Jurnal Kompetitif, Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti
Doi
Abstract
Abstrak: Paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah pasca diberlakukannya UU no 32 tahun 2004 tentangpemerintah daerah memberikan dampak pada paradigma penyelenggaraan yang good governance sehingga pemerintahdaerah berusaha optimal untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara optimal. Melalui KementerianPendayagunaan Aparatur Negara pemerintah mengeluarkan peraturan menteri no 14 tahun 2017 tentang penyusunanIndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit penyelenggara pelayanan publik, peraturan ini sebagai dasar hukum danpedoman yang digunakan untuk penilaian penyelenggaraan kepuasan masyarakat bagi penyelenggara pelayanan publiktidak terkecuali Fasilitas Kesehatan (faskes) Tingkat I Kabupaten Mojokerto yang berada di bawah Dinas KesehatanKabupaten Mojokerto. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kepuasan masyarakat terhadappelayanan publik bidang kesehatan pada fasilitas kesehatan (faskes) tingkat I Kabupaten Mojokerto. Pengukuran indekskepuasan masyarakat pada Faskes Tingkat I ini meliputi 27 Puskesmas yang tersebar di tiap kecamatan KabupatenMojokerto dengan sempel yang berbeda – beda. Hasil dari penelitian ini adalah nilai IKM rata-rata tiap puskesmasadalah 86,33 dengan kinerja baik, nilai IKM tertinggi adalah 89,75 yaitu Puskesmas Trawas dengan kinerja sangat baik,dan nilai IKM terendah adalah 85,50 yaitu Puskesmas Gayaman dengan kinerja baik.Kata kunci: good governance, indeks kepuasan masyarakat, permenpan rb no 14 tahun 201
