IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK DIDIK WARGA BINAAN SOSIAL (WBS) (Studi di Kantor UPT. Pelayanan Sosial Anak Padangsidimpuan)

Adapun materi yang disajikan dalam penelitian ini adalah sanksi hukum yang dapat diberikan oleh Hakim kepada orang yang membantu melakukan tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sebab dalam hal tindak pidana pencurian yang mana pelakunya lebih dari satu orang, yang diantaranya adalah untuk membantu supaya terlaksana pencurian itu, maka dalam hal ini penulis perlu melakukan penelitian hukuman apasajakah yang dapat diberikan oleh Hakim terhadap orang yang membantu melakukan tersebut dengan demikian penulis mengambil lokasi penelitian pada Pengadilan Negeri Padangsidimpua, dan Advokat serta Kejaksaaan Negeri Padangsidimpuan   Berdasarkan pengamatan tersebut di atas penulis mengangkat permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut di bawah ini :Bagaimanakah sanksi hukum yang diberikan Hakim terhadap orang yang membantu melakukan tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan ?Apakah yang merupakan faktor dominan penyebab seseorang mau melakukan peran membantu terhadap tindak pidana pencurian di Wilayah Pengadilan Negeri Padangsidimpuan ?Sedangkan tujuan penelitian adalah karena perbuatan membantu melakukan tindak pidana pencurian dapat meresahkan masyarakat, maka perlu diketahui bagaimanakah sanksi hukumnya yang diberikan oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana tersebut dalam persidangan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan karena perbuatan membantu melakukan tindak pidana masih terdapat di dalam masyarakat, maka perlu diketahui apakah yang menjadi faktor penyebabnya terjadinya tindak pidana pencurian tersebut di wilayah Hukum Pengadilan Negeri PadangsidimpuanSelanjutnya metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan penelitian normatif yang maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan hasil wawancara penulis dengan responden dan juga melakukan penelitian terhadap data-data maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan penelitian ini seperti Kasus Nomor;  473/Pid.B/2008/PN.Psp dengan cara penelitian Penelitian Lapangan (Library Research) dan Penelitian Kepustakaan (Field Research)Sedangkan teknik atau alat yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data baik dilapangan maupun dalam melakukan wawancara dengan responden yang ditemui penulis serta data yang diambil dari dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu Interview (Wawancara) yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada responden yang sebelumnya telah ditentukan terlebih dahulu dan Studi Dokumentasi yaitu dengan mempelajari berkas-berkas yang telah diarsipkan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang selanjutnya akan dianalisan dengan cara Induksi dan DeduksiSelanjutnya sebagai kesimpulannya adalah bahwa penjatuhan saksi hukum yang dapat diberikan Hakim terhadap orang yang melakukan tindak pidana pencurian masih relatip ringan jika dibandingkan dengan maksud Pasal 57 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menentukan bahwa hukuman kepada orang yang membantu melakukan selama-lamanya hukuman pokok bagi kejahatan dikurangi sepertiga dalam hal membantu melakukan kejahatan tersebut dan bahwa yang merupakan faktor dominan penyebab seseorang mau melakukan peran membantu melakukan tindak pidana pencurian di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan adalah disebabkan adanya faktor karena kemiskinan yang mengharap imbalan dan adanya rasa dendam  

KENDALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) TAPANULI SELATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM MEREHABILISTASI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.

Pelaksanaan Asesmen Terpadu, diatur sebagai Tim Asesmen Terpadu melakukan asesmen berdasarkan tertulis dari penyidik. Penyidik mengajukan permohonan paling lama 1x24 jam setelah penangkapan, dengan tembusan kepada Kepala BNN setempat sesuai dengan tempat kejadian perkara. Tim Asesmen Terpadu (TAT) melakukan asesmen maksimal 2x 24 jam, selanjutnya hasil asesmen dari tim dokter dan tim hukum disimpulkan paling lama hari ketiga. Hasil Asesmen dari masing-masing tim asesmen dibahas pada pertemuan pembahasan kasus (case conference) pada hari keempat untuk ditetapkan sebagai rekomendasi Tim Asesmen Terpadu. Penempatan Rehabilitasi narkoba peranan BNN membentuk TAT (Tim Asesmen Terpadu) yang terdiri dari tim hukum dan tim medis. TAT ini merupakan tim yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Kemenkumham, BNN,  dan Dinas Kesehatan. Syarat dan Prosedur Permohonan Rehabilitasi Narkoba adalah Bagi yang berstatus tersangka penyalahguna Narkoba diantaranya syarat yang mesti dipenuhi untuk mengajukan syrat permohonan rehabilitasi narkoba yaitu membuat Surat permohonan ke BNN pakai materai.       Kendala yang dihadapi BNN (BNNK) dalam mencegah penyalahgunaan narkotika adalah kendala penanggulangan penyalahgunaan narkotika, antara lain pelaksanaan penanggulangan minimal, fasilitas laboratorium distribusi yang kurang memadai, kurangnya perhatian masyarakat untuk memberikan informasi tentang penyaluran dana dan pemanfaatannya. penyalahgunaan narkotika tidak memiliki fasilitas dan infrastruktur untuk menyelidiki perdagangan dan penyalahgunaan narkotika

PERBANDINGAN ANTARA EFEKTIVITAS METODE SIMULASI DENGAN CERAMAH TERHADAP PRESTASI BELAJAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PADA MATERI POKOK HAK ASASI MANUSIA PESERTA DIDIK DI KELAS VII SMP MUHAMMADIYAH 30 SIHEPENG TAHUN PELAJARAN 2015-2016

Penelitian ini adalah untuk mengkaji perbandingan prestasi belajar peserta didik antara penggunaan metode simulasi dengan metode ceramah pendidikan kewarganegaraan pada materi pokok hak asasi manusia peserta didik di kelas VII SMP Muhammadiyah 30 Sihepeng Tahun Pelajaran 2015-2016. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian secara Asosiatif yaitu untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.Dan penelitian lapangan (field research)merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung ke lokasi yang akan diteliti. Penulis menggunakan rumus t-test polled varians, Berdasarkan analisa di atas maka diperoleh nilai thitung yaitu 0,506 dengan melihat daftar ttabel dengan jumlah sampel 48 kemudian digunakan derajat kebebasan (dk) = n1 + n2 -2 dan taraf kesalahan 5% adalah 2,011 dengan demikian dapat diketahui thitung lebih kecil dari ttabel yaitu 0,50

PENERAPAN MEDIA PEMBELAJARAN VISUAL BERBENTUK GAMBAR UNTUK MENINGKATKAN MINAT BELAJAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PADA MATERI POKOK SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL PESERTA DIDIK DI KELAS XI SMA NEGERI 4 PADANGSIDIMPUAN TAHUN PELAJARAN 2015-2016

Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada penerapan media pembelajaran visual berbentuk gambar dapat meningkatkan minat belajar Pendidikan kewarganegaraan pada materi pokok sistem hukum dan peradilan internasional peserta didik di kelas XI SMA Negeri 4 Padangsidimpuan Tahun Pelajaran 2015 – 2016. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode Asosiatif yaitu untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih, dengan pendekatan penelitian kepustakaan (library research)dan penelitian lapangan (Field research). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik Kelas XI IPA SMA Negeri 4Padangsidimpuan yang terdiri dari 7 kelas dengan jumlah 226 peserta didikdan penulis menetapkan jumlah sampel sebanyak 15% dari 226yaitu 32 peserta didik. Adapun rumus yang dipergunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah rumus korelasi Product moment Dari hasil perhitungan koefesien korelasi maka diperoleh r = 0,358. Jika angka indeks korelasi tersebut di korelasikan dengan “r” tabel product moment maka di dapat bahwa pada taraf signifikan 5% dengann = 32 diperoleh 0,349 Dengan demikian dapat diketahui bahwa nilai r lebih besar daripada r tabel yakni 0,358 > 0,349.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT DARI PERKAWINAN SIRI

Anak dari pernikahan siri kini dapat menuntut hak perdata dari ayahnya.Sekarang pemerintah akan menerbitkan akta kelahiran yang mencatat nama ayah dari anak hasil pernikahan siri. Seperti yang sudah tertulis pada Undang-Undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di mana Undang-undang memerintahkan pengakuan anak untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara. Metode pendekatan Normatif, sifat penelitiannya deskriptif untuk melihat hokum dalam artinyata, dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, dengan sumber data dalam penelitian memakai bahan hukum Primer dan sekunder. Pengelolahan dananalisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan untuk meneliti efektivitas suatu undang-undang. Kata Kunci :Perlindungan Hukum, Anak, PerkawinanSirihAbstrackChildren from siri marriages can now sue for civil rights from their father. Now the government will issue a birth certificate that records the father's name of the child from the siri marriage. As already written in the Law concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration where the Law instructs the recognition of children for children born from marriages that have been valid according to religious law, but are not yet legal according to state law. Normative approach method, the nature of the research is descriptive to see the law in artinyata, and examine how the law works in the community. This study uses a type of library research, with data sources in the study using primary and secondary legal materials. Management and analysis of the data used in this study using qualitative methods, by combining library research and field research to examine the effectiveness of a law