KAWIN KONTRAK DAN AKIBAT HUKUMNYA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Abstract

Kawin kontrak, yang dikenal juga sebagai nikah mut'ah, merupakan praktik pernikahan yang dilakukan dengan perjanjian waktu tertentu. Dalam konteks ini, penelitian ini berfokus pada kedudukan kawin kontrak menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta akibat hukum yang ditimbulkan, terutama bagi anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut. Kawin kontrak diperbolehkan dalam beberapa mazhab Islam, terutama Syiah, yang melihatnya sebagai pemenuhan kebutuhan biologis dan sosial tanpa komitmen jangka panjang. Namun, mayoritas ulama Sunni menganggapnya haram karena bertentangan dengan prinsipprinsip perkawinan yang abadi dan bertanggung jawab. Dalam perspektif hukum Islam, kawin kontrak tidak memberikan hak waris, tidak memiliki masa iddah yang jelas, dan tidak menjadikan pasangan sebagai muhsan (yang terhormat). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir-batin antara pria dan wanita yang sah. Perkawinan yang tidak dicatatkan, termasuk kawin kontrak, dianggap tidak sah dan tidak memberikan perlindungan hukum. Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa perkawinan harus dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan dicatatkan di kantor pencatat nikah. Oleh karena itu, kawin kontrak bertentangan dengan ketentuan ini dan tidak memiliki kekuatan hukum. Kata Kunci : Kawin Kontrak, Akibat Hukum, Ana