Politik hukum ekonomi Islam Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan pasal 7 dan 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

Abstract

POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang LPMUBTI dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk mengatur kegiatan penyelenggaraan layanan jasa pinjaman online yang dilakukan Penyelenggara dan Pengguna layanan agar sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam Pasal 7 POJK tersebut mengatur kewajiban Penyelenggara layanan untuk mendaftarkan dan memperoleh izin dari lembaga OJK untuk beroperasi sehingga sehingga setiap pihak dapat memperoleh hak dan kewajibannya seperti yang tertera pada Pasal 29. Namun, pelaksanaan pengaturan tersebut dirasa masih kurang optimal yang dapat dilihat dari masih terdapat banyaknya persoalan Penyelenggara layanan ilegal yang beredar di masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah, pertama mengetahui hubungan vertikal dan horizontal antara UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE dengan POJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Tentang LPMUBTI. Kedua, mengetahui strategi pengawasan dan penerapan sanksi hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Ketiga, mengetahui tinjauan siyasah maliyah terhadap strategi pengawasan dan penerapan sanksi hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif-empiris, dan jenis data yang digunakan ialah kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa teknik observasi, studi dokumen, dan wawancara. Dengan sumber data primer berupa observasi dengan bahan pustaka yang berkaitan penelitian. Dan sumber data sekunder yang digunakan untuk berupa wawancara. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pertama, hubungan antara UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE dengan POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang LPMUBTI secara vertikal bahwa POJK adalah peraturan pelaksana dan tidak boleh menyimpang dari UU. Secara horizontal, memiliki hubungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan legalitas sesuatu. Kedua, pengawasan yang dilakukan oleh OJK dalam mengendalikan Penyelenggara LPMUBTI dilakukan sesuai dengan hukum, yang dimulai dari pengajuan pendaftaran dan perizinan sampai membuat laporan berkala, yang kemudian menunjuk AFTECH dalam membantu pengawasan dan koordinasi Penyelenggara IKD, serta pengawasan melalui Satgas Waspada Investasi dalam menyelesaikan permasalahan Penyelenggara ilegal. OJK dapat memberikan sanksi hukum adminstratif bagi Penyelenggara yang melanggar peraturan yang berlaku. Ketiga, Adanya pengawasan dan penerapan sanksi hukum kepada Penyelenggara LPMUBTI dalam tinjauan siyasah maliyah yaitu berdasarkan al-maqhasid ad-daruriyat (tujuan hukum Islam) yakni tergolong kepada tujuan primer yang dibutuhkan untuk diberlakukan kepada masyarakat