Semarang Youth Center

Dengan berbagai prestasi remaja yang dimilikinya, Semarang termasuk salah satu kota yang melahirkan bakat-bakat olahraga dan seni dikalangan remaja di Indonesia saat ini. Hal ini juga terlihat dengan menjamurnya fasilitas-fasilitas olahraga dan sanggar seni yang didirikan oleh pihak pemerintah bahkan swasta berkaitan dengan animo remaja yang sangat antusias akan hal ini. Yang sangat disayangkan adalah, belum adanya sebuah fasilitas yang dapat menampung sebagian besar dari olahraga dan seni itu dalam satu wadah. Padahal hal ini sangat mendukung sekali untuk pengembangan minat dan bakat remaja berkaitan dengan prestasi remaja untuk mengharumkan nama Semarang di masa yang akan datang. Kajian diawali dengan mempelajari pengertian tentang Youth Center, pengertian dan standar-standar mengenai Youth Center, serta studi banding beberapa gelanggang remaja dan Youth Center yang telah ada. Dilakukan juga tinjauan mengenai Kota Semarang, perkembangan olah raga dan seni di kota tersebut, serta program-program pemerintah yang mendukungnya. Pendekatan perancangan arsitektural dilakukan dengan konsep Arsitektur dekonstruksi oleh arsitek Zaha Hadid. Selain itu dilakukan pendekatan fungsional, kinerja, teknis, dan konstekstual. Pemilihan tapak dilakukan pada 3 alternatif lokasi dengan menggunakan matriks pembobotan. Sebagai kesimpulan, luaran program ruang yang diperlukan, serta gambar-gambar 2 dimensi dan 3 dimensi sebagai ilustrasi desain

IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DI SMK MUHAMMADIYAH 3 YOGYAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS) di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta yang ditunjukkan dengan prinsip-prinsip MBS meliputi kemandirian, kerjasama/kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas sekolah. Penelitian ini adalah penelitian non-eksperimental kuantitatif dengan metode pendekatan deskriptif. Subyek penelitian adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, guru, kepala TU, bendahara, dan komite sekolah. Pengumpulan data menggunakan multi-metode yaitu angket, wawancara, dan dokumentasi. Analsis data angket diperoleh dari 98 responden dengan menggunakan statistik deskriptif. Analisis data wawancara melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dokumen dalam bentuk studi dokumen untuk melengkapi atau mendukung data angket dan wawancara. Uji validitas instrumen dilakukan melalui penilaian para ahli (Experts Judgement). Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa impelementasi manajemen berbasis sekolah di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta pada kategori baik yang ditunjukkan dengan; (1) kemandirian sekolah sudah berjalan baik, yaitu program sekolah dikembangkan atas inisiatif warga sekolah sendiri sesuai dengan potensi dan kebutuahan sekolah serta terdapat usaha dan kegiatan sekolah dalam penggalian dana dengan memanfaatkan potensi sumber daya sekolah dengan mendirikan unit produksi dan jasa sekolah; (2) kerjasama sekolah yaitu kerjasama antar warga sekolah dan dengan pihak luar sekolah terjalin dengan baik, sekolah memiliki perjanjian kerjasama (MoU) dengan 7 (tujuh) Du/Di dari tahun 2006-2014; (3) bentuk partisipasi stakeholders (pemerintah, masyarakat, dan warga sekolah) yaitu berupa dukungan dana, dukungan material/fasilitas, dukungan pemikiran, dan dukungan tenaga pada kategori baik; (4) keterbukaan sekolah sudah berjalan dengan baik, yaitu program dan keuangan sekolah dirumuskan bersama dengan melibatkan warga sekolah dan komite sekolah. Sekolah membuat media/wadah komunikasi dan informasi terhadap program dan keuangan sekolah dalam bentuk komunikasi langsung, papan pengumuman, website sekolah, maupun laporan kegiatan; dan (5) akuntabilitas sekolah sudah berjalan dengan baik karena sekolah telah memberikan pertanggungjawaban proses dan hasil pelaksanaan program maupun keuangan sekolah kepada warga sekolah, komite sekolah, yayasan, dan pemerintah. Sekolah membentuk mekanisme pertanggungjawaban melalui pelaporan yang disampaikan dalam pertemuan rapat dengan warga sekolah, komite sekolah, yayasan, dan pemerintah

Kinerja Pemerintah Kabupaten dalam Desentralisasi Pengelolaan Hutan Lindung: Studi Kasus di Tiga Kabupaten dalam DAS Batanghari

Evaluasi dari Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Kabupaten merupakan bagian penting dalam desentralisasi. Salah satu instrument dalam evaluasi tersebut adalah mengukur kinerja. Tulisan ini bertujuan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten dalam mengelola hutan lindung di wilayahnya serta merumuskan saran untuk perbaikan pengelolaan hutan lindung ke depan. Penelitian dilakukan di tiga kabupaten dalam DAS Batanghari. Pengumpulan data dilakukan dengan mengukur persepsi responden dengan skala likert dan pengukuran status program (Parker, 1996). Hasil penelitian menunjukkan kinerja pengelolaan hutan lindung menurut persepsi responden sebelum dan sesudah desentralisasi mempunyai kategori yang sama yaitu pada tingkat sedang. Adanya desentralisasi tidak mengubah kinerja pengelolaan hutan lindung oleh pemerintah kabupaten. Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Solok Selatan berdasarkan status program mempunyai beberapa program pengelolaan hutan lindung, tetapi baru dalam tahap sangat awal ( )), sedangkan Kabupaten Sarolangun mempunyai hanya satu program pengelolaan hutan lindung. Kinerja desentralisasi pengelolaan hutan lindung perlu ditingkatkan dengan program-program pengelolaan hutan yang lebih komprehensif mulai dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan. Pemerintah Pusat perlu menyusun mekanisme dan instrument untuk mengukur apakah Pemerintah Kabupaten sudah menjalankan kewenangan yang diserahkan kepadanya dengan baik dan mendukung kapabilitas Pemerintah Kabupaten agar dapat menjalankan beberapa program yang belum dijalankan. pilot stag

Kebijakan pemerintah Kota Bandung dalam pelestarian bahasa, sastra, dan aksara Sunda : suatu kajian perencanaan bahasa

Pemerintah Kota Bandung dalam upaya pelestarian budaya Sunda telah melahirkanPeraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2012 tentang Penggunaan, Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Sunda. Perda ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Bandung dalam hal perencanaan bahasa (language planning). Penelitian ini bertujuan mengkaji strategi apa saja yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bandung dalam melestarikan bahasa, sastra, dan aksara Sunda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tujuh strategi yang diamatkan Perda Nomor 09 Tahun 2012, Pemerintah Kota Bandung telah mengimplementasikan lima strategi, yaitu Program Bahasa Sunda dalam Kurikulum Pendidikan, Program Rebo Nyunda, Program Penamaan Jalan dengan Aksara Sunda, Program Anugerah Budaya Kota Bandung, Program Kasundaan oleh Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan

Peranan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah adalah mempunyai wewenang dan kemampuan untuk mengelola, melaksanakan program-program pembangunan daerah. karena pemerintah daerah memegang peranan untuk menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah. proses perencanaan pembangunan daerah di Distrik Manatuto rencana dimulai dari komunitas masyarakat, kampung, dewan desa, kecamatan dan stakeholders di daerah. Ditinjau kebijakan dari pemerintah pusat untuk mengesahkan dokumen rencana daerahnya masyarakat kurang puas, karena pengesahan dokumen rencana pembangunan daerah oleh pemerintah pusat tidak berdasarkan pada dokumen rencana yang diajukan kepada pemerintah pusat. Tujuan penelitian ini untuk: a) mendeskripsikan dan menganalisis peranan pemerintah daerah sebagai Entrepreneur, Koordinator, fasilitator dan Stimulator dalam perencanaan pembangunan di distrik manatuto. b) mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah di distrik Manatuto. Dan metode yang digunakan yaitu; deskriptif kualitatif, yang mengambarkan keadaan sesungguhnya dilapangan. Hasil temuan di lapangan bahwa, pemerintah daerah sebagai Entrepreneur, Koordinator, fasilitator dan Stimulator akan melibatkan sektor-sektor masing-masing kementerian yang ada di distrik untuk berpartisipasi dalam tim Komisi Pembangunan Daerah untuk melakukan verfikasi, mengevaluasi dan supervisi terhadap program prioritas perencanaan pembangunan daerah. Kata Kunci : Peranan Pemerintah Daerah Sebagai Entrepreneur, Koordinator, Fasilitator dan Stimulato

Pembangunan lima tahun di Propinsi Jawa Timur 1969-1988

Program Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama yang dimulai tahun 1969 merupakan program utama Pemerintah Orde Baru. Program Pembangunan tersebut dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam berbagai bidang kehidupan yang timbul akibat kegagalan di masa pemerintah Orde Lama. Menurut catatan sejarah, di masa Pemerintah Orde Lama memang terjadi krisis di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan. Saat itu sering terjadi penyelewengan terhadap konstitusi dan pertikaian politik, sehingga menimbulkan pergolakan-pergolakan yang mencapai klimaknya pada tahun 1965, yaitu saat meletus pemberontakan G. 30 S/PKI

Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial perlu dipahami sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.Oleh karena itu, pembangunan kesejahteraan sosial turut memberi kontribusi nyata dalam mencapaiprogram pembangunan nasional, yakni pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial dan kelestarianlingkungan. Polemik tentang "kebohongan pemerintah" atau "kegagalan pemerintah" di media massaakhir 2010 dan awal 2011 yang disampaikan tokoh lintas agama, merupakan kritik dan koreksi publikatas kinerja pemerintah. Kritik dan koreksi yang dialamatkan kepada Presiden tersebut, sesungguhnyajuga dialamatkan kepada Kementerian Sosial sebagai instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsimenyelenggarakan kesejahteraan sosial. Sebagai respon atas kritik dan koreksi tersebut, maka KementerianSosial perlu melakukan reinventing pada program kesejahteraan sosial. Reinventing dilakukan mulai daripenataan desain dan manajemen program (terutama program penanggulangan kemiskinan), sumber dayamanusia dan alokasi anggaran, serta pengendalian dari pusat hingga ke daerah