Banyaknya wajib pajak yang membayar biaya penghasilan diharapkan pemasukan pajak di Negara ini bisa meningkat pertumbuhan pembangunan dari berbagai sector yang ada. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat di negara ini. Tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui perhitungan PPn keluaran pada PT. Pos Indonesia Persero) wilayah Banda Aceh dan untuk mengetahui bagaimana pelaporan PPN keluaran pada PT. Pos Indonesia (Persero) Wilayah Banda Aceh

Mahendra, Afriza

Nasution, Juliana

Jurnal Pendidikan Tambusai (Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai)

ISSN: 2614-6754 (print)          ISSN: 2614-3097(online) Halaman 4340-4345 Volume 6 Nomor 1 Tahun 2022     Jurnal Pendidikan Tambusai 4340  Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran pada PT. Pos Indonesia (Persero) Wilayah Banda Aceh  Afriza Mahendra1, Juliana Nasution2 1,2 Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam Universitas Islam Negeri Sumatra Utara  e-mail: Afrizanahendra2404@gmail.com   Abstrak  Banyaknya wajib pajak yang membayar biaya penghasilan diharapkan pemasukan pajak di Negara ini bisa meningkat pertumbuhan pembangunan dari berbagai sector yang ada. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat di negara ini. Tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui perhitungan PPn keluaran pada PT. Pos Indonesia Persero) wilayah Banda Aceh dan untuk mengetahui bagaimana pelaporan PPN keluaran pada PT. Pos Indonesia (Persero) Wilayah Banda Aceh.  Kata Kunci: Perhitungan, Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Keluaran.  Abstract  The number of taxpayers who pay the cost of income is expected that tax revenue in this country can increase the development growth of various existing sectors. So that it can improve the welfare and standard of living of the people in this country. The purpose of this research is to determine the calculation of the output VAT at PT. Pos Indonesia (Persero) Banda Aceh area and to find out how to report the output VAT at PT. Pos Indonesia (Persero) Banda Aceh Region.  Keywords: Calculation, Reporting Value Added Tax (VAT), Output  PENDAHULUAN Pembangunan ekonomi memerlukan investasi dalam jumlah yang besar, pelaksanaannya harus berlandasan pada kemampuan sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa pembangunan ekonomi tidak terlepas dari kebijakan di bidang perpajakan. Dalam pelaksanaan pembangunan di perlukan dana yang lumayan besar. Sehingga pemerintah mendapatkan penerimaan Negara salah satunya adalah melalui pajak untuk membiayai pembangunan nasional.   Pajak adalah pungutan wajib yang di bayar rakyat untuk Negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan mamfaat dari pajak secara langsung karena di gunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi.  Menurut Resmi (2017;1) menyatakan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang dapat di tunjukan dan di gunakan untuk membayar mengeluaran umum. Semua orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang yang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean adalah pengusaha. Pengusaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa yang dikenakan pajak adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha tersebut diwajibkan untuk melapor usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. PT. Pos Indonesia (Persero) Wilayah Banda Aceh merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan pos. Perusahaan ini telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah memiliki NPWP. ISSN: 2614-6754 (print)          ISSN: 2614-3097(online) Halaman 4340-4345 Volume 6 Nomor 1 Tahun 2022     Jurnal Pendidikan Tambusai 4341  Definisi Pajak  Menurut Sukardji (2015) definisi pajak dari Prof. Dr. P.J.A Adriani adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dan adapula definisi pajak dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan  yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  Ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak (Resmi, 2017): 1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaanya. 2. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 3. Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 4. Pajak diperuntuk bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment. Tujuan Pajak  Menurut Resmi (2017), terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keunagan Negara) dan fungsi regularend (pengaturan). Fungsi budgetair adalah pajak yang digunakan sebagai sumber utama penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Kemudian fungsi regularend ialah pajak untuk mengatur melaksanakan kebijakan  pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.  Jenis Pajak   Menurut Resmi (2017), pajak dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. Pada PPN keluaran, menurut golongan, PPN ini termasuk ke dalam pajak tidak langsung. Kemudian menurut sifat,PPn keluaran termasuk ke dalam pajak objektif. Serta menurut lembaga pemungut, PPN termasuk ke dalam pajak Negara. Pada jenis pajak, penulis akan membahas menurut lembaga penmungut. Menurut lembaga pemungut, pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dapat digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang di pungut olrh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupunn daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pada PT. Pos Indonesia (persero) Wilayah Banda aceh. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  Pajak pertambahan nilai (PPN) sesuai dengan namanya adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah dari suatu barang atau jasa dalam sebuah proses transaksi. Menurut Supramono (2015:88), pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam daerah pabean,baik konsumsi barang kena pajak atau dasar kena pajak. Pengertian, perhitungan, dan pelaporan PPN Keluaran  Didalam online-pajak.com menjelaskan bahwa PPN keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak (BKP/JKP) di dalam negeri, ekspor BKP berwujud dan BKP tidak berwujud serta ekspor JKP.  PPN keluaran ini dipungut oleh PKP atas penyerahan BKP/JKP dari pembeli atau konsumen. Nantinya, PPN keluaran yang di pungut oleh PKP ini akan menjadi kredit pajak yang harus di kreditkan dengan PPN masukan. Tarif  Pajak Pertambahan Nilai Untuk penjelasan lebih lanjut silahkan merujuk ke nomor hukum pajak 42 tahun 2009 pasal 7 yaitu, ketentuan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga pasal 7 berbunyi seperti berikut: ISSN: 2614-6754 (print)          ISSN: 2614-3097(online) Halaman 4340-4345 Volume 6 Nomor 1 Tahun 2022     Jurnal Pendidikan Tambusai 4342  1. Tarif pajak pertambahan nilai adalah sebesar 10%( sepuluh persen) 2.  Tarif pajak pertambahan nilai adalah sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas : a. Ekspor barang kena pajak berwujud b. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud c. Ekpos jasa kena pajak 3.  Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan  tarifnya diatur dengan peraturan pemerintah.  Sedangkan menurut UU Nomor 42 tahun 2009, pajak pertambahan nilai merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa didalam daerah pabean yang dikenakan bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atay jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Pelaporan PPN keluaran  Dalam Online-pajak.com menjelaskan pelaporan PPN Keluaran saat ini harus dilakukan lewat faktur pajak elektronik atau e-Faktur. Untuk data faktur pajak keluaran, mutlak diperlukan terlebih dahulu data jatah NSFP yang telah di entry pada menu referensi. Pengisian data faktur pajak keluaran harus detail, dari mulai data identitas lawan transaksi hingga detail data barang atau jasa yang ditransaksikan. Semua isian yang ditampilkan harus diisi, namun PKP diperkenakan mengisi dengan angka “0” jika memang tidak ada detail yang tersedia.  METODE PENELITIAN  Penulis menggunakan metode penelitian dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Thea (2013) Metode deskridtif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka. Tempat Dan Waktu Penelitian  Mengambil data pada PT.Pos Indonesia (Persero) Wilayah Banda Aceh yang berlokasi di Jl. T. Hamzah Bendahara No 33 Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, dan waktu penelitian mulai tanggal 17 januari sampai 17 februari 2022.  Metode Pengumpulan Data Jenis data  Kuncoro (2003 :145), menyatakan data merupakan keterangan –keterangan yang diperoleh dari suatu penelitian dan atau melalui referensi untuk dapat digunakan dalam menganalisa permasalahan yang dihadapi dan selanjutnya untuk mencari alternative yang sesuai dengan permasalahannya. Jenis data terbagi dua yaitu: 1. Data Kualitatif Data kualitatif merupakan data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik atau data yang disajikan dalam bentuk deskriptif atau berbentuk uraian. (Kuncoro, 2003:124) 2. Data Kuantitatif Data Kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk skala numeric ( angka). (kuncoro,2003:124) Penulis menggunakan data kualitatif dan kuantitatif . Dengan PT. Pos Indonesia (persero) Wilayah Banda Aceh sebagai objek penelitian. Sumber data terdiri dari dua yaitu: 1. Data Primer  Data primer merupakan data asli yang di kumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitian secara khusus. (Sunyoto, 2013:21) 2. Data Sekunder  Data sekunder ialah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari ISSN: 2614-6754 (print)          ISSN: 2614-3097(online) Halaman 4340-4345 Volume 6 Nomor 1 Tahun 2022     Jurnal Pendidikan Tambusai 4343  buku-buku yang ada hubungannya dengan objek penelitian atau dapat dilakukan dengan menggunakan data dari Biro Pusat Statistik. (Sunyoto,2013:21) Penelitian ini ditulis menggunakan data sekunder, dimana data didapatkan dari PT. Pos Indonesia (persero) Wilayah Banda Aceh.  HASIL DAN PEMBAHASAN Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran (PPN) Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Wilayah Banda Aceh  PPN yang terutang dihitung dengan cara mengkalikan tariff dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP ialah nilai berupa uang yang di jadikan dasar menghitung pajak yang terutang, dapat berupa harga jual BKP, harga penggantian JKP, nilai impor, nilai ekspor dan nilai lain yang telah di tetapkan oleh Menteri Keuangan. PPN terutang adalah pajak keluaran yang dipungut oleh PKP pada saat penjualan dan merupakan pajak masukan bagi PKP pada saat pembelian. Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai ialah sebagai berikut: PPN yang terutang = Tarif PPN x DPP Tabel 2.1 Rumus PPN Keterangan : 1. PPN (Pajak Pertambahan Nilai) terutang merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan pemerintah. 2. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Tarif umum PPN adalah 10% (sepuluh persen) untuk penyerahan dalam negeri. Kemudian ada tarif khusus 0% diterapkan atas ekspor Barang Kena Pajak berwujud maupun tidak berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak. Serta tarif pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah, yaitu 5% dan paling tinggi 15% sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintahan. 3. DPP (Dasar Pengenaan Pajak) adalah nilai uang berupa jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dijadikan sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.   Untuk mendapatkan gambar yang jelas mengenai perhitungan PPN keluaran dapat dilihat pada ilustrasi kasus berikut: 1. Ilustrasi Lampiran Faktur Pajak (b) PT. Pos Indonesia (Persero) Wilayah Banda Aceh menjual jasa pengiriman paket untuk PT. Bank BCA sebanyak 1 unit dengan harga satuannya Rp 152.574. PT. Pos Indonesia (persero) Wilayah Banda Aceh menjual sebanyak  1 unit paket =1 x 152.574= Rp 152.574. DPP = Rp 15.257 Maka PPN-nya = Rp 15.257 x 10% (tariff PPN) = 1.526 Jadi, PPN sebesar Rp 1.526 merupakan PPN Keluaran, dan PKP menyerahkan atau menjual JKP dalam bentuk paket tersebut. 2. Ilustrasi Lampiran Faktur Pajak (e)  PT. Pos Indonesia (Persero) Wilayah Banda Aceh Menjual jasa pengiriman paket untuk PT. Bank Aceh sebanyak 1 unit dengan harga satuannya Rp 9.763.862 PT. Pos Indonesia (Persero) Wilayah Banda Aceh menjual sebanyak 1 unit  jasa pengiriman paket = 1 x Rp 9.763.862 DPP = Rp 976.386 Maka PPN-nya = Rp 976.386 x 10% (tariff PPN) = Rp 97.639. Jadi, PPN sebesar Rp  97.639 merupakan PPN Keluaran, dan PKP menyerahkan atau menjual JKP dalam bentuk paket tersebut.  Secara umum pemungutan Pajak Pertambahan Nilai adalah bendaharawan pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang di tunjukan oleh menteri keuangan untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak terutang oleh pengusaha kena pajak atas penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak kepada bendaharawan pemerintah, badan atau instansi pemerintah tersebut. ISSN: 2614-6754 (print)          ISSN: 2614-3097(online) Halaman 4340-4345 Volume 6 Nomor 1 Tahun 2022     Jurnal Pendidikan Tambusai 4344   Hasil penelitian yang diuraikan sebelumnya pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari PT. Pos Indonesia (Persero) Wilayah Banda Aceh telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Perusahaan telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan telah memiliki NPWP. Perusahaan pun telah melaukakan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas setiap penjualan jasa yang dilakukan yaitu sebesar 10% sebagaimana diatur dalam pasal 1 dan 2 Keputusan Menteri Keuangan No. 56/KMK.04/2000 dan membuat faktur pajak yang sesuai dengan Undang-Undang pada setiap penyerahan jasa kena pajak. Penyerahan Jasa Kena Pajak dilakukan PT.Pos Indonesia (persero) Wilayah Banda Aceh dalam bentuk penyediaan akses pengiriman barang, yang digolongkan sebagai penyerahan jasa kena pajak karena memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang PPN.  Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran Pada PT.Pos Indonesia (Persero) Wilayah Banda Aceh  Untuk para pengusaha yang sudah termasuk dalam PKP (Pengusaha Kena Pajak) setiap tahunnya diwajibkan membuat faktur pajak sebagai bukti bahwa PKP yang bersangkutan telah memungut pajak dari setiap traksaksi yang melibatkan penyerahan BKP atau JKP.  Faktur pajak yang terbit selama masa pemungutan PPN nantinya akan dilaporkan ke dalam bentuk laporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) sebagai tanda bahwa pengusaha telah membayar pajak usahanya sesusai dengan aturan yang berlaku.  Mekanisme pemungutan PPN keluaran yang dilakukan oleh PKP adalah dengan menerbitkan faktur pajak keluaran, yang merupakan faktur atas data penyerahan BKP atau JKP. Dalam faktur pajak keluaran, terdapat mengenai besaran PPN yang harus di bayar oleh pihak pembeli ke PKP penjual. Pembuatan faktur pajak keluaran bertujuan untuk melaporkan PPN keluaran ini biasanya dilakukan pada saat transaksi terjadi.  Berikut bentuk pajak keluaran unutk pelaporan PPN keluaran sebagai berikut:   Gambar 3.1 Faktur Pajak ISSN: 2614-6754 (print)          ISSN: 2614-3097(online) Halaman 4340-4345 Volume 6 Nomor 1 Tahun 2022     Jurnal Pendidikan Tambusai 4345   Namun, pada PT. Pos Indonesia (Persero) Wilayah Banda Aceh tidak ada pelaporan PPN Keluaran. PT. Pos Indonesia (Persero) Wilayah Banda Aceh hanya menghitung PPN keluaran, membuat faktur pajak PPN keluaran, dan mengirimkan data-data PPN keluaran ke kantor pusat PT. Pos Indonesia (Persero). Kemudian pelaporan PPN Keluaran dilakukan di kantor pusat PT. Pos Indonesia (Persero) yang berada di Bandung.   SIMPULAN Berdasarkan uraian di atas yang telah di kemukakan pada bab-bab sebelumnya dan penulis telah melakukan pengamatan selama Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada PT. Pos Indonesia (Persero) Wilayah Banda Aceh, maka dapat diambil beberapa kesimpulan: 1. PT. Pos Indonesia (Persero) Wilayah Banda Aceh melakukan perhitungan PPN Keluaran. Perhitungan PPN Keluaran yang dilakukan PT. Pos Indonesia (Persero) Wilayah Banda Aceh telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan PMK No.85/PMK.03/2012. 2. PT. Pos Indonesia (Persero) Wilayah Banda Aceh hanya mengirimkan data-data PPN Keluaran ke kantor pusat PT. Pos Indonesia (Persero) yang berada di Bandung. 3. PT. Pos Indonesia (Persero) Wilayah Banda Aceh mendapatkan faktur pajak dari hasil pelaporan PPN Keluaran yang dilakukan oleh kantor pusat PT. Pos Indonesia (Persero) Wilayah Banda Aceh.  DAFTAR PUSTAKA Resmi, Siti. (2017), Perpajakan Teori dan Kasus, Jakarta Selatan. Salemba: Salemba Empat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang ketentuan Umum Perpajakan Undang-undang Nomor n42 tahun 2009 Tentaang PPN dan PPnBM UU PPN dan PPnBM Pasal 4 Ayat (1) Tentang Objek PPN  Pajak, Online 2018. Dasar Hukum PPN: Mengenal PPN Dasar Hukum PPN,   Melalui https://www.online-Pajak.com/tentang-ppn-efaktur/dasar-hukum-ppn Pajak, Online 2018. PPN Keluaran: Pengertian dam Mekanisme Pelaporan,   Melalui  https://www.online-pajak.com/ppn-keluaran, Pajak, Online 2018, Contoh Perhitungan PPN Masukan dan Keluaran, Melalui https://www.online-pajak.com/ppn-keluaran  Untung Sukardji,2015,Pajak Pertambahan Nilai  (PPN), Edisi Revisi, Cetakan Ke 11, Rajawali Pers, Jakarta.  

Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran pada PT. Pos Indonesia (Persero) Wilayah Banda Aceh

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

Jurnal Pendidikan Tambusai (Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai)