sisi lain adannya perubahan NPM ke paradigma NPS menjadi isu kebijakan yang strategis karena perbaikan kinerja berimplikasi terhadap kehidupan ekonomi dan politik. Penelitian ini bertujuan: (1) Mendeskripsikan dan menganalisis kinerja birokrasi pelayanan penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan, (2) Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mendorong dan menghambat kinerja pelayanan penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan, (3) Mendeskripsikan dan menganalisis kualitas pelayanan, (4) mengembangkan model kinerja birokrasi pelayanan penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan. Metode penelitian menggunkaan pendekatan kualitatif dengan informan kunci para pejabat, staf di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo, pejabat desa/kelurahan dan pengguna pelayanan. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisa data menggunakan model analisis interaktif Miles & Huberman (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kinerja birokrasi pelayanan dari aspek relevansi berdasarkan rencana stragis yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2016-2021. Dalam rangka untuk merealisasikan rencana strategis tersebut mempunyai beberapa tujuan, yaitu antara lain terwujudnya kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal dengan sasaran terwujudnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perijinan dan penanaman modal. Indikator kinerja Survey kepuasan masyarakat yang ditargetkan 83,20%, dan realisasinya sebesar 82,45%. Kinerja pelayanan dari aspek efisiensi telah memenuhi kebutuhan dan akses pelayanan. Namun kurang memperhatikan aspek pemenuhan kebutuhan SDM pelayanan dan tidak memperhatikan target pelayanan. Kinerja birokrasi pelayanan telah memperhatikan aspek efektivitas bahwa produk pelayanan memberi manfaat dan berdampak terhadap gender equality dan etnik, berguna bagi pengusaha akan legalitas usahanya dan berdampak pada peningkatan nilai investasi usaha dan kesadaran pengusaha untuk memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan. (2) faktor-faktor pendorong kinerja birokrasi pelayanan adalah teknologi organisasi yang dapat memenuhi aksesibilitas pelayanan, system insentif, kebijakan dan praktek pimpinan. Sedangkan faktor penghambat pelayanan berupa budaya organisasi, prosedur pelayanan melibatkan struktur hirarkhi pemerintahan terbawah, lemahnya kontrol publik. (3) kinerja birokrasi pelayanan penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan pada umumnya telah diwujudkan dalam kualitas pelayanan yang cukup baik dengan prinsip-prinsip pelayanan yang meliputi kehandalan dan kenyaman sarana dan prasarana yang dimiliki, kecepatan pelayanan sesuai standar waktu penyelesaian, kejelesan prosedur pengaduan, berkeadilan. Namun dalam hal-hal xii tertentu kualitas pelayanan belum sepenuhnya baik terutama dari sisi kompetensi petugas pelayanan garis depan, sikap dan perilaku, prosedur pelayanan melibatkan struktur pemerintahan terbawah mengakibatkan biaya pelayanan tidak transparan.(4) Model kinerja birokrasi pelayanan dalam penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan untuk mencapai produk pelayanan prosesnya terlebih dahulu harus melalui struktur pemerintahan terbawah, sehingga proses menjadi panjang dan lama. Peneliti merekomendasikan: (1) penyelenggaraan pelayanan penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan dalam menyusun rencana kerja utamanya dalam menentukan pengukuran kinerja program dan kegiatan serta pencapaian target hendaknya dirinci perjenis perijinan. Hal ini memudahkan untuk evaluasi jenis perijinan apa saja yang memenuhi maupun tidak memenuhi target. Untuk meningktkan kinerja birokrasi pelayanan diperlukan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam rangka untuk menciptakan good governance. (2) pengguna pelayanan dalam memperoleh Surat Ijin Usaha Perdagangan harus melalui struktur birokrasi pemerintahan terbawah. Hal ini akan lebih efektif dengan memperpendek rentang kendali denga memangkas prosedur pelayanan yang panjang dan memakan waktu lama. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam memperoleh Surat Ijin Usaha Perdagangan cukup ditangani oleh pihak kecamatan. (3) kualitas pelayanan terkait dengan kompetensi aparatur pelayanan dari sisi sikap/prilaku masih kurang memenuhi kualifikasi pelayanan publik. Diperlukan pendidikan informal yaitu berupa pendidikan dan pelatihan fungsional yang membentuk kepribadian yang ramah dengan prinsip 3 s (senyum, salam dan sapa). (4) untuk meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi pelayanan dibutuhkan strategi dengan membuat target capaian pelayanan dan memperpendek rentang kendali dengan memangkas prosedur pelayanan yang panjang dan lama. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat mendorong penelitian lebih mendalam tentang kinerja birokrasi pelayanan publik dalam menerbitkan Surat Ijin Usaha Perdagangan. Dalam pencapaian kinerja birokrasi pelayanan tidak hanya ditentukan aparatur pelayanan saja akan tetapi juga ditentukan oleh pengguna pelayanan. Kedua belah pihak saling berinteraksi menciptakan kinerja birokrasi pelayanan di sektor publik lebih baik