Akh., Muzakki

IAIN Sunan Ampel Repository

Lembaga Pendidikan v Pemkot 
Jawa Pos, Selasa, 16 Februari 2010 
Oleh: Akh Muzakki 
 
PEMBANGUNAN frontage road kawasan selatan Surabaya kini memasuki 
perkembangan baru. Hampir sebagian besar dari sisi utara proyek pengerjaan jalan 
arteri itu diperkirakan segera rampung. Menyusul selesainya pengerjaan sisi timur 
Jalan Ahmad Yani dari RSAL dr Ramelan hingga pertigaan Margorejo, pengerjaan 
berikutnya diperkirakan segera menyusul secara konkret.  
Namun, pengerjaan proyek selanjutnya dari pertigaan Margorejo hingga Jemur 
Handayani terhadang permasalahan rumit. Permasalahan itu terutama terkait dengan 
tanah seluas 6.000 meter persegi milik lembaga pendidikan tinggi Islam IAIN Sunan 
Ampel Surabaya. Negosiasi sudah lama diupayakan, namun upaya untuk mencapai 
win-win solution (tidak ada yang dirugikan) masih jauh panggang daripada api 
(Metropolis, 10/02/2010).  
Intinya, belum ada hasil yang memuaskan bersama dari proses negosiasi selama ini. 
Ujungnya, akan ada bogang yang terhampar di lintasan jalan arteri sisi timur itu. 
Belum kunjungnya hasil akhir pencapaian solusi yang konklusif tersebut tak ayal 
memantik ketegangan" birokrasi. Pemkot dan DPRD Surabaya selaku penguasa 
eksekutif dan legislatif di kota metropolis ini di satu sisi dan IAIN Sunan Ampel di 
sisi lain memang memiliki posisi yang sama. Yakni, sama-sama merupakan institusi 
birokrasi milik negara.  
Namun, belum tercapainya kata sepakat di atas memunculkan babak baru interaksi 
kedua belah pihak. Hingga suara minor pun dari anggota DPRD Surabaya. Wakil 
Ketua Komisi C DPRD Surabaya Simon Lekatompessy mengatakan, seharusnya 
IAIN Sunan Ampel memperhatikan kepentingan hajat hidup orang banyak daripada 
ego sektoral. Seharusnya tak perlu berkeras seperti itu. Saya khawatir nanti 
masyarakat mencerca bila ada bogang di depan IAIN, komentarnya. 
Pihak IAIN Sunan Ampel pun tak kalah menarik dalam berargumentasi. Tanah yang 
menjadi lokasi kampus dan sebagiannya akan terkena dampak pembangunan jalan 
arteri itu merupakan tanah wakaf dari para ulama dan pemuka sosial keagamaan.  
Sama halnya dengan Pemkot dan DPRD Surabaya, lembaga pendidikan tinggi Islam 
itu pun berargumentasi untuk kepentingan umum di balik pemertahanan hamparan 
tanah dimaksud. Sikap bertahan itu dilakukan jika pemkot tetap bersikeras dengan 
skema jual beli dan bukan skema penggantian tanah.  
Saya melihat, ada dua problem mendasar di balik tarik ulur kasus tanah di depan 
kampus Islam di atas. Pertama, problem pemaknaan atas konsepsi kepentingan 
umum" (public goods). Baik pemkot (plus DPRD) Surabaya maupun IAIN Sunan 
Ampel bergerak atas nama kepentingan umum. 
Dalam kasus proyek pengerjaan jalan arteri di atas, Pemkot dan DPRD Surabaya 
cenderung memaknai kepentingan umum sebagai sekadar terbukanya pemanfaatan 
fisik oleh masyarakat seluas-luasnya terhadap kelancaran jalan. Setiap upaya yang 
bisa memperlambat proses terbukanya pemanfaatan seluas-luasnya dimaknai sebagai 
perlawanan terhadap kepentingan umum. Karena itu, sikap bertahan IAIN Sunan 
Ampel Surabaya atas lahan yang dimiliki dipandang sebagai bentuk perlawanan 
kampus Islam tersebut terhadap penjaminan kepentingan umum.  
Menurut hemat saya, problem akut soal pemanfaatan lahan di depan IAIN Sunan 
Ampel untuk pembangunan jalan arteri di atas tidak akan berlarut-larut jika 
pemaknaan atas konsepsi kepentingan umum" yang dilakukan Pemkot dan DPRD 
Surabaya tidak berhenti pada pemaknaan fisik. Melainkan pada perspektif yang lebih 
luas dengan memadukan pembangunan nonfisik.  
Penyiapan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan kompetitif dan sekaligus 
komparatif melalui jalur pendidikan tinggi merupakan bagian penting dari 
pemaknaan yang lebih luas.  
Sebagaimana layaknya perguruan tinggi lain, IAIN Sunan Ampel dalam kapasitasnya 
sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam bergerak dalam penyiapan sumber daya 
manusia yang memiliki keunggulan kompetitif dan sekaligus komparatif dimaksud. 
Apalagi, IAIN Sunan Ampel Surabaya sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam 
negeri terbesar di Jawa Timur berperan penting dalam penyiapan sumber daya 
dimaksud. Karena itu, kepentingan internal lembaga pendidikan tinggi Islam itu perlu 
juga diapresiasi dengan tanpa meninggalkan kesan kalah-menang. 
Kalau pemaknaan atas kepentingan umum yang demikian bisa disemai dengan baik 
oleh siapa pun, tak perlu muncul permasalahan rumit seperti ini. Dalam negosiasi pun 
bisa segera dicarikan solusinya.  
Kedua belah pihak bisa menurunkan tensi sikap masing-masing dengan memberikan 
fleksibilitas demi tercapainya kebaikan bersama.  
Problem mendasar kedua terkait dengan pemaknaan terhadap apa yang disebut 
sebagai aset. Apakah yang disebut sebagai aset itu hanya berupa infrastruktur, 
termasuk jalan umum, ataukah juga meliputi perihal yang bersifat suprastuktur. 
Lembaga pendidikan merupakan media paling ampuh untuk penyiapan suprastruktur 
tersebut.  
Dalam kaitannya dengan kasus lahan di depan IAIN Sunan Ampel di atas, 
persoalannya terpulang pada basis kognitif pengambil kebijakan di tingkat Pemkot 
dan DPRD Surabaya. Yakni, apakah dalam pemaknaan mereka, lembaga pendidikan 
dianggap sebagai aset ataukah bukan.  
Berdasar fakta yang berkembang, tampak bahwa lembaga pendidikan cenderung 
kurang diapresiasi Pemkot dan DPRD Surabaya sebagai sebuah aset warga 
metropolis. Buktinya, Pemkot Surabaya lebih mempertahankan skema jual beli 
daripada ganti tanah seperti yang menjadi harapan IAIN Sunan Ampel. Dengan 
skema itu, akan ada pihak yang merasa dirugikan dan kebetulan untuk kasus tersebut 
adalah IAIN Sunan Ampel. 
Sungguh tidak arif jika penguasa eksekutif dan legislatif di metropolis ini 
menggunakan kekuasaannya dengan tidak memberikan opsi atas terakomodasinya 
kepentingan lain, termasuk kepentingan pendidikan.  
Dengan mekanisme birokrasi yang ada, skema jual beli tentu sangat merugikan 
lembaga pendidikan model IAIN Sunan Ampel. Namun, jika skema ganti tanah yang 
dipraktikkan, dalam hemat saya, tidak ada pihak yang dirugikan. Pemkot bisa 
secepatnya menyelesaikan salah satu proyek besarnya untuk mengurai kemacetan di 
wilayah selatan Surabaya. Selain itu, lembaga pendidikan tinggi IAIN Sunan Ampel 
tidak merasa dirugikan akibat lenyapnya tanah dengan luasan yang cukup besar tanpa 
adanya pengganti lahan.  
Saya yakin, masih ada cahaya" di ujung lorong gelap tersebut. Cahaya" itu akan 
muncul dari dengan kerendahan hati semua pihak untuk mencapai solusi menang-
menang" dan bukan solusi menang-kalah". (*/mik) 
Pengamat sosial politik, alumnus doktoral Political History, The University of 
Queensland, Australia.  
 
   
  
 


Lembaga Pendidikan v Pemkot

http://eprints.uinsby.ac.id/52/1/Lembaga%20Pendidikan%20v%20Pemkot%2C%20Muzakki%2C%20Februari%202010.pdf

Lembaga Pendidikan v Pemkot

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

IAIN Sunan Ampel Repository