Penangguhan penahanan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana, adalah pelaksanaan pemberian jaminan baik berupa orang atau uang telah terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, Apakah pertimbangan hakim dalam memberikan penangguhan penahanan terhadap terdakwa .Metode yang digunakan adalah metode penelitian pustaka (library reseaech) dan lapangan (field research), dengan pengumpulan data dilakukan dengan interview (wawancara) dan studi dokumentasi.            Data penelitian diperoleh berdasarkan metode induksi dan deduksi. Maka dapat diperoleh hasil bahwa Jika dilihat dari apa yang berkembang dalam praktek pemberian jaminan penangguhan penahanan kiranya belum sesuai seperti yang ditentukan dalam ketentuan pasal 31 ayat (1) KUHAP, akan tetapi pelaksanaannya masih ketentuan pasal 31 ayat (1) KUHAP, akan tetapi pelaksanaannya masih berjalan menurut kebiasaan yang berkembang selama ini. Kemudian dalam menentukan dapat tidaknya permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan yang diajukan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang melakukan penahanan, ternyata aparat penegak hukum sendiri masih berpedoman kepada penafsiran yang bersifat subyekti

Syahril, Syahril

English

Portal Jurnal Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

wwwww   499                                         e-ISSN: 2550-0813 | p-ISSN: 2541-657X | Vol 10  No 1  Tahun 2023  Hal. : 499-503 -                      NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial                                           available online http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index   TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERDAKWA  PELAKU TINDAK PIDANA 1   Syahril Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan Abstrak Penangguhan penahanan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana, adalah pelaksanaan pemberian jaminan baik berupa orang atau uang telah terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, Apakah pertimbangan hakim dalam memberikan penangguhan penahanan terhadap terdakwa .Metode yang digunakan adalah metode penelitian pustaka (library reseaech) dan lapangan (field research), dengan pengumpulan data dilakukan dengan interview (wawancara) dan studi dokumentasi. Data penelitian diperoleh berdasarkan metode induksi dan deduksi. Maka dapat diperoleh hasil bahwa Jika dilihat dari apa yang berkembang dalam praktek pemberian jaminan penangguhan penahanan kiranya belum sesuai seperti yang ditentukan dalam ketentuan pasal 31 ayat (1) KUHAP, akan tetapi pelaksanaannya masih ketentuan pasal 31 ayat (1) KUHAP, akan tetapi pelaksanaannya masih berjalan menurut kebiasaan yang berkembang selama ini. Kemudian dalam menentukan dapat tidaknya permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan yang diajukan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang melakukan penahanan, ternyata aparat penegak hukum sendiri masih berpedoman kepada penafsiran yang bersifat subyektif. Kata Kunci: Penangguhan Penahanan, Terdakwa, Pelaku Tindak Pidana.      PENDAHULUAN Kejahatan dan kebaikan adalah dua bagian yang tidak dapat di pisahkan dari kehidupan manusia.Keduanya  *Correspondence Address : Syahril@um-tapsel.ac.id DOI : 10.31604/jips.v10i1.2023.499-503 © 2023UM-Tapsel Press adalah dua bagian yang saling melengkapi, di mana ada kebaikan, kejahatan pasti ada, yang salah satunya tidak dapat berdiri sendiri.Kejahatan NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 10 (1) (2023): 499-503   500  adalah merupakan gejala sosial yang amoral yang berkembang mengikuti perkembangan zaman. Salah satu bentuk yang berhubungan dengan tindak pidana adalah Pemenuhan pemberian pelaksanaan penangguhan penahanan selama proses pemeriksaan perkara pidana tidak berarti membebaskan tersangka atau terdakwa dari status tahanan, akan tetapi pelaksanaan penangguhan penahanan ini dimaksudkan mengeluarkannya dari ruang tahanan, sedangkan orangnya secara yuridis tetap sebagai tersangka atau terdakwa yang mempunyai status tahanan sampai dengan batas penahanan yang ditentukan Undang-Undang. Sehubungan dengan penjelasan tersebut di atas untuk memenuhi penangguhan penahanan ini harus ditentukan melalui beberapa persyaratan undang-undang atau hal lain yang bersifat kemanusiaan yang tidak dimungkinkan untuk melakukan penahanan terhadap seseorang pelaku tindak pidana. Akan tetapi memperhatikan perkembangan praktek ternyata masalah pemenuhan permohonan penangguhan penahanan tidak demikian saja diberikan oleh aparat sekalipun telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, melainkan faktor jaminan dari pihak ketiga atas kepastian pelaksanaan penagguhan penahanan masih merupakan suatu unsur yang menentukan.  METODE PENELITIAN Pendekatan penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan alasan bahwa metode kulitatif lebih mudah disesuaikan apabila dihadapkan pada kenyataan di lapangan. Penelitian kualitatif menurut Robert Bogdam dan Stefen J. Taylor adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangkannya seabagai bagian dari suatu keutuhan Dalam penelitian ini menggunakan studi kasus. Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu analisa hukum tentang Pertimbangan Hakim Sebelum Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Pidana. Obyek penelitian yang dimaksud agar dapat memperoleh data yang jelas dan obyek tersebut dapat mejadi sasaran peneliti sehingga masalah-masalah yang akan diteliti tidak akan meluas.  PEMBAHASAN 1. Dasar Hukum Penangguhan Penahanan Tindakan penahanan sebagaimana dijelaskan tersebut, hal ini dapat dilihat dari penentuan aturan perundang-undangan yang merumuskan pengertian penahanan seperti berikut, “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang”. Oleh karena itu, guna untuk melindungi manusia khususnya seseorang yang dihadapkan dengan tindakan penahanan, serta untuk selalu menghargai keberadaan hak azasi manusia, undang-undang telah merumuskan beberapa ketentuan sebagai upaya hukum memperkecil terjadinya perampasan dan pembatasan hak azasi manusia secara sewenang-wenang atau dengan kata lain demi menyelematkan nilai-nilai dasar hak azasi manusia dan demi tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undng Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) Syahril Tinjauan Yuridis Tentang Penangguhan Penahanan Terhadap Terdakwa  Pelaku………….…….….(Hal 499-503)  501 telah menetapkan secara limitatif dan terperinci tentang pelaksanaan tindak penahanan ini, yang salah satunya adalah apa yang disebut dengan pengajuan permohonan penangguhan penahanan dengan pemberian jaminan.  2. Persyaratan  Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Adapun mengenai syarat-syarat apa dan bagaimana yang harus ditetapkan oleh instansi yang berwenang tidak ada diperinci dalam pasal 31 KUHAP, akan penjelasan ini dpat diperoleh dari penjelasan pasal 31 tersebut yang isinya menegaskan bahwa, “Yang dimaksud dengan syarat yang ditentukan oleh wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota”. Sebagai syarat yang pertama wajib lapor yang diperjanjikan kepada tersangka atau terdakwa yang diberikan penangguhan penahanan, hal ini membebankan untuk melapor diri setiap hari satu lagi dalam setiap tiga hari atau sekali dalam seminggu dan lain sebagainya. Sedangkan syarat yang kedua dan ketiga yaitu tidak keluar rumah dan kota biasanya diperuntukkan untuk kejahatan yang sifatnya menyangkut kepentingan umum atau keamanan negara, maka dengan adanya syarat ini diharapkan tersangka atau terdakwa dengan adanya larangan keluar rumah atau kota ini tidak akan terjadi saling mempengaruhi terhadap massa. Adapun tujuan syarat wajib lapor yang diperjanjikan kepada tersangka atau terdakwa yang ditangguhkan penahanannya adalah menjaga kemungkinan terlambatnya pemeriksaan perkara, artinya dengan adanya syarat wajib lapor ini aparat yang mengeluarkan penangguhan penahanan tersebut akan dapat terus mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya sekalipun tersangka atau terdakwa tidak lagi berada dalam tahanan.  3. Jaminan Permohanan Penangguhan Penahanan Adapun bentuk prestasi tersebut yang tertuang dalam perjanjian pelaksanaan penangguhan penahanan ini adalah di satu pihak instansi yang berwenang melakukan tindakan penahanan memberi kesempatan pada pihak lain (tersangka atau terdakwa) untuk tidak ditahan, sedang di lain pihak tersangka atau terdakwa atau kuasa hukumnya telah menerima kebebasan tersebut dengan janji akan mematuhi persyaratan yang ditentukan. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas kiranya tercermin adanya suatu keharusan untuk membuat suatu jaminan agar pelaksanaan perjanjian penangguhan penahanan tersebut dapat dijamin, maka oleh sebab itulah setelah berlakunya undang-undang nomor 8 Tahun 1981 telah ditentukan dua bentuk jaminan yaitu berupa jaminan dengan uang dan jaminan berupa orang. Secara umum jaminan dapat dikatakan sebagai alat untuk menumbuhkan kepercayaan agar apa yang disyaratkan dapat berjalan sebagaimana mestinya maka oleh sebab itulah dalam perjanjian penangguhan penahanan ini, jaminan dapat dipergunakan untuk lebih memastikan tersangka atau terdakwa tidak berbuat apa yang dilarang dalam pembebasannya dari penahanan dengan gambara apa yang dimaksud  dengan jaminan dalam penangguhan penahanan.  4.Pelaksanaan Pemberian Jaminan Penangguhan Penahanan Sebaliknya mengenai uang jaminan yang disetorkan kepada kepaniteraan pengadilan negeri tergantung sejauhmana terdakwa atau tersangka mematuhi syarat-syarat perjanjian penangguhan penahanan, artinya selama syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 10 (1) (2023): 499-503   502  penangguhan penahanan dilanggar oleh pihak pemohon uang jaminan secara materil dan yuridis masih tetap merupakan hak milih pemohon. Hanya karena suatu perjanjian yang telah disepakati pemohon dengan instansi penahanan untuk sementara diasingkan atau dipisahkan dari penguasaan pemohon dengan jalan menyetor dan menitipkannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sehingga jelas secara faktual dan riil tidak dapat dikuasa dan dipergunakkannya selama perjanjian penangguhan penahanan masih dilaksanakan dan baru akan kembali secara tiil kepada kekuasaan pemohon apabila pelaksanaan penangguhan berakhir.  PENUTUP Kesimpulan Dimana sebagai sumbangan pemikiran dari beberapa kesimpulan akan di uraikan sebagai berikut: 1. Jika dilihat dari apa yang berkembang dalam praktek pemberian jaminan penangguhan penahanan kiranya belum sesuai seperti yang ditentukan dalam ketentuan pasal 31 ayat (1) KUHAP, akan tetapi pelaksanaannya masih ketentuan pasal 31 ayat (1) KUHAP, akan tetapi pelaksanaannya masih berjalan menurut kebiasaan yang berkembang selama ini. 2. Dalam menentukan dapat tidaknya permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan yang diajukan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang melakukan penahanan, ternyata aparat penegak hukum sendiri masih berpedoman kepada penafsiran yang bersifat subyektif.  Saran   Adapun saran-saran yang penulis sumbangkan pelaksanaan penentuan jaminan dalam permohonan penangguhan penahanan adalah: 1. Bahwa dengan tidak adanya ketentuan yang tegas mengenai prosedur pengajuan penangguhan penahanan berikut dalam penentuan jaminannya, kiranya aparat penegak hukum dituntut untuk lebih bijaksana dalam menilai setiap pengajuan permohonan penangguhan penahanan serta masyarakat sebagai pencari keadilan masih perlu terus ditingkatkan pengetahuan hukumnya, sehingga apa yang menjadi haknya dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 2. Hukum positif dalam praktek beracara di sidang pengadilan, masih perlu lebih dijabarkan secara luas dengan mengeluarkan peraturan pelaksanaan tentang pelaksanaan pemberian jaminan dalam penangguhan penahanan dan untuk menghindari setiap penyimpangan dalam mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan baik uang atau orang, kiranya pada aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penahanan perlu ada keseragaman persepsi dalam penentuan jaminan   Syahril Tinjauan Yuridis Tentang Penangguhan Penahanan Terhadap Terdakwa  Pelaku………….…….….(Hal 499-503)  503 DAFTAR PUSTAKA Abdul Rachman, Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Indonesia, Bandung. Alumni, Bandung, 1990.  Departemen Kehakiman RI, Bahan Pokok Penyuluhan Hukum,Depkeh, Jakarta, 1986.   Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Sinar Jaya, Surabaya, 1985.  Hamrat Hamid, 1992. Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan Dalam Tanya Jawab, Jakarta, Sinar Grafika  Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985.  Lamintang, P.A.F, KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1984.  Marpaung, Leden, Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.  Martiman Prodjodikoro, Penangkapan dan Penahanan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.  M. Komaruddin, Pengantar Penelitian Skripsi, Bina Aksara, Jakarta, 1980.  Nawawi, Taktik dan Strategi Membela Perkara Pidana, Jakarta, Fajar Agung, Jakarta, 1983.  Ratna Nurul Arifin, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 1989.  S. Tanusubroto, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Bandung, Armico, Bandung, 1984.                                                                 

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERDAKWA  PELAKU TINDAK PIDANA

http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/download/11078/6462

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERDAKWA PELAKU TINDAK PIDANA

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

Portal Jurnal Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan