Masdar Hilmy , .

IAIN Sunan Ampel Repository

Melembagakan Politik Hijau  
Jawa Pos, Selasa, 15 Desember 2009 
Oleh: Masdar Hilmy 
 
Bencana demi bencana telah mengakrabi kita. Mulai bencana alam seperti gempa 
bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kelaparan, kekeringan, gagal panen, hingga 
bencana krisis sosial-ekonomi-politik. Sinyalemen bahwa kita hidup di atas negeri 
bencana ternyata benar belaka. Bukan semata bencana dalam pengertian fisik akibat 
murkanya alam, tetapi juga bencana nonfisik akibat pendangkalan, pemiskinan, dan 
degradasi moral anak bangsa. 
Konon, hanya 15 persen bencana disebabkan oleh faktor alam. Sisanya, 85 persen, 
lebih banyak disebabkan oleh tangan-tangan jahil manusia. 
Kenyataan demikian hanya membenarkan tesis klasik E.F. Schumacher dan Fritjof 
Capra bahwa krisis ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan hidup berakar dari krisis 
moralitas bangsa itu sendiri. 
Jauh-jauh hari Allah sudah memperingatkan bahwa manusia merupakan aktor utama 
di balik segala bentuk kerusakan di muka bumi: "Telah tampak kerusakan di darat 
dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada 
mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan 
yang benar)" (QS. 30: 41). 
 
Penyelewengan mandat  
Pada awalnya manusia diciptakan oleh Allah untuk memakmurkan bumi dan seisinya 
(QS 11:61). Tetapi, manusia juga yang telah menyelewengkan mandat suci tersebut 
dengan berbuat kerusakan-kerusakan di muka bumi.  
Berita tentang watak dasar manusia yang merusak itu sebenarnya sudah disampaikan 
oleh malaikat ketika Allah hendak menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi. 
Ini tecermin dalam salah satu Firman-Nya: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan 
seorang khalifah di bumi. Mereka (malaikat) berkata: "Mengapa Engkau hendak 
menjadikan (khalifah) di bumi orang yang akan membuat kerusakan padanya dan 
menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 
mensucikan Engkau?" (QS. 2:30).  
Syahdan, manusia tampil menjadi perusak terhebat akibat nafsu keserakahan untuk 
mengeksplorasi, mengeksploitasi, serta menguasai sumber-sumber alam tanpa 
memperhitungkan dampak kerusakannya. Maka, muncullah ketidakseimbangan, 
ketidakteraturan, dan disharmoni alam. 
Dalam kondisi semacam ini, alam menjadi sulit dikendalikan, semakin tidak 
bersahabat, dan mudah "murka." Gejala perubahan alam yang dulu berjalan teratur 
kini semakin sulit diprediksi. Bumi menjadi hunian yang semakin tidak nyaman 
akibat pemanasan global atau "efek rumah kaca" (green house effect). Bencana alam 
seperti banjir dan angin topan semakin sering terjadi. Ini semua terjadi ketika 
pembangunan diceraikan dari kearifan dan etika. 
Selama ini kita sering disilaukan oleh rasionalitas paham pembangunanisme yang 
dibungkus dengan bahasa eufemistik. Istilah pembangunan, kemajuan, 
pengembangan sains dan teknologi, dan semacamnya sering dipakai untuk 
melegitimasi keserakahan manusia. Padahal, pembangunan ibarat pedang bermata 
ganda; bisa menjadi berkah atau bencana. Di satu sisi ia menjanjikan kemudahan dan 
kenyamanan hidup. Namun, ia juga memberikan ancaman nyata, terutama ketika 
seluruh kegiatan dimaksud berjalan liar tanpa kendali.  
Kenyataannya, lihatlah apa yang terjadi di sekitar kita. Aktivitas pembangunan sering 
tanpa didasari master plan dan analisis dampak lingkungan (amdal) yang matang. 
Prinsipnya, ada uang ada barang. Asal ada untung, berdirilah gedung-gedung. Harus 
diakui, semua itu didasari hasrat untuk mengeruk laba sebesar-besarnya.  
Meminjam istilah Chandra Muzaffar, seorang aktivis-intelektual Malaysia, inilah saat 
di mana keserakahan terlembagakan melalui kegiatan ekonomi-kapitalistik. Yakni, 
ketika logika keuntungan dan kepuasan bendawi menjadi panglima dalam kehidupan. 
Maka yang bekerja dalam logika semacam ini adalah memanfaatkan ruang untuk 
menggapai keuntungan sebesar-besarnya dengan dalih meningkatkan kesejahteraan. 
Padahal, menurut sebuah laporan penelitian, biaya pemulihan (reco very cost) akibat 
kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas "pembangunan" manusia 
ternyata jauh lebih mahal ketimbang keuntungan ekonomi yang diperolehnya. Karena 
itu, inilah saatnya kita merefleksi seluruh kegiatan "produksi ekonomi" dimaksud 
agar dampaknya tidak meluluhlantakkan manusia. 
"Politik Hijau"  
Bencana demi bencana seharusnya menyadarkan kita akan pentingnya akhlakul 
karimah terhadap alam. Para pengambil kebijakan seharusnya tidak mengumbar 
"libido keuntungan" di balik seluruh kebijakan pembangunan di negeri ini. Jangan 
semata-mata karena pertimbangan keuntungan ekonomis, keseimbangan alam 
dikesampingkan. Lihatlah apa yang sudah dilakukan sejumlah pejabat-politisi kita 
yang tidak lagi mengindahkan keseimbangan alam. 
Keterlibatan pejabat-politisi di balik pembalakan liar, alih fungsi hutan lindung, dan 
pembangunan fisik tanpa analisis dampak lingkungan yang memadai jelas 
mengancam ekosistem kita. Sejalan dengan ini, rencana jalan tol Trans Jawa yang 
bakal memangkas 1.182 pohon jati berusia 103 tahun di Kabupaten Madiun sungguh 
memiriskan hati kita. Tidak adakah cara lain membangun tanpa merusak? 
Sudah terlalu banyak korban berjatuhan akibat salah urus alam. Ironisnya, kita tidak 
pernah mau belajar dari bencana. Lebih memprihatinkan lagi, hampir semua 
kerusakan alam bermula dari "persekongkolan jahat" di gedung-gedung dewan dan 
atau kantor pemerintahan yang terhormat, institusi garda depan yang seharusnya 
menjadi front-liners bagi konservasi alam. 
Mengatasi itu semua, sudah saatnya kita mempertimbangkan "spiritualitas hijau" 
sebagai basis etika-moral dalam tradisi politik kita. Dalam tradisi politik semacam 
ini, kesadaran akan pentingnya keseimbangan alam harus melandasi setiap kebijakan 
publik.  
Sejatinya, paradigma "politik hijau" merupakan upaya mengembalikan mandat suci 
penciptaan manusia dari perusak menjadi pemakmur bumi yang hakiki. Hal ini 
sejalan dengan firman Allah: "Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-
haknya dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan" 
(QS 26: 183). Paradigma "politik hijau" bermuara pada pentingnya mentalitas hidup 
bersih, menaklukkan keserakahan, dan penghargaan tinggi terhadap keseimbangan 
alam semesta. 
Dr Masdar Hilmy MA, dosen IAIN Sunan Ampel, alumnus S-3 University of 
Melbourne, Australia.  
 
   
  
 


Melembagakan Politik Hijau

http://eprints.uinsby.ac.id/65/1/Melembagakan%20Politik%20Hijau%2C%20Masdar%2C%20September%202009.pdf

Melembagakan Politik Hijau

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

IAIN Sunan Ampel Repository