Sinta Pramana

ETD - Unsyiah Central Library

ELECTRONIC THESIS AND DISSERTATION UNSYIAHTITLEPELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN OLEH DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH(DPKAD) KOTA BANDA ACEHABSTRACTABSTRAK Sinta Pramana, 	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN OLEH DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DANASET DAERAH DPKAD KOTA BANDA ACEHFakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	(v,50) pp,. tabl,. bibl.  			          (DR. Mahdi Syahbandir,S.H,. M.Hum.) Dalam Pasal 10 Qanun Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Kota Banda Aceh, setiap 3 bulan sekali wajib pajak yangtelah memiliki nomor pokok wajib pajak daerah NPWPD wajib mengisi pendataan dengan benar serta ditanda tangani oleh wajibpajak atau kuasanya kemudian disampaikan kepada DPKAD Banda Aceh dan dalam Pasal 8 ditetapkan jangka waktu masa pajakadalah 1 bulan. Namun selama ini ada beberapa wajib pajak yang tidak mengisi pendataan 3 bulan sekali, dan  kurangnya petugasyang turun kelapangan secara tidak berkala menyebabkan tidak maksimalnya pemungutan pajak restoran.Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Banda Aceh sudah sesuai atautidak dengan peraturan perundang undangan, faktor yang menyebabkan wajib pajak enggan membayar pajak restoran, dan upayayang ditempuh oleh DPKAD Kota Banda Aceh.Untuk memperoleh data dalam penilitian ini dilakukan penilitian kepustakaan yaitu untuk mengumpulkan data sekunder melaluibuku  buku teks, peraturan perundang undangan, pendapat para sarjana, karya ilmiah yang relavan, dan penilitian lapangan yaituuntuk mengumpulkan data primer dengan mewawancarai responden dan informan yang menjadi sampel dalam penilitian ini.Berdasarkan hasil penilitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Banda Aceh masih belumberjalan maksimal dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti wajib pajak tidak mengisi pendataan 3 bulansekali, petugas pajak yang turun ke lapangan secara tidak berkala dan masih ada 10% dari Â±189 warung kopi yang sudah terdaftardi DPKAD tersebut menunda pembayaran pajak sehingga menyebabkan tidak maksmimalnya pemungutan pajak restoran. Faktoryang menyebabkan wajib pajak enggan membayar pajak restorannya adalah kurangnya omset, kurangnya tingkat kesadaranmasyarakat dan adanya isu-isu penghapusan pajak. Upaya yang di tempuh oleh DPKAD adalah memberikan persetujuan kepadawajib pajak untuk mengansur pajak, melakukan sosialisasi, dan bekerja sama dengan satpol PP untuk mengatasi isu-isupenghapusan pajak.Disarankan kepada DPKAD untuk meningkatkan kualitas kinerja petugas di bidang pendataan dan penagihan, meningkatkanpengendalian dan pengawasan di bidang petugas pemungut pajak dilapangan guna mewujudkan pelayanan yang optimal, agar lebihproduktif petugas DPKAD diharapkan turun langsung ke lapangan untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajakdan manfaat membayar pajak.

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN OLEH DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPKAD) KOTA BANDA ACEH

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

ETD - Unsyiah Central Library