ASEAN'S ATTEMPTS IN SECURITIZING WOMEN'S RIGHTS AT THE REGIONAL AND STATE LEVEL (MYANMAR)

AbstractThis paper aims to examine the extent to which ASEAN has attempted to securitize womens rights at the regional and state level. Securitization theory formulated by the Copenhagen School expounds a set of securitization process by which a certain issue can be categorized as a security issue that should be concerned. In securitization process, an issue should follow three stages: a) non-politicized; b) politicized; c) securitized. Speech act and the acceptance of audience are also paramount in the process. Throughout these steps, the extent to which ASEAN has put endeavor to securitize womens rights can be determined. At the regional level, attempts through declarations and commitments among member states can be analyzed to indicate ASEANs concrete endeavor to take into account womens rights as an issue that should be securitized. In the meantime, at the state level, Myanmar, a newly democratic country in Southeast Asia, will be analyzed. Womens rights in Myanmar are of grave concern and as a consequence, securitizing women issues especially the rights of women is of great importance. The limited role of ASEAN has nonetheless given consequences to the action given to a state. Myanmar has become a concrete example to show that ASEAN merely contributes an influence or encouragement to its member states to promote womens rights. Securitizing womens rights at the state level is arguably difficult due to the principle of non-interference that ASEAN has. Keywords: securitization theory, ASEAN, Myanmar, womens rightsAbstrakTulisan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana ASEAN telah berusaha melakukan sekuritisasi terhadap hak-hak wanita di tingkat regional dan negara. Teori sekuritisasi yang dirumuskan oleh Copenhagen School menjelaskan secara terperinci tentang proses sekuritisasi di mana sebuah isu tertentu dapat dikategorikan sebagai isu keamanan yang perlu diperhatikan. Dalam proses sekuritisasi, sebuah isu perlu melalui tiga tahapan, yakni a) tidak dipolitisasi; b) dipolitisasi; c) sekuritisasi. Pidato dan penerimaan dari para pendengar isu juga merupakan hal penting dalam proses sekuritisasi. Melalui langkah-langkah ini, sejauh mana ASEAN telah berusaha untuk melakukan sekuritisasi terhadap isu hak-hak wanita dapat ditentukan. Di tingkat regional, upaya-upaya melalui deklarasi dan komitmen antarnegara anggota dapat dianalisis untuk melihat usaha nyata ASEAN dalam memperjuangkan hak-hak wanita sebagai isu yang perlu disekuritisasi. Di samping itu, di tingkat negara, Myanmar sebagai negara demokrasi baru di Asia Tenggara, akan dianalisis. Hak-hak wanita di Myanmar mendapat perhatian utama, sehingga sekuritisasi terhadap isu-isu hak-hak wanita merupakan hal yang penting. Namun, peran terbatas ASEAN memberikan konsekuensi dalam upaya sekuritisasi di tingkat negara. Myanmar merupakan contoh nyata untuk memperlihatkan bahwa upaya ASEAN dalam sekuritisasi hak-hak wanita hanya sebatas memberikan pengaruh atau dukungan. Melakukan sekuritisasi terhadap hak-hak wanita di tingkat negara dapat dikatakan sulit karena prinsip non-intervensi yang dimiliki ASEAN.Kata kunci: teori sekuritisasi, ASEAN, Myanmar, hak-hak wanit

DINAMIKA KEDAI KOPI DAN INDUSTRIALISASI DI JEPANG

Since 19th century coffee and coffee shop has closely related to economy, politic, social and cultural changes of Japanese society. Coffee shop has transformed into various form to meet the customer’s necessities. This article aims to analyze social history of Japanese coffee shop and how the coffee culture (idea, techniques, and practices) develop in Japan. Data was collected by literature studies, and short observation at diverse coffee shop in Japan. Coffee shops in Japan developed rapidly in near public transportation, shopping and offices area. Coffee shops are not only as sociability place but have developed as workplace. There are many types of coffee shop in Japan such as Kissaten, retail coffee shop and artisan coffee shop. Each type has different characteristics and has different customers. Keywords: coffee shop, Japan, industrializationAbstrakSejak akhir abad ke 19, kopi dan kedai kopi terkait erat dengan perubahan ekonomi, politik dan sosial budaya masyarakat Jepang. Kedai kopi mengalami berbagai jenis transformasi untuk memenuhi kebutuhan sosial pelanggan. Tulisan ini bertujuan untuk memahami bagaimana sejarah perkembangan kedai kopi dan bagaimana budaya kopi (ide, teknik, dan praktek) yang berkembang di kedai kopi Jepang. Tulisan ini merupakan studi pustaka. Observasi singkat berbagai jenis kedai kopi di Jepang dilakukan oleh peneliti untuk melengkapi data sekunder. Kedai kopi di Jepang berkembang pesat di dekat area transportasi, pusat perbelanjaan dan perkantoran. Kedai kopi tidak hanya berfungsi sebagai tempat bersosialisasi, tetapi berkembang menjadi tempat bekerja. Berbagai jenis kedai kopi berkembang di Jepang seperti Kissaten, retail coffee shop, dan artisan coffee shop. Masing-masing kedai kopi memiliki karakteristik yang berbeda dan pengunjung yang berbeda-beda. Kata kunci: kedai kopi, Jepang, industrialisas

THE SOCIAL SECURITY FOR AGING IN HONG KONG AND INDONESIA: HISTORICAL PERSPECTIVE

Entering the 1970s, Hong Kong became first cities that encountered the challenges of aging population. These were due to the steady increase of Hong Kong people’s life expectancy, followed by declining the birth rate of Hong Kong’s women. These have transformed Hong Kong into an aging society. To address the issues of aging society, The Hong Kong government initiated various policies, ranged from social security policies, active aging, and older people participation as efforts to maintain long term sustainability of their economic growth. As for Indonesian condition, the aging issues still considered less important compare to economy and politics issues. The purpose of this paper is to describe the social security issues in Hong Kong and Indonesia as an effort to get the big picture of aging management in both countries. Examining mainly on the issue of the regulation and its implementation with descriptive analysis approach, I revealed that the Hongkong government tends to focus on the practice of active aging, life learning program and neighborhood-based mutual help network program. In the meantime, the aging management in Indonesia is relatively still overlooked. Hence this paper aims for an input for Indonesian stakeholders in Aging Management.Keywords: aging society, social security, Hong Kong, IndonesiaAbstrakMemasuki tahun 1970-an, Hong Kong menjadi kota pertama yang menghadapi tantangan populasi yang menua (aging society). Hal ini terjadi karena pertumbuhan angka harapan hidup yang tinggi, serta diikuti dengan menurunnya jumlah kelahiran pada perempuan di Hong Kong. Hal ini perlahan tetapi pasti merubah wajah Hong Kong menjadi populasi yang menua (aging society). Untuk menangani isu ini, pemerintah Hong Kong menerbitkan berbagai peraturan, mulai dari kebijakan jaminan social bagi masyarakat lansia, lansia aktif, serta partisipasi lansia pada kegiatan ekonomi, sebagai usaha menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi negaranya. Tujuan penulisan ini adalah menjelaskan isu-isu jaminan social di Hongkong dan di Indonesia dalam upaya mendapatkan gambaran besar pengelolaan masyarakat menua di kedua negara. Berfokus pada permasalahan regulasi dan implementasi atas peraturan yang terbitkan, dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Hong Kong lebih mengutamakan aplikasi program lansia-aktif (active aging), program pembelajaran kehidupan (life-learning program) dan program gotong royong komunitas. Sementara itu, pengelolaan masyarakat lansia di Indonesia masih belum menjadi prioritas. Oleh karena itu tulisan ini diharapkan menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan yang terkait dalam pengelolaan lansia.Kata kunci: masyarakat menua, jaminan sosial, Hong Kong, Indonesia

KEBIJAKAN KESEHATAN PUBLIK : UPAYA PENANGGULANGAN PENYAKIT MALARIA DI REPUBLIK TANZANIA

Kebijakan publik sektor kesehatan hal yang sangat kompleks karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan kepentingan masyarakat luas. Dalam perkembangan sistem kesehatan dunia, diperlukan kebijakan dari setiap negara untuk mengatasi  permasalahan  kesehatan. Salah satu penyakit yang mengancam kehidupan masyarakat dunia adalah penyakit Malaria.Sedangkan Negara Republik Tanzania merupakan salah satu negara yang memiliki masalah penyakit malaria yang menyebabkan banyak kematian. Namun kebijakan kesehatan dalam penanggulangan penyakit malaria mengalami kendala. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Data diperoleh menggunakan data sekunder dengan studi literatur. Hasil analisis bahwa keterbatasan dan ketidakmampuan pemerintah dalam pengalokasian anggaran untuk kesehatan sehingga pemerintah tidak mampu menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai dan dalam penanggulangan penyakit malaria di Tanzania sudah menunjukan keberhasilan salah satunya di wilayah Zanzibar, namun hal ini tidak terlepas dari keterlibatan negara asing baik melalui organisasi internasional dan NGO yang memegang peranan penting.Kata kunci : Kebijakan Kesehatan Publik, Penanggulangan Penyakit Malaria, Tanzania

Isu Halal Internasional dan Regional

S

RINGKASAN HASIL PENELITIAN PENGUATAN PERAN DIASPORA INDONESIA DALAM PENINGKATAN DAYA SAING BANGSA STUDI KASUS: DIASPORA AKADEMISI DAN PROFESIONAL INDONESIA DI MALAYSIA

Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini semakin menyadari bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar melalui diaspora Indonesia di luar negeri. Peran diaspora dalam pembangunan Indonesia tentu sangat diharapkan terlebih dengan adanya realitas bahwa Indonesia masih mengalami kesenjangan potensi sumber daya manusia, padahal tidak sedikit profesional dan akademisi Indonesia yang mumpuni dan berkiprah di luar negeri, terutama Malaysia. Jarak yang tidak terlalu jauh, kesamaan budaya dan agama, serta fasilitas yang ditawarkan oleh pemerintah Malaysia mengakibatkan banyak akademisi dan pekerja profesional yang bekerja di Malaysia. Perkembangan diaspora Indonesia perlu diteliti secara holistik dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional agar dapat menunjang produktivitas bangsa. Tulisan ini berupaya untuk melihat potensi diaspora akademisi dan profesional Indonesia di Malaysia yang bisa dimanfaatkan untuk peningkatan daya saing dan diplomasi ekonomi Indonesia di masa datang. Keywords: diaspora, skilled diaspora, jaringan intelektual, transfer pengetahuan, Malaysi

PEREMPUAN INDONEISA DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN MENJADI PENGANTIN PESANAN KE TIONGKOK : PERSPEKTIF INTERSEKSIONALITAS DAN OTONOMI RELASIONAL

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui interseksionalitas latar belakang dan otonomi relasional perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi pengantin pesanan dari Indonesia ke Tiongkok. Artikel ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang menggunakan kerangka analisis interseksionalitas dan otonomi relasional. Penelitian tersebut melakukan penelusuran riwayat hidup dua perempuan penyintas asal DKI Jakarta dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban pengantin pesanan adalah perempuan dengan latar belakang dan pengalaman hidup yang beragam. Terdapat interseksi latar belakang dan pengalaman tertindas perempuan di domain struktural, disiplin, hegemoni dan interpersonal yang menyebabkan perempuan tertentu rentan menjadi korban. Artikel ini menyimpulkan bahwa penyebab utama yang melatari perempuan menjadi korban adalah faktor interseksional, yang meliputi faktor ekonomi, sosial-budaya, hubungan interpersonal serta pengalaman hidup. Semua faktor saling berkelindan satu dengan lainnya, sehingga tidak ada satupun faktor dominan yang menjadi latar belakang perempuan menjadi korban pengantin pesanan. Dalam proses pengambilan keputusan, perempuan memiliki otonomi relasional karena memutuskan sendiri untuk menikah dengan laki-laki Tiongkok, berdasarkan pertimbangan interseksi latar belakang, pengalaman tertindas, nilai-nilai sosial, praktik budaya, karya sastra, serta hubungan sosial

Media Massa Eropa Utara dan Konter terhadap Disinformasi Pemberitaan Pandemi Covid-19. Perspektif Pengkajian Eropa dan Best Practice Denmark-Finlandia bagi Media Massa Indonesia

Media massa sebagai penyedia informasi fakta memegang peran penting dalam melawan persebaran disinformasi. Terjadinya pandemi Covid-19 membuat persebaran disinformasi semakin masif. Penelitian ini merupakan kajian media massa mengenai penyebaran disinformasi terkait pandemi Covid-19 tahun 2020 di Denmark dan Finlandia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh media-media massa di Denmark dan Finlandia dalam melawan disinformasi sebagai bentuk tanggung jawab sosial media massa kepada masyarakat. Rumusan masalah yang muncul yaitu bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh outlet media massa di kedua negara tersebut dalam melawan disinformasi terkait Covid-19. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan teknik analisis isi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu studi kasus dengan mengumpulkan data dari media massa di Denmark dan Finlandia. Teori Tanggung Jawab Sosial Pers digunakan untuk menjawab masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan menentukan 2 media paling populer di Denmark dan Finlandia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disinformasi dapat mengancam demokrasi dan media memiliki peran penting untuk menyajikan informasi berbasis fakta. Media massa di masing-masing negara memiliki mekanisme yang hampir sama, yaitu dengan memberikan konfirmasi yang jelas dengan melampirkan penelitian terkait dan pendapat para ahli terkait. Perbedaan pada keduanya yaitu, media massa Denmark memiliki platform pemeriksa fakta. Penelitian ini  menyimpulkan bahwa penyebaran disinformasi sangat erat kaitannya dengan tingkat literasi media. Semakin tinggi literasi media di suatu negara, maka semakin tanah juga masyarakatnya terhadap disinformasi.

The Impact of E-Procurement Implementation on Public Procurement’s Corruption Cases; Evidence from Indonesia and India

The huge spending on public procurement makes public procurement is very vulnerable to corruption. Many governments around the world have adopted Electronic Procurement (E-Procurement) to increase transparency, improve accountability, and reduce corruption with variable success. Government of Indonesia adopted E-Procurement in 2008, while Government of India introduced E-Procurement in 2012. Even though E-Procurement has been implemented for quite a long time in those two emerging countries, only limited research exist on the impact of E-Procurement in reducing procurement corruption. By using the combination between quantitative and qualitative methods, this study attempts to assess the extent to which the impact of E-Procurement implementation on procurement corruption cases in Indonesia and India. The findings suggest that Indonesian provinces with high capital expenditure ratio, are more vulnerable to corruption and implementation of E-Procurement was impactful on reducing the number of procurement corruption cases in such provinces. Meanwhile in India, the effect of E-Procurement was not impactful enough to reduce a notably large number of procurement corruption at the state governments because E-Procurement implementation at the state level in some degree was bothered by low competency and professionalization staff and also high political interference in state administrations. The study contributes to limited empirical research on the effect of E-Procurement on corruption

The Nexus between FDI, Per Capita Income, Energy Consumption, Trade Openness, and Carbon Dioxide Emissions: Panel Data Analysis of ASEAN Plus Six

ASEAN and ASEAN Plus countries’ commitment in following the Paris Agreement requires them to utilize trade and investment to balance economic growth and improve environment quality. Using observational data from eleven ASEAN Plus countries from 1979–2018, this study aims to assess how income, energy consumption, FDI, and trade openness jointly cause CO2 emissions in ASEAN Plus countries using panel data estimates. This research proves the existence of the Inverted-U Environmental Kuznets Curve phenomenon in ASEAN Plus countries. In addition, a significant increase in energy consumption explains the increase in CO2 emissions levels in this region. FDI inflows have been found to have a negative relationship with the level of CO2 emissions. Meanwhile, trade openness has been found to positively influence the level of CO2 emissions. This FDI and trade relationship with CO2 emissions shows the need for a new harmonization of a more environmental-friendly integrated production system in the region