PENAFSIRAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRI TENTANG HUBUNGAN KERJA DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Kajian Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mnd

This paper review the Decision Number 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mnd dated 24th August 2020 due to the increasing number of problems problems related to the work relationship between workers and employers. The method in this writing is a normative legal research using a statutory and case approach. On the one hand, work is a necessity to be able to continue life, but on the one hand the Employer does not pay attention to the provisions in the applicable Law. Employment relations for the employer and the recipient of the work are of vital importance to protect the rights and obligations of both parties. The working relationship that occurs between the Worker and the Employer is not only shown through the Work Agreement, but also must be proven by other legality which does not violate the prevailing laws / regulations. As the judge's consideration at the Manado District Court in deciding case Number 12 / Pdt.Sus-PHI / 2020 / PN.Mnd in which the Judge in the case viewed the working relationship broadly and saw one side of the suitability of the employer as an institution that has legality that does not conflict with Constitution.  Keywords: Work relationship, Employment, Work Agreement, Work Terminatio

PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA (Study Pasal 17 angka 32 – 37)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penetapan pemidanaan yang diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang saat penyusunannya menggunakan metode omnibus law, khususnya perihal pasal pemidanaan yang belum diatur atau perlu diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penelitian ini menggunakan metode riset kepustakaan dengan metode normatif yuridis. Kesimpulan penulis bahwa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menggunakan metode omnibus law dalam pembentukannya tidak memiliki ketentuan pidana tersendiri, dalam arti ketentuan pidana dikembalikan kepada Undang-Undang yang diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Perubahan-perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja khususnya yang mengatur tentang ketentuan pidana di Undang- Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang meliputi penyesuaian nominal denda dan khususnya keringanan ancaman pidana korporasi yang dimaksudkan demi peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Kata Kunci: Omnibus Law, Sanksi Pidana, Penegakan Sanksi Pidan