EVALUASI PELAKSANAAN PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI SURAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah. Mengetahui tujuan, manfaat serta tata cara pelaksanaan PBBP2 di DPPKA Surakarta setelah sebelumnya PBB-P2 dilaksanakan di KPP. Penelitian ini telah selesai dilaksanakan dengan mencari data dan informasi dari pihak terkait. Dalam hal ini pihak yang terkait merupakan instansi pemerintah yaitu DPPKA yang sekarang dilimpahi untuk melaksanakan PBB-P2 menjadi pajak daerah. Setelah dilakukannya penelitian ini, penulis menemukan beberapa hal mengenai rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Mengenai latar belakang pengalihan PBB-P2 ini yaitu untuk mengoptimalkan potensi tiap daerah serta untuk menjalankan otonomi daerah yang selama ini sudah berlaku. Dengan dialihkannya PBB-P2 menjadi pajak daerah diharapkan dapat menambah pendapatan asli daerah sehingga dapat memaksimalkan dalam pembangunan daerah. Dengan dilakukannya pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah maka dapat menambah pendapatan asli daerah, serta dapat mengoptimalkan otonomi daerah yang selama ini sudah ditetapkan sesuai dengan Undang-undang dan perda yang berlaku. Dengan penelitian ini, penulis memiliki saran supaya pemerintah mengadakan sosialisasi mengenai pengalihan PBB-P2 dengan wajib pajak, sehingga wajib pajak paham dan dapat menjalankan kewajiban mereka sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Serta pemerintah seharusnya melakukan verifikasi data wajib pajak yang menerima SPPT, sehingga SPPT dapat disampaikan sesuai targetnya. Kata kunci : latar belakang pengalihan, manfaat, saran

Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara

Reception and Contributions PBB-P2 is very important in supporting regional revenue.With the enforcement of the regulations in force in the region, it can provide an opportunity for local governments to carry out development based on the acceptance ofLocal Revenue. This study aims to, know and analyze the contribution of PBB-P2 on revenue in North Minahasa Regency in 2013 until 2015.The data collection technique used is the type of qualitative and quantitative data, primary and secondary data sources, observation, list of questions (questionnaire), the study documents.While the analytical technique used is the technique of contribution analysis.North Minahasa Regency is a new expansion area is carved out of Minahasa, Minahasa estimated first been inhabited by humans for thousands of years before Christ.The results of data analysis showed that (1) Total realized PBB-P2 in North Minahasa Regency annually increased,(2) The contribution of the PBB-P2 to the regional income shows, PBB-P2 has a good contribution to local revenues North Minahasa Regency that tax revenue from the sector PBB-P2 reliable as a source of revenue. Keywords: Acceptance of PBB-P2, Contributions, Local Revenu

Peranan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Pbb-p2) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang

Penerbitan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdampak pada dialihkannya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pajak Pusat ke Pajak Daerah. Bertambahnya jenis Pajak Daerah berpengaruh terhadap jumlah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, adanya peningkatan penerimaan pajak daerah maka penerimaan Pendapatan Asli Daerah juga bertambah. Kota Tangerang menetapkan peralihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah sejak Januari 2014. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan PBB-P2 setelah menjadi pajak daerah di Kota tangerang dan untuk mengetahui kontribusi PBB-P2 terhadap penerimaan PAD Kota Tangerang

Analisis Kesiapan Administrasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang)

Law no. 28 year 2009 on regional taxes and retribution assign transferred to the region of tax land and property rural and urban sectors (PBB P2). Because of this Local Governments should prepare all aspects needed to manage the PBB P2. The purpose of this study was to analyze preparedness the Department of Revenue, Management, Finance and Asset (DPPKA) Malang Regency in implementing PBB P2. This study uses descriptive qualitative approach. Research focus is on the administration of the PBB P2 and duties and responsibilities of implementing PBB P2 on DPPKA Malang regency. This study uses data collection techniques such as interviews and documentation. Selected research instruments researchers is interview guides and form of document recording. Researcher used data analysis techniques with a model of Miles and Huberman.The conclusion of this study is DPPKA Malang regency ready to manage the PBB P2 although there are still some deficiencies that will continue to be evaluated and repaired. Suggestions a can be submitted researcher is to give impetus to Malang regent to take A 0.3% rate, increase cooperation at Bank account opening, move rooms Bidang Pendapatan II, send field officers Bidang Pendapatan II for valuation and separating task objection and appeal

Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Setelah Penetapan UU No. 28 Tahun 2009 Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sragen Tahun 2010-2014

According to the Law No. 28/2009 about Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) is one of the taxes administered by the regional government. Sragen government prepared for the transfer of land and building tax in 2013 and formally accepted the PBB-P2 delegated management of the central government per January 2014. The aim of this study is to determine the PBB-P2 acceptance after enactment of the Law No. 28/2009 and it’s contribution to revenue (PAD). The object of this study is the Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) of Sragen. This research uses quantitative descriptive method to analyze the data. The data used in this study is secondary data from documentation, library research, and interviews with relevant parties. The results showed that the real action of accepting PBB-P2 in 2010-2014 in Sragen has reached the target. The growth rate of acceptance of the PBB-P2 after the promulgation of Law No.28/2009 decreased the precentage, it is because the target set by the government is greater than the target set by the central government. The level of effectiveness in the years 2010-2014 in the criteria of highly effective, because realizations have exceeded the target. As for the PBB-P2 contribution to the PAD before and after enactment Law No. 28/2009 decreased the percentages. Keywords: evaluation, pbb-p2, effectiveness, contribution

Gap Analysis (Tax Gap) Of Land And Building Tax Of Urban And Rural Sector (Pbb P2) Revenues In Kediri City

This study will reveal what makes the gap on the Land and Building Tax of Urban and Rural Sector (PBB P2) revenues in Kediri. PBB P2 is one kind of local taxes which was regulated in Law No. 28 of 2009 on Regional Taxes and Retribution. Kediri is one of cities that had been collecting PBB P2 through Regional Financial Management Body of Kediri (Dispenda Kediri) since the beginning of 2013. This research used descriptive research with qualitative approach. Study\u27s result shows that tax gap phenomenon is happening in PBB P2 revenues at Kediri. Tax gap itself consists of three variables, they are non-filling gap, underreporting gap, and underpayment gap. All these variables are detected in the PBB P2 revenues in Kediri with different percentage of its variables. Research\u27s result also shows how Dispenda Kediri didn\u27t use the tax gap theory to analyze the element of PBB P2 revenues. By knowing the variables contained in tax gap, Dispenda Kediri will be easier to set proper strategies to reduce the amount of tax gap in PBB P2 revenues

UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH (DPKKD) KABUPATEN SIMEULUE

ABSTRAKBudi Sastra. 2016. Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Simeulue. Skripsi, Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala, Pembimbing : (1)Dr. TM Jamil, M.Si, (2) Drs. Zakaria, M.Ed.Kata kunci : Upaya Penerimaan, PBB-P2, DPKKD Di Kabupaten Simeulue Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan jenis Pajak baru yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Sebagai pelaksana Pengelolaan PBB-P2 adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Simeulue sesuai pada aturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Secara khusus penelitian ini bertujuan mendeskripsikan upaya yang telah dilakukan oleh DPKKD Kabupaten Simeulue serta kendala yang dihadapi dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Simeulue.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dalam bentuk deskriptif. Hal ini untuk memberikan deskrpsi tentang upaya peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Simeulue. Data penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan Narasumber yang ada di DPKKD Kabupaten Simeulue. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, upaya peningkatan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Simeulue dilakukan dengan tiga tahapan yaitu upaya perencanaan dengan menentukan sistem penagihan dan pembayaran, upaya pelaksanaan dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan bekerja sama dengan Instansi terkait seperti Badan Petanahan Nasional (BPN), upaya evalusasi dengan pemutakhiran data wajib pajak. Upaya tersebut terdapat kendala-kendala yang dihadapi dilapangan seperti belum akuratnya data, ada objek pajak beralih kepemilikan/fungsi, jarak tempuh Petugas pemungut dengan tempat wajib pajak, masih kurangnya personil DPKKD mendampingi petugas Desa

Analisis Perbedaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum dan Sesudah Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan Perdesaan (Pbb-p2)

This research is aimed to find empirical evidence on whether there is a significant difference between Regionally-Generated Income (Pendapatan Asli Daerah, or PAD) before and after the shift of the collection of Land and Building Taxes for Rural and Urban Sectors (Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan, or PBB-P2) to regional governments. PAD is measured by local revenue sources. Three regencies/municipalities that have experienced the shift during the 2011-2013 period were selected for sampling. Secondary data were obtained from Revenue Realization Reports (Laporan Realisasi PAD) of Yogyakarta for the years 2011-2013, Revenue Realization Reports of Sleman and Bantul for the years 2012-2013, and PBB-P2 and the Sales Value of the Tax Object (Nilai Jual Objek Pajak, or NJOP) data obtained from DPPKAD. Meanwhile, primary data were obtained through interviews conducted with the PBB-P2 tax officers. The findings showed a significant difference of PAD. This, however, was not due to the shift of PBB-P2 tax collection to regional governments. The difference was caused by other revenue sources