ANALISIS PEMERIKSAAN SAKSI MELALUI VIDEO CONFERENCE DIMASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF DAN PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA

In criminal procedure law, proof is a provision that limits court hearings in an effort to find and defend the truth. Based on Article 184 of the Criminal Procedure Code, witness statements rank first among the list of other valid evidence, and in order for witness statements to be considered as valid evidence, in accordance with the provisions of Article 185 paragraph (1), Article 160 paragraph (1) letter a and Article 167 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, witness statements must be physically stated in the courtroom. So that the presence through electronic media, especially videoconference, can be said to be contrary to what has been determined in advance by the Criminal Code, and witness statements that are declared outside of court are considered not evidence and have no evidentiary power. However, on the day, with the chaos that hit the whole world due to the spread of the 2019 corona virus disease pandemic which was very deadly, there was an examination of witnesses in criminal cases through videoconference. When referring to formal legality, videoconferencing is not in accordance with the provisions of Article 160 paragraph (1) letter a and Article 167 of the Criminal Code. However, seeing the conditions at the time of the spread of COVID-19 which is very dangerous, for the health and benefit of justice seekers in the Republic of Indonesia, SEMA No.1 of 2020 and PERMA No.4 of 2020 broke through the criminal procedure law

Pers, Demokrasi Dan Negara Indonesia Post-Soeharto: Sebuah Perspektif

The resignation of President Soeharto in May 1998 marked the end of new order era and started a fundamental change within democracy in Indonesia. As a democratic state, Indonesia arguably provides a system to guarantee the freedom of press and good environment of mass media; as the media is supposedly not to be power driven. Several factors have been observed to understand the relationship between press and democracy. Those are democratic revolution, freedom of press, political oligarchy, the role of students, and criminal democracy practice in Indonesia. This article found that under the President Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono (SBY-Boediono) era, newspeople freedom in journalism was gripped by the practice of "criminal democracy" which continues to undermine the development of press freedom. To conclude, democracy in Indonesia is decayed by unjust practices from the political elites; it further affects the way press and mass media in performing their roles as the fourth pillar of democracy

Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui: bagaimana penerapan Hukum Militer terhadap pelaku Tindak Pidana Desersi dan bagaimana hubungan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Umum. Dengan metode yuridis normatif disimpulkan bahwa: 1. Bahwa penerapan hukum militer terhadap pelaku tindak pidana desersi sebagai Anggota Militer (TNI) ancaman hukumannya lebih berat dibandingkan dengan ancaman hukuman yang terdapat pada KUHP (dipandang kurang memenuhi rasa keadilan) ; karena militer dipersenjatai guna menjaga keamanan ; justru dipergunakan desersi. 2. Bahwa hubungan antara KUHPM dengan KUHP, suatu hubungan yang tidak dapat terpisahkan karena KUHPM merupakan bagian dari KUHP ; KUHP berlaku bagi setiap orang dengan demikian bagi militer (TNI), berlaku KUHP, dan bagi Militer (TNI) yang melakukan tindak pidana deersi akan diperlakukan / diterapkan aturan khusus yakni KUHPM, hal ini merupakan penyimpangan dari KUHP

Pendekatan Keadilan melalui Silaisme dan Standarisasi Pidana (Penyusunan Pola Pidana)

“Sila” itself in Pancasila is misinterpreted, making it difficult to be actualized. Sila, properly interpreted as a doctrine/precept supported by freedom is referred as “Silaism”. Silaism needs to be supported by the standardization of sanction, considering within the practice of the criminal law system, sanction occupies a central position. Both the KUHP (Criminal Code) and the laws outside of KUHP regulates delict and sanction as one and both act more individually, where each delict has its own sanction. Sanctions may differ between the KUHP and laws outside of KUHP, thus bringing conflict between norms and disparities. Therefore, a new sanction standardization is needed. To achieve “Justice”, both Silaism and sanction standardization are vital

KEBIJAKAN FORMULASI SISTEM PEMIDANAAN TENTANG PIDANA PENJARA MINIMUM KHUSUS DALAM PEMBAHARUAN HUKUM DI INDONESIA

ABSTRAK Kebijakan pencantuman ancaman pidana penjara minimum khusus dalam perundang-undangan di luar KUHP merupakan penyimpangan dari sistem dalam KUHP sebab KUHP menganut sistem maksimal dalam merumuskan ancaman pidana. Sehingga aturan atau sistem pemidanaan dalam KUHP hanya berorientasi pada sistem maksimum dan tidak terdapat aturan atau sistem pemidanaan yang menerapkan sistem minimum khusus.Pidana penjara minimum khusus mulai tampak dalam perundang-undangan di luar KUHP. Rumusan permasalahan yang sekaligus menjadi batasan masalah penelitian ini ialah bagaimana kebijakan formulasi sistem pemidanaan mengenai pidana penjara minimum khusus dalam pembaharuan hukum saat ini Dan bagaimanakah kebijakan formulasi sistem pemidanaan mengenai pidana penjara minimum khusus dalam pembaharuan hukum di masa yang akan datang. Penulisan penelitian hukum ini didasarkan pada metode yuridis normatif, dimana dilakukan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Adapun tujuan yang hendak dicapai ialah menjawab rumusan masalah penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kebijakan formulasi pidana penjara minimum khusus dalam perundang-undangan di Indonesia (di luar KUHP) selama ini tidak disertai dengan pengaturan mengenai ukuran lamanya pidana penjara minimum khusus yang seragam serta tidak ada aturan penerapan berlakunya pidana minimum khusus. Keseragaman ukuran tersebut harus memperhatikan perimbangan antara maksimum dan minimum pidananya. Aturan penerapan pidana minimum khusus, yang antara lain berupa pemberatan dan peringanan pidana serta pengecualian berlakunya pidana minimum khusus terhadap pelaku dibawah umur seharusnya diatur secara jelas dan tegas sehingga dapat mempermudah penafsiran dan penerapan berlakunya pidana minimum khusus. Kata kunci: Pidana Penjara Minimum Khusus, Kebijakan Formulas

Sanksi Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Di Atas Sumpah Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 242 Tentang Sumpah Palsu Dan Keterangan Palsu

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan pasal 242 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pada saksi yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah dan bagaimana sanksi terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah berdasarkan pasal 242 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dsimpulkan: 1. Dengan membuktikan pengertian dari unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 242 KUHP kedalam fakta kejadian perkaranya, barulah dapat dikatakan bahwa saksi tersebut melakukan tindak pidana sumpah palsu atau memberikan keterangan palsu di atas sumpah. 2. Sanksi terhadap saksi yang terbukti memberikan keterangan di atas sumpah dapat dikenakan hukuman pidana penjara 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) tahun dan sanksi pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-4, seusai dengan Pasal 242 KUHP. Kata kunci: Saksi, keterangan palsu, sumpah

Penerapan Metode Hybrid Dari Term Weighting Dalam Melakukan Pencarian Pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Kasus Pidana Umum

Pencarian pasal dalam KUHP membutuhkan waktu yang lama apabiladilakukan secara manual. Selain itu, warga sipil akan mengalami kesulitan untukmenemukan pasal yang dapat dikenakan kepada seorang tersangka pidana umumkarena tidak semua orang mempelajari KUHP. Artikel ini akan membahas mengenaisistem pencarian pasal KUHP dengan menerapkan metode hybrid dari TermWeighting . Sistem ini akan melakukan pencarian berdasarkan kemunculan kata kuncidalam pasal kemudian hasil pencarian akan diurutkan berdasarkan bobotnya. Pasalyang memiliki bobot terbesar dianggap sebagai pasal yang relevan dengan kata kunciyang telah dimasukkan pengguna