Penelitian tesis dengan judul Pelaksanaan Good Pension Fund Governance pada DPLK PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ini dilatar belakangi oleh pengelolaan aset yang dimiliki DPLK Bank Jateng begitu besar yakni dana peserta Rp 1,4 Triliun dan jumlah peserta 223.659 orang. Sebagai dana pensiun lembaga keuangan yang diawasi oleh OJK, DPLK Bank Jateng harus melaksanakan ketentuan tata kelola berdasarkan POJK No. 16 tahun 2016 tentang Tata Kelola Dana Pensiun. Selain itu, kedudukan badan hukum dan sistem kepesertaan DPLK Bank Jateng harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sistem tata kelola, kedudukan badan hukum, dan sistem kepesertaan DPLK Bank Jateng.
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dan pengambilan datanya dilakukan dengan mengolah data yang diperoleh dari DPLK Bank Jateng serta menggunakan teknik purposive sampling untuk melakukan wawancara kepada pengurus DPLK, pemberi kerja, dan peserta DPLK. Hasil pengolahan data disajikan dalam bentuk deskriptif dengan analisis kualitatif sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan tata kelola (good pension fund governance) pada DPLK Bank Jateng menerapkan etika bisnis yang konsisten dan sehat guna menjadi salah satu pendukung perkembangan perekonomian daerah serta nasional dengan memperhatikan kepentingan pendiri maupun peserta untuk meminimalisasi semua risiko-risiko yang dihadapi dana pensiun agar kualitas pengelolaan DPLK dapat efektif efisien dalam rangka kesejahteraan peserta. Kedudukan badan hukum DPLK Bank Jateng sebagai dana pensiun telah disahkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP 087/KM.17/1994 tanggal 21 April 1994. Penyelenggaraan kepesertaan DPLK dilakukan dengan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dengan persyaratan cukup mudah dan dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat baik perorangan maupun karyawan dan secara individu ataupun kolektif
