Problematika Tergeneralisirnya Saniri Negeri Menjadi Badan Permusyawaratan Desa

Regulasi Desa di Indonesia telah menggeneralisir saniri negeri menjadi sama dengan badan Permusyawaratan Desa (BPD), padahal konstruksi Saniri Negeri berbeda dengan konstruksi BPD. Penelitian ini bertujuan menganalisis masalah dalam regulasi desa di Indonesia khususnya yang mengatur tentang saniri negeri dan menganalisis konsekuensi yuridis tergeneralisirnya saniri negeri menjadi BPD, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan rumusan norma Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain yang memiliki wewenang untuk membuat peraturan desa, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Saniri Negeri merupakan suatu sistem kekuasaan dan terlembaga dalam 2 (dua) lembaga yaitu saniri rajapatti yang melaksanakan pemerintahan dan saniri lengkap yang merumuskan kebijakan, serta 1 (satu) forum yaitu saniri besar sebagai forum pertanggungjawaban pemerintah negeri. Saniri Negeri bukanlah lembaga sehingga berbeda dengan BPD. Perlu dilakukan sinkronisasi keberadaan BPD dengan Saniri Negeri, agar konstruksi saniri negeri tidak digeneralisasi menjadi sama dengan konstruksi BPD.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Berciri Kepulauan (Kajian Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Maluku Tengah)

Masalah pelayanan administrasi kependudukan di wilayah bercirikan kepulauan seperti di Kabupaten Maluku tengah, menjadikan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan layanan pengurusan administrasi kependudukan seperti pengurusan KTP dan administrasi kependudukan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam pelayanan administrasi kependudukan di daerah yang berciri kepulauan. Metode penelitian adalah penelitian hukum normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten Maluku Tengah terkait pelayanan administrasi kependudukan masih terkendala karena pengurusan data kependudukan Masyarakat harus ke ibu kota kabupaten, karena wewenang kecamatan hanya sebatas perekaman data kependudukan. Pengurusan pencetakannya harus ke ibu kota kabupaten di kota masohi, yang jarak menuju ibu kota kabupaten sangat jauh sehingga untuk mendapatkan data administrasi kependudukan membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Perlu desain alternatif kebijakan yang dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan data administrasi kependudukan dengan cara melimpahkan kewenangan bagi kecamatan, pembentukan UPTD Disdukcapil di kecamatan, demi terwujudnya keserasian dan keseimbangan hubungan negara dan warga masyarakat

Interaksi antara Negara dan Desa Adat dalam Konstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Indonesia is a unitary state that determines all regions of the country without exception constituting a unity of administrative and legal territory. However, in the territory of Indonesia there are also regions and unity of customary law communities, in this case the traditional village which has special characteristics that are special because it has existed before the formation of the State and has the right of origin in the administration of its government, and is recognized and respected by the State, so that the interaction between the State and customary villages allows conflicts between State law and customary law and traditions in the administration of government. For this reason, an ideal interaction between the State and the traditional village is needed which can create harmony and balance between the Country and the traditional village

Simultaneous Election of Head of Custom Village

Introduction: The study in this paper is to analyze the involvement of custom villages in simultaneous village head elections.Purposes of the Research: to study and analyze whether custom village head elections can be carried out in conjunction with holding village head elections simultaneously.Methods of the Research: The research method used is normative research with a statutory approach and a conceptual approach.Results of the Research: The results show that simultaneous village head elections in villages and custom villages in SBB Regency can be carried out together. Where, the election process is carried out for villages based on the provisions of the Minister of Home Affairs regulation regarding village head elections, while the appointment of the head of the customary village government can be done if the candidate provided by the clan who has the right to govern is 1 (one) person, while the candidate for the head of the customary village government is more than 1 (one) there are candidates, then elections can be carried out while prioritizing the candidate for the head of government who has the right to govern based on customary rights or rights of origin

Interaksi Antara Negara Dan Desa Adat Dalam Konstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Indonesia is a unitary state that determines all regions of the country without exception constituting a unity of administrative and legal territory. However, in the territory of Indonesia there are also regions and unity of customary law communities, in this case the traditional village which has special characteristics that are special because it has existed before the formation of the State and has the right of origin in the administration of its government, and is recognized and respected by the State, so that the interaction between the State and customary villages allows conflicts between State law and customary law and traditions in the administration of government. For this reason, an ideal interaction between the State and the traditional village is needed which can create harmony and balance between the Country and the traditional village

Otonomi Daerah, Primordialisme dan Sumber Daya Manusia

The implementation of decentralization which is yielding autonomy aim to take care ofthe identity local, creating democratization, the make-up and build up the quality of publicservices so that is appearing the activity of the governance from top level to bottom level in order to serves various society's necessary. But the reality show that decentralization had been made up primordial sense or local sentiment, which is not controlled therefore madeup authorizeres of leadership who only carrying out their group necessary, so that diregarded public service progressively made down the social's prosperit

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI KOTA AMBON

The implementation of the PSBB in the city of Ambon has received various criticisms from the public, there have been various actions by the community that have disobeyed the PSBB guardian, as well as problems with law enforcement by law enforcement officials. The purpose of the study was to examine and analyze the effectiveness of the implementation of PSBB in Ambon City and to examine and analyze legal protection for the people of Ambon City in implementing PSBB. The research method used is normative legal research. The results of the study show that: 1) The effectiveness of PSBB in Ambon city has not been implemented to its full potential. 2) legal protection for the people of Ambon city is more focused on enforcement (repressive) efforts than preventive prevention efforts