Inheritance in the Mandailing Community: Value Changes from a Legal Culture Perspective

This study explores the concept of marbagi dos in relation to the changing inheritance practices of the Mandailing community, viewed through the lens of legal culture. Marbagi dos, which literally means equal in the Mandailing indigenous people, has traditionally had a very important social dimension and equality. The type of research methodology used in this study is qualitative with a descriptive approach. The research data was obtained through interview techniques and participatory observation. In-depth interviews will be carried out with traditional leaders, scholars, and community members who play a direct role in the inheritance process. Using a legal culture approach, this study analyzes how the changes in values in Mandailing society are influenced by Islam which has implications for changes in inheritance practices in Mandailing, as well as how the community balances customary traditions with modern equality demands. The results of the study show that this inheritance transformation is a reflection of the adaptation of the Mandailing people to social changes, while maintaining cultural values within the framework of customary law. The implications of this study suggest that customary law is dynamic and capable of adapting to Islamic law and state law, highlighting the need for synergy between these three legal systems in crafting more inclusive policies

Makanan: wujud, variasi dan fungsinya serta cara penyajiannya daerah Sumatera Utara

Berangkat dari kondisi di atas Proyek Penelitian, Pengkajian,dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya menggali nilai-nilai budaya dari setiap suku bangsa/daerah. Penggalian ini mencakup aspek-aspek kebudayaan daerah dengan tujuan memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila guna tercapainya ketahanan nasional di bidang sosial budaya. Untuk melestarikan nilai-nilai budaya dilakukan penerbitan hasil-hasil penelitian yang kemudian disebarluaskan kepada masyarakat umum. Pencetakan. naskah yang berjudul Makanan : Wujud, Variasi dan Fungsinya Serta Cara Penyajiannya Daerah Sumatera Utara, adalah usaha untuk mencapai tujuan yang dimaksud

Bagas Godang as an Inheritance for the Youngest Children (Namenekna) in the Traditional Inheritance of Mandailing Natal Perspective ‘Urf

Bagas godang is an heirloom house or a house left by parents that are passed down to the youngest child. It is a traditional custom in Purba Baru Village, Lembah Sorik Marapi District. This research aims to find out or analyse how the practice of distributing inheritance to the youngest child (namenekna) as the heir who gets bagas godang in the traditional Mandailing Natal inheritance in Purba Baru Village, Lembah Sorik Marapi District is appropriate and achieves the portion of justice with the existing provisions in 'urf. This research was conducted using empirical research, also known as field research, using field data as the primary data source, such as the results of interviews and observations. Judging from the number of problems resolved with the help of Hatobangon, he is a traditional figure whose majority of decisions are accepted by the community, outside his realm of severe cases, namely murder, drugs and others. This is why the Hatobangon decision, according to some religious figures, is included in 'urf shahih if there is justice and benefit, whereas if there is no justice and there are those who are harmed then it will be 'urf fasid. This is a customary custom in which the heirs conduct deliberations first so that the heirs feel fair and are not disadvantaged. On the other hand, if problems occur in this tradition, certain situations can still be changed through further deliberation

NORMALISASI TEKS BAHASA DAERAH BATAK TOBA MENGGUNAKAN ALGORITMA JARO-WINKLER DISTANCE

Salah satu bahasa daerah di Indonesia adalah bahasa batak toba. Bahasa Batak Toba merupakan sub suku Batak yang memiliki kebertahanan bahasa tertinggi dari sub suku batak lainnya. Media sosial twitter merupakan media sosial populer dalam berinteraksi sesama manusia. Begitu juga dengan masyarakat batak toba, mereka berkomunikasi maupun berinteraksi di media sosial twitter. Namun, dibatasinya jumlah karakter pada twitter, penggunanya cenderung melakukan penyingkatan kata dan sering terjadi kesalahan ejaan. Hal ini berdampak pada ketidakbakuan dan tidak terstrukturnya bahasanya. Normalisasi merupakan tahapan penting untuk memperbaiki teks yang typo atau tidak terstruktur. Aplikasi normalisasi teks bahasa batak toba merupakan solusi untuk mendeteksi kesalahan pengetikan berbahasa batak toba serta memberikan beberapa rekomendasi kata yang sesuai menggunakan algoritma Jaro-winkler Distance. Didapatkan hasil dari pengujian menggunakan sistem pengukuran suggestion adequacy menghasilkan nilai sebesar 72,33% dimana 204 kata dengan nilai 1, 105 kata dengan nilai 0,5, 24 kata dengan nilai -0,5 dan 5 kata dengan nilai 0. Kata Kunci: Bahasa Batak Toba, Jaro-Winkler Distance, Kesalahan Ejaan, Normalisasi, Suggestion Adequacy, Twitte

BIROKRASI TRADISIONAL DARI SATU KERAJAAN DI SUMATERA HARAJAON BATAK TOBA

Penelitian ini berangkat dari tesis yang mengatakan bahwa tanah Batak makmur tanpa satu kerajaan yang melindungi dan memerintah. Kalaupun ada “raja” dan “kerajaan” di tanah Batak, ia tidak berkedudukan dan tidak memiliki kekuasaan seperti seorang raja atau kerajaan-kerajaan di daerah lain seperti di Jawa. Tetapi sebaliknya, ada pandangan bahwa tidak pernah ada masyarakat tanpa pemerintahan. Manakala seseorang mengkaji masyarakat, ia menemukan unit politik atau pemerintahan. Pranata politik (pemerintahan) itulah yang mengontrol dan menjaga pengelompokan yang lebih besar, yakni masyarakat tadi. Semua masyarakat politik memiliki pemerintahannya dengan birokrasinya sendiri yang diperlukan untuk mengatur hidup bersama dari masyarakat, mengatur kepentingan masyarakat, meningkatkan standar kehidupan masyarakat dan mendistribusikan penghasilan secara lebih merata, atau meningkatkan pengaruh warga terhadap pemerintah mereka dan sekaligus mencipakan ketertiban sosial.Beranjak dari pendapat terakhir, maka penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban tentang masyarakat Batak Toba apakah memiliki birokrasi pemerintahan kerajaan tradisional. Data yang akan dikumpulkan terkait dengan dengan penciri utama birokrasi pemerintahan kerajaan. Penelitian dilakukan dengan penelitian deskriptif-kualitatif. Data bertsumber dari dongeng-dongeng suci yang hidup dalam masyarakat Batak Toba tradisional yang didapatkan dengan metode dokumenter dan wawancara mendalam. Data tersebut kemudian direduksi, disajikan, dan disimpulkan atau diverifikasi. Juga menggunakan trianggulasi analisis data yaitu the narrative analysis (analisis naratif) dan the illustrative method (metode ilustratif); content analysis (analisis isi), analisis wacana dan penafsiran teks serta semiotic analysis (analisis semiotik).Dari hasil penelitian ditemukan bahwa masyarakat Batak Toba telah memiliki pemerintahan kerajaan tradisional. Pemerintahan kerajaan tradisional Batak Toba memiliki ideologi, struktur, aparatur dan aturan hukum sebagai penciri utama dari birokrasi pemerintahan kerajaan. Ideologi dalam bentuk komunalitas; struktur dalam bentuk territorial-fungsional, aparatur yang mengatur adat, ekonomi, pertahanan, keuangan, keadilan dan agama; dan aturan hukum sebagai pegangan dalam berpemerintahan terkait erat dengan nilai-nilai budaya kultural tradisional Batak Toba. Birokrasi pemerintahan kerajaan tradisional Batak Toba tidak feodalistis sehingga berbeda dengan birokrasi pemerintahan kerajaan tradisional dalam masyarakat lain seperti kerajaan-kerajaan di Jawa yang feodalistis. Secara kultural, setiap masyarakat tradisional memiliki karakteristik sendiri bermasyarakat danberpemerintahan. Karena itu tata pemerintahan tradisional Batak Toba akan berbeda dengan tata pemerintahan masyarakat tradisional lainnya

Birokrasi Tradisional dari Satu Kerajaan di Sumatera Harajaon Batak Toba

Penelitian ini berangkat dari tesis yang mengatakan bahwa tanah Batak makmur tanpa satu kerajaan yang melindungi dan memerintah. Kalaupun ada “raja” dan “kerajaan” di tanah Batak, ia tidak berkedudukan dan tidak memiliki kekuasaan seperti seorang raja atau kerajaan-kerajaan di daerah lain seperti di Jawa. Tetapi sebaliknya, ada pandangan bahwa tidak pernah ada masyarakat tanpa pemerintahan. Manakala seseorang mengkaji masyarakat, ia menemukan unit politik atau pemerintahan. Pranata politik (pemerintahan) itulah yang mengontrol dan menjaga pengelompokan yang lebih besar, yakni masyarakat tadi. Semua masyarakat politik memiliki pemerintahannya dengan birokrasinya sendiri yang diperlukan untuk mengatur hidup bersama dari masyarakat, mengatur kepentingan masyarakat, meningkatkan standar kehidupan masyarakat dan mendistribusikan penghasilan secara lebih merata, atau meningkatkan pengaruh warga terhadap pemerintah mereka dan sekaligus mencipakan ketertiban sosial.Beranjak dari pendapat terakhir, maka penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban tentang masyarakat Batak Toba apakah memiliki birokrasi pemerintahan kerajaan tradisional. Data yang akan dikumpulkan terkait dengan dengan penciri utama birokrasi pemerintahan kerajaan. Penelitian dilakukan dengan penelitian deskriptif-kualitatif. Data bertsumber dari dongeng-dongeng suci yang hidup dalam masyarakat Batak Toba tradisional yang didapatkan dengan metode dokumenter dan wawancara mendalam. Data tersebut kemudian direduksi, disajikan, dan disimpulkan atau diverifikasi. Juga menggunakan trianggulasi analisis data yaitu the narrative analysis (analisis naratif) dan the illustrative method (metode ilustratif); content analysis (analisis isi), analisis wacana dan penafsiran teks serta semiotic analysis (analisis semiotik).Dari hasil penelitian ditemukan bahwa masyarakat Batak Toba telah memiliki pemerintahan kerajaan tradisional. Pemerintahan kerajaan tradisional Batak Toba memiliki ideologi, struktur, aparatur dan aturan hukum sebagai penciri utama dari birokrasi pemerintahan kerajaan. Ideologi dalam bentuk komunalitas; struktur dalam bentuk territorial-fungsional, aparatur yang mengatur adat, ekonomi, pertahanan, keuangan, keadilan dan agama; dan aturan hukum sebagai pegangan dalam berpemerintahan terkait erat dengan nilai-nilai budaya kultural tradisional Batak Toba. Birokrasi pemerintahan kerajaan tradisional Batak Toba tidak feodalistis sehingga berbeda dengan birokrasi pemerintahan kerajaan tradisional dalam masyarakat lain seperti kerajaan-kerajaan di Jawa yang feodalistis. Secara kultural, setiap masyarakat tradisional memiliki karakteristik sendiri bermasyarakat danberpemerintahan. Karena itu tata pemerintahan tradisional Batak Toba akan berbeda dengan tata pemerintahan masyarakat tradisional lainnya