Kewenangan Notaris Mengesahkan Perjanjian Kawin Sebagai Amanat Konstitusi

Ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 memberikan perubahan dalam pembuatan perjanjian perkawinan dimana sebelumnya perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum perkawinan berlangsung menjadi dapat dibuat sebelum, pada saat dan selama perkawinan berlangsung. Selain itu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 memberikan kewenangan baru kepada Notaris untuk mengesahkan perjanjian perkawinan. Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 terkait bentuk perjanjian perkawinan dalam bentuk perjanjian tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan seringkali salah dimaknai sebagai akta autentik, sehingga terjadi ketidaharminisan peraturan pelaksanaan terkait dengan bentuk dari perjanjian perkawinan

KEWENANGAN NOTARIS MENGESAHKAN PERJANJIAN KAWIN SEBAGAI AMANAT KONSTITUSI

The regulation in the Marriage Law Chapter 29 Verse (1) after Constitutional Court Decision Number 69/PUU/XII/2015 has been change into the process of marriage agreement. In the marriage agreement that legalized into Constitutional Court Number 69/PUU/XII/2015 can only be made before the marriage takes place. However, when the Constitutional Court Decision Number 69/PUU/XII/2015 arrives, a marriage agreement can be made as long as the marriage has taken place. The decision of the Constitutional Court Number 69/PUU/XII/2015 also gives a new authority to the Notary to be able to ratify the marriage agreement. Article 29 paragraph (1) of the Marriage Law after the Constitutional Court Decision Number 69/PUU/XII/2015 has provided changes after the Constitutional Court Decision Number 69/PUU/XII/2015 regarding the form of the marriage agreement in the form of a written agreement and must be ratified by the employee The marriage registrar has often been misinterpreted as an authentic deed, resulting in disharmony of implementing regulations related to the form of the marriage agreement

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggunaan Produk Kosmetik Dengan Sistem Share In Jar

Kosmetik menjadi kebutuhan utama bagi konsumen baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini dijadikan peluang bisnis bagi pelaku usaha untuk berlomba-lomba memberikan inovasi sesuai dengan kebutuhan konsumen salah satunya yaitu kosmetik dengan sistem share in jar, namun pada kenyataannya kosmetik dengan sistem share in jar sangat berpotensi membahayakan keselamtan konsumen. Rumusan masalah dalam artikel ini Apa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas penggunaan produk kosmetik dengan sistem share in jar tanpa label pada kemasan dan Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan produk kosmetik dengan sistem share in jar tanpa label pada kemasan. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif. Hasil studi menunjukan bahwa Pertama konsumen yang mengalami kerugian mendapatkan perlindungan eksternal sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 196 dan 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kedua, upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan kosmetik share in jar tanpa label pada kemasan berdasarkan Pasal 45 UUPK dapat melalui 2 (dua) cara, yakni melalui jalur pengadilan (litigasi) dan jalur luar pengadilan (non litigasi).  Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Share in jar  Cosmetics are a major need for both male and female consumers. This is used as a business opportunity for business actors to compete to provide innovation according to consumer needs, one of which is cosmetics with a share in jar sistem, but in reality cosmetics with a share in jar sistem have the potential to endanger consumer safety. The formulation of the problem in this article What is the form of legal protection for consumers for the use of cosmetic products with a share in jar sistem without a label on the packaging and what are the solutions that can be taken by consumers who experience losses due to the use of cosmetic products with a share in jar sistem without labels on the packaging. The approach method used is normative juridical. The results of the study show that firstly, consumers who experience losses receive external protection as regulated in Articles 196 and 197 of Law no. 36 of 2009 concerning Health. Second, the settlement efforts that can be made by consumers who experience losses due to the use of share in jar cosmetics without labels on packaging based on Article 45 of the UUPK can be in 2 (two) ways, namely through court (litigation) and out-of-court (non-litigation) channels.  Keywords: Legal Protection, Consumers, Share in jar REFERENCES Barkatullah, Abdul Halim.2020. Hak-Hak Konsumen. Bandung: Nusa Media. Muliyawan, Dewi dan Neti Suriana. 2013. A-Z Tentang Kosmetika. Jakarta: Elex Media Komputindo. Dewi, Eli Wuria. 2015. Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Graha Ilmu. Isnaeni, Moch. 2016. Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan. Surabaya: Revka Putra Media. Handoko, Duwi. 2019. Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pekanbaru: Hawa dan AHWA Nugroho, Susanti Adi. 2008. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta kendala Implementasinya, Jakarta:Kencana. Yuhelson, 2018.  Hukum Arbitrase, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran. Hidayah, Rahmatul, Sri Nuringwahyu, Daris Zunaida, Persepsi Konsumen Tentang Labelisasi BPOM Pada Pembelian Kosmetik Impor, Jurnal Jiagabi, Vol.11 No. 1, 2022. Lestari, Rika. 2013.  Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan dan Di Luar Pengadilan di Indonesia, Vol.3 No.2. Sukma, Fisca fajriani. 2019. Identifikasi Asam Dehidroasetat dalam Produk Kosmetika dengan Menggunakan HPLC (High Performance Liquid Cromatography), QUIMICA Jurnal Kimia Sains dan Terapan, Vol.1 No.2. Slamet, Sri Redjeki. 2013. Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi, Lex Jurnalica, Vol. 10, No. 2. Swadesi, Made Isma,  Amanda I Nyoman Putu Budhiarta dan Ni Made Puspautari  Ujianti, 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Label Berbahasa Asing Dalam Suatu Produk Kosmetik, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3 No. 3. Ni Nyoman Rani, I Made Maharta Yasa,2019,Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Produk Kosmetik Dalam Kemasan Kontainer (Share In Jar),Kertha Semaya, Vol.6 No.3 Anindyka Sekar Hutami,2021,Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Skincare Share In Jar Yang Mengabaikan Hak-Hak Konsumen Perspektif Ibnu Taimiyah (Studi Kasus Pengguna Skincare Share in Jar di Aplikasi Shopee),Medan. Burgelijk Wetboek voor Indonesie, (Staatblad Tahun 1847 Nomor 23). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063). Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.42.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik. Kevin Adrian, 2021, Ketahui Bahaya di Balik Make Up Share in jar https://www.alodokter.com/ketahui-bahaya-di-balik-make-up-share-in-jar, diakses pada 22 Desember 2021 Pukul 09.02 WIB. Rizky Kurniawan, 2019, Bagaimana Pengalaman Kamu Membeli Produk Perawatan Kulit Dan Kosmetik Dalam Bentuk “Share in jar”?, https://id.quora.com/Bagaimana-pengalaman kamu-membeli-produk-perawatan-kulit-dan-kosmetik-dalam-bentuk-share-in-jar/answer/Rizki-Kurniawan-1- 1?ch=3&oid=166145194&share=28a72e6a&srid=uKBIMf&target_type=answer, diakses pada tanggal 22 Desember 2021 Pukul 10.02 WI

Prinsip Keadilan Terhadap Nasabah Akibat Restrukturisasi Polis PT. Asuransi Jiwasraya

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) experienced liquidity pressure so that the company's equity was recorded at negative IDR 23.92 trillion. This condition caused turmoil for policyholders to ask for clarification on this matter from PT. Asuransi Jiwasraya related to payment of insurance claims. For this reason, PT Asuransi Jiwasraya provides an alternative restructuring and based on the PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Restructuring Acceleration Team, the number of policyholders participating in the Jiwasraya policy restructuring program until January 18, 2021 reached 102,856 participants. PT Asuransi Jiwasraya (Persero) is a BUMN where BUMN cannot be bankrupt, so the quick step taken by the government is to restructure customer policies for a new company, namely the IFG Life company. The type of research in the research used is normative juridical research, which is carried out with a statutory and conceptual approach. The result is PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) is a step taken by the central government as the largest shareholder because it is a state-owned company. As a result of the legal restructuring of the policy on the customer, the legality of the insurance policy is no longer valid between PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) with its customers when the customer has agreed to carry out a policy restructuring. As a result of the legal restructuring of the policy on the customer, the legality of the insurance policy is no longer valid between PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) with its customers when her has agreed to carry out a policy restructuring. KEYWORDS: Policy, Restructuring, The Principle of Justic

The Meaning of Halal in The Food Industry in The Metaverse Era (A Comparison)

Introduction: The background of this research is that there are still many food products that have not been halal certified, even though the government through the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH) has provided convenience in registering halal products online with free assistance. Especially in this metaverse era, where technology has developed rapidly so that the use of digital technology should be able to encourage development through the halal industry. Purposes of the Research: The purpose of this study, firstly, is to know and understand the meaning of halal in both Islamic law and the Civil Code. Second, understanding the halal industry in the metaverse era in terms of the theory of utilitarianism and Maqashid Sharia. Methods of the Research: This study uses a normative juridical method with a legal-statutory approach and a conceptual approach. Results of the Research: The results of this study are: First, that halal in Islamic Law and the Civil Code have different contexts, but have a similar meaning, namely referring to something that is permitted and not prohibited by law. Second, the halal industry based on utilitarianism has utility value both for business actors who register their food products, as well as for the general public as consumers. Furthermore, based on Maqashid Sharia, halal food is included in the category of protecting the soul (nafs) and protecting the mind (aql)

Perjanjian Kemitraan Di Bidang Ekowisata (Ecotourism) Sebagai Instrumen Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

Ecotourism development can be a model for the development of Micro, Small and Medium Enterprises in the form of partnerships as outlined in an agreement. The partnership agreement is expected to be able to empower Micro, Small and Medium Enterprises. This research is a normative legal research, with a statutory, conceptual, and comparative approach. This research found three things. First, the nature of the partnership in the field of ecotourism is the embodiment of the concept of life in a balanced relationship. between humans and God, each other, and the environment. The essence of partnership in the field of ecotourism is basically mutually beneficial for humans and nature. The second finding The partnership agreement in the field of ecotourism has the following characteristics: a formal agreement, in the form of an authentic deed; The scope of the partnership agreement in the field with small and / or micro businesses so that the partnership agreement cannot be implemented. The third finding is the principle of economic solidarity in the context of a partnership agreement in the field of ecotourism which becomes the foundation and touchstone for every partnership agreement formation and implementation. The principle of economic solidarity is the pillar of the partnership agreement in the ecotourism sector. The principle of economic solidarity is not only applied to rights and obligations clauses, but also in the form of development clauses, because the principle of economic solidarity is a manifestation of a sense of unity and concern in seeking and enjoying welfare for MSMEs around ecotourism destinations. The principle of economic solidarity as a form of human responsibility as a social being. The principle of economic solidarity is the moral responsibility of tourism entrepreneurs to MSMEs around ecotourism destinations

IMPLEMENTASI PRINSIP NEGARA HUKUM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS

The existence of assurance, order and legal protection that is based on truth and justice has been the principle of constitutional state (rechtstaat). It requires the state to provide fair recognition, security, protection, legal certainty and equal treatment of law to its citizens. One of state services to its people is providing them opportunity to obtain proof or legal documents pertaining to civil law. For those purposes, officials known as public notary handles the proof or documents. Minuta of the deed establishment belongs to state that must be kept until the unspecified time limit. A notary sometimes deals with legal issues in carrying out his duties although has been cautious with legislation. The legal issues may bring the notary to stage of investigation by law enforcement officials, whether dealing with investigator, prosecutor, or judge, where it is necessary for the judicial process. UUJN has regarded notary as a public official who runs the legal profession and they should get legal protection because notary is regarded as professional job not as personal

Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi

The principle of judicial independence is part of the judicial power. Judicial power is independent of state power to conduct judiciary to uphold law and justice based on Pancasila and the 1945 Constitution, for the implementation of the legal state of the Republic of Indonesia, as requested Article 24 of the 1945 Constitution principle of judicial independence in carrying out his duties as a judge, it can give you the sense that judges in performing their duties of judicial power should not be bound by any and / or pressured by anyone, but free to do anything. The principle  of judicial independence is an independence or freedom possessed by the judiciary for the creation of a decision that is both objective and impartial. The Indonesian judges understand and implement the meaning of judicial independence as a responsible freedom, freedom in order corridor legislation applicable to the principal duty of the judicial authorities in accordance procedural law and regulations in force without being influenced by the government, interests, pressure groups , print media, electronic media, and influential individuals

Aspek aspek hukum perikatan

vii.; 135 hal.; ill.; 19 c