On The Teaching Of Analyzing The Effects Of Parameter Changes On The Graph Of Function

The proficiency level of some tenth and eleventh graders on analyzing the effects of parameter changes on the graph of function is observed in this project. The result shows the level is low. It seems that those students did not sufficiently work on math problems involving deep reasoning. The students used to solve math problems by plugging in formulas only. In this project, the causes are found and reported. At the end part, an alternative teaching approach is proposed. Key Words: parameter, graph of function, alternative teaching

Nafkah Sebagai Konsekuensi Logis Pernikahan

This research aims to find out what are the forms of zahir (material) and inner (non-material) livelihood that a husband must give to his wife? Is the living provided by the husband because of the obedience of the wife or because of the marriage contract? By using a qualitative approach. Zahir livelihoods are related to basic daily necessities, which can be classified as الكسوة (clothing), الطعام (food) and السكن (board), household costs and maintenance, the cost of children's education. While the inner livelihood can be classified as: 1) Husband teaches the values of tauhid, morality and worship. 2) Husband treats wife well, gently. 3) Husband gives sovereignty to wife to interact with society. 4) The husband gives an explanation of what the wife is lacking. 5) Having an intimate relationship between husband and wife. Livelihood is the logical consequence of the marriage contract, both zahir and inner. Zahir is a gift from the husband that must be given to the wife when the marriage contract is completed, provided that they both exercise their rights and obligations. If a wife does not fulfill her obligations as a wife, then the husband is not obliged to provide zahir support to his wife. Meanwhile, the inner livelihood is the living that the husband must give to the wife from the completion of the marriage contract until the end of the marriage, whether the wife is obedient or not

Kewarisan Anak dalam Kandungan, Anak Zina dan Anak Li’an

Abstract: The child in the womb will receive inheritance, if (1) the child is born alive, and (2) the child is already in the womb of his mother when the muwarrith is died. The child who's born of adultery (zina) is only have a relationship with his mother, in nasab and inheritance. The child of li'an is the child whos's born from teh woman who have been accaused for committing adultery (zina) by her husband , so that child who is born also have the same status as the childr of zina. The accusation was held in a situation of swear to one another between the husband and his wife (the mother of the child of li'an) which caused damage to the husband-wife relationship, so that it was forbidden to reconcile (rujuk) or marry for ever.  The child of li'an only has a relationship with the mother who gave birth to him, while the nasab relationship with his father has been demage, so is his inheritanceAnak yang ada dalam kandungan akan mendapatkan harta warisan apabila (1) terlahir dalam kondisi hidup, dan (2) Anak tersebut sudah ada di dalam kandungan ibunya, pada saat muwarrith tersebut meninggal dunia. Anak terlahir dari hasil perzinaan hanyalah ada kaitan nasab dan waris dengan ibu saja. Anak li’an adalah anak yang terlahir dari wanita yang didakwa (dituduh) oleh suaminya telah  berbuat perzinaan, sedangkan anak yang terlahir itu pun statusnya sama dengan anak hasil zina. Tuduhan (pernyataan) tersebut dilaksanakan dalam situasi saling bersumpah antara seorang suami dengan isterinya (ibu anak li’an tersebut) yang menyebabkan rusaknya/terputusnya hubungan suami isteri tersebut, sehingga diharamkan rujuk atau perkawinan lagi untuk selama-lamanya. Anak li’an hanya mempunyai nasab dengan anak ibu yang melahirkannya saja. sedangkan dengan ayah putus hubungan nasab serta kewarisanny

Pembubaran Front Pembela Islam dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia setiap orang yang dilinndungi oleh konstittusi yaitu hak kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan tersebut dalam konsep negara hukum harus dibatasi oleh negara sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi hak tersebut dalam suatu instrumen hukum. Pembatasan tersebut bertujuan agar antara individu tidak saling melanggar dan mengambil hak orang lainn dengan dalih kebebasan. Salah satu bentuk pengaturan dari negara untuk melakukan monitoring (pengawasan) terhadap kebebadaan dan eksistensi organisasi kemasyarakatan dengan dikeluarkanya Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dikeluarkan oleh 6 Pejabat yakni Menteri dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala BNPT, Pada 30 Desember 2020 tentang pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam, Surat keputusan bersama tersebut kemudian memunculkan perdebadan dilanganagan masyarakat terutama berkaitan dengan legal formal dan kedudukan hukum surat eputusan bersama dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Mmetode penelitian yang akan digunakan oleh penulis untuk menjawab permasalahan tersebut adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan (Statue approach) dan (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Maka berdasarkan bentuk dan subtansi yang diatur didalamnya serta pemberlakuanya, maka surat keputusan bersama 6 pejabat tentang pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam memiliki kedudukan yang sama dengan pertauran perundang-undangan yang diakui keberadaanya dalam Pasal 8 ayat (2) UU 12 Tahun 2011 dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibentuk berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Mekanisme Pelaksanaan Zakat Kopi di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh

ABSTRAK Salah satu obyek zakat dari hasil pertanian adalah tanaman kopi yang merupakan salah satu usaha pertanian yang banyak digeluti masyarakat di Provinsi Aceh. Dalam hasil keputusan kerja Majlis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Daerah Istimewa Aceh tentang zakat tanaman pada tahun 1974, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa kopi merupakan salah satu tanaman yang Wajib mengeluarkan zakatnya. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara detil mengenai zakat kopi tersebut. Realitas ini masih dapat di temui di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah yang rata-rata bermata pencaharian dari petani kopi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan zakat kopi dan ketentuan, mengetahui zakat kopi di Kecamatan Kebayakan serta mengetahui pandangan masyarakat Kebayakan terhadap zakat kopi dan kendala yang ditemui dalam mengeluarkan zakat kopi. Dalam pembahasan tesis ini. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian mengenai penerapan hukum di lapangan. Penelitian hukum empiris atau disebut juga penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan yaitu penelitian hukum bertitik tolak dari data primer. Pengumpulan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dan pengumpulan data sekunder digunakan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa zakat kopi menurut hukum Islam disamakan dengan jenis zakat biji-bijian yang termasuk golongan zakat tanaman. ‘ILLat atau alasan hukum wajibnya dikeluarkan zakat kopi adalah karena kopi termasuk ke dalam jenis zuruu’ dan tsimaar yang diwajibkan mengeluarkan zakatnya antara lain melalui firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 267 dan surat Al-An’am ayat 141 sebagaimana telah disebutkan di atas. Atas dasar ayat tersebut dan beberapa hadits yang shahih, keempat mazhab populer, kecuali sebagian mazhab Syafi’i berpendapat bahwa tsimaar yaitu semacam kopi. Oleh karena itu dikenakan zakat. Jadi zakat kopi adalah 5% senilai 55.000 dari 1 ton hasil panen zakat kopi. Zakat kopi wajib dikeluarkan apabila mencapai nisab dan waktu pembayaran zakatnya ketika musim panen. Zakat kopi di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah, dalam realitanya tidak berjalan sebagaimana yang telah diatur menurut Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan serta Pengelolaan zakat. Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Kebayakan mengeluarkan zakat kopi dengan cara memberikan langsung kepada orang yang mereka anggap berhak dan pantas menerimanya. Salah satu kendala yang dihadapi dalam mengeluarkan zakat kopi di Kecamatan Kebayakan adalah kurangnya peraturan yang tepat dan disiplin untuk menyalurkan zakat kopi dari masyarakat kepada pihak amil zakat di daerah tersebut, sehingga masyarakat enggan atau kurang perhatian dalam menyalurkan zakatnya melalui pelaksanaan dan pengelolaan zakat dan lebih suka membagikan zakat kopinya secara langsung kepada kaum kerabatnya atau masyarakat yang di anggap lebih membutuhkannya sehingga dengan cara ini tidak ada pemerataan dalam pembagian zakat serta menurunnya tingkat pelaksanaan dalam pengelolaan zakat kopi

PUSAKA ANAK DALAM KANDUNGAN, ANAK ZINA DAN ANAK LI’AN

Membicarakan manusia sebagai subyek hukum atau kedudukan mukallaf, ilmu fiqih membagi seseorang itu mempunyai dua kecakapan atau dalam istilah fiqihnya “ahliyyahâ€, ialah ahliyatul ada’ atau cakap bertindak dan ahliyatul wujub atau cakap berhak. Cakap bertindak (ahliyatul ada’), dibagi menjadi dua; ahliyatul ada’ kamilah (sempurna) dan ahliyatul ada’ naqisah (tidak sempurna).Yang termasuk orang yang mempunyai ahliyatul ada’ kamilah ialah yang telah mencapai umur dewasa dan sehat akalnya atau ‘aqil baligh. Sedang yang termasuk mempunyai ahliyatul ada’ naqisah ialah mumayyiz, yakni anak yang belum mencapai dewasa, tetapi sudah mempunyai kemampuan tamyiz. Orang yang mempunyai ahliyatul wujub kamilah ialah anak yang dilahirkan dalam keadaan hidup, sedang yang mempunyai ahliyatul wujub naqisah ialah anak yang masih dalam kandungan. Anak dalam kandungan dapat mendapatkan warisan apabila : (1) Anak yang dalam kandungan itu lahir dalam keadaan hidup. (2) Anak itu telah wujud dalam kandungan ibunya, ketika orang yang meninggalkan harta peninggalannya itu meninggal dunia. Anak zina ialah anak yang dilahirkan karena hubungan seorang laki-laki dengan wanita tanpa nikah. Anak yang lahir karena hubungan tanpa nikah tersebut disebut walad ghairu syar’iy, dan orang laki-laki yang menimbulkan kandungan itu disebut ab ghairu syar’iy. Anak hasil zina hanya bernasab pada ibunya saja dan tidak bisa bernasab pada laki-laki yang menzinahi ibunya. Sehingga ia hanya bisa mewarisi harta ibunya saja. Anak li’an ialah anak yang lahir dari seorang ibu yang dituduh zina (melakukan perbuatan zina) oleh suaminya, dan anak yang lahir itupun dinyatakan anak hasil perbuatan zina itu. Pernyataan itu dilakukan dalam suatu saling sumpah antara wanita ibu anak li’an tersebut dengan suaminya yang berakibat putusnya hubungan suami isteri itu dan haram untuk selama-lamanya melakukan rujuk atau pernikahan kembali. Akibat lain ialah tidak ditetapkannya anak tersebut sebagai anak laki-laki yang melakukan mula’anah itu, tetapi anak ibu yang melahirkannya, sehingga ia hanya bisa mewarisi harta ibunya saja serta kerabatnya ibu, tidak bisa mewarisi harta ayahnya

Business Feasibility Aspects of Village-Owned Enterprises in Indonesia

This research is the first in an effort to find out the Business Feasibility Aspects of Village-Owned Enterprises (BUM Desa) in Indonesia. This research is very important because the Village Fund of IDR 329 trillion over the last five years has not been able to be maximally utilized by BUM Desa. There are 2,188 BUM Desa not operating and 1,670 BUM Desa that are running but have not yet contributed optimally to driving the village economy. BUM Desa must be revitalized, improving the performance of BUM Desa is important and urgent because Village Funds continue to increase every year. In 2020, the government allocates a budget of IDR 72 trillion. This study seeks the Business Feasibility Aspects of Village-Owned Enterprises (BUM Desa) by using questionnaires and direct field observations throughout Indonesia with a sample expected to represent Java and Outside Java. It was found that there are five aspects that can measure the feasibility of a business in the BUM Desa business unit: Market and Marketing Aspects; Management and Human Resources Aspects; Financial aspect; Business Environment Aspect; and Legal Aspects. The main problem of BUM Desa is in the financial aspect (76,56%) and the aspect of the business environment (73,29%). Meanwhile, the Market and Marketing Aspects; Management and HR Aspects; Legal Aspect  have a feasibility score of above 80%. The business feasibility of BUM Desa in Java is better than outside Java. The social and financial business type has a lower feasibility level than other types of business

ANALISIS STABILITAS DINDING PENAHAN TANAH PADA BENDUNG TUKUMAN DI DESA PLOSOWANGI KECAMATAN CAWAS KABUPATEN KLATEN

Analisis dalam Proyek Akhir ini bertujuan untuk mengetahui aman atau tidaknya dinding penahan tanah pada Bendung Tukuman di Desa Plosowangi Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten pada gambar potongan E-E dalam lampiran 1 terhadap stabilitas kuat dukung tanah, geser dan guling dengan pengaruh gempa dilibatkan dan pengaruh gempa tidak dilibatkan. Untuk menganalisis dinding penahan tanah tipe gravity wall pada Bendung Tukuman di Desa Plosowangi Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten ini melalui beberapa tahapan/langkah, diantaranya yaitu pengumpulan data dan perhitungan stabilitas dinding penahan tanah. Perhitungan tekanan tanah menggunakan cara Rankine. Analisis kapasitas dukung tanah menggunakan cara Terzaghi. Dari hasil perhitungan jika pengaruh gempa tidak dilibatkan pada saat banjir-banjir, maka stabilitas terhadap kuat dukung tanah : SF = 3,815 > 2,5, pada saat jenuh-kosong, SF = 4,346 > 2,5, dan pada saat kosong-kosong, SF = 4,492 > 2,5. Terhadap geser pada saat pada saat banjir-banjir, SF = 12,132 > 1,5, pada saat jenuh-kosong, SF = 7,238 > 1,5, dan pada saat kosong-kosong, SF = 8,991 > 1,5. Terhadap guling pada saat pada saat banjir-banjir, SF = 2,668 > 1,5, pada saat jenuh-kosong, SF = 2,034 > 1,5, dan pada saat kosong-kosong, SF = 2,456 > 1,5. Jika pengaruh gempa dilibatkan pada saat banjir-banjir, maka stabilitas terhadap kuat dukung tanah : SF = 4,342 > 2,5, pada saat jenuh-kosong, SF = 4,141 > 2,5, dan pada saat kosong-kosong, SF = 4,286 > 2,5. Terhadap geser pada saat pada saat banjir-banjir, SF = 6,961 > 1,5, pada saat jenuh-kosong, SF = 4,28 > 1,5, dan pada saat kosong-kosong, SF = 5,619 > 1,5. Terhadap guling pada saat pada saat banjir-banjir, SF = 2,021 > 1,5, pada saat jenuh-kosong, SF = 1,635 > 1,5, dan pada saat kosong-kosong, SF = 1,897 > 1,5. Dapat disimpulkan bahwa kuat dukung tanah, geser, dan guling aman terhadap pengaruh gempa tidak dilibatkan maupun dilibatkan baik saat banjir-banjir, jenuh-kosong, dan kosong-kosong

KINERJA PENGAWAS MADRASAH DALAM MEMBINA GURU MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI (MIN) 1 BERAU DI KABUPATEN BERAU KALIMANTAN TIMUR

Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan kinerja pengawas madrasah dalam pembinaan guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Berau dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat kinerja pengawas dalam membina guru MIN 1 Berau di Kabupaten Berau Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (Case Study). Penelitian dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau pada bagian seksi Pendidikan Madrasah dan MIN 1 Berau. Informan terdiri atas Pengawas Madrasah, Ketua Kelompok Kerja Pengawas, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Berau dan Guru MIN 1 Berau. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi dan analisis data menggunakan metode data analisis interaktif berdasarkan teori Miles, Huberman dan Saldana, yang menganalisis data dengan empat langkah yaitu pengumpulan data, kondensasi data, menyajikan data, dan menarik simpulan atau verifikasi. Dengan hasil penelitian sebagai berikut; berdasarkan indikator penilaian kinerja pengawas madrasah, kinerja pengawas madrasah dalam pembinaan guru MIN 1 Berau berjalan dengan baik. Dalam prosesnya terdapat faktor pendukung dan penghambat, adapun faktor pendukung dalam proses pembinaan adalah komunikasi yang baik antara pengawas madrasah dan kepala madrasah, dan penggunaan media informasi mempermudah pelaksanaan pemeriksaan. Sedangkan faktor penghambat dalam proses pembinaan adalah masih adanya guru yang antipati terhadap pembinaan, masih adalanya guru yang belum memahami tentang aturan dan standarisasi kegiatan pembelajaran, selain itu anggaran yang terbatas juga sangat mempengaruhi proses kinerja pengawas madrasah

IMPLEMENTASI PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PEREDARAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TIDAK MEMILIKI LABEL HALAL DI KOTA MALANG (Studi di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)

Article 4 of Law Number 33 of 2014 stipulates that products entering, circulating, and traded in Indonesian territory must be halal-certified. However, in reality, there are still many products circulating without halal certification. The research method used is an empirical research type by analyzing the formulation of the problem, namely (1) how effective is Article 4 of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee for food and beverage products that do not have halal labels in Malang City, and (2) how legal protection for consumers against the circulation of food and beverage products that do not have halal labels in Malang City. The level of effectiveness of the implementation of Article 4 of Law Number 33 of 2014 in Malang City is proven by the fulfillment of the factors of effectiveness, which are legal factors, law enforcement factors, legal facilities and infrastructure factors, and social and cultural factors. The effectiveness of Article 4 of the Halal Product Guarantee Law in Malang City is also proven by the issuance of halal certificates for food and beverage products which has always increased from 2020 to the present (April 24, 2024). Regarding preventive legal protection efforts in Malang City, socialization is provided on various social media such as YouTube and Instagram. Meanwhile, repressive legal protection efforts in Malang City have not been carried out because all business actors have fulfilled the provisions in the halal certification registration regulations. However, the government has provided repressive legal protection in the form of revoking halal certificates and regulating fines and criminal sanctions for violators of halal certification regulations