Tinjauan Yuridis Terhadap Pernikahan Beda Agama (Studi Penetapan Mahkamah Agung Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)

As a country that believes in One Almighty God, marriage in Indonesia is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which does not recognize the validity of interfaith marriages. As a result, interfaith marriage is no longer a new phenomenon and is now recognized as a major social problem. The author examines the legal considerations made by the Surabaya District Court judge in the case of an interfaith marriage permit application using empiric juridical techniques. In the author's view, the judge has explained that there are legal rules that do not accept the validity of interfaith marriages. However, the judge did not consider the implications of interfaith marriage from a philosophical point of view. Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration which is used as a legal consideration does not explain the validity of marriage as a component of religious ceremonies to provide legal certainty. The judge's decision in this case was only effective in carrying out the trial program by rejecting religious arguments from religious institutions which could make people less obedient in practicing their religion. Abstrak Sebagai negara yang berketuhanan Yang Maha Esa, pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tidak mengakui keabsahan pernikahan beda agama. Akibatnya, perkawinan beda agama bukan lagi merupakan fenomena baru dan sekarang diakui sebagai masalah sosial yang besar. Penulis meneliti pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara permohonan izin perkawinan beda agama dengan menggunakan teknik yuridis empiris. Menurut pandangan penulis, hakim telah menjelaskan bahwa ada aturan hukum yang tidak menerima keabsahan perkawinan beda agama. Namun, hakim tidak mempertimbangkan implikasi perkawinan beda agama dari sudut pandang filosofis. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang digunakan sebagai pertimbangan hukum tidak menjelaskan keabsahan perkawinan sebagai salah satu komponen upacara keagamaan untuk memberikan kepastian hukum. Putusan hakim dalam perkara ini hanya efektif dalam menjalankan program persidangan dengan menolak dalil-dalil agama dari lembaga agama yang dapat membuat masyarakat kurang taat menjalankan agamanya.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Atas Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi Kasus Nomor 347/Pid.B/2021/PN Smg)

The judge's considerations in imposing a criminal decision on the crime of circulation of counterfeit money (Case Study Number 347/Pid.B/2021/PN Smg) The crime of circulation of counterfeit money is regulated in Law Number 7 of 2011 concerning currency and regulated in Article 244 of the Criminal Code concerning Counterfeiting of currency and paper money, and regulated in Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking, money as legal means of payment and illegal money is referred to as counterfeit money. The criminal act of circulating counterfeit money as referred to in the Laws and Regulations so that the judge's sentencing decision gives and imposes on mitigating circumstances and aggravating circumstances for the defendant. This study aims to find out the judge's considerations in imposing criminal decisions on the circulation of counterfeit money and how to convict the circulation of counterfeit money. This study uses a juridical-empirical approach using interview data with Class 1A Semarang District Court judges. The results obtained by the research show that the judge's consideration underlies the existence of an unlawful act to lead to a judge's decision. It can be concluded that: the judge's consideration certainly underlies the facts of the trial after carrying out the trial agenda to be used as the basis for the judge's assessment to give a decision, the judge will assess the facts of the trial with valid evidence that can be accounted for by the Public Prosecutor and the defendant so that the judge gives a decision that is contains certainty, fairness, benefits for all parties. Abstrak Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana atas Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu(Studi Kasus Nomor 347/Pid.B/2021/PN Smg) Tindak Pidana peredaran uang palsu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan di atur dalam Pasal 244 KUHP tentang Pemalsusan mata uang dan uang kertas, dan di atur dalam Uandang-UndangNomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,uang sebagai alat pembayaran yang sah dan uang tidak sah sebagaimana dimaksud sebagai uang palsu. Tindak Pidana peredaran uang palsu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan sehingga Putusan Pemidanaan hakim yang memberikan dan menjatuhkan atas keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan terdakwa.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana Peredaran uang palsu danbagaimana penjatuhan pidana peredaran uang palsu,Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis-empiris dengan menggunakan data wawancara kepada HakimPengadilan Negeri Semarang Kelas 1A.Hasil di peroleh penelitian menunjukkan pertimbangan hakim mendasari adanya perbuatan melawan hukum untuk menuju amar keputusan hakim. diperoleh kesimpulan bahwa:pertimbangan hakim tentunya mendasari fakta persidangan setelah melakukan agenda persidangan untuk dijadikan dasar penilaian hakim untuk memberikan keputusan, hakim akan menilai dari fakta-fakta persidangan dengan alat bukti sah yang dapat di pertanggungjawabkan dari Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa sehingga hakim memberikan keputusan yang mengandung kepastian, keadilan, kemanfaatan bagi semua pihak

Kepatuhan Pembatasan Cairan dengan Kondisi Interdialitik Pasien yang Menjalani Hemodialisa

Penyakit gagal ginjal kronis di dunia saat ini mengalami peningkatan dan menjadi masalah kesehatan serius. Penanganan pada pasien gagal ginjal kronis salah satunya yaitu hemodialisa yang keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kepatuhan pasien dalam pembatasan cairan. Tujuan penelitian yaitu menganalisis hubungan kepatuhan pembatasan cairan dengan kondisi interdialitik pada pasien hemodialisis. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan survei analitik dan pendekatan cross sectional. Penelitian ini dilakukan di Unit Hemodialisa RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang. Populasi penelitian adalah pasien gagal ginjal kronis sebanyak 108 pasien dengan sampel penelitian sebanyak 86 pasien yang diambil dengan teknik purposive sampling. Analisis data menggunakan analisis univariat dan bivariat menggunakan uji chi square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien hemodialisis di RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Semarang mayoritas berusia 51-60 tahun, berjenis kelamin laki-laki, lulusan SMA, memiliki pekerjaan wiraswasta, dan sudah menjalani Hemodialisis selama kurang dari 1 tahun. Kepatuhan pembatasan cairan pada pasien hemodialisis mayoritas dalam kriteria tidak patuh yaitu sebanyak 63 pasien (73,3%) dengan kondisi interdialitik mengalami kondisi hipertensi sebanyak 67 pasien (77,9%). Simpulan yaitu terdapat hubungan  antara kepatuhan pembatasan cairan berhubungan signifikan dengan kondisi interdialitik pada pasien hemodialisis

PENGARUH STRES KERJA DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP TURNOVER INTENTION DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING STUDI KASUS PT UNGARAN SARI GARMENT

Sumber daya manusia pada setiap organisasi merupakan variabel sebagai penentu kehadiran yang berperan dalam meningkatkan pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Memahami hal tersebut, setiap organisasi memerlukan sumber daya manusia yang baik dan berkualitas. Dengan cara ini, organisasi dapat memantau dan fokus pada SDM dengan sebaik-baiknya sehingga menghasilkan perusahaan yang efektif dan efisien. Selain itu, manajemen sumber daya manusia juga mempunyai tugas mengelola kinerja terbaik bagi perusahaan dan karyawan. Sumber daya manusia dikelola dengan baik sehingga tujuan suatu perusahaan dapat tercapai. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatori. Penelitian eksplanatori merupakan suatu metode penelitian yang bermaksud untuk menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruhnya antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Dalam hal ini, alasan utama peneliti ini menggunakan metode penelitian eksplanatori adalah untuk menguji hipotesis yang diajukan. Hasil penelitian Stres kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan PT Ungaran Sari Garments, komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan PT Ungaran Sari Garments. Stres kerja berpengaruh positif signifikan terhadap turnover turnover pada PT Ungaran Sari Garments. Komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap turnover turnover karyawan PT Ungaran Sari Garments. Kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap turnover turnover PT Ungaran Sari Garments. Karyawan yang merasa puas justru ingin meninggalkan pekerjaannya ketika mendapat tawaran pekerjaan S di tempat yang lebih baik. Perusahaan diharapkan mampu menjaga kondisi kerja yang dapat memicu stres kerja bagi karyawannya sehingga suasana kerja di dalam perusahaan relatif kondusif. Selain itu, untuk mengelola stres kerja karyawan, organisasi dapat memberikan konseling kepada karyawannya dengan tujuan agar karyawan mempunyai ketahanan terhadap stres dan mempunyai kemampuan lebih baik dalam menghadapi stres

Implikasi Pengaruh Digital Marketing dalam Meningkatkan Penjualan Produk UMKM

Entering the era of industrial revolution 4.0. which combines digital technology with the internet, making business processes easier today. This research was conducted in Semarang Regency with a total sample of 36 MSMEs, age range 20-40 years, high school education and various genders. The research results show that there is a positive and significant influence on the use of Digital Marketing (variable Cost Transaction, Interactive, Incentive Program, Site Design) in increasing sales of MSMEs in West Ungaran. The transaction costs, Interactive, Incentive Program and Design Program perceived by MSME players have been said to be very good, with many MSME players choosing the answer criteria as strongly agreeing to the statements put forward regarding the four dimensions of digital marketing. And this certainly increases sales of the products they sell

Existence of Parallel Universes as Sacred Timelines: Narrative Concept in Modern Fictional Works

Multidimensional or often referred to as the vast and countless universe (multiverse) is currently a hot issue in modern society and many people believe that the existence of this diverse universe is real. The representation of the existence of this diverse universe has been shown in the television series which is an adaptation of the comic series titled ‘Loki’, then a collection of fairy tales traveling to a fantasy world titled ‘The Chronicles of Narnia’ which in the big screen version consists of three main series namely The Lion, The Witch, And The Wardrobe, Prince Caspian and The Voyage of The Dawn Treader, then a novel titled ‘Dark Matter’ and a film entitled ‘Everything Everywhere All at Once'. These works of fiction are similar to the concept of emphasizing the process of transformation from the real world as it is today and then moving to other universes in the story. The main character in the story experiences a multi-dimensional journey that is difficult to explain logically. This study uses qualitative descriptive methods using a comparative literary approach combined with semiotic theory and the concept of equilibrium in narrative theory to dissect and analyze the hidden meanings that appear in these works of fiction. The results obtained from this study are that the idea of multi-dimensional life, multi-universes and parallel universes has become a very popular thing in various works of modern fiction. The superiority of storytelling techniques like this gives the author freedom and flexibility in creating a work, and the idea of storytelling like this will trigger tremendous curiosity for the reader or audience

Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Sebagai Salah Satu Bentuk Fasilitas dan Aksesibilitas Di Kabupaten Semarang

A person with a disability is someone who has physical, sensory, mental and intellectual limitations, which makes persons with disabilities require special protection and rights. By looking at the existing reality, there are still so many people with disabilities who are discriminated against in obtaining even very basic rights, namely education, public facilities, jobs and so on so that people with disabilities feel ableism. therefore there are many problems that exist, researchers focus on the problem of legal protection for students with disabilities as a form of facilities and accessibility in Semarang Regency, the formulation of the problem refers to Law Number 08 of 2016 concerning Persons with Disabilities. The method used is a qualitative method with qualitative analysis of the data obtained. So, in Semarang Regency it is said that it has not been fair for students with disabilities with other factors namely, the substance of the law is clear, but the legal structure does not work according to the law. This is contrary to the theory of Gustav Radbruch and Lawrence Friedman, clarified by the results of observations that researchers have made, namely that it has not been carried out in accordance with the law. Abstrak Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, sensori, mental dan intelektual dimana hal itu menjadikan penyandang disabilitas memerlukan perlindungan dan hak khusus. Dengan melihat realita yang ada, penyandang disabilitas masih begitu banyak mendapat diskriminasi dalam memperoleh hak yang bahkan sangat mendasar yaitu pendidikan, fasilitas publik, pekerjaan dan lain-lain sehingga penyandang disabilitas merasa ableisme. Maka dari itu banyaknya permasalahan yang ada, peneliti memfokuskan pada permasalahan perlindungan hukum bagi mahasiswa penyandang disabilitas sebagai salah satu bentuk fasilitas dan aksesibilitas di Kabupaten Semarang maka rumusan masalah dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Dengan metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis kualitatif pada data yang didapat. Jadi, di Kabupaten Semarang dikatakan belum berkeadilan bagi mahasiswa penyandang disabilitas dengan faktor lain yaitu, substansi hukumnya sudah jelas, tetapi struktur hukumnya tidak berjalan sesuai dengan Undang-Undang. Hal tersebut bertentangan dengan teori Gustav Radbruch dan Lawrence Friedman di perjelas dengan adanya hasil observasi yang peneliti lakukan yaitu belum terlaksana sesuai dengan UndangUndang

Pengelolaan Gangguan Persepsi Sensori: Halusinasi Pendengaran pada Fase Condemning melalui Penerapan Strategi Pelaksanaan Halusinasi

Halusinasi adalah bentuk persepsi yang melibatkan indera yang tidak dirangsang oleh reseptornya. Halusinasi yang tidak segera ditangani berdampak pada pasien mudah bicara sendiri, tiba-tiba marah, mengucapkan kata-kata kasar, melukai diri sendiri orang lain maupun lingkungan sekitar. Penelitian bertujuan mendeskripsikan pengelolaan pasien dengan gangguan persepsi sensori: halusinasi pendengaran melalui penerapan strategi pelaksanaan halusinasi di Rumah Sakit Jiwa Pusat Prof. Dr. Soerojo Magelang. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menerapkan strategi pelaksanaan pada pasien dengan gangguan persepsi sensori: halusinasi pendengaran. Pengumpulan data dengan pendekatan metodologi keperawatan selama 3 hari. Hasil pengkajian didapatkan data pasien mendengar suara yang mengatakan untuk menyuruh pulang saja, suara muncul 3 sampai 4 kali, suara muncul pada saat malam hari dan pada saat pasien sendirian. Pengelolaan didapatkan cara mengatasi terjadinya gangguan persepsi sensori: halusinasi pendengaran melalui strategi pelaksanaan halusinasi, yaitu strategi pelaksanaan 1 menghardik, strategi pelaksanaan 2 minum obat, dan strategi pelaksanaan 3 bercakap-cakap. Bagi perawat di rumah sakit jiwa agar meningkatkan SDM melalui pelatihan

Hambatan Dalam Pelaksanaan Peningkatan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Untuk Rumah Tinggal Yang Dibebani Hak Taggungan

The implementation of upgrading building use rights which are encumbered by mortgage rights to become property rights is a confirmation of the abolition of the original land rights and the granting of new land rights. By eliminating the original rights to the land, the mortgage rights that burden it are also removed. Therefore, creditors object if debtors want to increase their land rights, because this results in the elimination of the original mortgage rights which serve as collateral for repayment of the debtor's debt. This research was conducted to determine the obstacles in implementing the increase in building use rights over land for residential houses which are burdened with mortgage rights to property rights and the efforts that can be made by the debtor to overcome these obstacles. The research method used in this research is an empirical juridical approach, using analytical descriptive, data collection through primary data and secondary data and the analysis method is qualitative analysis, which draws conclusions deductively. The results of the research obtained by the author are obstacles in implementing the increase in building use rights over land for residential houses which are encumbered with mortgage rights to property rights in Ungaran City, where the creditor objects if the debtor increases the building use rights which have been guaranteed and encumbered with mortgage rights, as a result The law that arises from this increase in rights is that the mortgage right which burdens the building use rights automatically terminates with the deletion of the building use rights which have become property rights. Efforts that can be made by debtors if they want to upgrade their building use rights to ownership rights are to pay off their debts first. Alternatively, the debtor can provide additional collateral other than the power of attorney to impose mortgage rights, which is equal to the original mortgage right, as long as the debtor carries out the process of upgrading the building use rights to ownership rights. Abstrak Pelaksanaan Peningkatan Hak Guna Bangunan yang dibebani oleh Hak Tanggungan menjadi hak milik merupakan penegasan mengenai hapusnya hak atas tanah semula dan pemberian hak atas tanah yang baru. Dengan hapusnya hak atas tanah semula tersebut maka hapus pula hak tanggungan yang membebaninya. Oleh karena itu kreditur merasa keberatan apabila debitur ngin melakukan peningkatan hak atas tanah, karena berakibat hapusnya hak tanggungan semula yang menjadi jaminan dalam pelunasan hutang debitur. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan peningkatan hak guna bangunan atas tanah untuk rumah tinggal yang dibebani hak tanggunan menjadi hak milik dan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak debitur didalam mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, dengan menggunakan deskriptif analitis, pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder serta metode analisis adalah analisis kualitatif, yang pengambilan kesimpulannya secara deduktif. Hasil penelitian yang diperoleh penulis berupa hambatan dalam pelaksanaan peningkatan hak guna bangunan atas tanah untuk rumah tinggal yang dibebani hak tanggungan menjadi hak milik di Kota Ungaran, dimana pihak kreditur keberatan apabila debitur melakukan peningkatan terhadap hak guna bangunan yang telah dijaminkan dan dibebani hak tanggungan, akibat hukum yang timbul atas peningkatan hak tersebut adalah hak tanggungan yang membebani hak guna bangunan gugur dengan sendirinya dengan hapusnya hak guna bangunan yang telah menjadi hak milik. Upaya yang dapat dilakukan oleh debitur apabila ingin melakukan peningkatan hak guna bangunan menjadi hak milik adalah dengan melakukan pelunasan terlebih dahulu atas hutangnya. Alternatif lain debitur dapat memberikan jaminan tambahan selain daripada surat kuasa membebankan hak tanggungan, yang senilai dengan hak tanggungan semula,selama debitur melakukan proses peningkatan hak guna bangunan menjadi hak milik

Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kepatuhan Konsumsi Minum Obat Anti Hipertensi

Hipertensi merupakan penyakit terbanyak menyerang populasi diseluruh dunia. WHO mengatakan bahwa hipertensi dapat memberikan dampak yang meluas seperti penyakit stroke, penyakit jantung, kecacatan, hingga kematian dini. Kenaikan dan lonjakan kasus penderita hipertensi setiap tahunnya diakibatkan oleh ketidakpatuhan dalam minum obat anti hipertensi. Memberikan dukungan kepada pasien dari keluarga mereka adalah kegiatan mendasar yang diperlukan untuk meningkatkan dorongan mereka untuk minum obat, dan ini akan menjadi ukuran seberapa berhasil mereka dapat pulih. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan konsumsi obat antihipertensi pada pasien hipertensi. Jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional, pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. Jumlah responden sebanyak 107 dengan teknik Purposive sampling . Data diolah secara statistik dengan menggunakan rumus gamma. Hasil analisa diperoleh bahwa dari 107 responden penelitian, sebagian besar memiliki karakteristik umur 61 tahun sebanyak 7.5%, dengan karakteristik lama menderita rata-rata 7 tahun sebanyak 16.8%, sebagian besar berjenis kelamin perempuan 70.1%, dengan pendidikan terakhir paling banyak SD sebanyak 43.9%. Responden memiliki dukungan keluarga baik sebanyak 79.4%, dengan patuh sebanyak 76.6% terdapat hubungan dukungan keluarga terhadap kepatuhan konsumsi obat antihipertensi (p value <0.05)