Masdar, Hilmy

IAIN Sunan Ampel Repository

Robohnya Pranata Kami
Masdar Hilmy ; Dosen Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel;
Doktor Alumnus Universitas Melbourne, Australia
KOMPAS, 24 Mei 2013
Pembakaran tiga mapolsek di Musi Rawas, Sumatera Selatan (Kompas, 30/4), yang
menewaskan empat warga menambah panjang daftar amuk massa warga terhadap institusi
kenegaraan kita.
Vandalisme massa itu melengkapi hal serupa yang terjadi pada kuartal pertama tahun ini:
penyerangan Mapolres Langkat, Sumatera Utara (22/1); Mapolres Baturaja, OKU,
Sumatera Selatan (7/3); penembakan narapidana di Sleman, Yogyakarta (23/3);
penyerangan polsek di Kecamatan Barumun Tengah, Padang Lawas, Sumatera Utara
(23/3); dan pengeroyokan terhadap Kapolsek Dolok Pardamean, Simalungun, Sumatera
Utara (27/3). Pertanyaannya, ada apa di balik itu semua? Mengapa terjadi penyerangan
atas institusi negara?
Jika ditilik secara jernih, pasti ada sesuatu yang salah di balik fungsi-fungsi pranata negara
kita. Hanya ada satu solusi untuk mengatasi itu semua, yakni merestorasi fungsi dan kinerja
lembaga negara ke arah lebih baik dan produktif. Sebab, awal dan muara vandalisme
massa persis terletak di sini: terjadinya disparitas, kesenjangan atau missing link antara
lembaga-lembaga tersebut dan rakyat. Di sinilah malafungsi lembaga-lembaga negara
terjadi dan berujung pada resistansi di kalangan masyarakat.
Ketidakpercayaan publik
Dalam struktur negara modern, lembaga-lembaga negara seharusnya memainkan peran
sebagai alat pemenuhan kebutuhan publik (public service delivery) demi terwujudnya
masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, aman, dan sentosa lahir-batin (Denhardt &
Denhardt, 2000). Posisi lembaga-lembaga negara tidak lebih tinggi dari warga negara.
Namun, perubahan paradigmatik semacam ini belum sepenuhnya disadari para pengambil
kebijakan di republik ini. Yang terjadi justru sebaliknya. Rasa keadilan, kesejahteraan,
jaminan keselamatan, rasa aman, dan kesehatan menjadi urusan pribadi masing-masing
warga. Masyarakat seakan dibiarkan mengurusi nasibnya sendiri.
Tidak bisa dimungkiri, panggung politik dan birokrasi kita masih dipenuhi para demagog
dan pemburu rente yang haus kekuasaan, jabatan, dan segala bentuk kenyamanan
hedonis. Bagi mereka, posisi politik dan birokrasi adalah zona nyaman (comfort zone).
Mereka akan mempertahankannya hingga titik darah penghabisan jika ada yang
mengusiknya. Sayangnya, begitu sudah berada di zona tersebut, mereka tak mau tahu
nasib rakyat banyak yang seharusnya menjadi target layanan mereka. Sekalipun zaman
sudah berubah, mentalitas dan nalar politik-birokrasi kita masih tetap sama: memimpin
untuk menguasai dan dilayani, bukan untuk berbagi dan melayani.
Jika melihat hierarki peraturan perundangan, pelayanan publik merupakan bidang garapan
institusi pemerintah/negara yang telah diamanatkan UUD 1945 dan UU Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal 15 poin (e) menegaskan, penyelenggara (baca:
lembaga pemerintahan/negara) berkewajiban ”memberikan pelayanan yang berkualitas
sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik”. Pasal 18 poin (i) menyatakan,
masyarakat berhak ”mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan
pelayanan”.
Yang menjadi persoalan ternyata rumusan indah di UU tersebut tak seindah kenyataan di
lapangan. Memang, pada kurun tiga tahun terakhir terjadi peningkatan pelayanan pada
sektor publik. Namun, sejumlah instansi dengan reputasi pelayanan rendah sulit untuk
keluar dari citra negatif akibat rekam jejak jelek pada masa lalu. Akibatnya, muncul gejala
ketidakpercayaan (distrust) masif di kalangan warga terhadap sejumlah lembaga yang
dicitrakan negatif tersebut. Dalam konteks ini, kepolisian merupakan lembaga yang paling
banyak disorot warga terkait dengan reputasi negatifnya.
Fenomena ketidakpercayaan publik atas lembaga kepolisian tidak boleh ditanggapi dingin
lembaga-lembaga publik yang lain, terutama partai politik, DPR, dan lembaga peradilan.
Lembaga-lembaga inilah yang masih memiliki citra negatif di mata masyarakat. Resistansi
dan perlawanan massa terhadap lembaga-lembaga ini hanyalah soal waktu jika tidak ada
upaya serius untuk merevitalisasi fungsi publik mereka.
Menggejalanya fenomena ketidakpercayaan di kalangan masyarakat terhadap pranata
kelembagaan negara harus disikapi serius oleh pihak-pihak terkait. Hal tersebut
menyangkut kewibawaan institusi negara dalam mengeksekusi sebuah kebijakan. Institusi
yang tidak berwibawa akan berdampak pada munculnya apatisme masyarakat
terhadap segala kebijakan negara. Bahkan, lebih jauh lagi institusi yang tidak berwibawa
dapat menimbulkan resistansi dan pembangkangan warga atas seluruh kebijakan yang
dihasilkannya (Russell Hardin, 1999: 28).
Dalam tingkatan yang ekstrem, fenomena ketidakpercayaan yang membuncah menjadi
apatisme politik dan pembangkangan massal dapat mengantarkan kepada negara gagal
(failed state). Sejauh ini memang belum ada tanda-tanda ke arah sana. Namun, kesalahan
sekecil apa pun dalam memberikan pelayanan publik tidak boleh ditoleransi. Sebab, hal ini
bisa berakumulasi pada robohnya pranata/institusi negara kita. Dalam kondisi semacam ini,
negara dapat dikatakan gagal menjalankan fungsinya.
Membalik piramida layanan
Untuk mengantisipasi munculnya negara gagal, sudah saatnya pranata negara memahami
paradigma baru pelayanan publik sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dan UU No 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Paradigma ini sejatinya menempatkan masyarakat
sebagai target utama dari seluruh rangkaian pelayanan publiknya. Ketepatan, kecermatan,
dan akurasi pelayanan publik menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar dalam
mengidentifikasi kebutuhan dan kepuasan pengguna layanan. Oleh karena itu, setiap
kebijakan negara harus berpijak pada penelitian serius (research-based), bukan sebatas
imajinasi fiktif para elite politik dan birokrasi tentang kepentingan umum (public good).
Dalam praksisnya, perubahan paradigma layanan ini harus diterjemahkan melalui
pembalikan piramida layanan politik-birokrasi. Jika selama ini rakyat menempati lapisan
terbawah dan kaum elite politik-birokrasi menempati lapisan teratas dari struktur piramida
layanan, kondisi ini harus dibalik. Rakyat harus ditempatkan di atas dan politisi-birokrat di
bawah sebagai pelayan dan penyangga eksistensi masyarakat. Dalam konstruksi negara
modern, semua institusi negara harus ditempatkan sebagai pengurai masalah, bukan
menjadi bagian dari masalah itu sendiri, yang mendistribusikan seluruh bentuk state of well-
being seperti keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, dan jaminan rasa aman kepada setiap
warga negara. Hanya dengan cara seperti itu, eksistensi pranata negara dapat
diselamatkan.


Robohnya Pranata Kami

http://eprints.uinsby.ac.id/126/1/Robohnya%20Pranata%20Kami.pdf

Robohnya Pranata Kami

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

IAIN Sunan Ampel Repository