2 research outputs found

    Mediasi sebagai Alternatif dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator Kepailitan

    Full text link
    Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator (penengah). Mediasi juga merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, mengingat penyelesaian perkara melalui pengadilan dianggap sangat lambat, membuang waktu dan mahal serta berbelit-belit. Di dalam Kepailitan dikenal adanya Kurator yang menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator memiliki peran penting dalam pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit untuk kepentingan debitor maupun kreditor. Kurator yang diangkat dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit harus seorang yang mandiri dan tidak boleh mempunyai benturan kepentingan dengan debitor ataupun kreditor. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa mediasi merupakan upaya positif dalam penyelesaian sengketa yang lebih ekonomis dari segi biaya maupun waktu. Kurator sebagai suatu profesi yang juga mempunyai tugas dan fungsi untuk membagi harta pailit juga dapat di fungsikan sebagai mediator dalam proses kepailitan

    Fungsi Etika Profesi Bagi Kurator Dalam Menjalankan Tugas

    Get PDF
    Kurator dalam menjalankan profesinya tentu mempunyai kode etik profesi kurator sebagai standar profesi kurator dalam melaksanakan tugasnya. Pekerjaan kurator merupakan profesi, maka kepadanya berlaku juga kaidah etika yang terdapat dalam kode etiknya, yang dijabarkan lebih lanjut dalam aturan profesinya. Kurator merupakan profesi yang mandiri, sehingga mereka harus bergabung dalam suatu organisasi profesi yang ada. Permasalahan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah fungsi kode etik profesi kurator bagi kurator dalam menjalankan tugas sebagai kurator. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan bahan hukum sekunder yang didapat melalui perpustakaan yang diperlukan dalam rangka mengidentifikasi bahan-bahan hukum tersebut secara sistematis. Dari hasil penelitian, bahwa ada beberapa fungsi kode etik kurator yang sangat penting bagi kurator dalam menjalankan tugasnya dan mekanisme pemberian sanksi bagi kurator yang melakukan pelanggaran kode etik juga sangat jelas diterangkan dalam kode etik profesi kurator yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kurator yang ada di Indonesia.Curator in performing his profession has an ethical code of conduct for curator as a standard for curator in performing his work. Curator is a profession. It means that it has ethical code of conduct which is described further in the code of conduct of the profession. Curator is an independent profession, curators have to join the existing professional organization. The main problem needs to be answered in this research is what the function of ethical code of conduct for curator in performing his job as a curator is. This research was conducted using the methods of law approach and conceptual approach with secondary law obtained from the library which is needed in order to identify those sources systematically. The results showed that there are several functions of ethical code of conduct of curator that are important for curator in performing his job and the mechanism of giving sanction to curator who breaks the code of conduct is also clearly described in code of conduct of curator issued by organization of curator existing in Indonesia
    corecore