10 research outputs found

    KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PERLINDUNGAN ANAK DALAM PEMBARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

    Get PDF
    Juvenile Delinquency is an anti-social behavior can be disturbing public society, but it is recognized as a common phenomenon that must be accepted as a social fact. Children based on their physical, mental and social have a weak position compared with adults, so that children who committed needs to be special treatment. Therefore, the treatment of juvenile delinquents should be different with the treatment of adults. Child Protection in fact there are still many who have not accommodate the principles of international instruments. In the juvenile court still found violations of children's rights in the implementation of the handling of children in conflict with the law. Research it can be concluded that the formulation of policies for the protection of children in conflict with the law in the juvenile justice system in Indonesia is regulated in Law No. 3 Year l997 on Juvenile Court has not accommodated the principle of the best interest of the child in the juvenile justice system, so it is normative in the formulation did not reflect the level of the basic idea of the protection of children. Thus, the level of normative formulation does not reflect the basic idea of the child protection law. Formulation studies to the protection of children in conflict with the law in the juvenile justice system in accordance with Law No. 11 Year 2012 has been to accommodate the principle of the best interest of the child with the diversion. Yet undiscovered principles of availability of legal aid in the context of the principle of diversion and diversion control authority. Formulation studies to the protection of children in conflict with the law in the juvenile justice system in accordance with Law No. 11 Year 2012 has been to accommodate the principle of the best interest of the child, among others, by focusing on the handling of children in conflict with the law through diversion measures to promote restorative justice approach. Application policy to the protection of children in conflict with the law in the juvenile justice system involves substantial problems, structural and cultural. Paradigm of retributive justice system is still an idea in Act No. 3 of 1997. Keywords: Criminal Law Policy; child protection, juvenile justice system reform

    PENYULUHAN TENTANG BAHAYA RIBA BAGI PELAKU USAHA KECIL DI KABUPATEN KARAWANG

    Get PDF
    Di Indonesia khususnya Karawang salah satu jenis usaha yang berkembang dalam masyarakat adalah pelaku usaha yang memiliki modal usaha kecil, dimana merupakan suatu kegiatan bisnis yang bergerak di berbagai bidang usaha tertentu. Pelaku usaha dengan modal usaha kecil dikenal sebagai usaha yang mampu mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Menjadi pengusaha saat ini semakin mudah, begitu juga untuk mendapatkan modal usaha. Untuk mendapatkan modal usaha tidak jarang malah dapat mendadi sumber kehancuran usahanya, sebab tidak semua pinjaman untuk modal usaha memiliki dampak yang baik. Hal ini umumnya kerap dialami oleh kalangan pelaku usaha kecil dan menengah. Pelaku usaha terkadang memanfaatkan layanan peminjaman modal yang ditawarkan oleh berbagai pihak salah satuya rentenir. Rentenir umumnya memberi syarat yang mudah dipenuhi. Namun, hanya sedikit yang menyadari kalau pinjaman modal tersebut merupakan awal kemunculan dari bahaya riba. Tidak hanya menyangkut diri sendiri, tapi juga keluarga dan orang-orang terdekat. Diharapkan dengan adanya penyuluhan ini, pelaku usaha dapat menghindari riba yang nantinya akan berdampak bagi kehidupan

    PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN TRANSPORTASI BERBASIS ONLINE DALAM PENGGUNAAN FITUR PENGIRIMAN BARANG BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

    Get PDF
    Seiring berkembangnya zaman tidak terlepas dari banyaknya inovasi yang muncul, seperti layanan transportasi berbasis online yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat banyak. Hal tersebut tentunya menimbulkan permasalahan hukum baru khususnya hukum perlindungan konsumen berkaitan dengan kerugian yang dialami oleh konsumen atas adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh driver selaku mitra pada saat menggunakan layanan dari transportasi berbasis online. Tujuan penelitian ini untuk memahami pertanggungjawaban perusahaan transportasi online terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan pendapat ahli maupun praktisi hukum, diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, buku-buku, serta jurnal atau artikel yang berkaitan dengan penelitian ini dan internet. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan pelaku usaha bertanggung jawab dengan mengganti kerugian berupa pengembalian uang maupun penggantian barang dan/atau jasa yang sesuai atau bernilai setara

    TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PRAKTIK KLINIK KECANTIKAN ILEGAL DI KARAWANG

    Get PDF
    Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen akibat praktik klinik kecantikan di Karawang. Metode yang digunakan yaitu yuridis normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggungjawab pelaku usaha yang terbukti mengakibatkan kerugian terhadap konsumen dapat dikenakan sanksi perdata berupa pemberian ganti rugi, sanksi pidana berupa kurungan penjara dan denda, sanksi administratif berupa teguran lisan, tulisan bahkan pencabutan surat izin praktik sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.Kebutuhan kecantikan sudah menjadi kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh kaum wanita. Klinik kecantikan bertumbuh pesat dan melakukan berbagai cara untuk menarik perhatian. Banyak klinik kecantikan illegal yang bermunculan di Kabupaten Karawang, klinik ini menggunakan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika dan alat kesehatan tanpa izin edar dari lembaga yang berwenang. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang mengatur bahwa kosmetika dan alat kesehatan dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari BPOM dan Kementerian Kesehatan.  Tanggungjawab pelaku usaha yang terbukti mengakibatkan kerugian terhadap konsumen dapat dikenakan sanksi perdata berupa pemberian ganti rugi, sanksi pidana berupa kurungan penjara dan denda, sanksi administratif berupa teguran lisan, tulisan bahkan pencabutan surat izin praktik sesuai dengan ketentuan dalam UU Kesehatan dan UU Perlindungan Konsumen.Kata Kunci: Klinik Kecantikan  Ilegal dan Perlindungan Konsume

    KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG HAMIL DILUAR NIKAH KAITANNYA DENGAN PERWALIAN DAN PEWARISAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

    Get PDF
    Peristiwa mengenai kelahiran seorang anak manusia yang dihasilkan dari sebuah hubungan tanpa didasari ikatan perkawinan yang sah akan berdampak pada kedudukan sang anak, yang dalam ilmu hukum Perdata disebut sebagai anak tidak sah atau anak luar nikah. Bahkan dalam masyarkat terkadang dijuluki sebagai anak haram, anak zina, anak kumpul kebo dan semacamnya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam mengenai kedudukan hukum dan akibat hukum dari anak yang lahir diluar nikah kaitannya dengan perwalian dan pewarisan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Normatif/Yuridis Normatif dengan merujuk kepada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

    TANGGUNG JAWAB PELAKU BISNIS ANGKUTAN UMUM BUS LINTAS KOTA LINTAS PROVINSI TERHADAP BARANG BAWAAN PENUMPANG

    Get PDF
    Permasalahan mengenai hilangnya barang bawaan penumpang angkutan umum bus masih sering terjadi di Indonesia. Perusahaan sebagai penyedia layanan angkutan umum memiliki kewajiban untuk meningkatkan keamanan armada busnya sebagai bentuk tanggung jawab kepada penumpang selaku konsumennya. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai tanggung jawab yang seharusnya dimiliki oleh perusahaan angkutan umum bus terutama yang melayani perjalanan lintas kota dan lintas provinsi terhadap barang bawaan penumpangnya. Metode penelitian ini ialah hukum empiris dengan menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari sumber hukum dan studi literatur dari berbagai referensi yang kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil dari pembahasan pada studi ini ialah perusahaan dapat menerapkan sejumlah strategi yang berkaitan dengan upaya meningkatkan keamanan armada busnya yakni dengan pemanfaatan teknologi untuk menjaga keamanan barang bawaan penumpang. Penelitian yang membahas efektivitas dan efisiensi pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan keamanan barang bawaan penumpang angkutan umum bus diperlukan untuk meninjau lebih jauh dampak yang diterima oleh perusahaan dengan memanfaatkan teknologi tersebu

    Sosialisasi Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Masa Pandemi Covid-19

    Get PDF
    The circulation ofnarcotics has actually increased during the Covid-19 pandemic. One of the countermeasures is through integrated Community Service (PkM) activities with Thematic KKN activities. The purpose of implementing this activity is so that the public is aware of several BNNK programs during the pandemic. The method of implementing PkM is carried out with social media facilities, this is used for data search, socialization, outreach to BNNK partners with village / urban village representatives in Karawang Regency, including making applications, Whatsapp groups, social media other, this activity is hoped to be an effort to prevent drug abuse during the Covid-19 pandemic with Whatsapp groups and the media. other social media to exchange information related to efforts to prevent narcotics abuse during the Covid-19 pandemi

    PERAN PEMERINTAH DESA BAGI UMKM DALAM PENINGKATAN MANAJEMEN PADA PENGELOLAAN LIMBAH ELEKTRONIK

    Get PDF
    Kabupaten Karawang yang saat ini sebagai daerah kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara memungkinkan banyak para pendatang yang masuk ke Kabupaten Karawang. Permasalahan yang dihadapi saat ini oleh para UMKM di Kabupaten Karawang, khususnya daerah Dongkal yaitu kurangnya pengetahuan mengenai pengelolaan limbah elektronik guna mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan layak. Pengunaan perangkat elektronik yang terus meningkat tidak terlepas disebabkan karena semakin berkembangnya era digitalisasi, dan hal ini juga menyebabkan semakin tingginya sampah elektronik disetiap tahun. Meningkatnya sampah elektronik ini tentunya perlu pengelolaan tersendiri, termasuk dengan sampah B3 yang juga masih terus perlu perbaikan hingga saat ini
    corecore