Peran Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah dalam Peningkatan Profesionalisme Guru

Kepala sekolah sebagai pimpinan dalam sebuah organisasi memiliki peran dalam peningkatan profesionalisme guru. Adapun rumusan masalah penelitian yaitu bagaimanakah peran kepala sekolah, gambaran profesionalisme guru, dan peran kepala sekolah dalam peningkatan profesionalime guru di MA Darussholihin Kalijaga?. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran kepala sekolah, gambaran profesionalisme guru, dan peran kepala sekolah dalam peningkatan profesionalime guru di MA Darussholihin Kalijaga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (studi kasus). Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Informan diambil menggunakan teknik snowball sampling. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Hasil penelitian bahwa MA Darussholihin Kalijaga melakukan: 1) Peran kepala sekolah di MA Darussholihin Kalijaga, yaitu a) demokratis leadership dan kerja sama, b) mendukung peningkatan profesi dengan inovasi proses pembelajaran, c) melibatkan guru dalam kegiatan sekolah guru, memberikan ide, diperkuat dana/anggaran dan menumbuhkan motivasi siswa. 2) Gambaran peningkatkan profesionalisme guru di MA Darussholihin Kalijaga, yaitu: a) Melakukan komunikasi positif dalam maupun diluar kelas, dan intens komunikasi dengan wali murid, b) Guru memiliki komitmen untuk meningkatkan IMTAQ, tanggung jawab pada tugas professional, c) Guru melakukan perencanaan, proses dan penilaian. 3) Peran kepala sekolah dalam peningkatkan profesionalisme guru di MA Darussholihin Kalijaga, yaitu: a) Mengambil keputusan yang berani dan tegas secara psikologis, b) musyawarah mufakat, c) fokus program sekolah turunan visi misi sekolah, d) menjalin komunikasi dengan stakeholder, e) Kepala sekolah dan manajemen sekolah sebagai wadah pendukung proses terlaksananya sekolah yang baik, f) Kontrol kepala sekolah, g) Menjaga nama baik dan marwah sekolah, h) Imbalan/gaji yang cukup, i) Semua permasalahan diputuskan secara kekeluargaan, dan j) Membudaya pola komunikasi yang baik dengan top down buttom up

THE EFFECT OF WORK MOTIVATION, WORK ENVIRONMENT AND QUALITY OF COMMUNICATION ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT THE REGIONAL SECRETARIAT OF SOUTH KALIMANTAN PROVINCE, INDONESIA

Local government and government agencies therein have an important role in carrying out government functions and regional development. One of the agencies within the Regional Government is the Regional Secretariat of the South Kalimantan Province. Every government agency is required to be able to optimize the performance of its employees, as well as the factors that influence it, namely work motivation, work environment and quality of communication. The research objective was to determine 1) the effect of work motivation on employee performance at the Regional Secretariat of South Kalimantan Province. 2) the effect of the Work Environment on the performance of employees at the Regional Secretariat of South Kalimantan Province. 3) the effect of the Quality of Communication on the performance of employees at the Regional Secretariat of South Kalimantan Province. 4) the effect of work motivation, work environment and quality of communication on employee performance at the Regional Secretariat of South Kalimantan Province. This research method uses a quantitative approach and is carried out on employees at the Regional Secretariat of South Kalimantan Province. The population of 342 civil servants at the Provincial Regional Secretariat who were taken as samples for research was 184 people with civil servant status at the Provincial Regional Secretariat. The research instrument used a questionnaire. While the data processing techniques used are validity test, reliability test, classical assumption test and multiple regression analysis. The statistical package for the social sciences (SPSS) 20 for Windows is used to facilitate data processing. The results of this study indicate that (1) There is a partial influence of Work Motivation on the performance of employees at the Regional Secretariat of South Kalimantan Province (2) There is a partial influence of the Work Environment on the performance of employees at the Regional Secretariat of South Kalimantan Province (3) There is a partial influence of the Quality of Communication on the performance of employees at the Regional Secretariat of South Kalimantan Province. (4) Work motivation, work environment and quality of communication have a simultaneous effect on employee performance at the Regional Secretariat of South Kalimantan Province by 59.4%. The results of this study serve as suggestions and input for leaders at the Regional Secretariat of South Kalimantan Province, to take policies and strategic steps to further increase employee motivation, create a good work environment, and build better communication quality in order to realize better employee performance in the future. In addition, every employee needs to increase understanding of individual performance to support the achievement of organizational goals. Article visualizations

Analisis Desentralisasi Asimetris Pada Pengangkatan Penjabat (PJ) Gubernur Provinsi DKI Jakarta

One of the impacts arising from the implementation of simultaneous elections and elections is the existence of vacancies in regional heads in several provinces and districts. To fill the vacancy, an Acting PJ was appointed by the Government. Rapture acting regional head as stipulated in the provisions of Article 201 paragraph (9) of the Law 10 of 2016 raises questions about its application in the DKI Jakarta Provincial Government. As regions with a special status different from other regional governments, Jakarta places the Governor with great authority, including appointing and dismissing the Mayor and Regent in Article 29 of 2007, which is indeed placed as an acting administrative task. Because of that great authority, the mechanism for electing the Governor of DKI Jakarta is more specialized, namely meeting the number of votes 50%, and if it is not fulfilled, a second round of elections will be held. This is done so that The governor elected by the people is truly of the will of the majority of the people because later the Governor has great authority. Given the specificity possessed by DKI Jakarta Government, hence the application of Article 201 paragraph (9) of Law Number 10 of 2016 is questionable, especially from its constitutionality.Keywords: Simultaneous Elections; Asymmetric Decentralization; Acting Regional Heads; DKI Jakarta AbstrakSalah satu dampak yang muncul dari pelaksanaan pemilu dan pemilukada serentak adalah adanya kekosongan jabatan pada kepala daerah di beberapa provinsi dan kabupaten. Sebagai upaya untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, maka diangkat Penjabat (PJ) oleh Pemerintah. Pengangkatan Penjabat (PJ) Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang 10 Tahun 2016 menimbulkan pertanyaan penerapannya di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebagai daerah yang memiliki status kekhususan yang berbeda dengan pemerintahan daerah lain, DKI Jakarta menempatkan Gubernur dengan kewenangan yang besar, termasuk mengangkat dan memberhentikan Walikota dan Bupati yang dalam desain Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, memang ditempatkan sebagai pelaksana tugas administratif. Karena kewenangan yang besar itu, mekanisme pemilihan Gubernur DKI Jakarta lebih dikhususkan lagi yaitu memenuhi jumlah suara 50%, dan jika tidak terpenuhi akan dilakukan putaran kedua pemilihan. Hal tersebut dilakukan agar Gubernur yang dipilih oleh masyarakat adalah benar-benar dari kehendak mayoritas masyarakat sebab nantinya Gubernur memiliki kewenangan yang besar. Mengingat kekhususan yang dimiliki Pemerintahan DKI Jakarta, maka penerapan Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 patut dipertanyakan terutama dari konstitusionalitasnya.Kata Kunci: Pemilu Serentak; Desentralisasi Asimetris; Penjabat Kepala Daerah; DKI Jakart