ANALISIS HUKUM PERDATA PADA KASUS KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus Putusan Nomor 816/Pdt.G/LH/2021/PN Jkt.Pst)

Salah satu penyebab kerusakan lingkungan hidup adalah adanya kebakaran lahan gambut. Seperti kasus kebakaran lahan gambut di Kalimantan milik PT Agri Bumi Sentosa dalam Putusan Nomor 816/Pdt.G/LH/2021/PN Jkt.Pst. Adanya kebakaran lahan gambut ini menyebabkan kerugian baik materiil maupun non materiil dan memberikan banyak dampak pada lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan adanya karakteristik yang unik pada lahan gambut menyebabkan lahan gambut yang sudah terbakar tidak dapat pulih seperti sedia kala. Oleh karena itu dalam mengatasi hal tersebut perlu adanya etika lingkungan hidup sebagai solusi kerusakan lingkungan hidup. Penulisan kajian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan jenis kajianh kepustakaan (library research). Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah library research yang merupakan pengumpula data penunjang berasal dari buku, jurnal, artikel, dokumen, dan media online. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan sumber-sumber kajian yang berasal dari buku, jurnal, artikel, dokumen, dan media online yang berkaitan dengan pembahasan dalam penulisan kajian ini

Kajian Pemidanaan Terhadap Kejahatan Penipuan Dan Penggelapan Dibidang Properti Dalam Teori Pemidanaan

Paper ini membahas mengenai Pelaku penipuan properti yang marak terjadi ini, dalam proses penegakan dan penyelesaiannya kebanyakan korban tidak merasakan keadilan yakni tidak kembalinya secara utuh atau sama sekali uang/harta korban yang diambil oleh pelaku. Bahkan ada pelaku yang kabur, sehingga pihak kepolisian kesulitan untuk menangkap dan berdampak pada tidak dapat diadilinya pelaku. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis bagaimana modus-modus penipuan dan penggelapan properti dan apa saja kendala dalam penyelesaiannya serta bagaiamana perlindungan hukum terhadap korbannya.Hasil Penelitian adalah Pelaku penipuan properti menghadapi sanksi pidana dan tanggung jawab perdata, termasuk penjara dan denda. Mereka juga dapat dituntut untuk mengkompensasi kerugian yang ditimbulkan oleh pihak yang dirugikan, seperti pemilik properti atau kontraktor. Dampak reputasi adalah implikasi signifikan lainnya, karena penipuan properti dapat merusak reputasi individu atau perusahaan dan menghambat peluang bisnis. Reputasi industri konstruksi juga dapat terpengaruh, mendorong perubahan peraturan dan penegakan hukum yang lebih ketat. Pemerintah dan pihak berwenang harus mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pengawasan, menegakkan peraturan, dan mengintensifkan upaya pencegahan penipuan properti untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam industri konstruksi

Perlindungan Hukum Pemakaian Alat Perlindungan Diri Apron Untuk Pasien Pada Pemeriksaan Radiologis Panoramik

The patient is a consumer whose rights must be legally protected, especially when it comes to the patient's health while undergoing examination and treatment at the hospital. In some cases the patient is examined by X-ray examination to diagnose a disease, one of which is a panoramic X-ray examination. Panoramic examination is a supporting examination used in dentistry in the form of X-rays. This oral and dental examination aims to see further and clearly describe the teeth and the surrounding soft tissue. Considering the losses caused by radiation exposure, there are many efforts made by the hospital to reduce and minimize exposure to radiation received. One of them is a policy in the use of Personal Protective Equipment in accordance with SOPS made by the government or the company itself. The radiation protection equipment according to PERKA BAPETEN No. 8 of 2011 paragraph 3 letter b, namely: Apron, Gonad Shield, Thyroid Shield, Pb Gloves, Pb Glasses, Pb Glass. This study uses a normative juridical approach regarding the legal protection of patients in the use of apron personal protective equipment during X-rays panoramic examinations with the main data source being secondary data supported by primary data. Primary data was obtained directly through the results of a questionnaire based on the results of a questionnaire checklist of 30 patients who came for treatment at the Oral Surgery Polyclinic at BENDAN Hospital in Pekalongan in the period December 2022 and had brought the results of panoramic examinations from various radiology laboratories whether they wore personal protective equipment before the examination or not.. From the results of the questionnaire on 30 patients who came to the mouth, it was obtained that most of the patients did not wear aprons. Legal protection for patients that underlies the use of apron personal protective equipment for radiological examinations as stipulated in Article 2 of Law no. 36 of 2009, namely Health Development is carried out on the basis of humanity, balance, benefits, protection, respect for rights and obligations, justice, gender and non-discrimination and religious norms

Etika Dan Legalitas Penelitian Kesehatan Yang Menjadikan Manusia Sebagai Subjek Penelitian

Penelitian dalam bidang kesehatan memberikan dampak yang luas, penelitian pada manusia semakin medesaknya penyempurnaan pelayanan kesehatan untuk kesejahteraan umat manusia, yang bertujuan untuk melengkapi tata cara diagnostik, terapi, pencegahan serta pengetahuan tentang etiologi dan patogenesis suatu penyakit. Permasalahan dalam penelitian kesehatan yang melibatkan manusia sebagai subjek adalah etika dan legalitas dalam prosesnya. Metode penelitian ini dengan hukum normatif, karena menggunakan data sekunder yang menyangkut peraturan perundang-undangan terkait. Penelitian yang melibatkan manusia sebagai subjek penelitian harus memiliki tiga prinsip etik yaitu penghormatan terhadap manusia, kebaikan, dan keadilan. Legalitas terkait manusia sebagai subjek penelitian tercantum pada Peraturan Pemerintah No. 39 1995 Tentang Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan No. 1179A/Menkes/SK/X/1999 Tentang Kebijakan Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan No. 2002/SK/ BPOM Tentang Tata Laksana Uji Klinik, UU No. 18200 2 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Keputusan Menteri Kesehatan No. 1334/MENKES/SK/X/2002 Tentang Komisi Nasional Etik Penelitian dan UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek penelitian harus mengikuti etika maupun legalitasnya. Subyek penelitian kemudian dimaknai bukan hanya sebagai hal yang menunjang keberhasilan penelitian, melainkan juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan moral peneliti

Konsep Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia Berlandaskan Prinsip Keadilan Restoratif

Land conflicts are often resolved through litigation considering the legal regulations that force land disputes to lead to criminal and civil justice as well as the TUN. The Land Office as the organizer of the management and registration of land rights can carry out mediation in accordance with the provisions of the Minister of Agrarian and Spatial Planning Regulation Number 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases. However, it is limited to certain criteria and cannot resolve problems related to land crimes and civil rights disputes. Through this research, the author proposes the concept of institutions and special rules that regulate penal mediation and civil mediation related to land conflicts in order to achieve restorative justice for the parties to the dispute. Because of this, there is a need for special institutions and special rules regarding the resolution of land conflicts through mediation in order to achieve restorative justice that is cost-effective and has a short resolution period

FIGURATIVE LANGUAGE APPLIED IN MELANIE MARTINEZ’S K-12 ALBUM

This research paper is focused to find figurative language in the lyrics of the song "K - 12" by Melanie Martinez. The researcher uses Perrine’s theory to find out the most dominant types of figurative language, implied meaning, and the type of figurative language.  This study is a descriptive study by applying text oriented approach in this research to obtain the require d data.  The song lyrics are categorized into 7 types of figurative languages, and interpreted to find the implied meaning of it. There are 7 types of figurative language used in the lyrics of   the   song   "K - 12"   by   Melanie   Martinez   with   a   total   of   7   metaphor, 2 personifications, 7 hyperboles, 8 imageries, 8 ironies, 5 symbol, and 2 paradoxes. Keywords : Perrine’s figurative language, literature, song lyric, text-oriented approach, Melanie Martinez K-12 albu

Exploring Legal Frameworks for the Clinical Use of Psychedelic Substances in Mental Health Treatment

In recent years, interest in the use of psychedelic substances in the treatment of mental disorders has increased significantly. Recent research shows the potential of psychedelic substances such as psilocybin, LSD, and MDMA to treat disorders such as major depression, post-traumatic stress disorder (PTSD), and substance addiction. However, the clinical use of psychedelic substances remains very limited due to significant legal obstacles. This study aims to explore the relevant legal framework for the clinical use of psychedelic substances in the treatment of mental disorders. By considering various rules and regulations at national and international levels, we explore the challenges and opportunities in creating an enabling legal framework for the clinical use of psychedelic substances. Our analysis highlights differences in legal approaches between countries, with some countries such as the United States beginning to pave the way for research and clinical use of psychedelic substances in mental treatment, while other countries still maintain a strict approach to the use of psychedelic substances. The results of this study provide important insights for policymakers, health practitioners, and researchers to understand the existing legal framework and challenges faced in integrating psychedelic substances into clinical practice. Thus, this study may help guide the development of policies that promote safe and responsible access to psychedelic therapy in the treatment of mental disorders

Pelaksanaan Pengelolaan Dan Pemeliharaan Barang Bukti Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Di Polres Grobogan

The research entitled ‘‘Implementation of Management and Maintenance of Evidence in the Process of Investigating Crimes at the Grobogan Police Station‘‘, has a problem formulation regarding the mechanisms and obstacles in implementing the management and maintenance of evidence at the Grobogan Police Station.criminal investigation process at Grobogan Police. This research aims to determine the implementation mechanism for managing and maintaining evidence in the process of investigating criminal acts at the Grobogan Police and to determine the obstacles in managing and maintaining evidence in the process of investigating criminal acts at the Grobogan Police. Based on the data analysis carried out, it can be concluded that the evidence received by the prisoner care unit and evidence from investigators was obtained from the confiscation or search process through the minutes of handing over of evidence by investigators, after which the prisoner care and evidence unit checked the evidence with a report

PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING GUNA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL DIBIDANG ALIH TEKNOLOGI DI INDONESIA

Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia merupakan hal terpenting bagi majunya suatu perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Penggunaan Tenaga Kerja Asing harus dipertahankan keberadaannya, karena dengan masuknya Tenaga Kerja Asing ke Indonesia dapat memberikan dampak positf bagi pertumbuhan ekonomi. Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dibidang Alih teknologi yang belum diterapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:                          (1) Mengapa Tenaga Kerja Asing belum mendukung pembangunan nasional dibidang alih teknologi yang efektif ? (2) Bagaimana penggunaan tenaga kerja asing yang mendukung pembangunan nasional dibidang alih teknologi di Indonesia ? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menitik beratkan pada penggunaan data sekunder sebagai data utamanya, yaitu berupa asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum, sedangkan data primer sebagai data penunjang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Tenaga Kerja Asing belum mendukung pembangunan nasional dibidang alih teknologi yang efektif karena faktor internal masih terdapatnya TKA yang tidak memiliki keahlian. Selain itu juga faktor eksternal yaitu adanya rekruitmen TKA yang tidak memiliki keahlian yang dipekerjakan oleh beberapa perusahaan asing di beberapa daerah di Indonesia. (2) Penggunaan tenaga kerja asing guna mendukung pembangunan nasional dibidang alih teknologi di Indonesia sesuai kebijakan pemerintah yang telah menghapus beberapa aturan-aturan yang menghambat kemajuan investasi melalui deregulasi kebijakan penggunaan TKA dan melakukan penyederhanaan kebijakan dalam rangka mendukung peningkatan investasi asing dan pembangunan nasional dibidang alih teknologi di Indonesia. Pengaturan Tenaga Kerja Asing dari segi perizinan TKA yang dipermudah, sehingga berdampak pada perubahan mekanisme penerapan sanksi dari sanksi pidana ke sanksi administratif

Potensi Medical Error Pada Pelaksanaan Tarif INA-CBG’s

Health planning and financing is one of the factors that influences the occurrence of medical errors. Currently, the National Health Insurance system uses the INA-CBGs tariff, which means a package tariff for all components in the hospital related to medical and non-medical services. Hospital treatment rates often exceed the INA_CBG's tariff package, this causes hospitals to have to implement efficiency across lines, this is very risky because it can affect the quality of service when this efficiency includes things related to patients. So, based on these problems, the author conducted research with the aim of discussing the potential for medical errors in the implementation of INA CBG's rates. From the research results, it was discovered that medical error was a very important factor. Not all of the problems were caused by medical personnel at the hospital but rather there was intervention from management. One of the potential medical errors in INA-CBGs rates is the problem of inaccurate diagnosis, efficiency of medicines, medical devices and payments to health workers