A, The LEGAL ANALYSIS OF LEGITIME PORTIE FOR CHILDREN IN INSIDE AND OUTSIDE LEGITIMATE MARRIAGE IN CIVIL CODE (BURGERLIJK WETBOEK)

The inheritance law in a Civil Code (Burgerlijk Wetboek) is one part of a civil law that has the basic nature of regulating something and there is no element of coercion in the inheritance law. Because this inheritance law is one part of a civil law that has the basic nature of regulating, then in this inheritance law there are rules governing an heir to his assets as long as an heir is still alive. To obtain an inheritance, it can be done in two ways, which include obtaining an inheritance based on the law and obtaining an inheritance based on a will (ad testamento). To obtain an inheritance based on the law, then there must be an absolute part (legitime portie) of an inheritance, namely the existence of an absolute part that is used to protect an inheritance from the actions of an heir who can make a will (ad testamento) which deviates from an absolute part (legitime portie). Keywords: Legitime portie, absolute part, heirs, children     The inheritance law in a Civil Code (Burgerlijk Wetboek) is one part of a civil law that has the basic nature of regulating something and there is no element of coercion in the inheritance law. Because this inheritance law is one part of a civil law that has the basic nature of regulating, then in this inheritance law there are rules governing an heir to his assets as long as an heir is still alive. To obtain an inheritance, it can be done in two ways, which include obtaining an inheritance based on the law and obtaining an inheritance based on a will (ad testamento). To obtain an inheritance based on the law, then there must be an absolute part (legitime portie) of an inheritance, namely the existence of an absolute part that is used to protect an inheritance from the actions of an heir who can make a will (ad testamento) which deviates from an absolute part (legitime portie).  Hukum waris dalam Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) adalah salah satu bagian dari hukum perdata yang memiliki sifat dasar mengatur sesuatu dan tidak ada unsur paksaan dalam hukum waris. Karena hukum waris ini adalah salah satu bagian dari hukum perdata yang memiliki sifat dasar mengatur, maka dalam hukum waris ini ada aturan yang mengatur pewaris asetnya selama pewaris masih hidup. Untuk mendapatkan warisan, itu dapat dilakukan dengan dua cara, yang meliputi memperoleh warisan berdasarkan hukum dan memperoleh warisan berdasarkan wasiat (ad testamento). Untuk mendapatkan warisan berdasarkan hukum, maka harus ada bagian absolut (legitime portie) dari warisan, yaitu keberadaan bagian absolut yang digunakan untuk melindungi warisan dari tindakan ahli waris yang dapat membuat wasiat (ad testamento) yang menyimpang dari bagian absolut (legitime portie)

Cadar Bagi Wanita Muslimah (Suatu Kajian Perspektif Sejarah)

Niqab merupakan bagian dari salah satu jenis pakaian yang digunakan oleh sebagian perempuan di masa Jahiliyyah. Kemudian model pakaian ini berlangsung hingga masa Islam. Nabi Muhammad saw. tidak mempermasalahkan model pakaian tersebut, tetapi tidak sampai mewajibkan, menghimbau ataupun menyunahkan niqab kepada perempuan. Andaikan niqab dipersepsikan sebagai pakaian yang dapat menjaga marwah perempuan dan “wasilah” untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka sebagaimana klaim sejumlah pihak niscaya Nabi Muhammad saw. akan mewajibkannya kepada isteri-isterinya yang dimana mereka (isteri-isteri Nabi) adalah keluarga yang paling berhak untuk dijaga oleh Nabi. Namun justru Nabi tidak melalukannya. Juga tidak berlaku bagi sahabat-sahabat perempuan Nabi. Niqab atau cadar hanyalah bagian dari pakaian yang dikenakan oleh sebagian perempuan Arab dari baik Pra Islam (sebagaimana penjelasan di atas) maupun setelahnya. Tidak ada perintah khusus mengenai pakaian ini, baik kewajiban maupun kesunahannya.Niqab is part of one type of clothing used by some women in the Jahiliyyah period. Then this clothing model lasted until the time of Islam. Prophet Muhammad saw. does not question the clothing model, but does not require, appeal or circumcise the niqab to women. Suppose the niqab is perceived as clothing that can maintain women's dignity and "wasilah" to maintain their survival as claimed by a number of parties, surely the Prophet Muhammad. will oblige it to his wives, where they (the wives of the Prophet) are the most entitled families to be guarded by the Prophet. But instead the Prophet did not pass it on. Nor does it apply to female companions of the Prophet. Niqab or veil is only part of the clothes worn by some Arab women from both Pre-Islamic (as explained above) and afterwards. There is no special order regarding this garment, both its obligations and its extinction

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP POLA KEMITRAAN USAHA PETERNAKAN AYAM POTONG DI PANCA RIJANG SIDRAP

Partnership Pattern is a partnership or what is known as syirkah, which is a collaboration between two parties, namely between the Company (Core) and breeders (Plasma). Through this partnership, both parties benefit, the farmers get capital while the company benefits from marketing livestock production and production facilities. The partnership pattern between PT. Ciomas Adistwa with breeders in the poultry farm business in Panca Rijang Sidrap revealed: first, the company facilitated the needs of farmers in terms of availability of production facilities and livestock products, while breeders prepared land, cages and cage equipment in the form of eating places, drinking places, and labor. Second, the contract between PT.Ciomas Adisatwa and the breeders in Panca Rijang Sidrap made a contract in accordance with an agreement agreed between each party. Third, the view of the Islamic economy towards the implementation of the business of broiler breeders in Panca Rijang Sidrap with the company PT.Ciomas Adisatwa, namely in terms of generating profits which are permitted according to Islam with the principle of mutual help to help in the good.Pola Kemitraan adalah kerjasama kemitraan atau yang dikenal sebagai syirkah yaitu kerjasama antara dua pihak yakni antara Perusahaan (Inti) dan peternak (Plasma). Melalui pola kemitraan ini, kedua belah pihak mendapatkan keuntungan, pihak peternak mendapatkan permodalan sedangkan perusahaan mendapatkan keuntungan dari memasarkan hasil produksi dan sarana produksi peternakan. Pola kemitraan antara PT. Ciomas Adistwa dengan peternak dalam usaha peternakan ayam potong di Panca Rijang Sidrap mengunkapakan: pertama, perusahaan memfasilitasi kebutuhan peternak dalam hal ketersediaan sarana produksi dan hasil ternaknya, sedangkan peternak menyiapkan lahan, kandang serta peralatan kandang berupa tempat makan, tempat minum, dan tenaga kerja. Kedua, kontrak perjanjian antara perusahaan PT.Ciomas Adisatwa dengan peternak di Panca Rijang Sidrap melakukan kontrak perjanjian yang sesuai kesepakatan yang telah disepakati dari masing-masing pihak. Ketiga, pandangan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan usaha peternak ayam potong di Panca  Rijang Sidrap dengan perusahaan PT.Ciomas Adisatwa  yaitu dalam hal menghasilkan keuntungan yang dibolehkan menurut Islam dengan prinsip saling tolong menolong dalam kebaikan

Telaah Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pendapatan Istri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga

This research is entitled Study of Islamic Economics Against Wife Income in Improving Family Welfare (Case Study in Manggala Sub-District, Manggala Sub-District, Makassar City). This study describes how the financial role of the family and how Islam views wives who work? To obtain answers from the expected, the author uses three methods of data collection; Observations, interviews and documentation. Processing data using qualitative data with data analysis techniques used by the author are; Data reduction, data presentation and data verification. The sample in this study was the wife who worked in the Manggala sub-district of Manggala District, Makassar City. The results of this study indicate that the income accounted for for families and families with multiple careers in the Manggala sub-district based on BPS measurements includes the welfare family. In Islam there is no prohibition for women to work outside who violate the rules of Islamic law, the work of women is contrary to the principles of Islamic economics, namely ta'awun and maslahatPenelitian ini berjudul Telaah Ekonomi Islam Terhadap Pendapatan Istri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus pada Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar). Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana peran pendapatan terhadap kesejahteraan keluarga dan Bagaimana pandangan Islam terhadap Istri yang bekerja?. Untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan tersebut maka, penulis menggunakan tiga metode pengumpulan data; Observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengolahan datanya secara kualitatif serta teknik analisis data yang penulis gunakan adalah; Reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Adapun sampel pada penelitian ini adalah istri yang bekerja dikelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh positef terhadap kesejahteraan keluarga dan keluarga yang berkarir ganda dikelurahan Manggala berdasarkan pengukuran BPS termasuk kedalam keluarga sejahtera. Dalam Islam tidak ada larangan bagi wanita untuk bekerja sepanjang tidak melanggar aturan syariat islam, bekerjanya wanita malah sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yaitu ta’awun dan maslahat

Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)

This study discusses about the testament wajibah to differently religious heirs (an Analysis of Supreme Court decision number: 368 K/AG/1995). The purpose of this study are to know about the principle of inheritance under islamic law, and to understand the status of testament to differently religious heirs , and to analyze the constitute of consideration and the legal basis used in deciding the rights of differently religious heirs. The result show that the testament wajibah given to differently religious heirs become a problem because of the status of differently religion, these heirs cannot get inheritance rights. Through the decision of supreme court, judge ruled that differently religious heirs have the right to get inheritance with some consideration. Although there is no rule on testament wajibah to differently religious heirs, the judge have succeeded in ijtihad, finding and exploring the value of existing law. This decree shows that the judges actually carry out duties as a legislator who receive, examine, and decide cases such a new through benefit consideration based on the Qur’an and HadithPenelitian ini membahas tentang wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995.  Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang prinsip pembagian warisan dalam hukum islam, dan memahami kedudukan wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama, serta menganalisa bentuk pertimbangan serta dasar hukum yang digunakan dalam memutuskan bagian ahli waris beda agama melalui wasiat wajibah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaplikasian wasiat wajibah yang diberikan kepada ahli waris beda agama menjadi permasalahan karena status perbedaan agama menjadikan ahli waris tersebut terhalang untuk mendapatkan hak waris. Melalui putusan Mahkamah Agung ini hakim memutuskan bahwa ahli waris beda agama mendapat hak melalui wasiat wajibah dengan pertimbangan maslahat. Meskipun tidak terdapat aturan mengenai wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama, hakim telah berhasil melakukan ijtihad dan melakukan penemuan hukum dengan menggali nilai-nilai hukum yang ada. Putusan ini memperlihatkan bahwa hakim benar-benar melaksanakan tugas sebagai pembuat hukum yang menerima, memeriksa, serta memutus perkara untuk keadilan sosial. Dengan demikian, dibutuhkan keberanian hakim untuk memutus perkara-perkara yang dianggap baru melalui pertimbangan yang mengutamakan kemaslahatan dengan tetap berdasar pada al-Qur’an dan hadis

Pemahaman Msyarakat Kecamatan Baranti Terhadap Hoax di Media Sosial (Perspektif Hukum Islam)

The research about the understanding of the Baranti Districk community on hoaxes the social media perspective of islamic law. Based on the main sources of islamic teachings, namely the Qur'an, hadist, and the result of the Ulama's Fatwa about hoaxes. In general, the Baranti distric community of Sidrap said reader on the social media intelligent and wise, this is based with understanding and knowledge of their depth of hoaxes spread on social media and how to recignize where the news hoax and where the news is true, and how to anticipate when the receive hoaxes any time become a communication for holders of android phones in the Baranti Districk of Sidrap. Religious figures play an important role in providing an understanding of the dangers of hoaxes on social media, because the Ustadz or Dai is community figure who is trusted by the community.Penelitian ini mengkaji seputar pemahaman masyarakat Kecamatan Baranti terhadap hoax di medi sosial perspektif hukum Islam. Dengan mendasarkan pada sumber utama ajaran Islam, yaitu al-Qur’an, hadis dan hasil fatwa Ulama tentang hoax.Pada umumnya masyarakat Kec. Baranti Kab. Sidrap termasuk pembaca medsos yang cerdas dan bijak, hal ini didasarkan dengan pemahaman dan pengatahuan mereka yang mendalam tentang hoax yang tersebar di media sosial dan cara mengenali mana berita hoax dan mana berita yang benar, serta cara mengantisipasi bila mereka menerima berita hoax yang hampir setiap saat menjadi menu komsumsi bagi pemegang hp android di masyarakat Kec. Baranti Kab. Sidrap.Tokoh Agama sangat berperan pentingdalam memberikan pemahaman tentang bahaya hoax di media sosial, karena para Ustaz/da’i adalah seorang figur tokoh masyarakat yang sangat dipercaya oleh masyarakat

Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro

Zakat, infaq and almsgiving is one of the worship in Islam to seek pleasure from Allah SWT. In Islam besides worshiping zakat, infaq and almsgiving are also effective solutions for poverty alleviation. Therefore a zakat, infaq and alms management body is needed which has a good management mechanism and has an optimal role in efforts to improve the economy in the community. LAZISNU Metro City was formed in order to maximize the management of zakat and maximize the increase in the economy of the community in Metro City. The results of this study indicate that the zakat management mechanism that exists in LAZISNU Metro City is quite good, but there are still some parts that are not maximal due to the obstacles faced. The role of zakat, infaq and almsgiving in an effort to improve the economy of the community in Metro City runs in the form of consumptive assistance and productive assistance. The implementation is carried out based on Islamic law and the Law. Therefore LAZISNU Metro City needs to continue to evaluate in order to achieve a maximum role in an effort to improve the economy of the community in Metro City.Zakat, infak dan sedekah merupakan salah satu ibadah dalam Islam untuk mencari keridhaan dari Allh swt. Dalam Islam selain sebagai ibadah zakat, infak dan sedekah juga merupakan solusi efektif untuk penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu diperlukan sebuah badan pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang memiliki mekanisme pengelolaan yang baik serta memiliki peran yang optimal dalam upaya peningkatan perekonomian pada masyarakat. LAZISNU Kota Metro dibentuk agar bisa memaksimalkan pengelolaan zakat dan memaksimalkan peningkatan perekonomian masyarakat di Kota Metro. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan zakat yang ada LAZISNU Kota Metro sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa bagian yang kurang maksimal disebabkan oleh kendala yang dihadapi. Adapun peranan zakat, infak dan sedekah dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Metro berjalan dalam bentuk bantuan konsumtif dan bantuan produktif. Pelaksanaannya dilakukan berdasarkan syariat Islam dan Undang-undang. Oleh karena itu LAZISNU Kota Metro perlu terus melakukan evaluasi guna tercapainya peran yang maksimal dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Metro

Pakaian Muslimah dalam Perspektif Hadis dan Hukum Islam

Human who has common sense and perfect mind, want to look attractive, whether Islamic or social norms prevailing in general society. Indonesian society which predominantly Islam, should understand how to dress decently according to their teachings. But, lately, there are found many muslimah do not dress with the rules and the teachings of Islamic religion. Good dressing habits should be instilled early to sake muslimah toda accustomed by syariah dressing and to make islamic dress code entrenched in society. The focus of this article is to know about the prosedure and etiquette of a Muslimah‘s dressing according to shariah. This study take a conclusion that In brief, through the lenses of The Prophet’s hadiths, Muslimah should cover every parts of their bodies except for their face and palms of their hands, dress up loosely, avoid dressing similarly with males, avoid dressing up excessively that attracts attention and shows arrogance.Setiap manusia yang memiliki akal sehat dan sempurna selalu ingin berpenampilan baik, baik itu secara Islami maupun secara norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat pada umumnya. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam hendaknya memahami bagaimana cara berpakaian yang sopan dan baik menurut ajarannya. Namun, dewasa ini , masih banyak kita temukan muslimah berpakaian tidak sesuai dengan aturan dan ajaran dalam agama Islam. Kebiasaan berpakaian yang baik harus ditanamkan sejak dini agar para muslimah terbiasa dan menjadikan aturan berpakaian Islami memudaya di masyarakat. Fokus dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui tentang tata cara dan adab seorang muslimah dalam berpakaian menurut syariat Islam. Dari penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa Pakaian muslimah perspektif hadis nabi adalah pakaian tersebut menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, tidak ketat dan tipis, tidak menyerupai pakaian laki-laki dan tidak berlebih-lebihan sehingga mengundang perhatian dan menimbulkan kesombongan

Persepsi Masyarakat terhadap Kesadaran Muzakki dalam Membayar Zakat di Kabupaten Pinrang

This study discussed the public`s perception towards the consciousness of muzakki to paying zakaah in Pinrang Regency. This research objectivewas to know the public perception towards the muzakki`sconsciousness in paying zakaah. This research founded some results as follow: First, the National Zakat Agency of Pinrang Regency has more hard-wired and fairness program according to utilizing of zakaah resource, such as optimal planning and collecting, effective distributing, as well as accountability reporting. Second, the Public perception on a determinant consciousness of muzakki to pay zakaah was more determinate by some results as follows; the religiosity behavior of worship, the Muzakki`s literacy on zakaah obligation, the economic income or wealth factor of Muslim society, the Local Government`s regulation and Muslim Scholar`s role on zakaah literacy, as well as the credibility of National Zakat AgencyPenelitian ini membahas tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki dalam Membayar Zakat di Kabupaten Pinrang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki dalam Membayar Zakat di Kabupaten Pinrang.Hasil penelitian ditemukan: pertama, Bentuk pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang sebagai Lembaga Pengumpulan Zakat di bawah naungan pemerintah, yang menurut pengamatan peneliti, merupakan Lembaga Pengumpul Zakat yang lebih terprogran dengan mengusahakan perencanaan,pengumpulan,pendistribusian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pendayagunaan Zakat yang adil, optimal dan efektif. Kedua, Persepsi masyarakat muzakki terhadap faktor yang menjadi determinasi kesadaran muzakki dalam mengeluarkan zakat di Kabupaten Pinrang ditemukan dari hasil wawancara kepada para muzakki adalah faktor religiusitas Ibadah,  faktor pengetahuan muzakki terhadap zakat, faktor harta  Kekayaan  atau  Pendapatan, faktor peran pemerintah dan Ulama, serta faktor kredibilitas lembaga amil zakat

Hak Pendidikan Anak dan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Larangan Pernikahan di Bawah Umur

This research is directed to two main things namely, (1) factors that influence the occurrence of underage marriage in the village of Muncang. (2) the legal awareness of the community about underage marriage to chiidren’s education right. Methods of data collection: Interview, Observation and Documentation with a qualitative approach. Data analysis using data reductio), data display and conclusion drawing. The results showed that the factors affecting underage marriages were economic problems, there had been a soulmate, and fears of the parents would be undesirable. Regarding public awareness of the law can be said that society is not aware of the law especially for those who do underage marriages. This is because public awareness is limited to the knowledge of the understanding of underage marriages. The conclusion of the study is the legal awareness of Kampung Muncang community regarding the prohibition of underage marriage to the right of children's education can be said to be not aware of the law because only knowing about the notion of marriage under Without knowing the rules governing it. Then the relation to obtaining the right of education is, if they do the marriage before the specified age limit means they have not been able to get the maximum education they can.Penelitian ini diarahkan kepada dua hal pokok yaitu, (1) Faktor Penyebab pernikahan di bawah umur. (2) kesadaran hukum masyarakat mengenai larangan pernikahan di bawah umur terhadap hak pendidikan anak perempuan. Metode pengumpulan data : Wawancara,Observasi dan Dokumentasi dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang mempengaruhi pernikahan di bawah umur diantaranya adalah masalah ekonomi, sudah ada jodohnya, dan ketakutan orangtua akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Mengenai kesadaran hukum masyarakat dapat dikatakan bahwa masyarakat belum sadar hukum terutama bagi mereka yang melakukan pernikahan di bawah umur. Hal ini karena kesadaran masyarakat hanya sebatas pada pengetahuan mengenai pengertian dari pernikahan di bawah umur. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kesadaran hukum masyarakat Kampung Muncang mengenai larangan pernikahan di bawah umur terhadap hak pendidikan anak dapat dikatakan belum sadar hukum karena hanya mengetahui mengenai pengertian dari pernikahan di bawah umur tanpa mengetahui peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut. Kemudian kaitannya dengan mendapatkan hak pendidikan adalah, jika mereka melakukan pernikahan sebelum batas umur yang ditetapkan artinya mereka belum bisa mendapatkan pendidikan secara maksimal yang mereka bisa. &nbsp