PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK SECARA KEPERDATAAN DALAM WILAYAH KOTA TEGAL

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukumnya dalam hal terjadi wanprestasi dari pihak penjual maupun pihak pembeli, serta penyelesaian hukumnya dalam hal terjadi overmacht pada saat perjanjian itu belum berakhir. Metodologi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah socio Legal, artinya permasalahan dianalisis berdasarkan ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dan kaitannya dengan praktek pelaksanaan di dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis eksploratoris. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Salah satu bentuk dari wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penjual adalah dengan adanya pencantuman klausula baku/klausula eksonerasi yang bertujuan untuk mengalihkan tanggung jawab penjual kepada pihak pembeli. Hal ini dilakukan oleh penjual agar supaya kewajiban untuk menanggung terhadap kualitas barang yang dijual menjadi beralih kepada pembeli, sehingga ketika barang yang dibeli tersebut tidak dapat digunakan oleh pembeli, maka penjual tidak mau bertanggung jawab karena sudah mencantumkan klausula eksonerasi tersebut. Jadi dengan demikian pencantuman klausula eksonerasi pada nota penjualan oleh pihak penjual merupakan satu cara bagi penjual untuk menghindari tanggung jawab karena adanya wanprestasi yaitu barang yang dibeli oleh pembeli tidak dapat digunakan. Di samping itu pencantuman klausula eksonerasi tersebut dimaksudkan merupakan jaminan dari pihak pemilik toko bahwa barang yang dibeli oleh konsumen adalah barang yang benar-benar bagus kualitasnya dan sudah dicoba dapat berfungsi sebagaimana mestinya, serta (2) Proses beracara dalam penyelesaian sengketa konsumen itu diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Karena UUPK ini hanya mengatur beberapa pasal ketentuan beracara maka secara umum peraturan hukum acara seperti dalam Herziene Indonesische Reglement (HIR) dan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana tetap berlaku. Menurut UUPK, penyelesaian sengketa konsumen ternyata memiliki kekhasan. Sejak semula, para pihak yang berselisih, khususnya dari pihak konsumen, dimungkinkan menyelesaikan sengketa itu mengikuti beberapa lingkungan peradilan, misalnya peradilan umum, atau konsumen memilih jalan penyelesaian di luar pengadilan. Dalam kaitan ini juga disinggung sekilas tentang kemungkinan penyelesaian dalam lingkungan peradilan tata usaha negara dan peran komisi Ombudsman

Optimal growth under military threat

National Defense is a public good that requires resources for its production and its availability affects the economic behavior of private agents. A major policy problem of the government is to find an optimal allocation of resources between private use and national defense. It is shown that, in a simple optimal growth framework, a government's solution may not be the one that satisfies the military authority's objective. Attention is drawn to the need of cooperation between these two bodies and to the importance of the transparency of military expenditures in reaching a compromise that satisfies the public

Turkey's global strategy: Turkey and Iraq

Interaction between Turkey and Iraq is rapidly increasing, with economic and strategic interests driving political cooperation, yet there are still longer-term challenges remain to be solved, particularly in relation to energy and water security. Iraq is one of Turkey’s most important trading partners and is becoming an essential source of energy. It attaches great deal of importance to Iraq’s stability and territorial integrity and sees those matters as crucial to its own security and stability. Turkey has become more active in Iraqi affairs, including burgeoning trade and investment relations, close communication with infl uential political actors and pro-active engagement with Iraqi Kurds. The elimination of the outlawed Kurdistan Workers’ Party (PKK) is a major security objective on the agenda of Turkish-Iraqi bilateral relations. Moreover, the future status of Kirkuk, an ethnically mixed city of Kurds, Arabs, and Turcomans, among them Muslims and Christians and home to some of the Iraq’s largest oil reserves, is another cause for concern for Turkey. Turkey’s principal anxiety is that the oil riches of Kirkuk will only encourage the Kurdistan Regional Government (KRG) to seek greater autonomy, which may spill over into its own borders and spark unrest among Turkey’s own Kurdish population. Essentially, energy, economy and reconstruction form the crux of the Turkish involvement in Iraq

Measurement of the Muon Charge Asymmetry for W Bosons Produced in Inclusive pp→W(μν)+Xpp\rightarrow W(\mu\nu) + X at s\sqrt{s} = 8 TeV

Measurement of the muon charge asymmetry in inclusive $pp$$\rightarrow$$W(\mu\nu)$ + X at $\sqrt{s}$ = 8 TeV is presented. The data sample corresponds to an integrated luminosity of 18.8 $fb^{-1}$ recorded with the CMS detector at the LHC. With a sample of more than a hundred million $W$$\rightarrow$$\mu$$\nu$ events, the statistical precision is greatly improved in comparison to previous measurements. This new result can provide additional constraints on the parton distribution functions of the proton. This measurement is used together with the cross sections for inclusive deep inelastic ep scattering at HERA in a next-to-leading-order QCD analysis. The impact to the valence quark distributions is demonstrated.Comment: Presentation at the DPF 2015 Meeting of the American Physical Society Division of Particles and Fields, Ann Arbor, Michigan, August 4-8, 201