Penelitian ini bertujuan membahas realita Implementasi hak mendapatkan pendidikan narapidana di Lapas Kelas IIA Kota Gorontalo, dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan hak narapidana untuk mendapatkan pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan yang bersifat deskriptif analitik dan preskriptif yaitu menguraikan secara deskriptif Hak narapidana dalam mendapatkan pendidikan menurut hukum pidana positif dan hukum pidana islam, selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang nantinya dapat dipergunakan untuk memandang permasalahan dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang penelitian hukum dan yang berdasarkan dari fakta-fakta yang nantinya dapat ditemui di lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini mengantarkan penulis pada beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Implementasi pemenuhan hak pendidikan yang dilakukan pihak Lapas Kelas IIA Kota Gorontalo berorientasi pada pembinaan yang senantiasa menetapkan target dalam menjalankan fungsinya, dengan tujuan guna dapat melahirkan kesadaran (consciousness) dalam diri warga binaan, terbukti dengan 38 orang warga binaan yang mengikuti program kejar paket A dan Program sarjana S1 Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo. 2) Faktor penghambat pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan di Lembaga Pemasyarakaan Kelas IIA Kota Gorontalo meliputi : Manajemen waktu yang kurang efektif, Jumlah para pengajar yang terbatas, Latar belakang pendidikan dan kemauan narapidana yang sangat rendah, Over kapasitas jumlah narapidana, sarana dan prasana yang kurang memadai
