Enhancing urban environmental quality through the development of green open spaces: An analysis of non-agricultural land use

Background: Most areas in West Jakarta have fertile soil, making them suitable for a diverse range of urban vegetation. Urban vegetation communities offer numerous ecological, social, health, economic, and cultural benefits. The preservation of urban vegetation requires reliable data, one of which can be obtained through remote sensing using satellites. This data is crucial for informing the state and pressures on biodiversity in various urban areas. This study aims to analyze the distribution of vegetation on non-agricultural land to improve environmental quality and urban planning in West Jakarta. Methods: A qualitative approach was used, with secondary data and literature studies on several samples, assisted by Google Earth imagery for mapping the vegetation. Findings: The analysis reveals that non-agricultural lands are predominantly covered by alang-alang (Imperata cylindrica) grass, with these lands situated next to government and commercial centers. The findings suggest that there is potential for converting these areas into green open spaces (Ruang Terbuka Hijau/RTH), in accordance with the Regional Spatial Plan (Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW) for DKI Jakarta by 2030. Conclusion: The development of green open spaces from underutilized non-agricultural lands can contribute to improving environmental quality and enhancing the overall urban layout in West Jakarta. Additionally, the spatial structure of West Jakarta follows a sectoral model, where development focuses on specific land uses in distinct sectors. Novelty/Originality of this article: This article offers a novel perspective by integrating satellite-based remote sensing data with urban planning concepts, such as the sectoral model and green open space development.

Leadership in times of crisis: Local government responses to fuel shortages in Bengkulu Province

Background: This study investigates the leadership response of the Bengkulu Provincial Government to the 2025 fuel shortage crisis, using the theoretical framework of crisis management and adaptive leadership. The crisis revealed structural weaknesses in Indonesia's centralized fuel governance system, as well as the limited anticipatory capacity at the local level. Methods: The research applies a qualitative method with document analysis, drawing on policy documents, media reports, and statistical data. The analysis is guided by Boin et al.'s five tasks of crisis leadership: sense-making, decision-making, meaning-making, terminating, and learning. Findings: Findings indicate that the local government's response was predominantly reactive and characterized by ad hoc decisions, limited coordination, and weak narrative framing. While symbolic actions such as the work-from-home policy helped to mitigate immediate public dissatisfaction, deeper issues such as logistical vulnerabilities at Pulau Baai Port and the absence of contingency reserves remained unaddressed. Furthermore, the lack of transparent communication platforms hindered public trust and accountability. The crisis termination was premature and unaccompanied by institutional learning or structural reforms, reflecting a failure to transition from short-term crisis response to long-term resilience planning. Conclusion: This study concludes that the Bengkulu case highlights the urgent need for decentralized energy governance, investment in predictive infrastructure, and the institutionalization of crisis learning mechanisms. Local governments must be empowered not only to manage operational disruptions but also to initiate reforms that reduce systemic vulnerability and improve crisis preparedness in peripheral regions. Novelty/Originality of this Article: This study uniquely applies the five tasks of crisis leadership to analyze a provincial government’s response to a fuel crisis, revealing critical gaps in decentralized governance and institutional learning often overlooked in Indonesian energy policy research

Deforestasi hutan Papua: Urgensi penetapan kebijakan pengelolaan hutan di Papua

Latar Belakang: Deforestasi memiliki dampak serius baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk perusakan dan pembukaan lahan untuk perkebunan. Dampak dari deforestasi sangat dirasakan oleh masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam atau hutan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsekuensi di masa depan jika deforestasi tidak dikendalikan melalui kebijakan yang jelas dan pasti. Metode: Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsekuensi di masa depan jika deforestasi tidak dikendalikan melalui kebijakan yang jelas dan pasti. Model penelitian yang digunakan adalah persoalan aktual dengan penggunaan metode interpretasi. Studi kepustakaan pun dipilih sebagai sarana interpretasi sumber penelitian. Temuan: Rekomendasi utamanya adalah tindakan komprehensif dari semua pihak untuk melindungi hutan di Papua dan menetapkan kebijakan yang tegas. Cukup penting untuk merencanakan penggunaan lahan jangka panjang, konservasi, dan strategi adaptasi regional yang spesifik untuk mengelola lanskap lingkungan yang berubah di Pulau Jawa disoroti. Rehabilitasi hutan dan lahan merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan untuk meningkatkan daya dukung, produktivitas, dan perannya dalam melestarikan sistem kehidupan Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian diketahui jika terdapat rekomendasi dan dampak dari persoalan yang dirasakan oleh manusia. Pengadaan ternak juga memberikan pengaruh negatif terhadap udara dan air serta penyebaran penyakit dari hewan ke manusia

Komparasi studi kasus pemerintah Jepang dan Indonesia dalam pendidikan pengurangan risiko bencana dalam konteks masa pandemi covid-19

Latar Belakang: Sejak dinyatakan adanya pandemi COVID-19 oleh WHO, banyak negara menutup sekolah-sekolah untuk melindungi anak-anak dari keterpaparan virus yang dapat saja terjadi pada saat berada di lingkungan sekolah. Kekhawatiran semakin lama anak-anak tidak kembali ke sekolah dapat mengancam ketercapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke empat yaitu pemenuhan hak mendapatkan Pendidikan Berkualitas di tahun 2030. Studi ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang dan Indonesia dalam merespon dampak pandemi COVID-19 di sektor pendidikan. Metode: Studi ini menggunakan metode peninjauan literatrasi yang berkaitan dengan kebijakan sektor pendidikan di kedua negara. Temuan: Hasil dari tinjauan literatur didapatkan bahwa baik pemerintah Jepang maupun pemerintah Indonesia merespon dampak pandemic pada sektor pendidikan dengan cara yang sama yaitu melakukan penutupan sekolah-sekolah untuk melindungi keselamatan dan Kesehatan dari warga sekolah. Kedua pemerintah juga mengeluarkan kebijakan terkait dengan pemberian bantuan dalam mendukung metode belajar dari rumah. Perbedaan yang mendasar adalah anjuran penutupan sekolah tidak menggunakan legalitas dokumen, sementara pemerintah Indonesia menggunakan surat edaran Menteri. Kesimpulan: Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang dan Indonesia memperlihatkan bahwa dalam situasi darurat respon yang dilakukan perlu didukung oleh kebijakan

Utilization of the integrated online village and urban village information system in Kendal Regency “Dokar “ as an actievement of bureaucratic reform

Background: Bureaucratic reform that focuses on transparency and public accountability has encouraged the application of information technology in government, particularly through the concept of E-Government. This technology has become an important tool to improve public information disclosure, which is a citizen's right and an important element in participatory decision-making processes. Methods: This research uses a literature study approach with descriptive analysis of various literature and policy documents related to the implementation of village information systems. Data were collected from credible sources, analysed systematically, and presented in narrative form to identify the impact of village information system implementation on public information disclosure. Findings: The results show that the implementation of village information systems, such as the one implemented through DOKAR in Kendal District, significantly improves the accessibility and transparency of public information. The system allows citizens to access information anytime and anywhere, without being limited by time and distance, thus supporting community involvement in supervision and decision-making. Conclusion: The implementation of E-Government through village information systems has opened up new opportunities for public information disclosure, which in turn improves government accountability and community participation. This research confirms the importance of developing and maintaining integrated information systems to support sustainable bureaucratic reform. Novelty/Originality of This Study: This study makes an original contribution by highlighting the specific impact of village information system implementation on public information disclosure at the local level. The analysis enriches the literature on E-Government by providing empirical evidence of the application of information technology in local government, which is rarely addressed in previous studies

Telaah kebijakan pemerintah tentang pertambangan dan percepatan kendaraan listrik

Latar Belakang: Isu pemanasan global disikapi dengan berbagai cara oleh setiap negara, dengan tujuan utama adalah menurunkan tingkat emisi gas ke udara yang kemudian dapat mempengaruhi temperatur dunia. Penelitian ini disusun untuk mengkaji langkah Pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah tersebut, salah satunya melalui kebijakan yang dikeluarkannya. Metode: Metode penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan desk study. Temuan: Hasil kajian menyimpulkan bahwa terdapat paling tidak 2 (dua) kebijakan penting yang terkait dengan langkah Pemerintah Indonesia untuk mengurangi tingkat emisi ke udara, yaitu Peraturan Presiden No. 79 Tahun 2023 yang memberikan kemudahan bagi para produsen otomotif yang mengembangkan sepeda motor dan kendaraan listrik di Indonesia. Kebijakan ini dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari kemudahan berinvestasi yang dicita-citakan melalui UU Cipta Kerja, termasuk investasi di bidang pertambangan dan pengolahan mineral nikel. Nikel adalah salah satu bahan baku utama untuk pembuatan baterai kendaraan listrik. Kesimpulan: Kajian ini menyimpulkan bahwa terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan kedua cita-cita peraturan tersebut. Di hulu, pada kegiatan pertambangan, sampai saat percepatan proses perizinan masih banyak kendala baik secara teknis maupun administrasi. Sedangkan di hilir, infrastruktur untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik masih terbatas atau kurang memadai, seperti stasiun pengisian baterai (SPB) yang masih jarang dijumpai di jalan raya atau area parkir umum

Analysis of public awareness and behaviour in Banjarmasin City towards reducing the use of plastic waste: a case study of environmentally friendly policy implementation

Background: Increased environmental awareness in Banjarmasin City has led to the implementation of a policy to reduce the use of single-use plastic bags. This study aims to evaluate people's behaviour related to the policy by focusing on three main variables: environmentally friendly attitudes, lifestyle, and knowledge about the dangers and benefits of reducing plastic waste. Methods: This study used a quantitative approach with data collected through questionnaires distributed to 155 respondents in Banjarmasin City. The questionnaire instrument was designed to measure people's environmentally friendly attitudes, lifestyles, and knowledge of the benefits and hazards of plastic waste. The data was analysed by calculating the mean score and frequency to assess the level of awareness and behaviour. Findings: The results of the analysis show that in general, the environmentally friendly attitudes of the people of Banjarmasin are quite good with an average score of 3.54, but there is a need to increase understanding and participation in reducing the use of plastic bags. The community's eco-friendly lifestyle obtained an average score of 3.35, indicating an area that needs improvement. The community's knowledge of the benefits of plastic waste reduction had an average score of 3.87, while knowledge of the dangers of plastic waste reached an average score of 3.90, signalling that the community already has a fairly good understanding of this issue. Conclusion: This study concludes that although the people of Banjarmasin have a good understanding of the dangers and benefits of plastic waste reduction, environmentally friendly attitudes and lifestyles still need to be improved. A more intensive education and socialisation programme is expected to increase compliance and participation in implementing the plastic bag reduction policy. Novelty/Originality of This Study: This study provides new insights into how plastic bag reduction policies are accepted and implemented at the community level, focusing on the relationship between knowledge, attitudes, and lifestyles. The study also highlights the importance of integrating environmental education in local policies to improve the effectiveness of plastic waste reduction

Strategies for improving the performance of public relations officers based on tri hita karana in the regional office of the Ministry of Religious Affairs of Bangli Regency

Background: This study focuses on improving the performance of public relations (Pranata Humas) at the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs in Bangli Regency, using the Tri Hita Karana philosophy as a framework. Tri Hita Karana is a Balinese concept emphasizing harmonious relationships between humans, God, others, and nature. Pranata Humas plays a key role in disseminating information about government programs and activities to the public, but faces challenges such as a lack of understanding of Tri Hita Karana and limited community engagement. Methods: The study employs a strategic approach, which includes in-depth education and training for public relations staff on the values of Tri Hita Karana, strengthening collaboration with local communities and NGOs, and leveraging information technology and social media to improve outreach. Findings: The proposed strategies are expected to enhance the understanding of local cultural values among public relations personnel, foster stronger community involvement in government-promoted activities, and improve information dissemination using modern communication tools. Conclusion: By implementing these strategies, the performance of Pranata Humas can be significantly improved, leading to better communication between the government and the public, while promoting harmonious local cultural values. Novelty/Originality of This Study: This research introduces the integration of Tri Hita Karana, a unique Balinese cultural philosophy, into public relations strategies within a government institution, aiming to improve both performance and cultural alignment in public communication efforts

Counterterrorism prevention concept to support government policy in Indonesia

Background: Counter-terrorism strategies in Indonesia have evolved in response to the dynamic nature of global and domestic security threats. The Indonesian government has implemented a multifaceted approach, combining intelligence strengthening, law enforcement, deradicalization, socio-economic empowerment, and media and technology management. These efforts are critical to preventing the spread of radical ideologies and terrorist attacks. However, challenges such as human rights violations and coordination gaps remain, necessitating further examination of these strategies. Methods: This essay employs a literature review method with a qualitative descriptive approach. Data were collected from various secondary sources, including academic journals, government reports, books, and media articles. Relevant literature was sourced through keyword searches in academic databases. Thematic analysis was conducted to identify key themes related to Indonesia's counter-terrorism strategies, particularly in intelligence, law enforcement, deradicalization, and technology management. Findings: The analysis revealed that Indonesia’s counter-terrorism efforts are effective in certain areas, particularly intelligence collaboration between agencies like BIN, Polri, BNPT, and Densus 88. However, human rights concerns persist, particularly regarding the use of surveillance technologies and law enforcement practices. Deradicalization programs that integrate religious moderation and socio-economic empowerment show promise in reintegrating former terrorists into society. Additionally, big data and AI play an increasingly critical role in detecting online extremist content, though balancing privacy and security remains a challenge. Conclusion: Indonesia's counter-terrorism strategy demonstrates a comprehensive approach that addresses both immediate security concerns and long-term prevention of radicalization. While successful in many aspects, further improvements are needed to address human rights issues, enhance inter-agency coordination, and optimize the use of technology. A balanced approach that respects civil liberties while ensuring national security is essential for sustained success. Novelty/Originality of This Study: This study provides a detailed analysis of Indonesia's counter-terrorism strategies through a comprehensive literature review, highlighting the interplay between intelligence, law enforcement, social reintegration, and technology. It also emphasizes the importance of transparency and human rights in counter-terrorism efforts, which have received limited attention in previous studies

Policy approach: Kelola sumber daya alam Bali sebagai langkah efektif di masyarakat

oai:ojs2.journal-iasssf.com:article/532Latar Belakang: Pengelolaan lingkungan perlu dilakukan guna memaksimalkan sumber daya dengan jumlah kebutuhan yang ada. Namun seiring dengan berjalannya waktu nilai kualitas lingkungan dari waktu ke waktu terus mengalami penurunan. Proses pengelolaan lingkungan diperlukan dengan pendekatan kebijakan ekologi. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan dan metode kualitatif. Metode ini lebih menekankan pada penelitian yang bersifat memberikan gambaran secara jelas dan sesuai dengan fakta di lapangan. Temuan: Tulisan ini telah menguraikan bagaimana kekuatan sosial dalam didistribusikan dalam masyarakat Bali modern. Sistem kuno memastikan distribusi sumber daya air yang adil yang berlangsung selama seribu tahun sebagian besar telah tergeser. Investor luar, dengan dukungan semua tingkat pemerintah daerah, telah mendorong pembangunan yang tidak berkelanjutan tanpa memperhatikan sumber daya air. Pendekatan ekologi politik telah membuktikan sebagai pendekatan efektif untuk mengungkap para pemangku kepentingan, proses sejarah dan politik di balik pertumbuhan pariwisata dan dampaknya terhadap konfigurasi hidro-sosial dan hambatan untuk distribusi air yang lebih adil di pulau itu.  Kesimpulan: Perkembangan penduduk serta perubahan gaya hidup menyebabkan meningkatnya kebutuhan atas sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak menerapkan prinsip keberlanjutan akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Degradasi lingkungan erat kaitannya dengan kebijakan dalam pengelolaan sumber