Synchro-Betatron Resonances in LEP

During LEP operation in 1995 studies have continued on the subject of synchro-betatron resonances; their strength and their effect on the beam in terms of emittance blow-up. Specifically data is presented on the effect of beam energy on the strength of such resonances

Multiplex STR amplification sensitivity in a silicon microchip

The demand for solutions to perform forensic DNA profiling outside of centralized laboratories is increasing. We here demonstrate highly sensitive STR amplification using a silicon micro-PCR (mu PCR) chip. Exploiting industry-standard semiconductor manufacturing processes, a device was fabricated that features a small form factor thanks to an integrated heating element covering three parallel micro-reactors with a reaction volume of 0.5 mu l each. Diluted reference DNA samples (1 ng-31 pg) were amplified on the mu PCR chip using the forensically validated AmpFISTR Identifier Plus kit, followed by conventional capillary electrophoresis. Complete STR profiles were generated with input DNA quantities down to 62 pg. Occasional allelic dropouts were observed from 31 pg downward. On-chip STR profiles were compared with those of identical samples amplified using a conventional thermal cycler for direct comparison of amplification sensitivity in a forensic setting. The observed sensitivity was in line with kit specifications for both mu PCR and conventional PCR. Finally, a rapid amplification protocol was developed. Complete STR profiles could be generated in less than 17 minutes from as little as 125 pg template DNA. Together, our results are an important step towards the development of commercial, mass-produced, relatively cheap, handheld devices for on-site testing in forensic DNA analysis

KEDUDUKAN HUKUM PENERBITAN COVERNOTE DALAM PROSES PENGURUSAN SERTIFIKAT OLEH NOTARIS

Covernote merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh notaris untuk kebutuhan debitur.yang dimana surat keretangan tersebut tidak diatur didalam undang-undang walaupun covernote bukan sebagai produk Notaris secara peraturan Perundang-Undangan, namun digunakan sebagai alat dalam mencairkan kredit dan juga sebagai alat untuk memenuhi kelengkapan berkas yang belum diperoleh pada pengajuan proses ijin pada suatu instansi, dan dalam keadaan itulah yang menjadi alasan diangkatnya judul ini, yang bertujuan mengisi dan melengkapi pengatahuan penulis dan peneliti tentang Kedudukan Hukum Penerbitan Surat Keterangan (covernote) Oleh Pejabat Notaris Berdasarkan Praktik Kenotariatan di Indonesia serta Tanggung Gugat Pejabat Notaris Terhadap Surat Keterangan (covernote) Dalam Proses Pengurusan Sertifikat, penelitian ini memakai metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Kata Kunci : Covernote, Notaris, Sertifika

KONSEKUENSI HUKUM BAGI PENYIMPANGAN TERHADAP KEWAJIBAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT DENGAN PERIZINAN BERUSAHA

  Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami pemenuhan persyaratan terhadap persetujuan lingkungan hidup dan untuk mengetahui dan memahami konsekuensi hukum bagi penyimpangan pelaksanaan kegiatan terhadap kewajiban pada Persetujuan Lingkungan dalam Perizinan Berusaha. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pemenuhan persyaratan persetujuan lingkungan hidup merupakan hal yang penting dalam upaya melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Beberapa persyaratan utama yang harus dipenuhi meliputi studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), konsultasi publik, izin lingkungan, evaluasi ahli, dan rencana pengelolaan lingkungan. Studi AMDAL menjadi landasan penting dalam proses persetujuan lingkungan hidup, karena melalui studi tersebut, dampak potensial suatu proyek terhadap lingkungan dapat diidentifikasi, dianalisis, dan mitigasi yang tepat dapat dirumuskan. 2. Konsekuensi hukum bagi penyimpangan pelaksanaan kegiatan terhadap kewajiban pada persetujuan lingkungan dalam perizinan berusaha, kepada mereka dikenakan sanksi pidana berupa denda atau hukuman penjara, tergantung pada tingkat keseriusan pelanggaran, pencabutan izin dan pemulihan lingkungan. Kata Kunci : persetujuan lingkungan, perizinan berusah

Infidel Geologists! The Cultural Context of Ellen White\u27s Statements on Geological Science

Ellen White’s repeated and strident denunciations of ‘infidel geologists’ and theirideas in her 1864 monograph “Spiritual Gifts” are well known. This early originsmaterial was invoked from time to time in her subsequent articles for Churchperiodicals, would be re-worked and expanded in her “Spirit of Prophecy” (1870)and was to see its final denouement in “Patriarchs and Prophets” (1890) withother associated material appearing in the “Great Controversy” (1888). Becauseof her accepted prophetic status Ellen White’s writings in this area have provedto be enduringly authoritative for the Seventh-day Adventist Church. Further,they were enormously formative for George McCready Price and, through him,hugely influential for the world-wide recent creationism movement, beginning inthe 1960s. This paper explores the historical and theological contexts of White’spronouncements on geological themes, explores possible provocations and sources behind some of her ideas and notes differences in the manner in which she re-used this material in later publications. This study indicates that her statements on geological matters represented ideas which, while once commonly held, were no longer accepted by professionals involved with the rapid scientific progression of nineteenth century geology

KEDUDUKAN ORGANISASI FORUM KERJASAMA EKONOMI G-20 (GROUP OF TWENTY) DITINJAU DARI ASPEK HUKUM INTERNASIONAL

Tujuan penelitian adalah untuk Untuk mengetahui bagaimana pengaturan pembentukan organisasi internasional dari aspek hukum internasional dan Untuk mengetahui bagaimana kedudukan forum kerjasama ekonomi G-20 (Group of Twenty) menurut hukum internasional. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Dasar pembentukan organisasi internasional adalah Vienna Convention on the Law of the Treaties 1969, dimana dalam Pasal 5 menjelaskan : Konvensi ini berlaku untuk setiap perjanjian yang merupakan instrumen konstituen dari suatu organisasi internasional dan untuk setiap perjanjian yang diadopsi dalam suatu organisasi internasional tanpa mengurangi aturan yang relevan dari organisasi tersebut. Dengan unsur-unsur pembentukanya oleh negara sebagai para pihak (contracting state), berdasarkan perjanjian tertulis dalam satu, dua atau lebih instrument, untuk tujuan tertentu, dilengkapi dengan organ dan berdasarkan hukum internasional. 2. Group of Twenty (G-20) sebagai forum kerjasama ekonomi global dalam perspektif hukum internasional mempunyai kedudukan hukum untuk digolongkan sebagai organisasi internasional, berdasarkan Pasal 5 Convention on the Law of the Treaties 1969, dengan unsur-unsur pembentukanya dimana beranggotakan 19 negara dan Uni Eropa, berlandaskan perjanjian internasional lewat pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT), Berfungsi sebagai forum utama kerjasama ekonomi dalam lingkup internasional dalam membahas masalah keuangan dan sosial ekonomi, Struktur internal G-20 melibatkan Menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara anggota G-20, memiliki Presidensi yang bertanggung jawab dengan periode 1 tahun dan berdasarkan hukum internasional yang berlaku.   Kata Kunci : Kedudukan, G-20, Aspek Hukum Internasiona