PENGUJIAN SOFTWARE MENGGUNAKAN METODE BOUNDARY VALUE ANALYSIS DAN DECISION TABLE TESTING

ABSTRAKKualitas produk sangat penting dalam industri pembuatan software. Kualitas produk yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh pengujian software sebelum suatu software dideploy ke pelanggan. Jika suatu software telah lulus uji, maka akan dapat diminimalisir terjadinya kendala pada saat software dipergunakan atau dioperasikan. Terdapat banyak metode pengujian software yang dapat digunakan, dari jenis Black Box Testing maupun jenis White Box Testing. Pada penelitian ini digunakan metode dari jenis Black Box Testing, yaitu Boundary Value Analysis dan Decision Table Testing. Sampel form yang diuji merupakan bagian dari software yang dipergunakan untuk pengelolaan Dana Pensiun untuk suatu lembaga pegelolaan dana pensiun karyawan. Sampel form yang diuji adalah form Pengajuan Klaim Manfaat Pensiun Berkala. Lalu dilakukan pengujian dengan menggunakan metode Boundary Value Analysis dan Decision Table Testing. Berdasarkan aturan proses bisnis entri dan validasi form, dibuat skenario pengujian dan data yang akan digunakan untuk menguji. Setelah melalui proses pengujian diperoleh hasil bahwa masih ada yang harus diperbaiki pada sampel form tersebut.Kata Kunci : Pengujian; Software; Boundary Value Analysis; Decision Table Testing; STL

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN BANGUNAN SUCI OLEH WARGA NEGARA ASING DI KEPOLISIAN RESOR BULELENG

Aktivitas orang asing di Bali, memungkinkan terjadinya benturan kepentingan dengan masyarakat setempat, bahkan terbuka kemungkinan adanya perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Penelitian ini difokuskan untuk meneliti proses pelaksanaan, hal-hal khusus, dan kendala-kendala penyidikan tindak pidana perusakan bangunan suci oleh warga negara asing di Kepolisian Resor Buleleng.Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.Pelaksanaan penyidikan tindak pidana perusakan bangunan suci oleh warga negara asing di Kepolisian Resor Buleleng berjalan tidak berbeda dengan pelaksanaan penyidikan pada umumnya, hanya terdapat hal-hal khusus berkaitan dengan pemberitahuan kepada konsulat/perwakilan negara asing yang ada di Indonesia, penggunaan bahasa yang dimengerti oleh terduga/tersangka, dan hal khusus lain dalam meastikan bahwa ojek yang dirusak adalah bangunan suci. Penyelesian dilakukan dengan bekerja sama dengan kantor imigrasi, dengan menggunakan ahli bahasa, dan juga ahli agama/hukum adat

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA SEHUBUNGAN DENGAN PANDEMI CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID 19) PADA PT. BANK BPD CABANG SINGARAJA

Berbagai program pemulihan untuk dunia usaha terus dilakukan pemerintah agar dunia usaha tetap bertahan. Pemerintah menyiapkan dukungan bagi dunia usaha melalui koordinasi dengan Bank Indonesia (BI), OJK, dan dengan perbankan nasional agar sektor bisnis, sektor keuangan, dan sektor riil tetap dapat bertahan walaupun tidak melakukan aktivitas ekonomi. Penelitian ini meneliti pelaksanaan perjanjian kredit usaha sehubungan dengan pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) pada PT. Bank BPD Cabang Singaraja dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan perjanjian kredit usaha sehubungan dengan pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) pada PT. Bank BPD Cabang Singaraja.Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Pelaksanaan perjanjian kredit usaha sehubungan dengan pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) pada PT. Bank BPD Cabang Singaraja, secara umum berjalan dengan baik, namun ada sebagian nasabah, khususnya yang pemenuhan kewajibannya bersumber dari usaha yang terdampak pandemi, kesulitan memeuhi kewajiban. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan perjanjian kredit usaha sehubungan dengan pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) pada PT. Bank BPD Cabang Singaraja dengan melakukan: rescheduling, reconditioning, restructuritation, dan pemberian stimulus, sesuai ketentuan bagi perusahaan dan bidang usaha terdampak

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM PELAKSANAAN KAWIN KERIS DI DESA ADAT BERATAN SAMAYAJI

Perkawinan dengan keris merupakan sebuah perkawinan yang dilangsungkan dimana pihak pria digantikan atau disimbolisasikan sebagai purusa di Bali. Sehungan dengan hal itu, penelitian ini meneliti tata cara pelaksanaan kawin keris di Desa Adat Beratan Samayaji dan implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pelaksanaan kawin keris di Desa Adat Beratan Samayaji. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan upacara kawin keris di Desa Adat Beratan Samayaji adalah (1) Masadok, (2) Mamadik, (3) Mabyakala, (4) Majaya-jaya, dan (5) Majauman. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pelaksanaan kawin keris di Desa Adat Beratan Samayaji dapat terimplementasi. Syarat-sayarat dan tujuan perkawinan dapat dipenuhi. Kawin keris merupakan solusi agar upacara perkawinannya dapat disahkan, secara adat dan agama di Desa Beratan Samayaji, dengan demikian status dan kedudukan pengantin perempuan menjadi jelas. Pengantin perempuan berstatus sebagai istri yang sah sebagai pradana, berhak atas hak-hak sebagai istri dan mendapat perlindungan secara adat baik di lingkungan pauman, banjar maupun Desa Adat Beratan Samiyaji. Demikian pula anak yang dilahirkan atas perkawinannya itu, termasuk anak yang sah dan berhak atas warisan yang patut diterimanya sesuai ketentuan hukum

IMPLEMENTASI PASAL 372 (HAK ANGGOTA DPRD KABUPATEN) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI DPRD KABUPATEN BULELENG

Penelitian Ini Berjudul “Implementasi Pasal 372 (Hak Anggota Dprd Kabupaten) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di DPRD Kabupaten Buleleng”. Adanya hak inisiatif juga merupakan salah satu pedoman untuk menilai positif atau negatifnya kinerja dari badan legislatif sebagai badan yang mewakili kepentingan rakyat. Dalam mengajukan rancangan undang-undang, semakin banyaknya rancangan undang-undang yang diusulkan oleh badan legislatif mengindikasikan bahwa badan legislatif berjalan baik. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yaitu bagaimana Implementasi dan apa hambatan dari Pasal 372 (Hak Anggota DPRD Kabupaten) UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Di Kantor DPRD Kabupaten Buleleng. Data yang digunakan bersumber dari hasil wawancara narasumber yang dipilih dapat memberikan informasi terkait rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara narasumber dari Kantor DPRD Kabupaten Buleleng. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori lembaga parlemen dan teori peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah pengimplementasian Pasal 372 (Hak Anggota DPRD Kabupaten) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di DPRD Kabupaten Buleleng terkait sudah baik. Hambatan yang terjadi yakni kendala SDM dari Anggota DPRD, kendala Dukungan Fasilitas dan Tenaga Keahlian serta kendala pada anggaran