REINFORCING PRIMARY LEGAL EDUCATION IN THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC LEGISLATION

Abstract

The use of artificial intelligence in electronic legislative norms during the legislative process is beginning to be conceptualized and shows increasing potential for application. One aspect that has received insufficient attention is the relationship between legal education and the legal system: the reinforcement of primary legal science, the creation of new primary legal science, or the development of new secondary legal science. This article argues that the development of legislative science and legislative drafting practice, as a mandate of an extra-legal approach, must accompany the advancement of electronic legislation, grounded in more substantive learning as the primary legal science, without positioning artificial intelligence as a new secondary legal science. This prescription develops through two layers of legal principles: first, the primary aspect of legal science, under a “back to basics” thesis; second, legal education must reaffirm the legal system as the foundation for the creation of legal norms.Penggunaan kecerdasan buatan melalui norma legislasi elektronik dalam legislasi telah mulai digagas dan semakin potensial untuk digunakan. Dalam penggunannya, satu aspek yang tidak diperhatikan adalah karakteristik disiplin ilmu hukum terutama isu hubungan antara pendidikan hukum dan sistem hukum melalui implikasi pendekatan ekstra-legal pada pendidikan hukum. Secara konkret pada penciptaan preskripsi legislasi elektronik melalui peneguhan ilmu hukum primer, penciptaan ilmu hukum primer baru, atau penciptaan ilmu hukum sekunder baru. Atas isu tersebut, tulisan ini berpandangan bahwa perkembangan legislasi elektronik dalam legislasi harus disertai pengembangan ilmu perundang-undangan dan praktik perancangan peraturan perundang-undangan sebagai dikte pendekatan eksta-legal melalui pembelajaran yang lebih substansial sebagai ilmu hukum primer tanpa adanya penambahan ilmu kecerdasan buatan sebagai ilmu hukum sekunder. Preskripsi tersebut berkembang dalam dua lapis prinsip hukum. Pertama, aspek primer ilmu hukum dalam konstruksi tesis back to basic adalah mendikte pendekatan ekstra-legal atas hukum. Kedua, pendidikan hukum harus menegaskan sistem hukum yang menjadi basis penciptaan yuris