ANALISIS YURIDIS KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PENETAPAN PEMENANG PEMILIHAN/PENYEDIA OLEH KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA SEBAGAI OBJEK SENGKETA

ABSTRAKDalam praktik peradilan terdapat putusan-putusan pengadilan terhadap gugatan Tata Usaha Negara atas objek sengketa tata usaha negara yaitu surat penetapan pemenang tender bukan merupakan kompetensi absolut peradilan tata usaha negara, namun menjadi kompetensi Badan Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri. Penelitian ini bertujuan ntuk menganalisis apakah penetapan pemenang pemilihan/penyedia kelompok kerja pengadaan barang dan jasa dapat dikualifikasikan sebagai keputusan tata usaha negara; serta untuk mengkaji apakah Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kompetensi memiliki kompetensi untuk mengadili, memeriksa, dan memutuskan penetapan pemenang/penyedia oleh kelompok kerja pengadaan barang dan jasa yang dijadikan objek sengketa.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konstruksi hukum kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara di Indonesia disandarkan pada adanya sengketa Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, keberadaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) menjadi aspek vital dalam kompetensi absolut PTUN, karena dapat dikatakan sengketa TUN lahir karena adanya suatu KTUN.Kata Kunci: Pengadaan Barang, Sengketa Administrasi, Pengadilan Tata Usaha Negara ABSTRACTIn judicial practice, there are court decisions against State Administrative lawsuits on objects of state administrative disputes, namely the letter of determination of the winner of the tender is not an absolute competence of the state administrative court, but becomes the competence of the General Judiciary Body, namely the District Court. This study aims to analyze whether the determination of the winner of the selection/provider of the working group for the procurement of goods and services can be qualified as a state administrative decision; and to examine whether the State Administrative Court has the competence and competence to judge, examine, and decide on the determination of the winner/provider by the working group for the procurement of goods and services that are the object of the dispute.The results show that the legal construction of absolute competence of state administrative courts in Indonesia is based on the existence of state administrative disputes. Therefore, the existence of a State Administrative Decree (KTUN) is a vital aspect in the absolute competence of the Administrative Court, because it can be said that the TUN dispute was born because of a KTUN.Keywords: Procurement of Goods, Administrative Dispute, State Administrative Cour

ANALISIS PENATAAN LEMBAGA KEPOLISIAN TERKAIT PENGHAPUSAN KEWENANGAN KEPOLISIAN SEKTOR DAERAH TERTENTU MELAKUKAN PENYIDIKAN

ABSTRAK Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) baru-baru ini telah menandatangani Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/613/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang Penunjukkan Kepolisian Sektor hanya untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Daerah tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan). Keputusan ini dikeluarkan sebagai salah satu bentuk program prioritas Kapolri pada bidang transformasi, program penataan kelembagaan, kegiatan penguatan Polsek dan Polres sebagai lini terdepan pelayanan Polri dengan rencana aksi mengubah kewenangan Polsek hanya untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat pada daerah tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan). Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri ini, daftar Polsek tertentu yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Kapolri terdapat beberapa Polsek yang masih memiliki kewenangan untuk menerima Laporan Polisi dan melakukan proses penyelidikan. Hanya saja, pada saat penanganan Laporan Polisi tersebut naik ke tahap penyidikan, Polsek tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, sehingga wajib untuk melimpahkan kepada Polres di atasnya. Namun, khusus beberapa beberapa Polsek, seperti di wilayah Papua Barat tidak menangani tindak pidana karena jarak tempuh sangat dekat dengan Polres. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai apakah penataan lembaga kepolisian dengan menghapus kewenangan penyidikan kepolisian sektor daerah terentu berpengaruh secara langsung pada tugas dan fungsi kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data melalui survey lapangan. Sedangkan dilihat dari jenis informasi datanya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak dapat diuji dengan statistik. Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghilangan kewenangan penyidikan di tingkat Polsek dikhawatirkan meningkatkan angka kriminilitas, menurunkan kewibawaan Polsek, adanya keengganan masyarakat untuk melaporkan kejadian tindak kejahatn ke kantor polisi. Masyarakat lebih senang berurusan dengan polisi ditingkat polsek dengan alasan: jarak dari tempat tinggal dengan polsek yang relative dekat sehingga waktu tempuh relative cepat, masih bisa mencari nafkah jika berurusan dengan polisi, merasa lebih mengenal polisi di tingkat polsek, dan sering berkomunikasi dengan polisi polsek. Kata kunci: Polisi, Penyidikan, Kewenangan ABSTRACT The Head of the National Police of the Republic of Indonesia (Kapolri) has recently signed the Decree of the Head of the State Police of the Republic of Indonesia Number: Kep/613/III/2021 dated March 23, 2021 concerning the Appointment of the Sector Police only for the Maintenance of Security and Public Order in certain Areas (No. conduct an investigation). This decision was issued as a form of the National Police Chief's priority program in the field of transformation, institutional structuring programs, activities to strengthen Polsek and Polres as the front line of Polri services with an action plan to change the authority of Polsek only to maintain security and public order in certain areas (Not Conducting Investigations). Based on this Decree of the Chief of Police, the list of certain Polsek contained in the attachment to the Decree of the Chief of Police, there are several Polsek who still have the authority to receive Police Reports and carry out the investigation process. However, when the handling of the Police Report goes up to the investigation stage, the Polsek does not have the authority to conduct an investigation, so it is obligatory to delegate it to the Polres above it. However, in particular some Polsek, such as in the West Papua region, do not handle criminal acts because the distance is very close to the Polres. This study aims to analyze whether the structuring of police institutions by removing the police investigation authority in certain regional sectors has a direct effect on the duties and functions of the police in maintaining public security and order. This research is a type of field research, namely research conducted by searching for data through field surveys. Meanwhile, judging from the type of data information, this research includes qualitative research, namely research that cannot be tested with statistics. The nature used in this research is descriptive research, which is a study that aims to provide a concrete description or explanation of the state of the object or problem under study without drawing general conclusions. The results of the study indicate that the omission of investigative authority at the Polsek level is feared to increase the crime rate, reduce the authority of the Polsek, and the public's reluctance to report incidents of crime to the police station. People prefer to deal with the police at the police station level for the following reasons: the distance from their residence to the police station is relatively close so that travel time is relatively fast, they can still earn a living when dealing with the police, feel more familiar with the police at the police station level, and often communicate with the police. Keywords: Police, Investigation, Authorit

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN PERDATA NOMOR: 153/Pdt.G/2018 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK TENTANG KASUS HILANGNYA DANA CREDIT UNION YANG DISIMPAN PADA BANK

ABSTRAKPenelitian tesis dengan judul: "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perdata Nomor: 153/Pdt.G/2018 Pengadilan Negeri Pontianak Tentang Perkara Hilangnya Dana Koperasi Kredit Yang Disimpan Di Bank" bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam Putusan Perdata Nomor: 153/Pdt.G/2018 Pengadilan Negeri Pontianak. Untuk mengetahui akibat hukum dari Putusan Perdata Nomor: 153/Pdt.G/2018 Pengadilan Negeri Pontianak. Untuk mengetahui upaya para pihak terhadap Putusan Perdata Nomor: 153/Pdt.G/2018 Pengadilan Negeri Pontianak.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu menjelaskan atau menguraikan, segala sesuatu yang diperoleh dari teori dan hasil penelitian kepustakaan sehingga dapat ditemukan kebenaran yang kongkrit dan ilmiah.Berdasarkan penelitian diperoleh hasil sebagai berikut: Bahwa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam Putusan Perdata Nomor: 153/Pdt.G/2018 Pengadilan Negeri Pontianak adalah perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan telah dikuatkan oleh Putusan Pidana No.827/Pid.Sus/2018/PN.Ptk, pertimbangan lainnya adalah meskipun PT. Bank Tabungan Negara (Persero) baik kantor pusat maupun PT. Bank Tangungan Negara (Persero) Cabang Pontianak tidak terlibat secara langsung namun ketentuan Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata mengikat hubungan hukum antara kedua belah pihak, sehingga dengan adanya perbuatan salah satu pegawai PT. Bank Tanbungan Negara (Persero) Cabang Pontianak yang merugikan Para Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi akibat perbuatan yang dilakukan oleh karyawannya. Bahwa akibat hukum dari Putusan Perdata Nomor: 153/Pdt.G/2018 Pengadilan Negeri Pontianak adalah bagi Tergugat yang terkena putusan Majelis Hakim untuk melaksanakan putusan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam putusan Tergugat I dan Tergugat II berada dipihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng. Sedangkan pihak-pihak yang berperkara dalam Putusan Perdata Nomor: 153/Pdt.G/2018 Pengadilan Negeri Pontianak adalah bagi Penggugat upaya yang dilakukan adalah menunggu itikad baik dari pihak Tergugat untuk melaksanakan Putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang antara lain membayar ganti rugi sebesar Rp. 76.362.246.563,- (Tujuh Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah). 51 (Tujuh Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah Lima Puluh Satu Sen), kepada Penggugat secara tunai sejak putusan ini dibacakan, upaya yang dilakukan Tergugat adalah mengajukan upaya hukum Banding terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak ke Pengadilan Tinggi Pontianak.Kata Kunci: Analisis, Pertimbangan Hakim, Putusan Perdata.  ABSTRAKThe thesis research with the title: "Analysis of Judges' Considerations in Civil Decisions Number: 153/Pdt.G/2018 Pontianak District Court Regarding Cases of Loss of Credit Union Funds Deposited in Banks" aims to find out and obtain such data with the judge's consideration in the Civil Decision Number: 153/Pdt.G/2018 Pontianak District Court. To find out the legal consequences of the Civil Decision Number: 153/Pdt.G/2018 Pontianak District Court. To find out the efforts of the parties to the Civil Decision Number: 153/Pdt.G/2018 Pontianak District Court.This research was conducted using the approach method used in this research is normative juridical, namely explaining or explaining, everything that is obtained from theory and the results of library research so that concrete and scientific truths can be found.Based on the research, the following results were obtained: That which was considered by the Judge in the Civil Decision Number: 153/Pdt.G/2018 Pontianak District Court was that the Defendant's actions fulfilled the element of Unlawful Acts as regulated in Article 1365 of the Civil Code and has been confirmed by the Criminal Decision No.827/Pid.Sus/2018/PN.Ptk, another consideration is that although PT. State Savings Bank (Persero) both the head office and PT. Bank Tangungan Negara (Persero) Pontianak Branch is not directly involved but the provisions of Article 1367 paragraph (3) of the Civil Code are binding on the legal relationship between the two parties; so that with the actions of one of the employees of PT. Bank Tanbungan Negara (Persero) Pontianak Branch which is detrimental to the Plaintiffs, then the Defendant I and Defendant II must be responsible for providing compensation due to actions committed by their employees. That the legal consequence of the Civil Decision Number: 153/Pdt.G/2018 Pontianak District Court is for the Defendant who is affected by the decision of the Panel of Judges to carry out the decision as stipulated in the decision of Defendant I and Defendant II is on the losing side, then Defendant I and Defendant II must be sentenced to pay court fees jointly and severally. Whereas the parties to the Civil Decision Number: 153/Pdt.G/2018 Pontianak District Court are for the Plaintiff the efforts made are to wait for the good faith of the defendant to implement the Decision that has been handed down by the Panel of Judges which among others pays compensation of Rp. 76,362,246,563.51 (Seventy Six Billion Three Hundred Sixty Two Million Two Hundred Forty Six Thousand Five Hundred Sixty Three Rupiah and Fifty One Cent), to the Plaintiff in cash since this verdict was read, the efforts made by the defendant is to file an appeal against the decision of the Pontianak District Court Judge to the Pontianak High Court.Keywords: Analysis, Judges' Considerations, Civil Decision

PENYALAHGUNA NARKOTIKA YANG TIDAK DIBERIKAN REHABILITASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak)

ABSTRAK Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk memperoleh pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, atau harkat dan martabatnya. Rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim memiliki kewenangan untuk memberikan rehabilitasi kepada Pecandu Narkotika, terutama ketika diterapkan pada putusan akhir apakah terdakwa tidak terbukti atau terbukti melakukan tindak pidana narkotika. Permasalahan penelitian adalah: Apakah faktor-faktor yang menyebabkan penyalahguna tidak diberikan rehabilitasi berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak?Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 70/Pid.Sus/2020PN.Ptk tentang tidak diberikannya rehabilitasi dan putusan Nomor: 935/Pid.Sus/2019/PN.Ptk tentang diberikannya rehabilitasi, menganalisis faktor penyebab hakim Pengadilan Negeri Pontianak tidak memberikan putusan rehabilitasi terhadap terdakwa penyalahguna narkotika yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan menganalisis faktor penyebab hakim Pengadilan Negeri Pontianak tidak memberikan putusan rehabilitasi terhadap terdakwa penyalahguna narkotika yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.2009 tentang Narkotika, dan memberikan masukan mengenai upaya apa yang dapat dilakukan agar kedepannya ketentuan pidana penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat diperjelas. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perlakuan dalam proses penegakan hukum baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di tingkat pemidanaan, dimana dari dua putusan yang peneliti analisis, Pengadilan Negeri Pontianak menjatuhkan putusan untuk tidak direhabilitasi (pidana penjara) terhadap perkara Nomor: 70/Pid.Sus/2020PN.Ptk dan menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap terdakwa penyalahguna narkotika pada perkara Nomor: 935/Pid.Sus/2019/PN.Ptk. Faktor-faktor yang menyebabkan penyalahguna tidak diberikan putusan rehabilitasi adalah karena faktor hukum, yaitu ketidakjelasan pengaturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian ketidaktelitian Hakim dalam mengidentifikasi kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dan tidak adanya sarana, prasarana, dan anggaran yang diakomodir oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara. Peneliti menyarankan untuk memperbaharui instrumen hukum atau pedoman pidana yang mengatur secara jelas mengenai penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dapat mengikat Hakim sebagai batasan/petunjuk mengenai cara pandang dalam menilai suatu perkara, serta Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi dapat memperhatikan putusan-putusan Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dan melakukan upaya hukum kasasi untuk mengoreksi putusan-putusan yang secara signifikan berpotensi menimbulkan disparitas yang mencolok.Kata kunci: Rehabilitasi, Putusan, Kewenangan Hukum   ABSTRACTRehabilitation is the right of people to obtain restoration of their rights in terms of ability, position, or dignity and worth. The rehabilitation of narcotics abuse victims is regulated in Law Number 35 of 2009 on Narcotics. The Judges have the authority to provide rehabilitation to the Narcotics Addicts, especially when it is applied to the final judgment whether the defendant is not proven or proven to have committed the narcotic crime. The research problem was: What are the factors causing the abuser not to be given rehabilitation based on the judgment of the Pontianak District Court Judge?This study aimed to analyze the Pontianak District Court judgment Number:70/Pid.Sus/2020PN.Ptk on not giving rehabilitation and judgment Number:935/Pid.Sus/2019/PN.Ptk on giving rehabilitation, analyze the factors causing the Pontianak District Court judges did not give a rehabilitation judgment for accused narcotics abusers which were reviewed based on Law Number 35 of2009 on Narcotics, and provide input on what attempt can be made so that in the future the criminal provisions for narcotics abuse in the Law Number 35 of 2009 on Narcotics can be clarified. This research method used empirical normative study methods.The results showed that there was a treatment in the law enforcement process  both  at  the  level  of  investigation,  prosecution,  and  at  the  level  of judgment, where from the two judgments that the researcher analyzed, the Pontianak District Court gave a judgment not to be rehabilitated (imprisonme nt sentence) for case Number:70/Pid.Sus/2020PN.Ptk and gave a rehabilitation judgment for the accused of narcotics abuse in case Number:935/Pid.Sus/2019/PN.Ptk. The factors causing abusers not to be given a rehabilitation judgment were due to legal factors, namely the unclear regulation of Law Number  35  of  2009  on Narcotics, then the Judge's lack  of accuracy in identifying the criminal cases of narcotics abuse, and the absence of facilities, infrastructure, and budgets that were accommodated by the government as state administrators. The researcher suggests to renew the legal instruments or criminal guidelines that clearly regulate the law enforcement for narcotics abuse which can bind Judges as boundaries/instructions regarding the way of opinion on the issue assessment, and the Supreme Court as the highest judicial institution can pay attention to   Judges’ judgments at the First Level Court and appeals for further judgments  correction  that  significantly  has  the  potential  to  cause  a  glaring disparity in investigations.Keywords: Rehabilitation, Judgment, Legal Authorit

PELAKSANAAN TUGAS KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DALAM MENETAPKAN PEMENANG TENDER DIKAITKAN ADANYA KEGAGALAN BANGUNAN BERDASARKAN PERPRES NOMOR 12 TAHUN 2021 (Studi Di Kabupaten Sekadau)

ABSTRAKPeristiwa hukum berupa kegagalan konstruksi bisa melibatkan kedua subjek dan menjadi pihak yang bertanggungjawab, karena secara filosofis pada proses penyelenggaraan dan kenyataannya, kegagalan konstruksi tidak hanya disebabkan oleh penyedia jasa, pengguna bisa juga menjadi penyebab atau pihak yang bertanggung jawab. Hal ini bisa terjadi karena pengguna sudah terlibat atau berperan sejak menentukan spesifikasi bahan bangunan, kualitas bangunan maupun cara mengerjakan dan menggunakan bangunannya. Sedangkan penyedia jelas merupakan subjek yang melakukan seluruh proses pekerjaan yang diminta oleh pengguna sehingga dimungkinkan hasil pekerjaannya setelah diserahterimakan ke pengguna jasa mengalami kegagalan bangunan. Tesis ini berupaya untuk memahami mengenai faktor penyebab terjadinya kegagalan konstruksi dalam mengerjakan pekerjaan konstruksi oleh penyedia yang telah ditetapkan sebagai pemenang tender oleh kelompok kerja pemilihan pekerja konstruksi; untuk menganalisis mengenai pertanggungjawaban administratif kelompok kerja pemilihan pekerjaan konstruksi sebagai akibat dari penilaian dan penetapan pemenang tender dengan dasar penawaran terendah; serta untuk mengkaji upaya yang harus dilakukan kelompok kerja pemilihan pekerjaan konstruksi agar pemenang tender dalam melakukan pekerjaan konstruksi tidak terjadi adanya kegagalan konstruksi.Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. karena penelitian ini ditujukan untuk menganalisis asas, kaidah dan doktin-doktrin hukum dengan menggunakan data sekunder dan didukung oleh data primer. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sanksi administratif dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Penentuan sanksi administratif disesuaikan dengan norma yang mengatur kewajiban dan larangan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Beberapa ketentuan sanksi administratif yang dapat dikenakan adalah bagi setiap usaha orang perseorangan yang tidak memiliki Tanda Daftar Usaha Perseorangan dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi, dan/atau denda. Sanksi administratif dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif.Kata kunci: konstruksi, tanggung jawab, tenderABSTRACTLegal events in the form of construction failures can involve both subjects and become responsible parties, because philosophically in the implementation process and in fact, construction failures are not only caused by the service provider, the user can also be the cause or the responsible party. This can happen because the user has been involved or played a role since determining the specifications of building materials, building quality and how to work on and use the building. While the provider is clearly a subject who carries out the entire work process requested by the user so that it is possible that the results of his work after being handed over to the service user experience a building failure. This thesis seeks to understand the factors that cause construction failure in carrying out construction work by a provider who has been determined as the winner of the tender by the working group for the selection of construction workers; to analyze the administrative responsibility of the working group on the selection of construction work as a result of the assessment and determination of the tender winner with the lowest bid base; as well as to review the efforts that the working group must make on the selection of construction work so that the winning bidder in carrying out the construction work does not result in construction failures.This type of research is a normative juridical research. because this research is intended to analyze the principles, rules and legal doctrines by using secondary data and supported by primary data. Normative juridical research is research conducted by examining library materials or secondary data.The results of this study indicate that administrative sanctions can be imposed on violations that occur in the implementation of construction work. The determination of administrative sanctions is adjusted to the norms governing obligations and prohibitions in the implementation of construction work. Some provisions of administrative sanctions that can be imposed are that every individual business that does not have an Individual Business Registration Certificate is subject to administrative sanctions in the form of: written warnings, temporary suspension of Construction Services activities, and/or fines. Administrative sanctions are imposed according to the level of violations committed and further arrangements regarding the procedures for imposing administrative sanctions.Keywords: construction, responsibility, tende

BATAS-BATAS KEWENANGAN ANTARA KEPOLISIAN RESOR KOTA DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA DALAM PENANGANAN PEREDARAN NARKOTIKA (Studi Di Kota Pontianak)

ABSTRAKBNN dan Kepolisian adalah dua penegakan hukum dalam kaitannya dengan penanggulangan peredaran narkotika secara melawan hukum. Dua lembaga tersebut sangat berkompeten dalam pelaksanaan penegakan hukum di bidang penyalahgunaan narkotika. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini meliputi: bagaimana kewenangan kepolisian dan kewenangan BNN daam penyidikan tindak pidana narkotika, bagaimana kerjasama BNN dengan Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkotika di Kota Pontianak.Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif, atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder.Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan kewenangan kepolisian dan kewenangan BNN dalam penyidikan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya kepada diberikan penyidik BNN, tetapi juga kepada penyidik Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 81. Kerjasama BNN dengan Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkotika di Kota Pontianak diwujudkan dalam bentuk koordinasi kerja didalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkotika. Apabila Polri maupun BNN menemukan adanya informasi mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Polri dan BNN sama-sama melakukan Press release atas temuan tersebut. Didalam koordinasi mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkotika, BNN dan Polri saling terkait apabila Polri meminta dukungan masalah penyuluhan, pihak BNN siap melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang narkotika dan bahaya narkotika. Dalam mengadakan operasi sidak ataupun razia pihak BNN meminta bantuan ke Polri karna keterbatasan jumlah anggota.Kata Kunci: Polisi, Badan Narkotika Nasional, Kewenangan  ABSTRACTThe National Narcotics Agency and the Police are two law enforcement agencies in relation to overcoming the illegal distribution of narcotics. The two institutions are very competent in implementing law enforcement in the field of narcotics abuse. The problems posed in this study include: how is the authority of the police and the authority of BNN in investigating narcotics crimes, how is the cooperation between BNN and the police in investigating narcotics crimes in Pontianak City.This research is directed to normative, or doctrinal juridical law research which is also referred to as library research or document study, because it is mostly conducted on secondary data.The results of the research and discussion explain the authority of the police and the authority of BNN in investigating narcotics crimes as regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics not only given to BNN investigators, but also to Polri investigators as regulated in Article 81. Cooperation between BNN and the Police in The investigation of narcotics crimes in Pontianak City is manifested in the form of work coordination in preventing and taking action against narcotics criminals. If the National Police and the National Narcotics Agency find information regarding the illicit trafficking of narcotics and narcotic precursors, the National Police and BNN will jointly issue a press release on the findings. In the coordination of preventing and taking action against narcotics criminals, BNN and the National Police are interrelated. If the National Police asks for support on counseling issues, the BNN is ready to provide counseling and socialization about narcotics and the dangers of narcotics. In carrying out inspection operations or raids, the National Narcotics Agency requested assistance from the National Police because of the limited number of members.Keywords: Police, National Narcotics Agency, Authorit

STRATEGI PENANGGULANGAN BENCANA SECARA TERENCANA, TERPADU, TERKOORDINASI DAN MENYELURUH GUNA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (Studi Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Barat)

ABSTRAKBerkaitan dengan sebagian Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat memiliki potensi bencana dengan Indeks Rawan Bencana tinggi atau sebagai kawasan rawan bencana, maka Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi ancaman bencana alam yang setiap saat dapat mengancam dan mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kedepan, guna meminimalkan risiko terhadap ancaman kejadian bencana, perlu disikapi dengan meningkatkan kapasitas dalam penanganan dan pengurangan risiko bencana baik ditingkat pemerintah maupun masyarakat. Sebagaimana halnya untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dipadukan dengan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis serta komitmen yang kuat dari semua pihak. Tesis ini berupaya untuk mengkaji Faktor faktor apa yang menyebabkan strategi penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh belum optimal dilaksanakan guna memberikan peelindungan masyarakat; dan tindakan apa yang harus dilakukan agar penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan guna memberikan perlindungan masyarakat.Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Penelitian ini juga didukung dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library reseach) dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Kalimantan Barat telah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan mengedepankan kesejahteraan umum. Pemerintah daerah dalam upaya menunjang penanggulangan bencana daerah di Kalimantan Barat menjadikan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah sebagai salah satu sasaran pokok pembangunan daerah. BPBD Kalimantan Barat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Kalimantan Barat menjalankan fungsi koordinasi dan fungsi komando melaui tindakan-tindakan yang cepat, tepat dan prioritas. BPBD Kalimantan Barat untuk dapat menajalankan tugas dan fungsinya dalam beberapa hal harus mengambil tindakan berdasarkan pertimbangan kebijaksanaan dan kepentingan umum atas hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kendala utama penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Kalimantan Barat bermuara pada masalah terbatasnya dana penanggulangan bencana daerah dan masalah birokrasi. Dana penanggulangan bencana yang dialokasikan APBD Kalimantan Barat sangatlah terbatas dan penggunaan dana dari pusat harus melalui jalur birokrasi yang panjang. Birokrasi di tingkat pemerintah daerah juga belum semuanya sadar atas situasi dan kondisi dalam penanggulangan bencana yang harus cepat dan mendesak.Kata kunci: Penanggulangan Bencana, Perlindungan Masyarakat, Strategi ABSTRACTWith regard to some districts/cities in West Kalimantan having the potential for disasters with a high Disaster Hazard Index or as disaster-prone areas, the Province of West Kalimantan has the potential threat of natural disasters which at any time can threaten and affect the social and economic life of the community. In the future, in order to minimize the risk of the threat of disaster events, it is necessary to respond by increasing the capacity in handling and reducing disaster risk, both at the government and community levels. As is the case for realizing sustainable development, it needs to be combined with efforts to manage and reduce disaster risk in a comprehensive and systematic manner as well as a strong commitment from all parties. This thesis seeks to examine what factors have caused the planned, integrated, coordinated and comprehensive disaster management strategy to not be optimally implemented in order to provide community protection; and what actions must be taken so that disaster management is planned, integrated, coordinated and comprehensive in accordance with the established strategy to provide community protection.The type of research used in compiling this research is field research, namely research conducted directly in the field. This research is also supported by using a type of library research (library research) by using library materials as the main data source,The results of the study indicate that the implementation of regional disaster management in West Kalimantan has been carried out based on the laws and regulations that regulate it and prioritize the general welfare. Local governments in their efforts to support regional disaster management in West Kalimantan make regional disaster management one of the main targets of regional development. The West Kalimantan Regional Disaster Management Agency in implementing regional disaster management in West Kalimantan carries out the coordination function and command function through quick, precise and priority actions. In order to be able to carry out its duties and functions, the West Kalimantan Regional Disaster Management Agency must take action based on considerations of policy and public interest on matters that have not been regulated in laws and regulations. The main obstacle in implementing regional disaster management in West Kalimantan is the problem of limited funds for regional disaster management and bureaucratic problems. Disaster management funds allocated by the West Kalimantan Regional Budget are very limited and the use of funds from the center must go through a long bureaucratic path. The bureaucracy at the local government level is also not yet fully aware of the situation and conditions in disaster management which must be fast and urgent.Keywords: Disaster Management, Community Protection, Strateg

PELAKSANAAN FUNGSI KEJAKSAAN TERKAIT PEMBERIAN PERTIMBANGAN HUKUM KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DALAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR PER-006/JA/07/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (Studi di Kabupaten Sambas)

ABSTRAKTesis ini membahas tentang Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan Terkait Pemberian Pertimbangan Hukum Kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Penyusunan Peraturan  Perundang-Undangan  Berdasarkan  Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor Per-006/Ja/07/2017  Tentang  Organisasi  Dan Tata  Kerja  Kejaksaan  Republik  Indonesia (Studi   Di  Kabupaten  Sambas).   Adapun   permasalahan yang  diambil   adalah Bagaimana mekanisme  dan  bentuk  pemberian  pertimbangan  hukum  pihak  Kejaksaan  kepada BUMD  dalam penyusunan  peraturan  perundang-undangan. Apa akibat hukum yang ditimbulkan  apabila  fungsi  pemberian  pertimbangan  hukum  kepada BUMD dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tidak dilaksanakan oleh pihak Kejaksaan. Kendala  dan  tindakan  apa  yang  dilakukan  Kejaksaan  untuk  melaksanakan fungsi  pemberian   pertimbangan  hukum    kepada   BUMD   dalam   penyusunan   peraturan perundang-undangan.    Penelitian    ini    menggunakan  pendekatan  normatif  dan  pendekatan  sosiologis. Dari hasil   penelitian   terdapat   pembahasan   yaitu    dalam   pelaksanaan  tugas dan fungsinya  untuk  memberikan  pertimbangan  hukum, termasuk kepada BUMD dalam  menyusun  peraturan  perundang-undangan,  Jaksa Pengacara Negara berdasarkan  adanya permohonan  yang disampaikan  oleh  pemohon  yaitu BUMD. Dengan demikian, apabila Kejaksaan tidak memberikan pertimbangan hukum kepada BUMD dalam penyusunan  peraturan  perundang-undangan  karena  memang tidak diminta untuk melakukan hal tersebut tidak menimbulkan akibat hukum apapun terhadap  pihak Kejaksaan. Dalam hal adanya permintaan kepada  Kejaksaan  untuk memberikan  pertimbangan  hukum maka pihak Kejaksaan  melalui Jaksa  Pengacara Negara  yang  ditunjuk  akan  membuat  telaahan  awal  terhadap  setiap  permohonan pertimbangan hukum.  Hanya jika dari hasil telaahan awal tersebut disimpulkan  bahwa dapat  diberikan  pertimbangan  hukum,  maka  selanjutnya  Jaksa  Pengacara  Negara melakukan pertimbangan hukum sesuai prosedur yang berlaku.  Namun apabila telaah awal  menyimpulkan  bahwa  pertimbangan  hukum  tidak  bisa  diberikan  maka  pihak Kejaksaan dapat menolak untuk memberikan  pertimbangan hukum yang disampaikan oleh pemohon. Berdasarkan  hasil penelitian diketahui  bahwa kendala yang dihadapi oleh  Kejaksaan,  khususnya  dalam  hal  ini  adalah  Kejaksaan  Negeri  Sambas  untuk melaksanakan   fungsi   pemberian   pertimbangan    hukum    kepada   BUMD   dalam penyusunan peraturan perundang-undangan  adalah karena  tidak adanya permintaan kepada Kejaksaan Negeri  Sambas untuk memberikan  pertimbangan  hukum  terhadap hal  tersebut.  Hal  ini  disebabkan  oleh beberapa faktor,  yaitu:  Minat jaksa pengacara negara yang belum sepenuhnya optimal dalam penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara. Anggapan     masih    kurangnya     kemampuan     jaksa     pengacara negara.  Anggapan bahwa Bidang DATUN tidak sejajar dengan bidang lain.  Fungsi dan wewenang jaksa pengacara negara belum banyak dikenal.  Terhadap kondisi ini, pihak Kejaksaan  Negeri   Sambas   berupaya  melakukan   sejumlah  tindakan   guna  memenuhi  tugas dan fungsinya  dalam  memberikan  pertimbangan  hukum  termasuk kepada BUMD dalam melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan  dengan melakukan sosialisasi baik secara langsung dan melalui media massa seperti radio dan koran lokal serta dengan memanfaatkan media sosial. Selain itu Kejaksaan Negeri Sambas juga melakukan langkah-langkah guna memperkuat kapasitas kelembagaan, khususnya pada Seksi DATUN serta peningkatan kemampuan para Jaksa Pengacara Negara di lingkungan Kejaksaan Negeri Sambas agar memiliki pemahaman dan pengetahuan  yang  lebih  luas  terkait  dengan  permasalahan-permasalahan hukum terkini.Kata Kunci:  Fungsi Kejaksaan,  Pemberian  Pertimbangan  Hukum, BUMD, Jaksa Agung ABSTRACTThis thesis discusses the Implementation of the Prosecutor's Office Function Regarding the Provision of Legal Consideration to Regional-Owned Enterprises (BUMD) in the Preparation of Legislation Based on Regulation of the Attorney General Number Per-006/Ja/07/2017 Regarding the Organization and Work Procedures of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia (Study in Sambas Regency).  The problems taken are how is the mechanism and form of giving legal consideration of the Prosecutor's Office to BUMD in the preparation of laws and regulations. What legal consequences are caused if the function of providing legal considerations to BUMD in the preparation of laws and regulations is not implemented by the Prosecutor's Office. What obstacles and actions are taken by the Prosecutor's Office to carry out the function of giving legal consideration to BUMD in the preparation of laws and regulations. This research uses a normative approach and a sociological approach. From the results of the study there is a discussion that in the implementation of its duties and functions to provide legal considerations, including to BUMD in preparing laws and regulations, the State Attorney is based on a request submitted by the applicant, namely BUMD. Thus, if the Prosecutor's Office does not provide legal consideration to BUMD in the preparation of laws and regulations because it is not requested to do so, it does not have any legal consequences for the Prosecutor's Office. In the event of a request to the AGO to provide legal consideration, the AGO through the appointed State Attorney will make an initial review of each request for legal consideration. Only if the results of the initial review conclude that legal consideration can be given, then the State Attorney will conduct legal consideration in accordance with applicable procedures.  However, if the initial review concludes that legal consideration cannot be given, then the Prosecutor's Office can refuse to provide legal consideration submitted by the applicant. Based on the results of the study, it is known that the obstacles faced by the Prosecutor's Office, especially in this case the Sambas State Attorney's Office to carry out the function of providing legal considerations to BUMD in the preparation of laws and regulations is due to the absence of requests to the Sambas State Attorney's Office to provide legal considerations on this matter. This is caused by several factors, namely:  The interest of state attorney prosecutors who have not been fully optimized in the settlement of civil and state administrative cases. The perceived lack of ability of state attorney prosecutors.  The assumption that the DATUN field is not equal to other fields.  The functions and authority of state attorney prosecutors are not widely recognized.  Against this condition, the Sambas District Attorney's Office tried to take a number of actions to fulfill its duties and functions in providing legal considerations including to BUMD in drafting laws and regulations by conducting socialization both directly and through mass media such as radio and local newspapers and by utilizing social media. In addition, the Sambas District Attorney's Office also took steps to strengthen institutional capacity, especially in the DATUN Section and to improve the ability of the State Attorney in the Sambas District Attorney's Office to have a broader understanding and knowledge related to current legal issues.Keywords: Prosecutor's Function, Provision of Legal Consideration, BUMD, Prosecutor Attorney Genera

PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS YANG MEMPROMOSIKAN DIRI MELALUI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI KODE ETIK NOTARIS (STUDI DI KABUPATEN KUBU RAYA)

AbstrakPada Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris telah diatur larangan terhadap Notaris untuk mempromosikan dirinya melalui media cetak maupun media elektronik yaitu media sosial melalui internet. Dengan mudahnya akses untuk menggunakan internet pada saat ini dikhawatirkan dapat menyebabkan Notaris melakukan promosi secara terselubung melalui media sosial. Tak luput pula pengguna media sosial tersebut adalah para Notaris di Kubu Raya yang mempunyai akun di laman jejaring sosial tersebut untuk mencantumkan nama dan jabatannya, serta alamat kantornya sehingga bertendensi adanya dugaan terjadi pelanggaran pada Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris. Dalam tesis ini dibahas tentang pengawasan dan penindakan terhadap Notaris yang diduga melakukan promosi diri melalui media sosial dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Kubu Raya dan Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Kubu Raya terhadap Notaris yang mempromosikan diri melalui media sosial. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa pengawasan oleh Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Kubu Raya dan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Kubu Raya sampai saat ini belum efektif dan belum adanya penindakan terhadap Notaris yang mempromosikan dirinya melalui media sosial tersebut. Dengan kemajuan perkembangan jaman dan ilmu pengetahuan serta teknologi mengenai promosi Notaris melalui media sosial sudah saatnya aturan yang melarang Notaris menggunakan sarana media cetak/elektronik perlu diadakan perubahan mengenai Promosi Notaris melalui media cetak/elektronik (Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris) agar disesuaikan dengan perkembangan mutakhir dari ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini.Kata Kunci : Media Sosial, Notaris, Promosi AbstractArticle 4 point 3 of the Notary Code of Ethics stipulates a prohibition against Notaries from promoting themselves through print and electronic media, namely social media via the internet. With easy access to use the internet at this time it is feared that it can cause Notaries to carry out covert promotions through social media. Social media users are also Notaries in Kubu Raya who have accounts on the social networking page to include their names and positions, as well as their office addresses so that there is a tendency for allegations of violations to Article 4 paragraph (3) of the Notary Code of Ethics. This thesis discusses the supervision and prosecution of Notaries who are suspected of self-promotion through social media with the aim of research to find out the implementation of supervision by the Regional Supervisory Board of Kubu Raya Regency and the Regional Honorary Council of Kubu Raya Regency against Notaries who promote themselves through social media. The research method used is empirical legal research. Based on the results of the research, it can be stated that supervision by the Regional Honorary Council of Kubu Raya Regency and the Regional Supervisory Board of Kubu Raya Regency has not been effective so far and there has been no action taken against Notaries who promote themselves through social media. With the progress of the times and science and technology regarding the promotion of Notaries through social media, it is time for the rules prohibiting Notaries to use print/electronic media, it is necessary to make changes regarding Promotion of Notaries through print/electronic media (Article 4 point 3 of the Notary Code of Ethics) to suit the latest developments in science and technology today.Keywords: Notary, Promotion, Social Medi

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK NOMOR I19/PDT.G/2013/PN PTK TERKAIT TANGGUNG JAWAB NOTARIS/PPAT TERHADAP AKTA YANG TELAH DIBUATNYA

AbstrakPenelitian ini membahas tetang Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor 119/pdt.g/2013/PN PTK yang mana berkaitan dengan pertanggung jawaban notaris terhadap Akta yang telah dibuatnya baik ketika akta di simpan sebagai minuta maupun sebagai alat bukti atau sengketa, notaris didalam membuat akta di haruskan mengikuti prosedur yang telah di atur oleh Undang  Undang Jabatan notaris, dalam kasus ini ada notaris yang mana akta menjadi pembuktian dipersidangan dan dinyatakan di terima dan dibatalkan untuk itu menarik untuk di kaji sampai dimana pertanggung jawaban notaris terhadap akta yang telah dibuatnya tersebut.  Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis Normatif yang peneliti peroleh dari bahan Pustaka dan dokumen yang terkait serta di dukung dengan data maupun informasi berbagai narasumber dilapangan, dan Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu didalam Putusan Pengadilan di jelaskan adanya gugatan dari Penggugat kepada Tergugat I,II,III,IV,V,VI, Hakim memutuskan perkara ini terhadap pertama, Akta Kuasa tetap di sahkan karena pembuatannya akta tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang di atur oleh Undang-Undang jabatan Notaris nomor 30 th 2004 dan perubahan nomor 2 tahun 2014, kedua,Akta Jual beli tidak sah atau batal demi hukum karena melihat kepada adanya aturan perundang-undangan yang telah di langgar yakni tentang dilarangnya penggunaan Kuasa mutlak sebagai proses peralihan Hak yakni Intruksi mendagri nomor 14 tahun 1982 dan PerKBPN nomor 10 tahun 2014 tentang Pendaftaran atas Tanah dan bila dikaitkan dengan pertanggung jawaban notaris sesuai peraturan bahwa notaris yang Aktanya di tetap sah tersebut dan notaris yang membuat telah pensiun maka pertanggungjawabannya sampai notaris tersebut meninggal dan terhadap notaris/PPAT yang akta jual belinya dibatalkan yaitu notaris dapat di tuntut oleh yang dirugikan dan diberikan sanksi perdata,pidana maupun administratif. Untuk itu Notaris/PPAT sebagai pejabat yang berwenang harus mampu tunduk dan taat kepada peraturan yang telah dibuat dan dapat bertanggungjawab terhadap akta yang telah di buatnya. Kata Kunci: Hakim, Notaris, Putusan Pengadilan. AbstractThis study discusses the Analysis of the Pontianak District Court Decision Number 119/pdt.g/2013/PN PTK which is related to the notary's responsibility for the Deed that he/she has made both when the deed is kept as a minutes or as evidence or dispute, the notary in making the deed is required to follow the procedures set out by the Law on the Position of the Notary, in this case there is a notary where the deed becomes evidence in court and is declared sustained and overruled for that it is interesting to be reviewed to what extent the notary's responsibility for the deed he/she has made.  This research was conducted using the Normative juridical method which was obtained from library materials and related documents and was supported by data and information from various sources in the field, and the data collection methods using interviews and documentation. The results of this research showed that in the Court Decision, it is explained that the Plaintiff has filed a lawsuit against Defendants I, II, III, IV, V, VI. regulated by the Law of the Notary position number 30 of 2004 and amendment number 2 of 2014; secondly, the Notarial Sale and Purchase Agreement is invalid or null and void due to the fact that there are laws and regulations that have been violated, namely regarding the prohibition of using absolute power as a process Transfer of Rights, namely Ministry of Home Affairs Instruction number 14 of 1982 and PerKBPN number 10 of 2014 concerning Land Registration and if it is related to the responsibility of the notary according to the regulation that the notary whose deed remains valid and the notary who has retired then the responsibility remains until the notary dies; and regarding notary / Land Deed Officer whose sale and purchase agreement is canceled, the notary can be sued by the aggrieved and given civil, criminal or administrative sanctions. Therefore, the Notary / Land Deed Officer as an authorized official must be able to obey and comply with the regulations that have been made and be responsible for the deeds he/she has made.Keywords: court decision,  judge, notar