HUBUNGAN PROKRASTINASI AKADEMIK DAN ACADEMIC BURNOUT PADA MAHASISWA

Abstract—Pharmacy students have assignment demands such as journal writing, reports, presentations, and practical work. Facing these numerous assignments can lead to academic burnout. Academic burnout is a state where an individual experiences emotional exhaustion caused by factors such as high task demands, feelings of incompetence in fulfilling student obligations, and a decline in performance. The main cause of this is the tendency of students to delay or engage in academic procrastination when facing task burdens. This study aims to examine the relationship between academic procrastination and academic burnout among students. The sample for this research consisted of 151 students from the Faculty of Pharmacy at Surabaya University. The research employed a quantitative survey method, collecting data through the modified Maslach Burnout Inventory scale by Schaufeli and the Academic Procrastination Scale (APS) proposed by McCloskey. The sampling technique used in this study was accidental sampling. The results of this research indicate a significant relationship between academic procrastination and academic burnout among students (sig 0.000 < 0.05). With a positive correlation, higher levels of academic procrastination are associated with higher levels of academic burnout. Furthermore, there was also a significant association found between self-efficacy and academic burnout, with a value of 0.048 < 0.05. Keywords: academic procrastination, academic burnout, pharmacy faculty students, self-efficacy   Abstrak—Mahasiswa Farmasi memiliki tuntutan penugasan berupa pembuatan jurnal, laporan, presentasi, serta praktikum. Dalam menghadapi banyaknya penugasan tersebut dapat menimbulkan academic burnout. Academic burnout adalah keadaan seseorang yang mengalami rasa lelah secara emosional diakibatkan oleh faktor tuntutan tugas yang banyak, perasaan tidak kompeten dalam menjalankan kewajiban sebagai mahasiswa, hingga pada merosotnya prestasi. Penyebabnya adalahnya dalam menghadapi beban tugas tersebut mahasiswa kerap melakukan penundaan atau prokrastinasi akademik. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara prokrastinasi akademik dan academic burnout pada Mahasiswa. Sampel pada penelitian ini adalah 151 Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kuantitatif survei dengan pengumpulan data melalui skala Maslach Burnout Inventory yang telah dimodifikasi oleh Schaufeli dan skala Academic Procrastination Scale (APS) yang dikemukakan McCloskey. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan insidental sampling. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara prokrastinasi akademik dan academic burnout pada Mahasiswa (sig 0,000 < 0,05). Dengan memperoleh korelasi positif maka semakin tinggi prokrastinasi akademik maka akan semakin tinggi pula academic burnout, selain itu juga ditemukan asosiasi antara keyakinan akan kemampuan diri dan academic burnout sebesar 0,048 < 0,05. Kata kunci: prokrastinasi akademik, academic burnout, mahasiswa fakultas farmasi, keyakinan akan kemampuan dir

TANGGUNG JAWAB PRODUSEN ATAS TINDAKAN MEMPRODUKSI GARAM KONSUMSI TANPA MEMILIKI IZIN EDAR

Abstract—The purpose of writing a scientific journal is a condition for graduation and earning a Bachelor of Law degree at the Faculty of Law, University of Surabaya. This thesis raises the case of food problems faced by Indonesian consumers, precisely in Probolinggo district, which was carried out by the defendant, namely business actor S as a producer and seller of anchor brand consumption salt products without having a distribution permit by way of business actor S buying refined salt from salt farmers, then salt It is molded in a checkerboard shape and the salt is put in a heating oven to make it solid and hard. Salt products that have been hard and solid will be sprayed with liquid iodine, after which the salt is put into plastic packaging for business actors to sell to consumers. Business actor S sells the product to consumers without a product distribution permit, so business actor S violates Law Number 18 of 2012 concerning Food.   Keyword: food, food production, marketing authorization   Abstrak—Penulisan jurnal ilmiah ini adalah sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Skripsi ini mengangkat kasus permasalahan pangan yang dihadapi konsumen Indonesia, tepatnya dikabupaten Probolinggo yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pelaku usaha S sebagai produsen sekaligus penjual produk garam konsumsi merek jangkar tanpa memiliki izin edar dengan cara pelaku usaha S membeli garam halus dari petani garam, kemudian garam tersebut dicetak dengan cetakan berbentuk kotak-kotak dan garam tersebut dimasukan ke dalam oven pemanas supaya menjadi padat dan keras. Produk garam yang telah keras dan padat akan disemprot dengan cairan yodium, setelah itu garam tersebut dimasukan kedalam plastik kemasan untuk pelaku usaha S jual kepada konsumen. Pelaku usaha S menjual produk tersebut kepada konsumen tanpa adanya suatu izin edar produk, sehingga pelaku usaha S melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.   Kata kunci: pangan, produksi pangan, izin eda

PENGARUH EKUITAS MEREK, SERVICE QUALITY TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN STARBUCKS COFFEE DI SURABAYA

Abstract—This study aims to determine the effect of Brand Equity, Service Quality on Purchase Decisions of Starbucks Coffee in Surabaya. The method used is quantitative, while the tool used in this study is multiple linear regression analysis. Based on the results of multiple linear regression analysis on brand equity and Service Quality, there is a significant and positive influence on the purchasing decision of Starbucks Coffee in Surabaya because the better the brand equity and Service Quality given, the higher the interest in purchasing decisions is made. Keywords: brand equity, service quality, purchase decision   Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Ekuitas Merek, Service Quality Terhadap Keputusan Pembelian Starbucks Coffee Di Surabaya. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif sedangkan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda terhadap ekuitas merek dan Service Quality terdapat pengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan pembelian Starbucks Coffee di Surabaya dikarenakan dengan semakin baik ekuitas merek dan Service Quality yang diberikan maka semakin tinggi minat keputusan pembelian yang dilakukan. Kata kunci: ekuitas merek, service quality, keputusan pembelia

INDEPENDENSI KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Abstract—This study aims to analyze the independence of the Attorney General's Office in the constitutional system in Indonesia. The research method used in this study is a normative juridical method with a statutory, conceptual, historical, and comparative approach. The results of this study indicate that the Attorney General of the Republic of Indonesia does not have institutional independence in the state administration system in Indonesia. This is because the Prosecutor's Office is a government institution or in other words it is under executive power. In addition, the provisions of Article 19 paragraph (2) of Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General of the Republic of Indonesia also state that the Attorney General is appointed and dismissed by the President. In this case the President has absolute power over the position of Attorney General. If the performance of the Attorney General is contrary to the interests of the President, then the President can dismiss him unilaterally. To address the issue of the independence of the Attorney General's Office, the Attorney General's Office must be positioned as an independent state institution (state auxiliary organ) so that the Attorney General's Office can be free from intervention by any party. Keywords: attorney general's office, independence, power restrictions   Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis independensi Kejaksaan Agung dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang- undangan, konseptual, historis, dan komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak memiliki independensi secara institusional dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Hal ini dikarenakan Lembaga Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan atau dengan kata lain berada di bawah kekuasaan eksekutif. Selain itu, ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga menyatakan bahwa Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dalam hal ini Presiden memiliki kekuasaan yang absolut terhadap kedudukan Jaksa Agung. Apabila kinerja Jaksa Agung berlawanan dengan kepentingan Presiden, maka Presiden dapat memberhentikannya secara sepihak. Untuk mengatasi persoalan independensi Kejaksaan Agung, maka Kejaksaan Agung haruslah diletakkan sebagai lembaga negara independen (state auxiliary organ) sehingga Kejaksaan Agung dapat terbebas dari intervensi pihak manapun. Kata kunci: Kejaksaan Agung, Independensi, Pembatasan Kekuasaa

PRINSIP INVIOLABILITY DAN EKSTRATERITORIAL DALAM PENEROBOSAN GEDUNG KONSULAT RUSIA OLEH AMERIKA SERIKAT

Abstract—consular relations as one of the foreign relations is a necessity for every country. both the receiving and sending countries have their respective obligations under international law. the purpose of this research is to find out whether america's actions in entering the empty russian consulate building in seattle violated the principles of inviolability and extraterritoriality in the 1963 vienna convention. this research was conducted using a normative juridical method, using 3 (three) approaches including statute approach, conceptual approach, and case approach. the united states as the recipient country in this study violated the principles of inviolability and extraterritoriality by breaking into an empty russian consulate building in seattle. america should respect the principles of inviolability and extraterritoriality by bringing third parties as neutral parties, and at that time there were no urgent or extraordinary conditions (force majeure). america itself ratified the 1963 vienna convention on diplomatic law so that america could be declared to have violated the principles of international law.   Keywords: inviolability, premises, consulate, extrateritoriality   Abstrak—Hubungan konsuler sebagai salah satu hubungan luar negeri merupakan kebutuhan bagi setiap negara. Baik negara penerima dan pengirim mempunyai kewajiban masing-masing dalam hukum internasional. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui apakah tindakan Amerika yang masuk kedalam gedung konsulat Rusia yang kosong di Seattle melanggar prinsip inviolability dan extraterritorial dalam Konvensi Wina 1963. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan antara lain statute approach, conceptual approach, dan case approach. Amerika Serikat sebagai negara penerima dalam penelitian ini melanggar prinsip inviolability dan extraterritoriality dengan melakukan pembobolan kedalam gedung konsulat Rusia di Seattle yang kosong. Amerika seharusnya menghargai prinsip inviolability dan extraterritoriality dengan membawa pihak ketiga sebagai pihak netral dan pada saat itu tidak terjadi kondisi mendesak atau hal luar biasa (force majeur). Amerika sendiri meratifikasi Konvensi Wina 1963 tentang hukum diplomatik sehingga Amerika dapat dinyatakan melanggar prinsip hukum internasional.   Kata kunci: inviolability, premis, konsulat, ekstrateritoria

PERANCANGAN TABLEWARE MENGADAPTASI BUNGKUS MAKANAN TRADISIONAL PINCUK DARI INDONESIA

Abstract —This research aims to create a cutlery product that is comfortable when carried in hand, when we eat sometimes there are situations where we don't use a table to place cutlery and of course, we will carry the cutlery in our hands and eat in that position. However, it's a shame that the existing cutlery designs don't have a plan adapted for use in that situation. In the process of solving this problem, the author has an idea to adjust the traditional food packaging, pincuk which has a function similar to the objectives of the research. In the process of conducting this research, the authors also made observations on the forms of cutlery that already existed, the most influential positions of the arms and hand grips when holding an object, and traditional food wrappers. From the results of observations and research that has been carried out, various kinds of model studies can then be made to find the shape and design that best suits the research objectives. The result is a cutlery product that is comfortable to carry in the hand and to eat in that position, but still maintains the existing advantages of cutlery products in general. Keywords: tableware, pincuk, adaptation   Abstrak— Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan suatu produk alat makan yang nyaman saat dibawa di tangan, saat kita makan terkadang ada situasi dimana kita tidak memakai meja untuk meletakkan alat makan dan tentunya kita akan membawa alat makan tersebut di tangan dan makan dalam posisi itu. Namun, sayangnya desain alat-alat makan yang ada tidak memilki desain yang disesuaikan untuk pemakaian dalam situasi tersebut. Dalam proses penyelesain masalah ini penulis memilki sebuah ide untuk mengadaptasi bungkus makanan tradisional pincuk yang memilki fungsi serupa dengan tujuan dari penelitian. Dalam proses penelitian yang dilakukan ini, penulis juga melakukan observasi terhadap bentuk alat makan yang telah ada, posisi lengan dan genggaman tangan yang paling efektik saat menggenggam suatu objek, dan terhadap bungkus makanan tradisional. Dari hasil observasi dan penelitian yang telah dilakukan, kemudian dapat dilakukan pembuatan berbagai macam studi model untuk menemukan bentuk dan desain yang paling sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil akhir merupakan suatu produk alat makan yang nyaman saat dibawa di tangan dan untuk makan dalam posisi tersebut, namun masih tetap menjaga keunggulan yang ada dari produk alat makan pada umumnya. Kata kunci: peralatan makan, pincuk, adaptas

PERBUATAN CABUL DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Abstract—fornication is an obscene act which means any act that is contrary to the norms of decency or decency as long as it is included in the environment of genital lust. Cases of sexual abuse as a form of sexual violence are quite complex problems because the national commission against violence against women or the National Women's Commission in its annual records shows that the number of sexual violence against women is increasing. As time goes by changes in legislation modernize obscene acts into sexual violence in the form of physical sexual acts with the intention of degrading a person's honor and dignity based on sexuality as stipulated in Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. Proving the dehumanization of sexual objects is important in this study because the old provisions did not adopt this principle. This research shows that criminal liability for perpetrators of forced sexual acts on women's bodies is based on article 6 letter a of the Sexual Violence Crime Law. Keywords: sexual violence, degrading diginity, criminal liability   Abstrak—percabulan merupakan perbuatan cabul yang memiliki pengertian segala perbuatan bertentangan dengan norma kesusilaan atau kesopanan selama termasuk dalam lingkungan birahi kelamin. Kasus pencabulan sebagai bentuk kekerasan seksual menjadi satu permasalahan yang cukup kompleks, sebab komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan atau komnas perempuan dalam catatan tahunannya menunjukan angka terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan semakin meningkat. seiring dengan berjalannya waktu perubahan perundang-undangan memoderenisasi perbuatan cabul menjadi kekerasan seksual berupa perbuatan seksual secara fisik dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pembuktian atas dehumanisasi obyek seksual menjadi hal penting dalam kajian ini karena ketentuan lama tidak mengadopsi prinsip tersebut.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaku pertanggungjawaban pidana pelaku pemaksaan perbuatan seksual terhadap fisik wanita adalah menggunakan pasal 6 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kata kunci: kekerasan seksual, merendahkan harkat dan martabat, pertanggungjawaban pidan

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI BEHAVIOURAL INTENTION PENGGUNAAN MOBILE WALLET SHOPEEPAY DI SURABAYA

Abstract—The rapid development of technology in developing countries has resulted in high growth in recent years. Coupled with the support of the internet and mobile phone networks that have changed people's habits, especially in payment methods that were originally in the barter system, money and nowadays called mobile wallets that are inherent and have many payment options with a single scan and are fast and precise. People will not feel worried about losing money in one hand in the form of a smartphone. and some smartphones are equipped with NFC (Near-Field Communication) chips that only need to be tapped to make payments. This research aims to understand the factors that influence the use to adopt ShopeePay mobile wallet in Indonesia. There are 190 questionnaire results collected from ShopeePay users in Surabaya, then the data is analyzed using the Structural Equation Model (SEM) with data processing using Analysis Moment of Structural (AMOS) software. The results of this study indicate that performance expectancy (PE), effort expectancy (EE), social influence (SI), facilitating conditions (FC), perceived value (PV), perceived risk (PR), perceived trust (PT), perceived regulatory support (PRS), promotional benefits (PB) are proven to be factors that significantly influence behavioral intention (BI) of ShopeePay mobile wallet in Surabaya.   Keywords: performance expectancy, behavioural intention, mobile wallet   Abstrak—Perkembangan teknologi yang pesat di negara-negara berkembang telah menghasilkan prtumbuhan yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir ini. Ditambah dengan dukungan jaringan internet dan mobile phone yang telah mengubah kebiasan orang apalagi dalam metode pembayaran yang dari awal dalam system barter, uang dan saat ini disebut mobile wallet yang sudah melekat dan memiliki banyak pilihan pembayaran dengan sekali scan dan cepat dan tepat. Orang-orang tidak akan merasa khawatir dengan kehilangan uang sudah cuku dalam satu genggaman dalam bentuk smartphone.dan beberapa smarthphone telah dilengkapi dengan NFC (Near-Field Communication) chip yang hanya perlu di tap untuk melakukan pembayaran. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengerti factor-faktor yang mempengaruhi penggunaan untuk mengadopsi mobile wallet ShopeePay di Indonesia. Terdapat 190 hasil kuesioner yang dikumpulakn dari pengguna ShopeePay di Surabaya kemudian data analisis menggunakan Structural Equation Model (SEM) dengan pengolahan data menggunakan software Analysis Moment of Structural (AMOS). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa performance expectancy (PE), effort expectancy (EE), social influence (SI), facilitating conditions (FC), perceived value (PV), perceived risk (PR), perceived trust (PT), perceived regulatory support (PRS), promotional benefits (PB) terbukti sebagai factor yang signifikan mempengaruhi behavioural intention (BI) mobile wallet ShopeePay di Surabaya. Kata Kunci: performance expectancy, behavioural intention, mobile walle

PERBAIKAN TATA LETAK GUDANG DAN SISTEM MANAJEMEN GUDANG DI BONCHEL PETSHOP SURABAYA

Abstract — Bonchel Petshop is a company engaged in the sale of pet supplies from food, snacks, medicine, cages to accessories. In the Bonchel Petshop business, it does not only sell pet equipment, but also has grooming and lodging and mating services, especially for cats. The layout of the Bonchel Petshop warehouse is still messy because incoming goods from suppliers to the warehouse are still randomly placed in the warehouse. The location for the placement of incoming goods is not placed according to the category. This probl em makes the time for taking orders by warehouse staff to be ineffective and ineffective. Data collection for this study was carried out by conducting interviews and historical data from the Bonchel Petshop warehouse. The method used in placing goods on shelves uses the classed-based storage method in which goods are placed according to the category of goods. The purpose of using this method is to increase the effectiveness and efficiency of time in searching for goods by warehouse staff. Data processing is done by ABC analysis to determine the level of frequency of incoming and outgoing goods to the warehouse. Category A ranking has a frequency requirement of 80% for the frequency of goods taking, B-rank category has a 15% proportion requirement and C ranking category has a 5% percentage requirement for goods in and out. Category ranking A is obtained by a wide rack of 26 m2. Rank B has a shelf area of 6 m2 and category C rank has a shelf area of 4 m2. From the results of these calculations, Bonchel Petshop requires adding shelves to 8 racks and 5 pallets to store products in the warehouse based on warehouse stock data for 6 months. Adding shelves and reducing pallets results in the aisle on the 1st floor being 29.6 m2 and the 2nd floor being 25.35 m2. Data collection was carried out by observing for three days at the Bonchel Petshop and obtaining an average proportion of search time savings in the tourist layout design of 25% from the initial layout. Keywords: warehouse layout, abc analysis   Abstrak—Bonchel Petshop merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan perlengkapan hewan peliharaan dari makanan, snack, obat, kandang hingga aksesoris. Dalam bisnis Bonchel Petshop tidak hanya menjual perlengkapan hewan peliharaan namun memiliki jasa grooming dan tempat penginapan maupun kawin khususnya untuk kucing. Tata letak gudang Bonchel Petshop masih berantakan dikarenakan penempatan barang masuk dari supplier ke gudang masih ditempatkan secara acak di gudang. Lokasi penempatan barang yang masuk tidak ditempatkan sesuai kategori. Masalah tersebut membuat waktu picking order oleh staf gudang menjadi tidak efesien dan efektif. Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dan data histor y dari gudang Bonchel Petshop. Metode yang digunakan dalam penempatan barang di rak menggunakan metode classed-based storage yang mana barang diletakkan sesuai dengan kategori barang. Tujuan penggunaan metode tersebut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu dalam pencarian barang oleh staf gudang. Pengolahan data dilakukan dengan analisis ABC untuk mengetahui tingkat frekuensi keluar masuk barang ke gudang. Kategori ranking A memiliki ketentuan presentase frekuensi pengambilan barang sebesar 80%, kategori ranking B memiliki ketentuan persentase sebesar 15 % dan untuk kategori ranking C memiliki ketentuan presentase frekuensi keluar masuk barang sebesar 5%. Kategori ranking A didapatkan luas rak sebesar 26 m2. Ranking B memiliki luas rak sebesar 6 m 2 dan kategori ranking C didapatkan luas rak sebesar 4 m2. Dari hasil perhitungan tersebut Bonchel Petshop membutuhkan penambahan rak menjadi 8 rak dan 5 pallet untuk menyimpan produk yang ada di gudang berdasarkan data stok gudang selama 6 bulan. Adanya penambahan rak dan pengurangan pallet maka di dapatkan aisle lantai 1 menjadi 29,6 m2 dan lantai 2 menjadi 25,35 m2. Pengambilan data dilakukan dengan cara melakukan pengamatan selama tiga hari di Bonchel Petshop dan mendapatkan persentase rata -rata penghematan waktu pencarian pada rancangan layout usulan sebesar 25% dari layout awal. Kata kunci: tata letak, analisis ab

TINJUAN YURIDIS PENERAPAN LARANGAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT

Abstract—Human rights are a set of rights that are inherent in the nature and existence of humans as creatures of God Almighty and are His gifts that must be respected, upheld and protected by the state, law, government and everyone for the sa ke of honor and protection of human dignity. as stated in Article 1 point 1 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. Human rights cover a wide range of rights, such as civil rights, political rights, economic rights and socio-cultural rights. Human rights must be protected by everyone, the law, the state and the government. So in carrying out all its authority, the government must pay attention to human rights because it has become its responsibility to promote, uphold, and protect human rights. The government has the authority to form regulations, but not a few of the policies formed miss an important element, namely human rights. This journal specifically discusses matters related to economic rights contained in the regional regulation of Serang No. 2 of 2010 concerning Prevention, Eradication and Management of Community Diseases. The research method used is normative legal research using the statute approach and conceptual approach and analyzing by deduction. The results of this study indicate that the regional regulations impede the economic rights of food vendors in exercising their rights to improve their standard of living. Based on Law Number 15 of 2019 Concerning Amendments to Law Number 12 of 2011 concerning Formation of Legislation, article 6 paragraph (1) states that one of the contents of Legislative Regulations must reflect the principle of humanity, that is, e very Content Material Laws and regulations must reflect the protection and respect for human rights and the dignity of every citizen and resident of Indonesia in a proportionate manner. If laws and regulations are found that do not reflect human rights, it i s necessary to review these regulations. Keywords: human rihts, local government regulation   Abstrak—Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan seta perlindungan harkat dan martabat manusia sebagaimana dikatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia melingkupi berbagai macam seperti hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak sosial budaya. Hak asasi manusia harus dilindungi setiap orang, hukum, negara maupun pemerintah. Maka dalam menjalankan segala kewenangannya, pemerintah harus memperhatikan hak asasi manusia karena telah menjadi tanggung jawabnya untuk memajukan, menegakkan, serta melindungi hak asasi manusia. Pemerintah memiliki kewenangan membentuk peraturan, akan tetapi tidak sedikit dari kebijakan yang dibentuk melewatkan unsur penting yakni hak asasi manusia. Dalam jurnal ini membahas khusus hal terkait hak ekonomi yang terdapat pada peraturan daerah Kota Serang No. 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian  hukum  normatif  dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach serta menganalisis dengan cara deduksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan daerah tersebut menghalangi hak ekonomi pedagang makanan dalam melaksanakan hak meningkatkan taraf  hidupnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun  2019 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan, pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa salah satu materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas kemanusiaan, yaitu setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Apabila didapati peraturan perundang-undnagan yang tidak mencerminkan hak asasi manusia, maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap peraturan tersebut. Kata kunci: hak asasi manusia, peraturan daera