3,098 research outputs found

    Khalwat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

    Full text link
    The existence of a man and woman who have no kinship so that it is lawful to marry her, in a lonely place without being ac companied by a mahram of the male or female side. This khalwat is a crime that is not subject to hudud punishment and kafarah punishment. This form of khalwat crime is included in the category of ta'zir finger whose number of punishment is not limited. In the Qur'an and Sunnah this khalwat act is highly reproached, but not clearly regulated in the Qur'an and Sunnah. So this act can be entered into the ta'zir group. All deeds that should (need) be forbidden to fulfill the common good (community). This prohibition must necessarily be made on the basis of community agreement / consensus in ways that are considered eligible. In North Aceh, the khalwat actors who are close to the power are hard to touch with the law, it is not surprising to all of us to remember that the law in this country is not yet the commander but the law is merely a bargaining position in everyday life

    HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

    Get PDF
    Perkawinan dan perceraian serta harta bersama merupakan serangkaian yang tidak dapat dipisahkan dari rumah tangga. Itu adalah bagian normal dari berkeluarga. dengan  zaman yang semakin maju dan di globalisasi tidak selamanya perkawinan dalam keluarga dan masyarakat berjalan dengan normal. Ditengah-tengah masyarakat banyak timbul masalah-masalah dalam perkawinan yang memerlukan penyelesaian,salah satu diantaranya adalah masalah harta bersama dalam perkawinan. Permasalahan timbul atau berkembang menjadi suatu kasus setelah adanya perceraian atau kematian salah satu pihak atau kedua-duanya. Kalau persoalan harta bersama bisa diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan akan menjadi hal yang baik, tetapi bila timbul ketidaksesuaian pendapat maka persoalan harta bersama ini bisa menjadi besar bahkan sampai ke Mahkamah Syari’yah untuk penyelesaiannya. Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin hokum positif, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum.Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan, perceraian dan harta bersama merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan

    Efektifitas Pelaksanaan Itsbat Nikah Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Istri Di Kabupaten Aceh Utara

    Get PDF
    Itsbat nikah carried out by the Aceh Government are regulated in Aceh Governor Regulation Number 25 of 2017 which states that the Implementation of Marriage Legalization (Itsbat Nikah) is carried out with the aim of helping people in Aceh who marry during the conflict, tsunami disaster and poor communities in obtaining marriage certificates. However, the imple mentation of itsbat nikah carried out by the Government has not been carried out according to the target. Especially in North Aceh Regency, there are still many married couples who have not yet been married. So this will greatly affect the legal protection of the wife. Therefore, researcher is interested in examining how the procedure for implementing itsbat nikah in North Aceh Regency is, what are the inhibiting factors for the in effectiveness of itsbat nikah in North Aceh Regency, and how the impact of implementing itsbat nikah as an effort to protect wives in North Aceh Regency is. The research method of this study used field research with an empirical juridical approach. The results of this study stated that the procedure for implementing an integrated itsbat nikah in North Aceh Regency started from registration at the District KUA, verifying files and then being tried by the Syar'iyah Court and after that the decision was issued. As for itsbat independent marriage, the procedure is the same as in other civil cases. Based on data on the itsbat nikah case in North Aceh Regency in 2015-2021 that the implementation of itsbat nikah in North Aceh Regency has not been effective, because it is not in accordance with the targets that have been determined at the beginning, there are still 24.82% who have not been certified for marriage. This is due to the limited budget from the Government and the Covid-19 that has occurred in Indonesia. So that the implementation of the itsbat nikah greatly impacts the legal protection of the wife, such as the wife's rights in terms of livelihood, inheritance, joint property, and so on

    DIGITIZING HISTORICAL MOTIVES: MEDIA INSTEAD OF CULTURAL ARTIFACTS

    Get PDF
    The advancement of digital technology in the era of the 4.0 Industrial Revolution has been a major challenge for the timing of historians. Historians are required to be increasingly cosmopolitan in the approach used. Research methods including data search and historical sources and dissemination models are expected to adapt or discover new ways. The purpose of this research is to produce a digital model with two main objectives, first allowing the availability of data banks in the form of information sources that are scientifically related to the historical motif of coastal ornaments in the eastern Aceh region. Secondly, it became a contemporary historical dissemination media. This research is based on historical studies with archaeological and anthropological approaches through the search of various decorative media. As a form of applied research, the next stage continues to develop the historical motif into a digital model that can be utilized as an alternative study of history.  Keywords: Cultural Artifacts, Digitization, Dissemination, Historical Motives, East       Ace

    HUBUNGAN SIKAP TENTANG REGULASI, PENGETAHUAN DAN SIKAP PERAWAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA GEMPA BUMI DI BLUD RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK PEMERINTAH ACEH.

    Get PDF
    Rumah sakit termasuk dalam kelompok rentan terhadap bencana maka, dipandang perlu untuk mengetahui bagaimanakah sikap tentang regulasi, pengetahuan dan sikap perawat berhubungan dengan kesiapsiagaan bencana gempa bumi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan sikap tentang regulasi, pengetahuan dan sikap perawat terhadap kesiapsiagaan bencana di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Ibu dan Anak. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif, dengan metode cross sectional study. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perawat pelaksana di BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemerintah Aceh dengan menggunakan Purposive Sampling sehingga didapatkan sampel sebanyak 74 orang. Hasil penelitian didapatkan bahwa nilai x2 hitung untuk sikap tentang regulasi adalah 8.644, pengetahuan 10,014 dan sikap perawat 13.682 > dari x2 tabel (3,841) sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan antara sikap tentang regulasi, pengetahuan dan sikap perawat terhadap kesiapsiagaan bencana gempa bumi di BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemerintah Aceh. Suatu kebijakan atau regulasi, peningkatan pengetahuan petugas kesehatan terkait kesiapsiagaan dan sikap kepedulian yang tinggi dalam menghadapi bencana gempa bumi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan bencana gempa di BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemerintah Aceh bekerja sama dengan lembaga bencana untuk memberikan informasi dan pelatihan secara berkala.Kata kunci : regulasi, pengetahuan, sikap, kesiapsiagaan, gempa bum
    corecore