KONSISTENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PRESPEKTIF POLITIK HUKUM

AbstractThe local government is an extension of the central government to run the government in order to achieve the purpose of the state. In order to realize effective regional governance and harmonious required local regulations in line with the substance of the material, human rights, public interest and does not conflict with other regulations thereon. Until the end of 2016 recorded over 3000 local regulations that was rejected by the Minister of the Interior, where the process of making regulations clearly very nominal spending of state finances. There are forms of relationship communication, consultation, clarification drafts are applied between Government agencies with the authorities in the area for less than effective, in addition to the optimization of the minimal role of the Governor and Members of the Board in developing and overseeing the regional administration is one of the factors that make local regulation do not have a clear substance and in accordance with usefulness. Disharmony between central government and local governments are also an important factor which the step coaching is done by the agency Centre for local government apparatus in the preparation of the Regulation is still said to be not optimal and equitable then not their frame of reference is clear to the area of the administration of the harmonization of the draft law as an instrument important in order to maintain the harmonization of laws with other regulations. Law No.12 of 2011 has had signs which point to the importance of harmonization of rules including local regulations. Article 5 defines a rule that is considered good if it has met the principle of legislation such as clarity of purpose, the fit between the type and material content, usefulness and clarity of the formulation. The draft local regulation harmonization with other rules above areas should be supported by clear and firm rules and to always be integrated as a formal requirement of drafting local regulations as stipulated in Presidential Regulation No. 61 of 2005 which regulates the process of harmonization, rounding, and stabilization of the conception of the regulation draft in Indonesia. Keywords: Consistency Local Regulation, Hierarchy Regulatory and Political of Law. AbstrakPemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk menjalankan roda pemerintahan guna mencapai tujuan bernegara. Dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif dan harmonis diperlukan peraturan daerah yang sejalan dengan substansi materi, hak asasi manusia, kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan peraturan lain diatasnya. Sampai akhir 2016 terdata lebih dari 3000 Perda yang ditolak oleh Menteri Dalam Negeri dimana proses pembuatan perda jelas sangat menghabiskan nominal keuangan negara. Terdapat bentuk hubungan komunikasi, konsultasi, klarifikasi Raperda yang diterapkan antara instansi Pemerintah dengan aparat di daerah yang selama ini masih kurang efektif, selain itu optimalisasi yang minim dari peran Gubernur dan Anggota Dewan dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kabupatan/kota adalah salah satu faktor yang menjadikan Perda tidak memiliki substansi yang jelas dan sesuai dengan kemanfaatannya. Disharmonisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga merupakan faktor penting di mana langkah pembinaan yang dilakukan oleh instansi pusat kepada aparatur pemerintah daerah dalam penyusunan Perda masih dikatakan belum optimal dan merata serta tidak adanya kerangka acuan yang jelas bagi daerah mengenai tata laksana harmonisasi Raperda sebagai salah satu instrumen penting dalam rangka menjaga harmonisasi Perda dengan Peraturan lainnya. UU No.12 Tahun 2011 telah memiliki rambu-rambu yang mengarahkan pada pentingnya harmonisasi PUU termasuk Perda. Pasal 5 UU tersebut menentukan PUU dinilai baik apabila telah memenuhi asas peraturan perundang-undangan seperti kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, kedayagunaan dan kejelasan rumusan. Harmonisasi Raperda dengan PUU perlu didukung oleh aturan yang jelas dan tegas serta senantiasa dintegrasikan sebagai syarat formal penyusunan Perda sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2005 yang mengatur proses mengenai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi pada draft rancangan undang-undang di Indonesia. Kata kunci: Konsistensi Peraturan Daerah, Hierarkhi Perundang-undangan, dan Politik Huku

Non-Tariff Barriers is a Problem in the Integration of ASEAN to Achieve the Goal of ASEAN Economic Community

ASEAN is committed to integrating member economies and establishing an AEC. The AEC aims to convert the ASEAN economies into a market and a production place like investment, services, goods and skilled manpower. The NTBs which have been considered by the whole ASEAN to be as threat as tariffs represent serious obstacles to intraregional trade as they threaten to undermine the AEC process in the sense that they are able to impede the flow of goods: raise transaction costs, lower productivity and eventually distort the economic incentives for trading in South-East Asia. The purpose of this paper is to learn the factor and any influence of NTBs on the territory integration in ASEAN towards AEC. This writing will provide an integrated and updated illegal literatures on the AEC and NTBs. An ASEAN customs Union as an initiative to move beyond AEC will be proposed at the end of this paper

Variasi Nilai Tegangan Percik Arrester Akibat Pengaruh Kapasitas Trafo Daya dan Jarak Arrester

The ability of each substation to withstand lightning and overvoltage affects the power distribution of the power system. In order to make the best operation of the substations, it is necessary to install Arresters which are used to protect the transformers in each substation from overvoltage caused by lightning surges. In this study, the effect of capacity on the placement distance of the arrester is discussed with 30 MVA and 60 MVA transformers. The purpose of this study was to determine the effect of the power transformer capacity of the four substations on the value of the arrester spark voltage and to obtain the optimal arrester installation technique at each substation using the Lagrange optimization method. Lagrange optimization method is used to determine the optimal distance between the arrester and the power transformer. The calculation results show that in a transformer with a capacity of 60 MVA, the Arrester spark voltage occurs at t = 20 microseconds with a voltage drop of 390.49 kV. Meanwhile, in a transformer with a capacity of 30 MVA, the Arrester spark time is at t = 13.9 microseconds with a voltage drop of 266.3 kV. This shows the capacity of the transformer that affects the magnitude of the Arrester's spark voltage and the spark time. Thus, the smaller the transformer capacity, the smaller the arrester spark time with the large voltage dro

PEMANFAATAN SISTEM PEMBANGKIT LISTRIK PANEL SURYA SEBAGAI ENERGI CADANGAN DI KELURAHAN PLAJU DARAT PALEMBANG

Semakin tingginya kebutuhan energi di perkantoran menyebabkan penggunaan energi yang bersumber dari PLN semakin besar juga, sehingga menyebabkan biaya pengeluaran listrik per bulan juga naik, selain itu jika kantor sedang dalam kondisi pemadaman listrik dari PLN maka keberlangsungan suplai daya listrik tetap terjaga agar pelayanan administrasi publik tetap bisa berjalan seperti biasanya. Berdasarkan situasi kantor Kelurahan Plaju Darat diatas maka tim pengabdian dari Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Palembang melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema pengabdian menyediakan suplai daya listrik berbasiskan energi baru terbarukan di kantor Kelurahan Plaju Darat Palembang. Metode yang dijalankan dalam pengabdian ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut : 1) analisis situasi kelurahan, 2) merancang kebutuhan panel surya kantor kelurahan, 3) menginstalasi sistem panel surya, 4) pengujian sistem panel surya dengan beban alat elektronik, 5) evaluasi hasil pengabdian. Hasil yang di capai berupa tersedianya sistem  panel surya beserta peralatan pendukungnya guna menjamin keberlangsungan suplai daya listrik agar pelayanan administrasi publik tetap bisa berjalan saat kondisi listrik padam

Analisis Drop Tegangan Untuk Menilai Tingkat Kehandalan Saat Manuver Jaringan Pada Penyulang Kikim dan Parkit P.T. PLN Area Palembang

Abstrak — Sistem distribusi merupakan salah satu komponen dalam sistem tenaga listrik yang berfungsi menyalurkan energi listrik ke beban. Salah satu penyebab  yang  mengakibatkan terputusnya pasokan  listrik ke beban adalah drop tegangan yang melebihi toleransi. Besarnya nilai drop tegangan dapat menunjukkan tingkat kehandalan sistem distribusi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis drop tegangan pada tiga kondisi, normal-terganggu dan saatmanuver jaringan pada  penyulang Kikim dan Penyulang Parkit. Kedua penyulang ini bertemu di satu Load Break Switch (LBS). Sistem disimulasikan dengan ETAP Power Station 12.6 untuk memudahkan analisanya. Hasil simulasi menunjukkan bahwa tingkat kehandalan Penyulang Kikim lebih rendah dibandingkan Penyulang Parkit, dimana nilai drop tegangan Penyulang Kikim di saat normal 0,36%, saat terganggu sebesar 6,16% dan saat menrima manuver beban dari Penyulang Parkit sebesar 0,38%. Sedangkan pada  Penyulang Parkit dimana drop tegangan saat normal sebesar 0,09%, saat terganggu sebesar 0,38% dan saat menrima manuver beban dari Penyulang Kikim sebesar 0,26%. Drop tegangan kedua penyulang saat menerimamanuver beban masih berada dalam batas toleransi 5%. Kata kunci — Drop Tegangan, Penyulang Kikim, Penyulang Parkit, Manuver

Analisis Kedip Tegangan Akibat Gangguan Hubung Singkat pada Sistem Jaringan Distribusi 20 KV di Penyulang Kenari Gardu Induk Seduduk Putih

Intisari — Kestabilan ditunjukkan oleh lama terjadinya kedip tegangan, lamanya kedip tegangan menunjukkan tingkat kestabilan tegangan pada sistem tenaga listrik. Salah satu parameter yang menunjukkan kualitas sistem tenaga listrik adalah tegangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi besaran dan lokasi dimana arus gangguan hubung singkat terbesar dan menghitung besaran kedip tegangan di Penyulang Kenari. Kedip tegangan dihitung berdasarkan panjang penyulang yang mengalami gangguan, titik gangguan, impedansi sumber, reaktansi urutan transformator, impedansi urutan penyulang dan ekivalen jaringan, arus gangguan hubung singkat 1 fasa ke tanah, 2 fasa, 3 fasa, tegangan urutan setiap jenis gangguan. Hasil dari perhitungan menunjukkan arus gangguan hubung singkat terbesar untuk setiap jenis gangguan pada panjang total saluran 8,7 km dan 2,89 km berada di titik gangguan 20 % dari panjang total saluran, sedangkan kedip tegangan terbesar pada panjang total saluran 8,7 km untuk 1 fasa ke tanah dan 3 fasa berada di titik gangguan 100 %, 2 fasa berada di titik gangguan 80 %, dan pada panjang total saluran 2,89 untuk 1 fasa ke tanah berada di titik gangguan 80 %, 2 fasa dan 3 fasa di titik gangguan 100 %.Kata kunci — Kedip Tegangan, Gangguan Hubung Singkat, Penyulang Kenari

Pengaruh Faktor-faktor Kebiasaan (Habitus), Modal (Capital), dan Perubahan (Changes) sebagai Model Perilaku Keuangan untuk Meningkatkan Performa Keuangan Perempuan Pelaku UMKM (suatu Studi di UMKM Binaan Fe UNPAR –Bandung dan Jakarta)

Berbagai produk asing tidak dapat dibendung telah menyerbu pasar domestik sekarang. Serbuan tersebut terutama dari barang-barang Cina (Kompas: 2011: 13 Mei h. 38). Fenomena ini telah mengakibatkan munculnya ribuan pengangguran baru. Padahal 90% dunia bisnis Indonesia terdiri dari sektor UMKM (BPS: 2000), dan dari jumlah sektor UMKM tersebut, USAha UMKM yang dikelola oleh perempuan jumlahnya meningkat sangat pesat, hal ini mengindikasikan semakin meningkat pula pemberdayaan perempuan di Indonesia (Kontan: April 2011: h. 11).Berdasarkan analisis kualitatif maka aplikasi teori Bourdieu (1999) dalam penelitian ini dengan tujuan untuk melihat perilaku pengelolaan keuangan oleh perempuan pengelola UMKM, yaitu dari 3 variabel Bourdieu: Habitus, Capital dan Changes, variabel perilaku manakah yang signifikan mempengaruhi performa keuangan UMKM. Variabel dominan akan disosialisasikan kepada perempuan pengelola UMKM lain untuk dianalisis apakah terdapat peningkatan performa keuangannya pada tahun berikutnya, bila perilaku pengelola bertambah baik. Alat analisis statistik akan digunakan sebagai pembanding atas analisis tersebut. UMKM yang diteliti adalah UMKM binaan Unpar.Bila perilaku keuangan perempuan pengelola UMKM bertambah baik, maka performa keuangan USAhanya akan meningkat lebih baik, pada gilirannya diharapkan sektor UMKM akan meningkat kesejahteraannya, serta dapat bertahan menghadapi serbuan produk asing.Kata

THE DEVELOPMENT OF LEGAL SYSTEM IN INDONESIA THAT BASED ON THE VALUE PANCASILA

Indonesia is a plural or pluralistic society, which includes a variety of awareness both personal and group. In the development of the legal system in Indonesia, which became an important part of cultural and community awareness is very influential in the development. Indonesia is a culture and awareness of the law is no single or uniform, although in principle there are various similarities in the pluralistic society. Existing equation should be used to formulate a legal union, although many different cultures in Indonesia. Pancasila is the philosophical basis for the formation of the unitary state of Indonesia, therefore, for the realization of national unity in enacting a national law in Indonesia must be based on Pancasila and the 1945 Constitution as the supreme norm. The objective of this study will clarify that the law enacted at this time still does not reflect the values of Pancasila and impressed liberalism, as the law is currently drafted and enforced on the basis of normative thinking less backed up to a statement of the case and the plural society , namely empirical thinking. Methodology This study will explain the values of Pancasila and culture in the development of legislation that affects the development of the other, which can be reviewed comprehensively in this paper. Thus for the sake of the welfare of the nation and public awareness of the law, the results of this study will explain the need for the development of legal systems that systemic and continuously keeping with the character of the Indonesian nation, namely the development of legislation based on the Pancasila

Photo-degradation of Surfactant Compounds Using Uv Rays with Addition of Tio2 Catalysts in Laundry Waste

The utility of synthetic cleaners or commonly called as detergents have developed far indeed in this century. The effective and efficient use of detergents in cleaning process, was attracted to be used in laundry\u27s industry commercially, though, it has some drawback to the society and environments. Since the active materials in the compounds can cause irritating to the skins, cataracts to mature eyes and some other environmental issues due to the excess of foams can prevent oxygen dilution in the water so it be hazardous to water living organisms. Once the promising method to solve this problem is by photo-degradation using photo-catalyst. Photo-catalyst is the process using light and catalyst in order to accelerate chemical transformation, thus, solar or uv-rays can be used as light sources. This research aims at to show the ability of catalyst TiO2 to degrade active material in linear alkyl benzene sulphonate (LAS) and alkyl benzene sulphonate (ABS) which is available in commercial detergent. Photo-degradation of LAS and ABS compounds was determined by optimum capacity TiO2 and irradiance time. Whereas, for environmental application, the degrade compounds such Rinso® and Wipol® was chosen since it is commonly used in daily life. Beside, artificial water waste and laundry water was chosen to show the environmental effect. The result shows that the optimum number of catalyst TiO2 addition for LAS degradation was 1.5 g, and optimum time was 120 minute. Whereas the optimum number of catalyst TiO2 addition for ABS degradation was 2.0 g, and optimum time was 120 minute as well. Thus, for detergent Rinso®, at optimum catalyst addition, we found degradation number was 75.83%, and for detergent Wipol®, at optimum catalyst addition, we found degradation number was 57.94%. Whereas, for artificial waste at optimum catalyst addition, we found degradation number was 91.32%, and for laundry water waste at optimum catalyst addition, we found degradation number was 70.27%

Studi Awal Karakteristik Tegangan Ouput Generator Magnet Permanen dan Generator DC pada Turbin Kubah Masjid Putar

Intisari  — Setiap yang berputar memiliki potensi energi kinetik, tidak terkecuali putaran kubah masjid. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pemanfaatan kubah putar masjid sebagai penghasil energi listrik skala kecil. Generator yang diuji cobakan adalah generator magnet permanen dan generator DC yang dirangkaikan dengan turbin kubah putar. Pengujian dilakukan di dua lokasi, di Jembatan Musi 2 Palembang dan di perairan Sungsang Kabupaten Banyuasin untuk mengukur besaran tegangan dan arus output yang dihasilkan pada berbagai kecepatan angin menggunakan multimeter dan anemometer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tegangan yang dihasilkan oleh putaran  kubah masjid menggunakan generator magnet permanen mampu mencapai 14,21 V pada kecepatan angin 3,8 m/det dibandingkan dengan generator DC yang hanya mencapai 3 V pada kecepatan angin 8 m/det. Jika ditinjau dari besaran arus, generator magnet permanen menghasilkan arus konstan sebesar 0,3 A sedangkan pada generator DC arus yang dihasilkan tidak terukur karena nilainya yang amat kecil. Penelitian ini menunjukkan bahwa kubah putar masjid dapat dijadikan sebagai turbin angin pada daerah yang memiliki kecepatan angin rendah. Kata kunci  — kubah masjid putar,generator magnet permanen,generatorDC, turbin angin kecepatan rendah       Abstract - Every spinning has kinetic energy potential; the mosque dome is no exception. This study aims to determine the potential use of the mosque's turning dome as a producer of small-scale electrical energy.  Two types of the generator were tested, which were permanent magnet generator and DC generator, which were coupled with a rotary dome turbine. The test was carried out at two locations, at Palembang Musi 2 Bridge and in the waters of Sungsang, Banyuasin Regency, to measure the amount of voltage and output current generated at various wind speeds using a multimeter and anemometer. The results showed that the voltage generated by the mosque's dome rotation using a permanent magnet generator was able to reach 14.21 V at wind speeds of 3.8 m / sec compared to DC generators, which only reached 3 V at 8 m / s wind speed. When viewed from the amount of current, permanent magnet generators produce a constant current of 0.3 A while in DC generators, the current generated is not measurable because the value is minimal. This research shows that the mosque's rotary dome can be used as a wind turbine in areas that have low wind speeds. Keywords - rotary mosque domes, permanent magnet generators, generator DC, low speed wind turbine